 |
| Prabowo Janji Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Tindak Lanjuti Tuntutan di Hari Buruh 2025. |
Jakarta – Suasana Monas pada Kamis, 1 Mei 2025, benar-benar meriah. Lebih dari 200 ribu buruh dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul dalam semangat solidaritas memperingati Hari Buruh Internasional. Di tengah lautan massa yang penuh semangat, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung menyapa dan menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan para buruh. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus bekerja demi menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.
“Kami akan kerja keras supaya semua rakyat Indonesia bisa dapat layanan kesehatan terbaik, obat yang terjangkau, dan hidup yang lebih sejahtera. Kekayaan negara ini besar, dan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat, termasuk para buruh,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan riuh.
Presiden juga menyambut enam tuntutan utama yang disampaikan serikat pekerja dengan sikap terbuka. Tuntutan tersebut antara lain:
-
Penghapusan sistem outsourcing,
-
Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT),
-
Revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
-
Penerapan upah layak,
-
Pengesahan RUU Perampasan Aset,
-
Pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Prabowo langsung menanggapi dengan janji serius. Ia akan melibatkan kementerian dan pihak terkait untuk menelaah secara mendalam semua aspirasi tersebut.
Sebagai bentuk nyata dari komitmennya, Presiden mengumumkan bahwa pemerintah akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan diisi oleh para tokoh buruh dari seluruh Indonesia, yang bertugas memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait regulasi yang dirasa tidak berpihak kepada pekerja.
“Saya ingin kasih hadiah untuk para buruh hari ini. Dewan ini nanti akan bantu saya melihat undang-undang mana yang tidak adil, mana regulasi yang perlu diperbaiki. Kita akan perbaiki sama-sama,” kata Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga sepakat dengan usulan untuk membentuk Satgas PHK. Tujuannya jelas: agar pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan secara semena-mena dan negara bisa hadir langsung dalam menangani kasus-kasus semacam itu.
Presiden turut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pekerja di sektor maritim dan perikanan. Ia menyebut bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan segera dibahas bersama DPR dan diharapkan bisa disahkan dalam waktu tiga bulan.
“Pak Dasco tadi lapor ke saya, minggu depan RUU ini mulai dibahas. Kita harap sebelum tiga bulan, undang-undang ini sudah bisa dibereskan,” tambahnya optimistis.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda besar pemerintahannya. Ia secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Saya dukung penuh RUU ini. Udah korupsi, kok nggak mau balikin aset. Harus kita kejar,” tegasnya.
Pidato dan janji-janji Prabowo di Hari Buruh 2025 ini menjadi angin segar bagi para pekerja. Bukan cuma retorika, tapi sudah mulai ada langkah konkret yang diumumkan. Dengan hadirnya Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, serta komitmen untuk memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, harapan buruh Indonesia untuk hidup lebih sejahtera tampaknya bukan sekadar mimpi.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
