Berita Borneotribun.com: Pansus LKPJ Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pansus LKPJ. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pansus LKPJ. Tampilkan semua postingan

Senin, 22 Mei 2023

Pansus LKPJ Bupati Kayong Utara Geram, Kejanggalan APBD 2022 Tak Terjawab

Pansus LKPJ Bupati Kayong Utara Geram, Kejanggalan APBD 2022 Tak Terjawab.
Sukadana, Kalbar - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022 merasa geram akibat ketidak hadiran jajaran Pemkab Kayong Utara saat RDP LKPJ Tahun Anggaran 2022, Senin (22/5/2023).

Meski sudah dijadwalkan dan disepakati bersama guna membahas hal tersebut. Namun, terkesan, rombongan Pemkab lebih memilih mengutus pejabat yang tidak mampu memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang menjadi kekhawatiran anggota Pansus itu.

Padahal, Pansus memiliki catatan serius atas pengelolaan belanja daerah, seperti soal pendapatan, belanja infrastruktur yang tak fokus dan tuntas dan belanja pegawai daerah yang sangat membebani APBD. 

Akibatnya, anggota Pansus menilai 'miring' pengelolaan APBD 2022. 

Pansus kemudian menyerahkan hasil kerja dimaksud pada Jumat 19 Mei 2023 kepada pimpinan DPRD tanpa kehadiran Bupati Kayong Utara, Citra Duani. 

Tujuannya agar Pemkab diberi catatan, saran dan pendapat. 

Anggota Pansus LKPJ 2023 Sukardi, menyampaikan, menduga Pemkab tidak jujur dalam memberikan keterangan, gambaran maupun capaian pengelolaan anggaran tahun 2023.

Menurutnya, soal saat pembahasan APBD 2022, dikatakan kondisi keuangan daerah masih berstatus sedang. Namun, di bulan Maret 2023, Pemkab menyampaikan bahwa APBD dalam kondisi rendah, akibat banyak belanja pengawai dan pendapatan tidak bertambah. 

"Bertentangan pernyataan itu. Kita menemukan masih banyak pengangkatan tenaga honor daerah yang membebani APBD kita. Padahal Kemenpan RB sudah melarang daerah menambah pegawai honor karena akan dirubah menjadi P3K," ucapnya, pada Jumat (19/05/23) di Sukadana. 

Menurutnya, bisa saja pihaknya memberikan rekomendasi agar pengelolaan APBD di usut oleh lembaga hukum. Walaupun tidaklah elok jika hal tersebut harus terjadi. 

"Pemda harus fokus, jujur dan serius mengelola negeri ini. Kalau macam begini, kamipun bisa saja memberikan into kepada lembaga lain agar di audit," kata Sukardi. 

Salah seorang pejabat daerah saat ditanya perihal ketidakhadiran jajaran Pemkab mengatakan sedang dinas luar menghadiri penyerahan penilaian dari BPK perwakilan Kalbar di Pontianak. 

"Saya mendampingi pak bupati dan ketua DPRD ke BPK kmrn penyerahan opini, hari ini baru dalam perjalan balik ke sukadana," jawabnya. 

(Muzahidin)

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno