Gerindra Serahkan Berkas Balon Ke Demokrat, Siapakah yang dicalonkan?

Redaksi    Rabu, Maret 27, 2024    Comment   

Gerindra Serahkan Berkas Balon Ke Demokrat, Siapakah yang dicalonkan?

Yodi Setiawan, Sekretaris DPC Gerindra saat menyerahkan berkas pendaftaran kepada pengurus DPC Demokrat.

SEKADAU – Hari ini, Rabu (27/3/2024) merupakan hari terakhir penerimaan berkas bakal calon (Balon) kepala Daerah di Partai Demokrat secara Nasional. Di Sekadau, secara mengejutkan, pengurus DPC Gerindra mendatangi sekretariat Demokrat dengan tujuan mengantarkan berkas pendaftaran.

"Ya hari ini, kami ke Demokrat mengantarkan berkas bakal calon," ujar Yodi Setiawan singkat saat di konfirmasi.

Meski demikian, dikonfirmasi lebih jauh mengenai berkas pendaftaran tersebut.Sekretaris DPC Gerindra Sekadau itu (Yodi'red) menyatakan masih untuk informasi atas nama siapa dan mendaftarkan sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati masih menjadi informasi di kedua belah pihak (Gerindra - Demokrat).

"Masih rahasia, nanti pada saatnya kita buka, siapa dan mendaftarkan sebagai apa," ibuh Legeslator peraih suara terbanyak di dapil III Sekadau Pemilu belum lama ini.

Diketahui,  pada Pemilukada 2019, DPC Gerindra Sekadau merupakan salah satu partai koalisi bersama DPC Demokrat mengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Aron SH - Subandrio SH.MH.

Dengan adanya berkas pendaftaran pengurus DPC Gerindra ke partai Demokrat ini, apakah menjadi tanda akan keluarnya Gerindra dari koalisi yang sudah terbentuk pada Pemilukada 2019 lalu. 

Penulis: Arni

Isu Pemekaran Kapuas Raya yang Tersandera dalam Rencana

Redaksi    Jumat, Februari 09, 2024    Comment   

Isu Pemekaran Kapuas Raya yang Tersandera dalam Rencana

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 2, Li Claudia Chandra.

Rombongan Warga Desa Nanga Kayan Berjuang Menuju Pelayanan Kesehatan

Empat orang berjalan dengan perlahan di jalan desa sambil mengiringi seorang perempuan hamil yang dibawa dengan tandu menuju pusat kesehatan terdekat di ibu kota kabupaten, Nanga Pinoh. Sebuah pengalaman yang tidak asing bagi mereka, seperti yang diungkapkan oleh Valen, mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) yang berasal dari Desa Nanga Kayan.

"Pengalaman itu kami alami langsung tahun 2007, 2009, dan 2011," ujar Valen.

Puskesmas Pembantu (Pustu) di Nanga Kayan tidak memiliki fasilitas yang memadai, memaksa warga untuk berperjalanan menuju Nanga Pinoh yang jaraknya 4-5 jam dengan kondisi jalan yang buruk. Demus, Kepala Desa Kahiya, mengungkapkan pengalaman serupa bahwa setiap warga yang sakit harus ditandu menuju Nanga Pinoh.

Tidak hanya Desa Nanga Kayan, tetapi juga wilayah lain seperti Ella dan Menukung mengalami kendala serupa. Sekretaris Desa Belimbing, Kecamatan Nanga Silat, juga membenarkan bahwa warga harus ditandu ke kota kecamatan di Silat Hulu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sementara pelayanan kesehatan di kecamatan dinilai sudah lumayan baik, namun masalah infrastruktur yang buruk membuat aksesibilitas menjadi sulit bagi warga, terutama ketika berobat atau mengakses pendidikan.

Valen menekankan bahwa infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk memajukan perekonomian daerah. Dengan kondisi jalan yang baik, warga dapat lebih mudah memasarkan hasil karet mereka, yang saat ini masih menjadi sumber penghasilan utama. Namun, fluktuasi harga karet dan buruknya infrastruktur jalan membuat ekonomi warga semakin terpuruk.

Menurut Hamdan, Kepala Desa Nanga Kayan, fasilitas kesehatan di wilayahnya perlu diperbaiki dengan penambahan tenaga medis. Pemdes telah menyiapkan lahan untuk penambahan fasilitas kesehatan, namun pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dilakukan di tingkat desa masih terbatas.

Kondisi infrastruktur jalan yang buruk juga mempengaruhi harga barang, seperti harga BBM yang dipatok tinggi di wilayah Nanga Kayan. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk membantu memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Warga Desa di Kalimantan Barat Terpaksa Tinggalkan Wilayahnya Demi Pendidikan yang Layak

Warga Desa di Kalimantan Barat Terpaksa Tinggalkan Wilayahnya Demi Pendidikan yang Layak. (Gambar ilustrasi)

Bagi warga desa di wilayah hulu Kalimantan Barat, harapan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik memaksa mereka untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka terpaksa bermigrasi ke kota-kota kabupaten yang lebih besar.

"Minimnya akses pendidikan membuat warga desa tidak memiliki banyak pilihan dalam menjalani hidup mereka. Pendidikan di sini hanya sebatas kemampuan dasar membaca dan menulis," ungkap seorang penduduk setempat.

Pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara finansial. Mereka yang memiliki kekayaan bisa melanjutkan pendidikan ke kota-kota seperti Pontianak atau daerah lain yang memiliki institusi pendidikan yang lebih baik.

Meskipun terdapat fasilitas pendidikan di kota kecamatan, namun kualitasnya masih jauh dari memadai. "Orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya tidak punya pilihan lain kecuali ke ibu kota kabupaten di Nanga Pinoh," kata Valen, salah seorang warga.

Kepala Desa Kahiya, Demus, menegaskan bahwa kondisi pendidikan di desanya masih jauh dari memadai. "Kami kekurangan banyak hal dalam hal pendidikan. Bahkan, SD di desa kami bahkan kekurangan bangku dan papan tulis," ungkapnya.

Situasi yang serupa juga terjadi di Desa Belimbing, Nanga Silat, Kapuas Hulu. Sekretaris Desa, Flansius Kadat, mengatakan bahwa pendidikan di desanya sangat memprihatinkan. Meskipun ada satu gedung SD yang cukup layak, namun fasilitas di dalamnya sangat kurang. "Banyak siswa yang tidak memiliki akses ke meja dan kursi, sehingga terpaksa belajar sambil duduk di lantai yang kotor," keluhnya.

Flansius juga mengungkapkan bahwa meskipun telah mengusulkan perbaikan SD pada Musrembang Pemda Kapuas Hulu tahun 2023, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.

Sementara itu, masalah serupa juga dirasakan oleh warga Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nanga Kayan, Hamdan, mengatakan bahwa fasilitas pendidikan di desanya sudah dalam kondisi rusak. "Gedung SD yang ada sekarang sudah dalam kondisi yang memprihatinkan," ujarnya.

Selain itu, kekurangan guru yang berasal dari wilayah tersebut juga menjadi kendala serius. "Banyak guru yang harus berasal dari luar daerah, namun tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kami membutuhkan perumahan guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar," tambah Hamdan.

Pemekaran Kapuas Raya

Warga di hulu Kalimantan Barat, butuh pembangunan di wilayahnya. Namun, pembangunan itu kurang berjalan, karena minimnya dana pembangunan dari pemerintah. Karenanya, mereka ingin wilayah itu dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya.

Isu pemerkaran Provinsi Kapuas Raya didukung lima wilayah di bagian hulu Kalimantan Barat. Yaitu, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.  

Kepala Desa Nanga Kayan, Hamdan bergarap, wilayah hulu Kalbar bisa dimekarkan. Sebab, ketika ada pemekaran provinsi, secara langsung ada pemekaran kabupaten, kecamatan dan desa. 

“Ketika wilayah dimekarkan, dana pembangunan bisa lebih besar untuk pelaksanaan pembangunan,” kata Hamdan.

Di desanya, jumlah penduduk lebih dari 2000 orang. Daerah itu terisolir. Transportasi menggunakan jalur lintas air. Kalau mau ke ibu kota kabupaten di Nanga Pinoh, tak cukup uang Rp 1 juta. Harus sewa kendaraan dan speed boat. 

Jalan sebagai penghubung wilayah sudah terbangun. Namun, tidak adanya pemeliharaan, membuat jalan itu menjadi timbunan lumpur, ketika turun hujan. Listrik sudah ada sejak 3 tahun terakhir. Namun, air bersih belum ada. Masih mengandalkan dari desa lain. 

Sudah ada SMA 3, sejak pemerintahannya. Ada tiga lokal gedung dan laboratorium. Pembangunan SMA berlanjut, tapi sangat sulit bawa material ke lokasi pembangunan sekolah.Jalan rusak parah. 

Adanya pemekaran wilayah, diharapkan pembangunan dapat berjalan. Tidak stagnan seperti sekarang. Siapapun yang menjadi pemimpin, dia berharap Desa Nanga Kayan bisa dibangun dengan baik. 

“Pemekaran diharapkan ada pemerataan pembangunan dan membuka lapangan kerja,” kata Hamdan. 

Demus, Kades Nanga Kayan sepakat dengan Hamdan. Kalau Kalbar dimekarkan menjadi dua provinsi, pembangunan bakal lebih baik.Dana pembangunan menjadi lebih besar.

Adanya dana pembangunan bisa digunakan untuk menyejahterakan warga. Kalau mengandalkan dana sendiri, tetap saja sulit. Sampai sekarang masih kewalahan. “Pemerintah kedepan harus memperhatikan hal itu, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin,” kata Demus.

Ia menyoroti kemandegan pemekaran Provinsi Kapuas Raya dengan alasan moratorium dari pemerintah pusat. Lucunya, ketika pemerintah mengemukakan isu moratorium, hal itu tak berlaku di Provinsi Papua.  

Tahun 2022, pemerintah pusat memekarkan Provinsi Papua, dengan tambahan tiga provinsi baru. Padahal, Kalbar sudah mengajukan lebih awal, tapi tidak bisa dimekarkan dengan alasan pemerintah pusat masih melakukan moratorium, terhadap masalah pemekaran. 

“Kenapa tidak bisa terjadi pemekaran, apakah ada yang menghambat atau memang tidak diperjuangkan," kata Demus, seolah bertanya.

Sebelumnya, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kalbar, kandidat Gubernur Kalbar yang selanjutnya terpilih menjadi Gubernur Kalbar periode 2018-2013, Sutarmidji sudah menjanjikan adanya pemekaran Kapuas Raya.

Bahkan, ketika Gubernur Kalbar dua periode, 2008-2018, Cornelis, isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, juga pernah terdengar. Namun, hingga selesai pemerintahannya, isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, masih jauh panggang dari api.  

“Siapapun yang terpilih sebagai Gubernur, wilayah hulu Kalbar harus dimekarkan. Legislatif dan eksekutif harus mendukung program pemekaran Kapuas Raya,” kata Demus dengan semangat. 

Pemerintah harus memekarkan Kalbar, supaya ada pemerataan pembangunan. Kalbar wilayahnya luas dan dana dari APBN terbatas. 

Mandegnya pembangunan di wilayah itu, membuat warga tidak punya banyak pilihan dalam mengembangkan ekonomi.Warga di wilayah hulu Kalimantan Barat, butuh lapangan kerja dan kesejahteraan.“Adanya pembukaan lapangan kerja di tingkat desa, warga dapat terbantu,” katanya. 

Fasilitas kesehatan di wilayahnya juga minim. Orang berobat harus ke kota kecamatan atau kabupaten.Puskesmas sudah ada, namun minim fasilitas dan tenaga kesehatan. Peningkatan pelayanan juga penting, sehingga orang tak ke kota untuk berobat.

Lalu, bagaimana situasi Pileg terhadap keinginan warga untuk pembangunan di wilayah?

Menjelang pemilu banyak yang ditawarkan. Ada bantuan perumahan rakyat. Tapi tak semua bisa ditangani. Terkait pendidikan, banyak Caleg menyampaikan isu, tapi semua hanya janji. Padahal, dengan adanya pemilu, harapan masyarakat bisa digodok lagi.Sehingga dapat diajukan para calon wakil rakyat atau pemimpin tersebut, ketika sudah duduk atau terpilih nanti.

“Bicara antusias Kapuas Raya, hampir semua masyarakat ingin pemekaran Kapuas Raya,” kata Valen.

Apalagi dengan luas Provinsi Kalbar. Tapi sampai sekarang hal itu belum bisa dilakukan. Ia yakin, ketika ada pemekaran Kapuas Raya, taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat. Sebab, pemekaran menghasilkan dana pembangunan lebih terfokus kepada Provinsi Kapuas Raya, sehingga pembangunan bisa lebih menghasilkan kemakmuran, karena dana pembangunan lebih besar. 

Di antara calon yang mengangkat dan berupaya menggaungkan isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, adalah Li Claudia Chandra, Caleg DPR RI Gerindra,Dapil Kalbar 2. Li Claudia Chandra dekat dengan Capres Prabowo Subianto.Hal itu bisa membuat pemekaran Kapuas Raya,lebih cepat terbentuk. 

Li Claudia Chandra, Caleg Gerindra, Dorong Pemekaran Kapuas Raya

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 2, Li Claudia Chandra.

Menurut informasi salah satu calon yang aktif memperjuangkan isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya adalah Li Claudia Chandra, yang juga merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 2. Li Claudia Chandra memiliki kedekatan dengan Capres Prabowo Subianto, yang diyakini dapat mempercepat terbentuknya Provinsi Kapuas Raya.

"Li Claudia Chandra yang berani mengangkat isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya," ujar Valen.

Pemekaran Provinsi Kapuas Raya diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi rakyat dan meningkatkan tingkat kemakmuran. Li Claudia Chandra juga dikenal fokus pada isu pendidikan dan kesehatan, dengan memberikan bantuan beasiswa kepada warga Dapil Kalbar 2.

"Ketika ibu Li Claudia Chandra memiliki kedekatan dengan Prabowo, tentu hal itu akan sangat berpengaruh jika nantinya Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden," tambah Valen.

Pemekaran Provinsi Kapuas Raya merupakan salah satu solusi, bagi pembangunan wilayah hulu Kalimantan Barat. Dana pembangunan tak sebanding luas wilayah. Harus ada keberanian dan komitmendari semua pihak, mewujudkan pemekaran Kapuas Raya.(ril) 

Komitmen Caleg DPR RI 2024 dari Partai Gerindra Li Claudia Chandra: "Menggerakkan Pemekaran Kapuas Raya"

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Komitmen Caleg DPR RI 2024 dari Partai Gerindra Li Claudia Chandra: "Menggerakkan Pemekaran Kapuas Raya"

Komitmen Caleg DPR RI 2024 dari Partai Gerindra Li Claudia Chandra: "Menggerakkan Pemekaran Kapuas Raya"

PONTIANAK - Li Claudia Chandra, Calon Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra, telah menjadi sosok yang menggalakkan isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Pendukungnya, terutama di kalangan mahasiswa wilayah timur Kalimantan Barat, menyambut baik komitmennya.

Sejak lama, wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya telah menjadi topik hangat. Namun, hingga saat ini, impian itu belum terwujud. Salah satu alasan utamanya adalah adanya moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Valen, seorang mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, menegaskan bahwa mayoritas masyarakat mendukung pemekaran Kapuas Raya, terutama mengingat luasnya wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, pemekaran akan membawa dampak positif bagi pembangunan di wilayah timur Kalimantan Barat.

Menurut Valen, pemekaran Provinsi Kapuas Raya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena dana pembangunan akan lebih terfokus pada wilayah tersebut. Di antara para calon legislatif yang mendukung pemekaran tersebut adalah Li Claudia Chandra, yang mencalonkan diri dari Partai Gerindra untuk Dapil Kalimantan Barat 2, yang meliputi Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Valen meyakini bahwa kedekatan Li Claudia Chandra dengan Calon Presiden Prabowo Subianto dapat membantu mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya jika Prabowo terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2024. 

Sebelumnya, Li Claudia Chandra telah menyatakan komitmennya untuk mendorong pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Dia menekankan bahwa wilayah Kalimantan Barat memiliki potensi pembangunan yang besar dan perlu dipacu melalui pemekaran. 

Caleg DPR RI 2024 dari Partai Gerindra untuk Dapil Kalimantan Barat 2, Li Claudia Chandra.

Seorang tokoh masyarakat setempat, juga mendukung pemekaran tersebut dengan alasan bahwa pemekaran akan mempercepat pembangunan di lima kabupaten tersebut.

Selain itu, pemekaran Kapuas Raya juga didukung oleh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki lima wilayah timur Kalimantan Barat.

Li Claudia Chandra sendiri, selama berkampanye di daerah pemilihan, telah menunjukkan fokusnya pada isu pendidikan dan kesehatan, termasuk dengan memberikan bantuan beasiswa kepada warga setempat.

Li Claudia Chandra Dorong Realisasi Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat

Redaksi    Selasa, Januari 16, 2024    Comment   

Li Claudia Chandra Dorong Realisasi Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat

Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Li Claudia Chandra. (Borneotribun/Tim)

PONTIANAK – Provinsi Kapuas Raya, yang meliputi 5 kabupaten di bagian timur hulu Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi impian masyarakat setempat. Wilayah yang sangat luas ini menghadapi ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan daerah di barat (hilir).

Seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah lebih besar dari Provinsi Banten, dan perjalanan dari Putusibau, Ibukota Kapuas Hulu, ke Pusat Pemerintahan Provinsi Pontianak bisa mencapai 15 jam. 

Infrastruktur yang kurang memadai, ditandai dengan banyaknya jembatan kayu di jalur ini, mendorong perlunya terobosan dengan menjadikan 5 kabupaten ini Daerah Otonom Baru.

Potensi Pendapatan Asli Daerah di 5 kabupaten ini masih besar, terutama dalam bidang perkebunan dan Sumber Daya Alam (Tambang). Kepala daerah perlu memiliki pemikiran yang visioner.

Dengan melihat Sungai Kapuas dan Bukit Kelam di Pasar durian Sintang, terbayang potensi daerah ini menjadi seperti Bangkok. 

Pemanfaatan Sungai Chao Praya sebagai transportasi dan wisata air dapat memberikan jalur ekonomi baru. 

Keberagaman budaya tradisional Dayak, Melayu, dan Thionghoa dapat menjadikan Sungai Kapuas sebagai ikon dengan ciri khas tersendiri.

Sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Li Claudia Chandra berkomitmen bahwa dirinya akan menyampaikan hal ini kepada Pak Prabowo jika terpilih sebagai Presiden pada 2024. 

Percepatan pembangunan di daerah, khususnya 5 kabupaten di Hulu Kalimantan Barat, harus didorong dengan cepat.

Apalagi, jika Ibukota Negara di Kalimantan terealisasi, Provinsi Kapuas Raya dapat menjadi penopang, dengan adanya jalan penghubung ke Kalimantan Timur melalui Kapuas Hulu. Hal tersebut akan memudahkan serta mendorong percepatan pembangunan.

"Tekad untuk mencabut Moratorium Daerah Otonomi Baru menjadi fokus, agar Provinsi Kapuas Raya dapat segera terwujud. Pembangunan yang merata dan penyelesaian masalah terbesar terkait infrastruktur dapat diwujudkan dengan cepat," pungkas Li Claudia Chandra.

Caleg Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra Berkomitmen Sediakan 22 Ambulance di Timur Kalbar Jika Terpilih Anggota DPR RI

Redaksi    Jumat, Januari 12, 2024    Comment   

Caleg Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra Berkomitmen Sediakan 22 Ambulance di Timur Kalbar Jika Terpilih Anggota DPR RI

Caleg Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra Berkomitmen Sediakan 22 Ambulance di Timur Kalbar Jika Terpilih Anggota DPR RI.

PONTIANAK – Caleg DPR RI Partai Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra berkomitmen jika terpilih menjadi Anggota DPR RI target ambisiusnya untuk menyediakan 22 unit ambulance di 22 Dapil yang tersebar di lima kabupaten wilayah timur Kalimantan Barat.

Alin secara aktif menjalani kunjungan dan blusukan di lima wilayah tersebut, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, dan Sanggau. 

Selama perjalanan tersebut, Alin mengamati dengan seksama keadaan kesehatan masyarakat dan menyadari bahwa ketersediaan sarana kesehatan yang memadai memerlukan dukungan dari infrastruktur yang baik.

"Ketersediaan sarana kesehatan yang memadai juga harus ditopang oleh infrastruktur yang baik," ungkap Li Claudia Chandra, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Tangerang Selatan.

Dalam berbagai kunjungannya, Alin mendengar kisah menyentuh tentang ibu hamil yang harus melewati jalanan berat yang masih berupa tanah untuk mencapai fasilitas kesehatan. 

Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan itu menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang lebih baik, terutama di wilayah timur Kalimantan Barat, merupakan prioritasnya.

Alin menggarisbawahi perlunya pemberdayaan klinik-klinik mandiri dan swasta, serta bidan di pedesaan, agar mereka dapat berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. 

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan Puskesmas yang mudah diakses di daerah-daerah terpencil.

Namun, data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat menunjukkan bahwa hanya terjadi penambahan satu unit Puskesmas setiap tahunnya dari 2020 hingga 2022. 

Bila tahun 2020, jumlah Puskesmas di Kalbar sebanyak 246 unit, tahun 2021 menjadi 247 unit, dan tahun 2022 menjadi 248 unit. Di wilayah timur Kalimantan Barat, tidak terdapat penambahan jumlah Puskesmas selama periode tersebut. 

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Sanggau, sebanyak 19 unit. Tidak ada penambahan selama 2020-2022. Begitu juga di Kapuas Hulu, jumlahnya 23 unit, Melawi hanya 11 unit, Sekadau 12 unit, Sintang 20 unit. 

Menyikapi kondisi tersebut, Alin berinisiatif menyumbangkan lima unit ambulance sebagai upaya konkrit untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis darurat. Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk menyediakan total 22 unit ambulance di 22 Dapil yang mencakup lima kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat, jika terpilih menjadi Anggota DPR RI.

"Ambulans ini pemanfaatannya gratis," tegas Li Claudia Chandra dari Partai Gerindra, memastikan bahwa upaya kemanusiaan ini diselenggarakan tanpa biaya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perjuangan Caleg Gerindra Li Claudia Chandra Dukung Pendidikan di Kalbar 2

Redaksi    Kamis, Januari 11, 2024    Comment   

Perjuangan Caleg Gerindra Li Claudia Chandra Dukung Pendidikan di Kalbar 2

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra. (Borneotribun/Istimewa)

PONTIANAK – Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra mengakui di dunia pendidikan di Kalimantan Barat 2 mengalami perkembangan positif. Dalam pernyataannya kepada awak media, Li Claudia Chandra juga menyebut bahwa kemajuan ini tak lepas dari adanya Dana BOS, BOSDA, serta program Bea Siswa seperti PIP dan KIP yang sangat membantu dunia pendidikan.

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra telah menjelajahi lima kabupaten di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), Dirinya mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi, yaitu luasnya wilayah dan sebaran penduduk yang tidak merata.

Menurut Li Claudia Chandra, hal ini menjadi penyebab kurang berkembangnya pendidikan di sana. Jarak tempuh yang jauh antara pemukiman dengan sekolah juga menjadi faktor penurunan kualitas pendidikan.

Dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan, Li Claudia Chandra menggarisbawahi perlunya peningkatan sumber daya manusia Kalimantan Barat.

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra. (Borneotribun/Istimewa)

Li Claudia Chandra menegaskan bahwa dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah, seharusnya putra-putri terbaik Kalimantan Barat (Kalbar) yang mengelola dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra telah bertemu dengan anak-anak muda dari pelosok Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Melawi, dan Sekadau yang kuliah di Pontianak dan kota-kota besar lainnya. Mereka memiliki keinginan kuat untuk membangun daerah asal mereka.

Li Claudia Chandra berkomitmen untuk mendukung mereka agar yang memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan terbaik bisa kembali ke daerah dan berkontribusi dengan membagikan ilmu yang mereka peroleh. (Tim)

Calon Anggota DPR RI Li Claudia Chandra Berkomitmen Tangani Banjir di Kalbar

Redaksi    Rabu, Januari 10, 2024    Comment   

Calon Anggota DPR RI Li Claudia Chandra Berkomitmen Tangani Banjir di Kalbar

Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra. (Borneotribun/Istimewa)

PONTIANAK – Li Claudia Chandra, akrab disapa Alin, mengunjungi sejumlah wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar), terutama di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, dan Sanggau, bagian dari Dapil Kalbar 2 DPR RI.

Sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kalbar 2, Li Claudia Chandra menegaskan komitmennya terhadap penanganan banjir di Kalimantan Barat (Kalbar).

Li Claudia Chandra mengidentifikasi beberapa penyebab banjir, termasuk faktor alam. Curah hujan tinggi menjadi salah satu penyebab utama banjir di lima wilayah tersebut.

Berdasarkan data BMKG Provinsi Kalimantan Barat, Januari 2024 mencatat curah hujan tinggi di Kapuas Hulu, berkisar antara 400-500 mm.

"Selain faktor curah hujan tinggi, lima wilayah tersebut memiliki kontur cekungan yang memperparah situasi banjir," ungkap Li Claudia Chandra. 

Menurut Li Claudia Chandra, upaya menangani banjir harus melibatkan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami kerusakan parah. "Pendangkalan sungai Kapuas terjadi dengan cepat, sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan sawit, baik legal maupun ilegal," kata Li Claudia Chandra. 

Li Claudia Chandra menekankan pentingnya rehabilitasi hutan dan penanaman kembali pohon-pohon di DAS untuk mengurangi risiko banjir, meskipun hasilnya baru akan terasa dalam 15 tahun mendatang.

Pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, harus bersatu dalam penanganan banjir di Kalbar. Alin juga membagikan pengalamannya menghadapi banjir di Tangerang Selatan pada awal 2020 dan bagaimana tiga perahu karet yang dia beli masih sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Baru-baru ini, banjir melanda delapan desa di Kecamatan Hulu Gurung dan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, yang menyebabkan 520 rumah warga terendam banjir dan 670 kepala keluarga terdampak. Banjir ini juga membuat jalan nasional yang menghubungkan Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang tidak bisa dilalui.

Li Claudia Chandra menegaskan komitmennya dalam menangani banjir, menyatakan bahwa fokusnya adalah masyarakat yang terdampak oleh bencana tersebut.(*)

Profil dan Kiprah Politik Kader Muda Gerindra "Li Claudia Chandra" Maju Dapil Kalbar 2

Redaksi    Selasa, Desember 19, 2023    Comment   

Profil dan Kiprah Politik Kader Muda Gerindra "Li Claudia Chandra" Maju Dapil Kalbar 2

Kader Partai Gerindra, Li Claudia Chandra Maju Dapil Kalbar 2.

PONTIANAK – Li Claudia Chandra, lahir 24 Mei 1972 di Dabo, Singkep, Kepulauan Riau. Ia nomor sembilan dari 11 saudara. Alin biasa menggunakan bahasa Hakka. Ia juga bisa bahasa bahasa Teochew. Keluarganya memiliki keluarga yang beragam. Kakeknya orang Hakka dari Pontianak. Neneknya beragama Islam. Alin beragama Katolik. 

Orang Tionghoa memiliki jiwa perantau. Sosok pekerja keras, sudah pasti melekat pada sosok orang Tionghoa. Pantang menyerah menghadapi situasi sesulit apa pun.  

Sedari SD hingga SMA, Alin menyelesaikan masa pendidikannya di Dabo Singkep. Tahun 1996, ia merantau ke Jakarta, menempuh pendidikan sarjana. Alin kuliah di Universitas Tarumanegara, Jurusan Ilmu Manajemen.  

Tak hanya kuliah, Alin berdagang pakaian anak-anak. Pakaian dibeli dari Jepang. Ia memasarkan dagangan dari pintu ke pintu. Ia mendatangi rumah, kantor, dan berbagai instansi di Jakarta. Ia sukses menjalani bisnis pakaian door to door. 

Kader Partai Gerindra, Li Claudia Chandra Maju Dapil Kalbar 2.

Lulus kuliah, Alin mulai menggeluti bisnis kuliner bersama rekan dan kolega. Ia mendirikan resto, pizza, Kopi Tiam, dan lainnya. Kegigihan dan keuletannya menuai sukses.   

Meski sudah mapan secara ekonomi dan mendulang bisnis, tak menyurutkan Alin terus bergerak. Ia memiliki jiwa sosial. Alin suka bantu orang melalui kegiatan sosial. Misalnya, di kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi.  

Alin senang ketika bisa bantu orang lain. “Aku senang banget buat acara sosial. Aku nggak tahu kenapa, setiap kali bisa bantu orang aku tuh, merasa sangat bahagia,” kata Alin.

Ketika sedang melakukan kegiatan sosial itulah, rekan-rekannya menyemangati, “Coba kau ke politik, pasti makin banyak orang bisa ditolong.”

Rekan itu bilang ke Alin, ketika orang pegang jabatan politik, makin banyak orang bisa dibantu. “Sekali tanda tangan, Lo bisa membuat ratusan bahkan jutaan orang bisa terbantu. Baik itu bantuan air bersih, beasiswa pendidikan, kesehatan dan lain-lain.”

Alin juga teringat falsafah yang diajarkan sang kakek, “Hidup itu untuk membantu orang lain.”

Hal itu makin membuatnya bersemangat. Tapi, Alin melihat, politik merupakan bidang yang dapat menguras tenaga dan materi. Ada berbagai tantangan bakal dihadapi.

Alin memiliki karakter khas, “Saya ini kalau ngomong, tak bisa manis-manis. Apa adanya saja. Saya orangnya tidak anti kritik. Kalau ngomong ngegash, karena orang Sumatera.”

Alin tak suka janji. Tapi lebih suka kenyataan. Kalau sudah berjanji, harus dilakukan.

Terjun Dunia Politik

Li Claudia Chandra secara ekonomi, sudah selesai dengan diri dan keluarganya. Pada 2012, ia memutuskan masuk dunia politik. Alasannya, sederhana saja. Ia bahagia bila dapat membantu orang. Hal itu membuatnya yakin, dengan masuk dunia politik, ia bakal dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat.  

