Berita BorneoTribun: Pemilu 2024 Hari ini

Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 Maret 2023

Redaksi Jumat, Maret 03, 2023 Comment

Demokrat Ketapang Siap Rapatkan Barisan Menangkan Anies pada Pilpres 2024

Ketua DPC Demokrat Ketapang, H. Rasmidi,SE saat berada di Jakarta (istimewa)

Ketapang, Kalbar - Ketua DPC Partai Demokrat Ketapang H Rasmidi,SE menyampaikan seluruh pengurus, kader dan simpatisan partai siap berjuang memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden 2024.

Menurut Rasmidi, apalagi jika Anies memilih ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres maka seluruh struktur partai dipastikanya bergerak.

"Kita siap berjuang sampai ke struktu partai paling bawah untuk memenangkan pak Anies-. Apalagi jika pak Anies memilih mas AHY sebagai Wapresnya, maka kekuatan kita akan berlipat-lipat," katanya, Kamis (02/03/23) di Ketapang.

Penegasan anggota DPRD provinsi Kalbar tersebut sebagai jawaban atas instruksi DPP partai Demokrat terkait Pilpres 2024.

Dilanjutkan Rasmidi, koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS tetap solid hingga di kabupaten Ketapang demi memenangkan Anies sebagai presiden.

Ia menegaskan koalisi itu juga akan berpeluang menjadi koalisi permanen saat Pilkada kabupaten Ketapang nanti.

"Saya yakin, koalisi partai pengusung Pilpres ini tetap solid. Bahkan, bisa saja sampai pada pertarungan perebutan kepala daerah," kata dia.

Menurut Rasmidi, rakyat yang berharap ada perubahan pada bangsa Indonesia terutama di tatanan kepemimpinan nasional dengan menjadikan Anies- sebagai presiden dan AHY sebagai Wapres.

"Rakyat yang menginginkan perubahan berharap Anies dan AHY adalah pasangan yang ideal memimpin bangsa ini," katanya.

(Muzahidin)

Rabu, 01 Maret 2023

Redaksi Rabu, Maret 01, 2023 Comment

Hadiri Rakornas PEMDA dan FKUB, Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

TANGERANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2023 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, Selasa (28/2/2023).

Rakornas ini mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni" dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dan turut dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kaban Kesbangpol, Kepala Kanwil Kemenag dan Ketua FKUB se-Indonesia.

Seusai mengikuti kegiatan tersebut, Wagub Kalbar Ria Norsan menjelaskan akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena agama memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan ini.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

“Kerukunan harus kita bangun sebagai modal utama menjaga integritas NKRI,” katanya.

Ia juga menyampaikan menjelang pilkada Tahun 2024, kepedulian masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Kalbar sangat penting dalam menciptakan suasana Pemilu yang aman dan kondusif. Hal ini karena apabila tidak melihat hal tersebut secara arif dan bijaksana, akan mudah memercikkan konflik yang sulit untuk hindari sebagai akibat dari berbagai perbedaan yang ada.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas peran seluruh Forkopimda serta instansi terkait yang telah berperan menjaga kerukunan dan kekompakan antar umat beragama di Provinsi Kalbar.

“Kekompakan antar umat beragama sangat diperlukan mengingat Kalbar masyarakatnya tergolong heterogen dan merupakan miniatur Indonesia. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, FKUB, semua elemen dan masyarakat Kalbar yang telah bekerjasama dengan Pemerintah dalam upaya menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Hal baik ini harus terus dijaga dan dipertahankan sehingga pembangunan Kalbar terus terjaga dan tanpa ada gangguan yang terkait SARA, terutama menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

Lebih lanjut, ia menyampaikan suhu politik menjelang Pemilu kian meningkat. Potensi terjadinya konflik, terutama konflik horizontal, bukan tidak mungkin terjadi apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Ia meminta peran FKUB untuk dapat mewujudkan Pemilu damai, aman dan sejuk dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi Pemilu yang sebentar lagi akan digelar.

“Jagalah persatuan dan kerukunan bersama untuk mewujudkan Kalbar aman dan kondusif guna menyukseskan Pemilu 2024, serta selalu menumbuhkan semangat dan kerukunan antar umat beragama,” tegasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan, bahwa Rapat Koordinasi ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka untuk semakin memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, terlebih menjelang diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada Serentak pada Tahun 2024 mendatang.

"Acara ini sangat penting karena kita menitipkan pesan khusus kepada rekan-rekan sekalian untuk menjaga kerukunan beragama di tempat kita semua berada," ungkap Suhajar Diantoro saat mewakili Menteri Dalam Negeri RI membuka rakornas tersebut.

Sekjen Kemendagri pun memberikan apresiasi atas kinerja FKUB dan menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri RI agar menjaga situasi tetap kondusif.

"Apalagi tugas kita semakin berat menyambut pesta demokrasi," ujarnya.

Seperti diketahui, FKUB memiliki peran sangat strategis dalam merawat kerukunan dan keberagaman di Indonesia, terutama dengan terus mensosialisasi nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menambahkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) soal syarat pendirian rumah ibadah.

Sebab, dia mengatakan, SKB 2 Menteri itu kerap ditafsirkan sebagai dasar untuk pelarangan penggunaan atau ibadah agama minoritas di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengingatkan para Kepala Daerah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melarang pembangunan rumah ibadah.

"Jadi nanti kalau kita mengevaluasi sebuah regulasi, harus berbasis penciptaan ketertiban. Hari ini kita belum sampai pada kesimpulan itu. Ya (pertahankan), itu yang kita tetap laksanakan," ujarnya.

Suhajar memastikan bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap warga dalam beribadah. Menurutnya, negara terus berupaya menciptakan situasi yang nyaman untuk semua umat beragama dalam beribadah.

"Siapapun orangnya, dilindungi dia, termasuk dilindungi pelaksanaan ibadahnya. Konflik-konflik yang ada di lapangan inilah yang harus dikelola dan diselesaikan oleh kita bersama secara arif dan bijaksana," pungkasnya.(aws)

Jumat, 24 Februari 2023

Redaksi Jumat, Februari 24, 2023 Comment

PAC dan Ranting PDI Perjuangan Bantu Sukseskan Coklit Data Pemilih Pemilu 2024

PAC dan Ranting PDI Perjuangan Bantu Sukseskan Coklit Data Pemilu 2024. (Ho-Dekky)

LANDAK, KALBAR – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk turut membantu mensukseskan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut diungkapkan Karolin saat menghadiri reses Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 Cornelis bersama Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Menyuke, Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Menyuke dan juga dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Fraksi PDI Perjuangan Tapanus Tapat di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, kamis (23/02/23) sore.

Karolin mengatakan bahwa saat ini tahapan Coklit data pemilih Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara mendatangi pemilih atau masyarakat secara langsung.

“Kader PDI Perjuangan harus berkontribusi kepada masyarakat, karena sudah jelas apa yang disampaikan Ketua Umum kita bahwa kader harus turun kelapangan. Nah, salah satunya seperti ini kader bisa membatu para petugas pantarlih KPU dan masyarakat saat melakukan coklit data pemilih, sehingga kehadiran PDI Perjuangan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Karolin.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Cornelis menyatakan bahwa KPU merupakan mitra kerja dari komisi dua, sehingga dirinya wajib memberikan pemahaman tentang tahapan-tahapan pemilu 2024 kepada kader PDI Perjuangan.

“Kader PDI Perjuangan terutama ranting dan anak ranting harus membantu pantarlih untuk melaksanakan tugasnya yakni coklit data pemilih pemilu 2024 agar masyarakat kita terdaftar dan bisa memberikan hak pilihnya, Dan tadi PAC, Ranting dan Anak Ranting juga sudah Saya berikan sosialisasi tahapan-tahapan Pemilu 2024, dan nanti mereka juga harus mensosialisasikannya ke masyarakat,” ungkap Cornelis.

Lebih lanjut politisi senior PDI Perjuangan ini menerangkan bahwa kehadiran dirinya bertemu dengan para kader PDI Perjuangan tersebut untuk bersama-sama bekerja dalam upaya berjuang membantu masyarakat.

“Kita ini semua sama kader PDI Perjuangan, untuk itu mari kita bersama-sama bekerja untuk membantu masyarakat, sehingga PDI Perjuangan dapat kembali menjadi partai pemenang baik di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dan di Indonesia,” pesan Cornelis.

(Yakop/Dekky)

Redaksi Jumat, Februari 24, 2023 Comment

Survei SMRC: Suara Anggota NU dan Muhammadiyah Tersebar di 3 Tokoh

Survei SMRC: Suara Anggota NU dan Muhammadiyah Tersebar di 3 Tokoh.

JAKARTA – Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan suara pemilih Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tersebar di tiga tokoh. Namun, hampir separuhnya ke Ganjar Pranowo.

Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan mayoritas pemilih dari anggota Nahdlatul Ulama (NU) memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ini terlihat dari hasil survei SMRC yang menunjukkan 47 persen responden yang berasal dari anggota NU yang aktif, memilih Ganjar. Lainnya memilih Prabowo Subianto (24 persen) dan Anies Baswedan (18 persen) meskipun ketiga tokoh tersebut dinilai tidak memiliki latar belakang NU yang kuat.

Survei melibatkan 1.029 responden pada 3-11 Desember 2022 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,1 persen, di mana 20 persen responden merupakan warga NU.

"Ganjar yang populer. Lalu, Anies yang meskipun Santri, tidak didefinisikan sebagai orang NU. Apalagi Prabowo. Jadi ketiga tokoh ini tidak punya latar belakang NU yang kental," jelas Saiful Mujani secara daring, Kamis (23/2/2023).

Saiful menambahkan NU merupakan organisasi yang cukup besar di Indonesia sehingga memiliki nilai elektoral penting dalam pemilihan presiden. Namun, kata dia, tidak banyak tokoh NU yang menjadi calon kuat sejak pemilihan presiden langsung pada 2004. Sebagai contoh, calon presiden dari NU, Hamzah Haz dan Jusuf Kalla, yang mendapat suara tidak signifikan. Bahkan Hasyim Muzadi yang menjabat Ketua Umum PBNU saat itu, dan mendampingi Megawati dalam Pilpres 2004, kalah.

“Artinya pemilih NU belum tentu memilih tokoh yang berasal dari NU,” kata Saiful.

Ia menilai massa NU tidak bisa dimobilisasi secara organisasi dari atas ke bawah. Sebab, yang memiliki massa sebenarnya adalah tokoh agama atau kiai. Karena itu, ia berpendapat pendekatan para calon ke pemilih NU tidak bisa dilakukan secara formal ke NU, melainkan melalui para kiai yang beragam untuk mendapatkan suara.

Ia menambahkan dari sudut pandang sejarah, NU juga lebih dekat dengan partai nasionalis yakni Partai Nasionalis Indonesia (PNI) daripada dengan partai Islam. Oleh sebab itu, menurutnya, kecenderungan orang NU memilih Ganjar lebih besar dibandingkan Anies yang dekat dengan kelompok santri.

“Kita melihat orang NU, secara politik, lebih bisa bekerja sama dengan orang nasionalis ketimbang dengan orang modernis."

Kondisi yang sama, survei SMRC, juga menunjukkan anggota aktif Muhammadiyah cenderung memilih Ganjar (46 persen). Meskipun sedikit berbeda dengan orang NU, dukungan warga Muhammadiyah lebih besar Anies (33 persen) jika dibandingkan dengan Prabowo (14 persen).

Sedangkan warga yang mengaku aktif dalam organisasi masjid lebih banyak yang memilih Anies, 33 persen, disusul Prabowo 32 persen, dan Ganjar 23 persen. Pada anggota aktif majelis taklim, pilihan mereka cukup seimbang di antara tiga nama tersebut: Ganjar mendapatkan dukungan 31 persen, Anies 31 persen, dan Prabowo 26 persen.

Pengamat: Wapres Akan Menentukan Suara Pemilih NU

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai wajar para calon presiden berebut suara dari organisasi yang memiliki anggota banyak seperti NU dan Muhammadiyah. Sebab, suara yang besar tersebut akan berpengaruh besar terhadap calon presiden mendatang. Namun, ia mengingatkan, suara warga NU nantinya akan dipengaruhi oleh calon wakil presiden yang mendampingi capres. Utamanya, jika berasal dari komunitas NU.

"Misalkan Khofifah sedang dicari karena alasan latar belakang sebagai tokoh NU terutama sebagai Ketua Umum Muslimat NU," tutur Ujang kepada VOA, Kamis (23/2/2023).

Kendati demikian, Ujang menilai tokoh-tokoh NU lainnya juga memiliki peluang yang cukup kuat seperti Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Menurutnya, para tokoh dari NU ini memiliki peluang menang jika mendampingi calon presiden. Asalkan, kata dia, tidak ada perpecahan dalam tubuh NU seperti sekarang yang sedang bergesekan dengan PKB.

"Karena itu, akan kita lihat nanti, apakah NU dan PKB menjelang pilpres itu akan bersatu atau tidak, karena itu juga menentukan," tambahnya. [sm/ka]

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Kamis, 23 Februari 2023

Redaksi Kamis, Februari 23, 2023 Comment

Pantarlih Datangi Karolin, Laksanakan Coklit Data Pemilih Pemilu 2024

Pantarlih Dantangi Karolin, Laksanakan Coklit Data Pemilih Pemilu 2024.

LANDAK, KALBAR – Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah memasuki tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan RT atau RW yang diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017.

Untuk itu, Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa berserta keluarga juga melakasanakan Coklit data pemilih Pemilu 2024 oleh pantarlih KPU Kabupaten Landak dengan didampingi oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak dan Komisioner Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) Kabupaten Landak yang bertempat dikediamannya Villa Bukit Cornelis, rabu (22/02/23) sore.

Pantarlih Dantangi Karolin, Laksanakan Coklit Data Pemilih Pemilu 2024.

“Kami sekeluarga sudah didata untuk dapat mengikuti pemilu 2024 yang akan datang, kami berharap proses kegiatan pendataan pemilih dapat berlangsung dengan lancar dan seluruh masyarakat Kabupaten Landak mendapatkan haknya menjadi pemilih untuk kemajuan Indonesia. Setelah didata kita akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran (Model A.A.1-KPU) dengan menunjukkan bukti yakni KTP dan KK, bagi masyarakat Kabupaten Landak yang belum memiliki KTP dan KK untuk dapat segera mengurusnya kemudian dapat mendaftarkan diri melalui KPU atau melalui Pantarlih yang akan datang kerumah kita,” ucap Karolin.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa berharap agar momentum pemilu 2024 dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia.

“Kami berharap agar momentum pemilu 2024 sungguh-sungguh dapat berjalan sebagai sebuah proses demokrasi yang akan membawa Indonesia dan Kabupaten Landak semakin baik dimasa yang akan datang, dengan kita akan memilih keterwakilan kita baik untuk tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat termasuk juga memilih presiden dan wakil presiden untuk Indonesia yang lebih hebat lagi,” pesan Karolin.

Pantarlih Dantangi Karolin, Laksanakan Coklit Data Pemilih Pemilu 2024.

Ditempat yang sama Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Cornelis menyambut baik kinerja dari pantarlih KPU, karena telah melaksanakan tugasnya secara tepat dan teliti, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Selamat bertugas kepada pantarlih dalam rangka kita menciptakan pemilu yang berintegritas, kita berharap para petugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan dan rakyat diharapkan mendapatkan haknya untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota yang diketahui rekam jejaknya, semoga mereka bisa mewakili rakyat Indonesia,” ungkap Cornelis.

(Yakop/Dekky)

Redaksi Kamis, Februari 23, 2023 Comment

Sekda Kubu Raya Ajak Masyarakat Sukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang

Sekda Kubu Raya Ajak masyarakat Sukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. (Prokopim Setda Kab Kubu Raya)

KUBU RAYA, KALBAR - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendukung penyelenggaraan Pemilu melalui sinergi lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu yakni KPU dan Bawaslu agar tercipta Pemilu yang bermutu. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

“Kemudian bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat, saya berharap untuk ikut serta menyukseskan Pemilu 2024 dengan semangat persatuan dan kesatuan,” ujar Yusran Anizam saat menghadiri acara Serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024 Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum pada Senin (20/2) di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya.

Yusran mengapresiasi penyelenggaraan Kirab Pemilu 2024. Sebab Kirab Pemilu menjadi upaya yang strategis untuk menyosialisasikan tata cara Pemilu kepada masyarakat. Selain itu juga menjadi upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengenalkan keberadaan 18 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024.

“Kirab ini bisa berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemilu yang terbaik dan bermutu. Terutama memberikan kesadaran bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kubu Raya Karyadi mengatakan ada 18 partai politik yang disosialisasikan melalui Kirab Pemilu 2024. Menurutnya, Kirab Pemilu tersebut merupakan gambaran kesiapan sebagai penyelenggara Pemilu dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Penyelenggara Pemilu siap untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak 2024,” tegasnya.

Karyadi meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwalnya.

"Hari ini juga sedang tahapan pencocokan dan penelitian untuk melakukan pendataan para pemilih dari rumah ke rumah penduduk,” terangnya. (Syamsul)

Rabu, 22 Februari 2023

Redaksi Rabu, Februari 22, 2023 Comment

Hadir Sosialisasi Pemilu 2024, Yohanes Ontot Ingatkan Masyarakat Jangan Golput

Hadir Sosialisasi Pemilu 2024, Yohanes Ontot Ingatkan Masyarakat Jangan Golput.

SANGGAU, KALBAR - Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot M.Si menjadi keynote speaker dalam sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 bagi pemilih pemula di Kabupaten Sanggau dengan tema “Peran Serta Generasi Muda Dalam Menyongsong Pemilu Serentak di Era Kemajuan Teknologi Digital”. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa 21 Februari 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau itu juga dihadiri Komisioner KPU Sanggau, Suwindari, Komisioner Bawaslu Sanggau, Ahmad Zaini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sanggau, Antonius, Kepala Satpol PP Sanggau, Victorianus, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sanggau, Martinus Dop, dan Camat Kembayan atau yang mewakili, serta pejabat lainya dan peserta sosialisasi.

“Hari ini bersama Kesbangpol, KPU dan Bawaslu melakukan sosialisasi terkait pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Kami Pemda, Bupati dan Wabup adalah sebagai pembina politik yang memang ini menjadi tugas utama juga bagi kami, agar masyarakat bisa mengetahui, memahami kegiatan terkait dengan pesta demokrasi ini,”kata Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot.

Sosialisasi ini sangat penting dilakukan, melalui pesta demokrasi ini tentunya masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara, wakil rakyat dan pemimpin daerahnya.

“Oleh karena itu, kita berharap semua orang harus memahami terkait pesta demokrasi ini, sehingga dia mampu memberikan pilihannya atau menjatuhkan pilihannya secara cerdas, rasional dan bijak. Tidak golput dan tidak terpengaruh dengan politik uang,”ujarnya.

Sehingga, lanjut Ontot, masyarakat dapat memilih pemimpin negara dan wakil rakyat dan pemimpin daerahnya, benar-benar mereka yang sudah teruji dalam perjalanan karir politik dan lain sebagainya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sanggau, Antonius mengatakan bahwa sosialisasi ini yang kelima kalinya dilaksanakan pada tahun 2023.

“Maksud dari kita melaksanakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pembekalan, informasi kepada anak-anak kita khususnya kaum pemilih pemula. Karena mereka yang mengikuti kegiatan sosialisasi tadi adalah para kaum milenial atau anak sekolah yang nanti pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2024, mereka itu yang pertama kalinya untuk memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara,”katanya.

Mengingat mereka ini yang pertama kali dalam memberikan hak pilihnya, maka sangat penting memberikan pembekalan, sehingga nantinya ketika mereka memberikan hak pilihnya, sudah siap dengan berbagai hal yang sudah dijelaskan pada saat sosialisasi.

“Dan yang tidak kalah pentingnya tentu melalui kegiatan ini, kita menghimbau kepada para pemilih pemula ini agar ketika pelaksanaan Pemilu, benar-benar menggunakan hak pilihnya dan menjauhi yang namanya politik uang,”tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, dengan demikian apa yang diharapkan dari hasil Pemilu dan pemilihan serentak, benar-benar menghasilkan orang yang bertanggungjawab, orang yang bisa memberikan kemajuan pembangunan bagi masyarakat.

(Yakop/Liber)

Sabtu, 18 Februari 2023

Redaksi Sabtu, Februari 18, 2023 Comment

Akankah Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024 Bermetamorfosa Menjadi Politik Kebangsaan?

Gambar ilustrasi. Akankah Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024 Bermetamorfosa Menjadi Politik Kebangsaan?.

MALANG – Pembahasan mengenai Politik identitas masih menjadi isu baru di Indonesia. Walaupun pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah ada sejak lama, efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini. Apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para elite politik menggunakan kesamaan suku, agama, ras dan etnik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Berangkat dari pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu, dapat kita pahami bahwa imbas dari adanya politik identitas ini begitu hebat. Efek langsung dari peristiwa tersebut tentu saja sangat terasa ketika masa pemilu presiden 2019. Dalam peristiwa tersebut, begitu banyak isu bernuansa politik identitas yang beredar di masyarakat, terutama melalui sosial media. Dimana hal itu tentu saja berbahaya karena berpotensi menggiring opini masyarakat.

TVRI Jawa Timur dengan program Rumah Demokrasi mengangkat tema tentang “Waspada Identitas Politik” dengan pembawa acara Winda Gisela menghadirkan narasumber salah satunya adalah Rektor Universitas Ma Chung, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, SE., M.Si. Winda Gisela selaku pembawa acara membuka acara dengan menyampaikan sekilas tentang politik identitas “kita tau bahwa politik identitas menjadi suatu hal yang banyak digunakan oleh partai politik dan elite politik dengan strategi untuk mendulang suara, kesamaan etnis, suku, agama selalu digunakan untuk mendapat dukungan dari masyarakat, apakah sebenarnya politik identitas harus kita waspadai saat pemilu 2024? Hal inilah yang akan menjadi pembahasan dengan narasumber di program rumah demokrasi.

Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, SE., M.Si menyampaikan bahwa identitas berupa sosok seseorang dengan suku, agama atau identitas lainnya sangat penting sebagai pencitraan. Namun, apabila identitas tersebut dikelola secara sengaja dan ada unsur politisasi untuk kepentingan pribadi, kelompok partai dalam rangka strategi untuk kemenangan pemilu merupakan hal yang perlu diwaspadai. Populisme pada politik identitas sangat potensi ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ingin memecahbelah persatuan indonesia. Tugas bagi bangsa ini adalah meminimalisir bahkan menghilangkan politik identitas yang bersifat negatif. Indikasi-indikasi yang muncul akibat politik identitas harus langsung ditangani. Selain itu, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai elite politik dan oknum tokoh agama agar memanfaatkan perbedaan suku, agama, ras menjadi politik identitas.

Politik identitas berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik juga akan menciptakan jurang pemisah antar kelompok umat beragama di Indonesia. Kuatnya tekanan dari kelompok agama radikal di Indonesia secara tidak langsung akan memberikan dampak buruk bagi pemeluk agama yang lain. Pemeluk agama minoritas akan merasa didiskriminasi, sehingga akan memunculkan perpecahan antar umat beragama. Belajar dari pengalaman pemilu serentak 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu itu akan kembali muncul dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Peristiwa yang lalu memiliki kesempatan besar untuk terus digaungkan oleh kelompok radikal demi keuntungan pribadi.

Kondisi aktual kehidupan politik kebangsaan saat ini telah mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan upaya nyata, penegasan dan peningkatan pemahaman kembali nilai-nilai kebhinekkaan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar Negara, karena berdasarkan sejarah bangsa Indonesia telah terbukti bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang plural, dan bangsa yang memiliki kemampuan serta daya tahan untuk menjaga keharmonisan dalam keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dialektika tentang komitmen dasar berbangsa yang satu telah dilakukan secara elegan melalui pendekatan rasionalitas dan emosionalitas, bahkan spiritualitas (kajian dan perenungan agama melalui ritualitas para ulama dan agamawan) bersama-sama para pemikir dan pejuang kemerdekaan. Keanekaragaman identitas suku bangsa, etnis, agama, hingga adat istiadat, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, namun bisa menjadi potensi persoalan jika perbedaan di dalamnya tidak berhasil dikanalisasi dalam satu prinsip dasar kebangsaan yang mampu menjadi pijakan hidup bersama dalam suatu negara bangsa yaitu NKRI (Indonesia untuk semua). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digali dari nilai-nilai luhur kebangsaan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada akar kebudayaan suku suku bangsa yang mendiami Nusantara dan telah disepakati menjadi pondasi dasar berdirinya NKRI. Pancasila merupakan dialektika dari sistem dan konsep kebangsaan yang ada dalam sejarah dunia (demokrasi ala barat “liberalisme”, negara agama, monarki, juga sosialisme).

Semua harus merasa memiliki Pancasila, tidak ada skat-skat SARA, dukungan politik, bahkan dalam posisi sebagai “pengusa” (rezim pemerintahan) pun bukan lagi penafsir tunggal atas Pancasila. Politik identitas seharusnya dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, politik negara yang tidak lagi mengedepankan egoisme sektoral, egoisme kelompok, egoisme partikularistik karena politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan politik nasionalisme yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pengejawantahan dari politik kebhinnekaan yang didalamnya terikat keragaman tapi untuk kesatuan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesepakatan untuk memastikan bahwa Indonesia adalah milik bersama, menghapus prinsip dominasi atas apapun, Kesetaraan dalam kemanusiaan, keamanan dan kesejahteraan umum bagi semua orang, kedamaian atas prinsip tepo seliro yang didasarkan kepada ideologi Pancasila yang akan memayungi keragaman dalam politik kebangsaan dan politik kenegaraan bagi seluruh warga negara tanpa ada labelisasi yang bernuansa SARA. Politik Identitas Mengancam Persatuan dan Kesatuan NKRI Politik Kebangsaan Pancasila yang bersifat multikultur secara konseptual memiliki makna sebagai anti tesis dari praktik politik identitas yang bersifat partikularistik.

Untuk pemilu mendatang kita membutuhkan sosok calon-calon pemimpin yang melakukan metamorfosa dari politik identitas menjadi politik kebangsaan. Sebagai negara yang multikultural serta demokratis, sudah sepantasnya semua masyarakat memiliki kesetaraan hak dalam pemilu. Tidak hanya orang Jawa yang bisa menjadi pemimpin negara, orang luar Jawa juga bisa. Tidak hanya orang islam saja yang bisa menjadi pemimpin negara, orang non-islam juga bisa. Dalam artian bahwa hak seseorang untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat tidak didasarkan pada suku, agama, ras, atau etnik semata, tapi lebih kepada kemampuan orang-orang itu untuk memimpin dan mengayomi masyarakat. Akankah politik identitas menjelang pemilu 2024 bermetamorfosa menjadi politik kebangsaan? Hal ini bisa terjadi asalkan adanya kesadaran dari seluruh aspek pelaku politik yang mementingkan nilai-nilai kebhinekaan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar Negara.

