 |
| Prabowo Subianto Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen demi Meningkatkan Kesejahteraan Penegak Hukum Indonesia. |
JAKARTA -- Dalam momen yang cukup bersejarah, Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan kebijakan besar yang langsung menyentuh dunia peradilan. Dalam acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025, Prabowo menyatakan bahwa gaji hakim akan dinaikkan secara signifikan—bahkan ada yang naik hingga 280 persen.
Pernyataan ini sontak menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena angka kenaikannya yang fantastis, tetapi juga karena ini adalah kali pertama dalam hampir dua dekade terakhir di mana pemerintah menunjukkan langkah nyata untuk memprioritaskan kesejahteraan para hakim, garda terdepan dalam sistem penegakan hukum Indonesia.
Kenaikan Gaji Hakim yang Paling Tinggi Diberikan kepada Golongan Junior
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut bahwa kenaikan gaji tertinggi sebesar 280 persen diberikan kepada hakim dengan golongan paling junior, yakni para hakim pemula yang biasanya menghadapi tantangan ekonomi paling berat.
“Golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, secara signifikan, dan saya monitor terus,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat tinggi Mahkamah Agung.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah baru di bawah komando Prabowo benar-benar ingin melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum dan keadilan. Bukan hanya di level kebijakan, tapi juga di sisi manusiawi: memperhatikan kebutuhan dasar dan kesejahteraan para hakim.
Hakim Belum Pernah Naik Gaji Selama Hampir Dua Dekade
Presiden Prabowo secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya setelah menerima laporan bahwa mayoritas hakim belum pernah mendapatkan kenaikan gaji selama 18 tahun terakhir. Angka tersebut tentu mencengangkan, apalagi mengingat peran vital para hakim dalam menjaga keadilan dan menegakkan supremasi hukum di Tanah Air.
“Saya dapat laporan ada Hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan,” jelas Prabowo.
Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran besar hakim dalam kehidupan bernegara dengan kesejahteraan yang mereka terima. Bahkan beberapa hakim diketahui masih menjalankan tugasnya dalam status kontrak, tanpa jaminan tempat tinggal atau tunjangan fasilitas yang memadai.
Program Perumahan untuk Hakim Juga Akan Dipercepat
Tak hanya soal gaji, Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki fasilitas perumahan bagi para penegak hukum. Rencana pembangunan besar-besaran akan segera dijalankan untuk memastikan bahwa para hakim mendapatkan rumah dinas layak sebagai bentuk dukungan negara terhadap tugas berat yang mereka emban.
Hal ini menjadi bagian dari agenda besar Prabowo dalam mendorong reformasi hukum yang berbasis kesejahteraan, di mana para penegak hukum tidak hanya diminta bekerja keras menjaga keadilan, tetapi juga diberikan jaminan hidup yang layak dan terhormat.
Mengapa Kesejahteraan Hakim Itu Penting?
Meningkatkan gaji dan fasilitas hakim bukan sekadar soal memberi upah lebih tinggi. Ini adalah strategi penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Banyak kasus di masa lalu menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan penegak hukum bisa membuka celah korupsi, konflik kepentingan, bahkan keputusan yang bias.
Dengan gaji yang layak dan fasilitas yang mendukung, para hakim diharapkan dapat bekerja dengan tenang, fokus, dan bebas dari tekanan ekonomi. Ini sekaligus akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, yang selama ini kerap dianggap kurang transparan dan rawan intervensi.
Respons Positif dari Masyarakat dan Praktisi Hukum
Langkah Presiden Prabowo ini disambut hangat oleh banyak kalangan, mulai dari akademisi hukum, praktisi, hingga masyarakat luas. Banyak yang mengapresiasi keberanian Presiden dalam mengambil keputusan penting di awal masa jabatannya.
Lembaga Kajian Reformasi Hukum Nasional bahkan menyebut langkah ini sebagai “angin segar yang telah lama dinantikan oleh dunia peradilan Indonesia.”
Tak sedikit pula netizen di media sosial yang mengomentari positif kebijakan ini. Banyak yang berharap bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan, para hakim akan lebih tegas dan adil dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk kasus korupsi dan pelanggaran HAM.
Tantangan Implementasi dan Harapan ke Depan
Meski kebijakan ini terdengar sangat positif, tentu saja ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Di antaranya adalah pengawasan terhadap distribusi kenaikan gaji, mekanisme penyaluran yang adil, serta evaluasi berkala terhadap dampaknya terhadap kualitas layanan peradilan.
Namun, sejauh ini, niat baik dari Presiden Prabowo dan komitmennya untuk memantau langsung implementasi kebijakan ini menjadi modal besar untuk keberhasilan jangka panjang.
Jika semua berjalan sesuai rencana, maka bukan hanya kesejahteraan hakim yang meningkat, tapi juga kualitas sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.
Awal Baru bagi Peradilan Indonesia
Dengan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen dan program perumahan untuk penegak hukum, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa pemerintahannya ingin membangun sistem hukum yang kuat, bersih, dan berpihak pada keadilan.
Kebijakan ini bukan hanya tentang angka-angka dalam slip gaji, tapi juga tentang bagaimana negara menghargai kerja keras para hakim, memperkuat moralitas hukum, dan menciptakan lingkungan peradilan yang sehat dan berintegritas.
Langkah ini bisa jadi merupakan babak baru dalam reformasi hukum di Indonesia, dan publik tentu berharap agar semangat perubahan ini tidak berhenti sampai di sini.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