Alin memantapkan diri menggeluti dunia politik. Ia mencari partai yang cocok dengan dirinya. Pilihan terpatri pada Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. “Pak Prabowo itu orang pintar,” katanya, “selain itu, Gerindra partai nasionalis. Jadi, cocok untuk orang seperti saya.”  

Tanpa pikir panjang, ia daftar ke Gerindra. Alin tak kesulitan beradaptas di partai. Ia langsung membaur. Pemilu 2014, ia diberi mandat oleh partai berlambang kepala burung garuda, menjadi calon legislatif DPR RI mewakili daerah pemilihan Tangerang Raya.

Tahun 2015, ia kembali dipercaya Partai Gerindra, maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, berpasangan dengan Ikhsan Modjo. Tapi, peruntungan belum berpihak padanya. Dua kontestasi politik itu, Alin belum menemukan pola dan cara meraih suara. 

Tahun 2017, Alin terpilih sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan. Pada Pemilu 2019, Alin ditempatkan sebagai Caleg Tangerang Selatan Dapil Ciputat. 

Randi Andita, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menulis, ketika Alin melakukan kampanye langsung di tengah-tengah masyarakat, ia selalu berdoa agar setiap langkah demi langkah, agar dilancarkan dan membuahkan hasil yang baik.

“Saya turun ke lapangan pun tidak hanya sekedar untuk menyapa masyarakat, tapi ingin mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat selama ini,” tulis Randi.

Berdasarkan hasil turun ke lapangan tersebut, Alin dapat melihat persoalan utama di masyarakat adalah lapangan pekerjaan, kurangannya pelayanan publik dan kesehatan, dan lainnya. 

Alin juga menyampaikan pesan kepada kaum perempuan, untuk tidak hanya urusi masalah dapur. Perempuan harus bisa mandiri dan tidak apatis terhadap politik. 

“Saya pun seorang ibu rumah tangga. Jadi, tahu beratnya pekerjaan perempuan,” katanya.

Selain itu, Alin pun memberikan edukasi bagi anak muda, pentingnya mereka sebagai generasi bangsa.

Alin mendapat 2.803 suara. Ia satu-satunya perempuan yang lolos di Dapil Ciputat, dan peringkat tujuh dari delapan kursi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, periode 2019-2024. 

Joko, Asisten Li Claudia Chandra mengungkapkan, sudah bersama Alin sejak 2015. Ketika Alin maju sebagai kandidat calon Wakil Wali Kota di Pilkada Tangsel. “Dapil Ciputat, wilayah yang tradisional dan muslim, tapi dia terpilih sebagai perempuan dan beragama non muslim,” katanya. 

Dalam pemilihan itu, Alin tidak menggunakan isu agama. “Ibu Alin adalah orang yang punya komitmen. Sehingga ketika terpilih, dia tidak melupakan konstituennya,” kata Joko.

Dapil Kalbar 2

Ketika diberi mandat partai, Alin sempat berpikir, apakah dia bisa menjalankan tugas yang diberikan Prabowo Subianto. Tapi, ia tahu sekali karakter dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.  

“Boss saya kalau sudah bilang maju, tidak boleh mundur,” kata Alin. 

Sebagai orang yang memiliki darah Kalbar, ia memantapkan diri untuk berjuang. Ia mulai keliling lima wilayah di hulu Kalbar. 

Dari perjalanan itu, ia memprioritaskan pendidikan dan kesehatan menjadi program utama. Tak heran bila, Alin menyumbangkan lima mobil ambulan kepada lima wilayah di Dapil Kalbar 2. Mobil itu bisa digunakan untuk membantu orang sakit dan butuh pertolongan secara cepat. 

“Pendidikan dan kesehatan sangat penting bagi masyarakat,” kata Alin.  

Kader Partai Gerindra, Li Claudia Chandra Maju Dapil Kalbar 2.

Dalam bidang pendidikan, Alin telah menyalurkan dana kepada anak usia sekolah setingkat SD, SMP, hingga SMA. Bahkan, anak kuliah juga sudah mulai dilakukan. 

Pendidikan membuat orang punya potensi, mengembangkan kemampuan dan meraih kesejahteraan. Kesehatan juga sangat penting. Tanpa pelayanan kesehatan yang baik, orang tidak bisa bekerja atau beraktivitas. Melalui mobil ambulan, ketika ada orang sakit, bisa segera ditangani.

Bantuan pendidikan dilakukan melalui beasiswa Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PIP Dikdasmen). Program itu memberikan beasiswa kepada anak setingkat SD, sebesar Rp 450 ribu setahun. Tingkat SLTP, sebesar Rp 700 ribu setahun. Tingkat SLTA, sebesar Rp 1 juta setahun. 

“PIP memang program pemerintah. Tapi, Dewan harus mengawalnya supaya bisa segera dibagikan,” kata Alin. 

Anggota Fraksi Gerindra Kabupaten Sukabumi Pertanyakan Selisih Anggaran Rp16 Milyar Pemkab

Redaksi    Jumat, November 10, 2023    Comment   

Anggota Fraksi Gerindra Kabupaten Sukabumi Pertanyakan Selisih Anggaran Rp16 Milyar Pemkab

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra Ade Dasep Zaenal Abidin.