Prof. Dr. Murpin J Sembiring.MSi

Rektor Univ Ma Chung Malang

Mantan Ketua DPD Mapancas Jatim (Mahasiswa Pancasila)

Selasa, 14 Februari 2023

Robiantinus Hermanto Selasa, Februari 14, 2023 Comment

Tahapan Pemilu 2024, Wabup : Bawaslu Wajib Menjalankan Setiap Tahapan

Kegiatan Siaga Pengawasan satu tahun menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sekadau, Kalbar - Wakil Bupati Sekadau, Subandrio membuka kegiatan Siaga Pengawasan satu tahun menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, bertempat di Gedung Kateketik Sekadau. Selasa (14/2/2023).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau, Nur Soleh mengatakan, Bawaslu Kabupaten Sekadau Siap untuk mengawas tahapan proses Pemilihan di tahun 2024.

"Hari ini merupakan hari genap 1 tahun untuk menuju Pemilu di tahun 2024. Untuk itu, dalam hal ini kita semua berharap agar Pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan baik dan lancar," kata Nur Soleh.

Pada kesempatan itu juga, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai Simbol Kesiapan menuju pemungutan suara Pemilu tahun 2024.

"Adapun kesiapan yang dilakukan adalah Penguatan dan sinergitas aspek pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat kepada stakeholder terkait," Kata Subandrio.

"Dengan dilaksanakan kegiatan Siaga Pengawasan Pemilu 2024 ini, membuktikan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau sudah siap menjalankan semua proses menuju Pemilu 2024," pungkasnya.

Oleh : Tim Liputan

Editor : R. Hermanto

Rabu, 08 Februari 2023

Redaksi Rabu, Februari 08, 2023 Comment

Dapil Pileg 2024 Berubah, Gerindra Ketapang Optimis Raup Kursi Seluruh Dapil

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPC Gerindra Ketapang, Riyan Heryanto. (Ho-Muzahidin)

Ketapang, Kalbar - Penambahan Daerah Pemilihan atau Dapil disambut optimisme oleh Partai Gerindra Ketapang.

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPC Gerindra Ketapang, Riyan Heryanto menyatakan, partainya menyambut baik adanya penambahan Dapil Pileg 2024. Gerindra katanya, sudah menyiapkan calon legislatif (caleg) yang mumpuni dan diyakini mampu raih kursi DPRD Ketapang.

"Semua dapil, Insyaallah kita dapat (kursi), karena kita ukur berdasarkan susunan caleg yang ada di Gerindra," ujar Riyan saat ditanya Borneotribun pada Selasa malam (7/2/23) di Ketapang.

Ia mengomentari penambahan dapil Pileg 2024 adalah langkah yang tepat dilakukan oleh KPU Ketapang dan KPU pusat lantaran sebaran pemilih dan luas wilayah yang ada di kabupaten Ketapang.

"Keputusan KPU pusat itu sudah tepat untuk Pileg di Ketapang," ujarnya.

Politisi muda itu juga mengungkapkan, selain soal menang Pileg, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra juga telah menginstruksikan agar memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra untuk menang dalam kontes Pemilihan Presiden nanti.

"Perintah DPP itu akan terus kita amankan. Intinya Gerindra Ketapang sukses pileg dan pak Prabowo jadi presiden," tegas Riyan.

Sebelumnya, KPU melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 6 tahun 2023 tentang alokasi kursi, Pemilihan Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2024.

KPU memutuskan bahwa Dapil kabupaten Ketapang bertambah dari awalnya 6 menjadi 7 Daerah Pemilihan.

Sedangkan jumlah anggota DPRD masih tetap sebanyak 45 orang.

"Bahwa di Ketapang semulanya 6 Dapil menjadi 7 Dapil. Karena ini keputusan KPU RI. Sebagai penerima kebijakan, kita akan laksanakan sampai tuntas," kata Tedi Wahyudin, ketua KPU Ketapang kepada sejumlah wartawan di Ketapang, Selasa (7/2/2023).

