 |
| Komisi IX DPR dorong pengadaan laboratorium TBC di Kalbar. (ANTARA) |
Pontianak - Komisi IX DPR RI mendorong percepatan pembangunan laboratorium tuberkulosis (TBC) di Kalimantan Barat guna memperkuat penanganan penyakit menular tersebut dan mengakhiri ketergantungan daerah terhadap fasilitas pemeriksaan di luar provinsi.
"Selama ini sampel TBC dari Kalbar masih harus dikirim ke Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini menyulitkan dan memperlambat proses diagnosis dan pengobatan. Kalbar sudah saatnya memiliki laboratorium TBC sendiri," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dalam rangka meninjau langsung sistem layanan kesehatan dan pengendalian TBC di Kalbar, Kamis.
Menurut dia, Kalimantan Barat menghadapi tantangan serius dalam penanganan TBC, terutama karena keterbatasan alat diagnosis seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) dan X-ray, serta kurangnya tenaga kesehatan spesialis paru.
"Saat ini hanya ada satu unit TCM di tingkat kabupaten, padahal alat ini sangat penting untuk deteksi dini. Kami mendorong pemerintah pusat memperbanyak distribusi alat TCM ke wilayah-wilayah yang membutuhkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Nihayatul menekankan pentingnya kolaborasi antara rumah sakit dan puskesmas dalam penanganan TBC, mengingat pengobatan penyakit ini memerlukan waktu minimal enam bulan.
"Jika pasien hanya ditangani di rumah sakit tanpa pendampingan lanjutan, maka kemungkinan putus obat sangat besar. Di sinilah peran puskesmas sangat penting untuk memastikan pasien menyelesaikan pengobatannya," katanya.
Selain itu, Komisi IX DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengirimkan putra-putri daerah menempuh pendidikan dokter spesialis melalui program beasiswa dari Kementerian Kesehatan.
"Kami mendukung langkah Wakil Gubernur Kalbar untuk menyiapkan SDM spesialis dari daerah sendiri. Tapi penting untuk ada kontrak kerja yang mewajibkan mereka kembali mengabdi di Kalbar setelah menyelesaikan studi," tambah Nihayatul.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX DPR RI terhadap persoalan kesehatan di Kalbar, khususnya dalam pengendalian TBC.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IX. Ini menjadi kesempatan bagi kami menyampaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan alat, laboratorium, hingga kekurangan tenaga medis spesialis," kata Krisantus.
Ia juga mengajak masyarakat Kalbar untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya TBC dan pentingnya pemeriksaan serta pengobatan yang tuntas.
"Kesadaran masyarakat sangat penting. TBC bisa disembuhkan, tapi butuh kedisiplinan dan pendampingan. Jangan sampai terlambat dan menjadi sumber penularan," kata Krisantus.
Ia turut mengingatkan pentingnya pemisahan alat makan bagi penderita TBC di lingkungan rumah tangga sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan.
"Dengan dukungan pemerintah pusat dan peningkatan kesadaran masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap dapat memperkuat sistem layanan kesehatan dan menekan angka kasus TBC secara berkelanjutan," tuturnya.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