SUKABUMI -- Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra Ade Dasep Zaenal Abidin mempertanyakan selisih anggaran APBD tahun anggaran 2023. Menurut hasil analisa yang dilakukannya, terdapat selisih anggaran yang cukup banyak.

Berdasarkan informasi, mekanisme pembahasan APBD tahun 2023 dimulai dari pembahasan rancangan kebijakan Umum APBD tahun 2023 dan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Tahun 2023. 

"Didalam dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara tahun 2023 halaman 10 dan 11 dijelaskan Proyeksi pendapatan Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.959.310.246.810, "jelas Ade Dasep dalam rilisnya.

Selanjutnya pembahasan APBD tahun 2023 dilanjutkan ke pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2023, di dalam Dokumen rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 halaman 6 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp4.086.129.324.970 artinya Pendapatan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp4.086.129.324.970.

Kemudian pembahasan APBD tahun 2023 dilanjutkan ke pembahasan Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.755.BPKAD/2022 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penjabaran Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.

Di dalam Dokumen tersebut halaman 2 bahwa target Pendapatan Daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.086.129.324.970 kemudian di dalam Dokumen tersebut juga halaman 4 bahwa target Pendapatan bagi Hasil Pajak sebesar Rp279.301.829.970 sementara Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp294.419.795.615 

"Tentunya dengan demikian bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdapat selisih yaitu Rp294.419.795.615 – Rp279.301.829.970 = Rp15.117.965.645. Maka dengan demikian berdasarkan hasil pembahasan bahwa Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 adalah Rp4.086.129.324.970 + Rp15.117.965.645 = Rp4.101.247.290.615,"jelasnya.

Lalu kemudian di dalam Dokumen Rancangan Kebijakan umum APBD Tahun 2024 halaman 62 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Tahun 2024 halaman 12 disebut bahwa Pendapatan Daerah Tahun 2023 (murni) sebesar Rp4.117.862.148.383 maka dengan demikian dalam hal Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 terdapat selisih yaitu Rp4.117.862.148.383.00 – Rp4.101.247.290.615 = Rp. 16.614.857.768

"Dari hasil telaahan saya tersebut, tentunya saya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Gerindra berharap kepada tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjelaskan terkait APBD tahun Anggaran 2023, "tegas orang yang juga sebagai anggota Banggar DPRD Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman membantah adanya selisih dalam APBD tersebut. "Pak Ade Dasep itu tim badan anggaran, engak ada (Selisi red),"singkatnya. (*)

Gerindra Kalbar siap menangkan pasangan Prabowo-Gibran

Redaksi    Selasa, Oktober 24, 2023    Comment   

Gerindra Kalbar siap menangkan pasangan Prabowo-Gibran

Gerindra Kalbar siap menangkan pasangan Prabowo-Gibran.

PONTIANAK - Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar, Yuliansyah, mengatakan pihaknya siap memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pilpres mendatang, karena pasangan ini dinilai mampu membawa banyak perubahan di Indonesia dan Kalbar khususnya untuk menjadi lebih baik.

"Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tentu memiliki banyak prestasi dan telah berbuat yang terbaik, selama berada di pemerintahan. Sedangkan Mas Gibran menjabat Wali Kota Solo dan kita tahu, prestasinya membenahi Solo sudah tidak diragukan lagi," kata Yuliansyah di Pontianak, Senin, menanggapi deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran.

Menurut Juliansyah, Prabowo Subianto sudah dipastikan menggandeng Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi Pilpres 2024. Langkah politik tersebut diapresiasi oleh pengurus Partai Gerindra di Provinsi Kalbar.

"Prabowo-Gibran pasangan yang sangat baik untuk NKRI. Sebagai bakal calon wakil presiden, Mas Gibran yang mewakili anak muda dan akan mendampingi seniornya Pak Prabowo sebagai bakal calon, ini kombinasi yang bisa menjadi penyeimbang," tuturnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya bersama partai pengusung lain di Kalbar memastikan akan mengerahkan semua kader dan simpatisan untuk menarik dukungan dari masyarakat Kalbar, guna memenangkan pasangan tersebut.

"Sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Pranowo-Gibran akan menunjukkan kemampuannya untuk memimpin, dan berbuat untuk bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga masyarakat harus yakin pada pasangan ini" kata Yuliansyah.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden RI Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju untuk Pilpres 2024.

Prabowo di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Minggu malam, mengatakan, "Baru saja Koalisi Indonesia Maju telah berembuk secara final dan secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju."

Prabowo menjelaskan bahwa keputusan itu secara aklamasi dan seluruh partai anggota Koalisi Indonesia Maju mencapai konsensus atas keputusan tersebut.

Saat mengumumkan, Prabowo didampingi oleh ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Gelora Indonesia Anis Matta, dan Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono.

Walaupun demikian, Gibran yang dideklarasikan pada malam ini tidak terlihat ada di kediaman Prabowo.

Gibran, yang sejauh ini diketahui masih aktif sebagai kader PDI Perjuangan, diusulkan secara resmi oleh Partai Golkar sebagai bakal cawapres yang mendampingi Prabowo maju Pilpres 2024.