Oleh: Muzahidin

Redaksi Rabu, Februari 08, 2023 Comment

Resmi Sudah Dapil Pileg 2024 Ketapang Bertambah

Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin. (Foto Istimewa)

KETAPANG, KALBAR - Komisi Pemilihan Umum Ketapang sampaikan penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) pemilu legislatif 2024.

Kata KPU Ketapang, dapil itu sebelumnya 6, berubah menjadi 7 dapil. Sedangkan alokasi kursi DPRD masih tetap sama yakni 45 orang kendati ada pengurangan kursi di dapil tertentu.

Menurut Tedi, perubahan dapil tersebut tertuang dalam Peraturan KPU-RI (PKPU) nomor 6 tahun 2023.

Dimana kata dia, sebelum diputuskan, KPU Ketapang telah mengusulkan 3 rancangan dapil yang disampaikan ke KPU pusat melalui KPU Propinsi Kalbar yakni rancangan pertama tetap 6 dapil, kedua 7 dapil dan ketiga 8 dapil.

Dan dipilih bahwa rancangan kedua menjadi keputusan KPU pusat yang selanjutnya akan disampaikan kepada publik.

"Kita akan sosialisasi terkait PKPU ini agar dapat diketahui secara luas," ujar Tedi.

Diketahui berdasarkan salinan PKPU itu, ketujuh Dapil tersebut terdiri dari Ketapang 1 terbagi atas kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan dan kecamatan Delta Pawan.

Ketapang 2, meliputi Kecamatan Sungai Laur, Simpang Hulu dan Simpang Dua. Ketapang 3 yakni kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Hulu Sungai.

Selanjutnya, dapil Ketapang 4 meliputi Kecamatan Tumbang Titi, Jelai Hulu, Pemahan dan Sungai Melayu Rayak. Ketapang 5 Kecamatan Marau, Manis Mata dan Air Upas.

Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan dan Singkup. Dan Ketapang 7 terdiri dari Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Benua Kayong.

Jika dicermati, perubahan komposisi wilayah dapil tersebut terjadi di dapil 5 dan 6 yang awalnya kecamatan Singkup masuk di dapil lima dan Kendawangan di dapil enam, kini bergabung menjadi dapil tersendiri atau menjadi dapil 6.

Sebagai tambahan, sebaran kursi di tiap dapil adalah untuk dapil Ketapang 1 tetap dengan 10 kursi, Ketapang 2 dengan 5 kursi, Ketapang 3 dengan 7 kursi, Ketapang 4 dengan 6 kursi, Ketapang 5 dengan 5 kursi, Ketapang 6 dengan 5 Kursi dan Ketapang 7 dengan 7 kursi.

Oleh: Muzahidin

Jumat, 13 Januari 2023

Redaksi Jumat, Januari 13, 2023 Comment

Bupati Aron Hadir Penandatanganan Fakta Integritas sekretariat PKK Sekadau Pemilu 2024

Bupati Sekadau Aron, SH saat menghadiri kegiatan penandatanganan fakta integritas sekretariat PKK Kabupaten Sekadau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sekadau, Kalbar - Bupati Sekadau, Aron berharap kepada bapak dan Ibu yang telah ditugaskan agar bisa berkerjasama dan berkordinasi dengan baik karena kerjasama dan kordinasi merupakan kunci awal untuk mensukseskan Pemilu 2024.

Hal tersebut dikatakan Bupati Sekadau Aron, SH saat menghadiri kegiatan penandatanganan fakta integritas sekretariat PKK Kabupaten Sekadau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPI) Kabupaten Sekadau di UMKM Center Sekadau, Kamis (12/1/2023).

Bupati Sekadau Aron, SH saat menghadiri kegiatan penandatanganan fakta integritas sekretariat PKK Kabupaten Sekadau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Menjadi anggota PPK merupakan pekerjaan yang berat dan memiliki tanggung jawab yang besar maka dari itu para anggota PPK harus bekerja dengan baik dan maksimal," pungkas Aron.

Bupati Aron juga berharap kepada anggota PPK jangan mengambil keputusan sendiri harus ada kordinasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan dan tahapan Pemilu harus diikuti dengan baik agar Pemilu bisa berjalan lancar dan sukses.

Bupati Sekadau Aron, SH saat menghadiri kegiatan penandatanganan fakta integritas sekretariat PKK Kabupaten Sekadau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau, Drianus Saban, mengucapkan selamat kepada peserta yang telah ditugaskan untuk membantu melaksanakan Pemilu 2024.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang telah memilih atau menugaskan Aparatur Sipil Nama (ASN) untuk melaksanakan Pemilu 2024 ini dan semoga ASN yang telah ditugaskan dapat bekerja dengan baik " ucap Saban.

(Yakop/N)