 |
| Pemprov Kalbar ingin mempercepat kemandirian energi-akses digital desa. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menginginkan percepatan kemandirian energi dan pemerataan akses digital sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dua isu strategis tersebut dinilai menjadi penentu utama keberhasilan program hilirisasi industri dan transformasi digital di daerah.
"Meskipun rasio elektrifikasi di Kalbar telah mencapai 99,85 persen pada akhir 2024, pasokan listrik untuk sektor industri masih belum memadai. Hingga kini, sejumlah kawasan industri masih bergantung pada suplai listrik dari Sarawak, Malaysia," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan, di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, Kalbar harus keluar dari ketergantungan tersebut, sehingga penguatan infrastruktur kelistrikan harus diarahkan pada penyediaan daya yang cukup dan berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya industri hilir di daerah ini.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalbar tengah mendorong investasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga surya dan bioenergi.
"Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daya dalam negeri sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan," katanya pula.
Di sisi lain, persoalan kesenjangan digital juga menjadi perhatian. Berdasarkan data terakhir, terdapat 54 desa di Kalbar yang masih belum terjangkau layanan internet alias blank spot. Kondisi ini dinilai kontraproduktif di tengah percepatan transformasi digital global.
"Desa-desa ini perlu segera terhubung. Ketersediaan akses internet adalah prasyarat agar masyarakat desa dapat mengakses informasi, layanan publik, serta meningkatkan produktivitas ekonomi," kata Ria Norsan.
Sebagai solusi awal, Pemprov Kalbar bekerja sama dengan berbagai pihak menyediakan jaringan internet portabel di desa-desa blank spot. Selain itu, program peningkatan literasi digital juga digencarkan melalui pelatihan dan penyuluhan di komunitas lokal.
Ria Norsan menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga Kalbar yang tertinggal dalam arus kemajuan teknologi dan ekonomi. Kemandirian energi dan digitalisasi desa harus berjalan beriringan," katanya lagi.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
