Berita Borneotribun.com: Ketapang Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan

Jumat, 21 Juni 2024

FPRK Desak Selesaikan Proyek Mangkrak Sebelum Bupati Ketapang Berganti

FPRK Desak Selesaikan Proyek Mangkrak Sebelum Bupati Ketapang Berganti
Baliho FPRK berisi ajakan mengawasi dan mendesak Pemda Ketapang menuntaskan proyek jembatan kepuluk (BorneoTribun/Muzahidin)
KETAPANG – Organisasi Kemasyarakatan Front Perjuangan Rakyat Ketapang atau FPRK memasang baliho di titik proyek jembatan Kepuluk di kecamatan Sungai Melayu Raya.

Baliho itu berisi ajakan untuk mengawasi sekaligus menuntut Pemda Ketapang menyelesaikan proyek pembangunan jembatan Kepuluk di kecamatan Sungai Melayu Raya.

Pihaknya tak ingin jembatan ini menjadi monumen kegagalan pembangunan era Bupati saat ini. FPRK juga menyampaikan jembatan kayu yang lama sebagai jalan kondisinya sudah tidak layak di pakai karena kayu kayunya sebagian rusak sehingga sering mengakibatkan kecelakaan. 

FPRK meminta, sebelum Bupati Ketapang berganti pada tahun 2025, jembatan dan jalan itu sudah dapat difungsikan. Hal itu guna memberi kesan positif baik bagi Pemda sendiri yang kebetulan Bupati Ketapang berasal dari daerah kecamatan Tumbang Titi dimana proyek ini menjadi  salah satu urat nadinya. 

"Berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan, proyek jalan Pelang Batu Tajam dan jembatan Kepuluk adalah satu kesatuan yang harusnya mampu selesai era Bupati sekarang. Tapi faktanya, berbeda jauh. Kami mendesak ini harus selesai sebelum tahun depan," kata ketua FPRK Isa Ansari, hari ini di Ketapang. 

Ia menilai, Pemda Ketapang terutama dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) tidak serius merancang dan membangun proyek tersebut .

Nyatanya, tahun ini berdasarkan sejumlah informasi yang FPRK terima, kelanjutan proyek itu tidak masuk dalam pembahasan di tingkat DPRD sehingga kemungkinan tidak muncul dalam APBD tahun ini. 

"Ini sinyal buruk kalau proyek jembatan ini tidak akan diselesaikan tahun ini. Baru mungkin Bupati baru yang selesaikan. Apakah ini pertanda bahwa PU dan Bapeda sengaja buat citra negatif pada Bupati di akhir masa jabatan, ini persepsi," kata dia. 

FPRK mengatakan, masih ada peluang jika mau diselesaikan yakni dengan anggaran perubahan dengan berfokus pada finishing.

"Harapan kami agar masuk dalam APBD perubahan ini. Intinya tahun ini jembatan itu sudah dapat difungsikan saja,"pungkasnya. 

Penulis: Muzahidin

Jumat, 14 Juni 2024

Bupati dan Wabup Ketapang Serahkan 17 Ekor Sapi Kurban untuk Masjid dan Musholla

Mewakili Bupati Ketapang Martin Rantan, wakil Bupati Ketapang Farhan menyerahkan 17 ekor sapi sebagai hewan kurban.
Mewakili Bupati Ketapang Martin Rantan, wakil Bupati Ketapang Farhan menyerahkan 17 ekor sapi sebagai hewan kurban.
KETAPANG - Mewakili Bupati Ketapang Martin Rantan, wakil Bupati Ketapang Farhan menyerahkan 17 ekor sapi sebagai hewan kurban.

Secara simbolis, Farhan menyerahkan sapi kurban kepada pengurus masjid agung Al Ikhlas pada jumat 14 Juni 2024.

"Saya mewakili bapak bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, datang ke Masjid Agung AL-Ikhlas menyerahkan satu ekor sapi untuk pelaksanaan kurban tahun 2024," katanya kepada panitia kurban. 

"Saya percaya, pembagian daging kurban nanti dapat diatur dan dibagikan secara baik oleh panitia kurban tahun 2024 Masjid Agung AL- Ikhlas,"sambung dia. 

Ia mengatakan, sesuai jadwal, penyerahan hewan kurban akan diberikan kepada pengurus rumah ibadah selama dua hari, mulai Jumat 14 Juni hingga Sabtu 15 Juni 2024.

Di moment itu pula Wabub mengajak seluruh masyarakat muslim ikut mendoakan jemaah haji yang tengah menjalani ibadah di tahan suci. 

"Mudah-mudahan saudara-saudara kita di tanah suci dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, semuanya dalam keadaan sehat dan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga menjadi haji yang mabrur," katanya. 

Penulis: Muzahidin

Setengah Kursi DPRD Ketapang Dihuni Wajah Baru

Setengah Kursi DPRD Ketapang Dihuni Wajah Baru
Foto para komisioner KPU Ketapang selepas rapat pleno perolehan kursi, Kamis (13/06/24).
KETAPANG - KPU kabupaten Ketapang telah menetapkan 10 partai politik dan 45 orang anggota DPRD terpilih berdasarkan suara sah mereka. 

Setengah atau 24 orang diantara anggota DPRD terpilih tersebut dipastikan diisi wajah-wajah baru ataupun pemain lama tetapi sempat jeda 5 tahun karena tidak terpilih di Pemilu sebelumnya dan pada saat Pemilu 2024 berhasil duduk lagi.

Berdasarkan data KPU kabupaten Ketapang yang didapat setelah pleno penetapan hari Kamis (13/06/24) semalam, ke 24 orang nama pendatang baru itu tersebar di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) yang meliputi tujuh Dapil. 

PDIP menjadi partai teratas capaian jumlah anggota DPRD baru terbanyak dengan jumlah 5 orang yakni Marzuki (Dapil 1), Mateus Yudi (Dapil 2), Whilis Aryant (Dapil 5), Bahrudin Effendi (dapil 6) dan Hasib Setiawan (Dapil 7)

Tangga kedua diisi partai Demokrat dengan jumlah 4 orang yakni, Rion Sardi (Dapil 1), Edi Anjoyo (Dapil 4),Yonathan Agung Rachmadi (dapil 6) dan Nursiri (dapil 7).

Urutan selanjutnya ada partai Nasdem dan partai Gerindra yang mengirim tiga orang wajah baru.

Secara berurutan wajah baru dari partai Nasdem adalah M Eri Setyawan (dapil 1), Uti Mulyadi (dapil 3 ) dan Wasti (dapil 7).

Dari partai Gerindra yakni Erpuat (dapil 3), Igntius Wewen (dapil 4), Hasim (dapil 6).

Berikut adalah daftar lengkap nama pendatang baru serta alokasi kursi DPRD per Dapil:

Ketapang Satu, alokasi 10 kursi yakni 
1. Rion Sardi dari partai Demokrat.
2. Maria Raisya Sofia Rantan, Golkar.
3. Julvan Teruna partai PAN 
4. M Eri Setyawan partai Nasdem. 
5. Lukman partai PKS 
6. Nasdiansyah partai Hanura
7.  Marzuki partai PDIP 

Dapil Ketapang Dua, 5 kursi yaitu:
1. Mateus Yudi partai PDI-P
2. Markus Margono partai Hanura.

Dapil Ketapang Tiga, alokasi  7 kursi, yakni 
1. Erpuat dari Gerindra
2. Uti Mulyadi partai Nasdem
3.  Ali Sadikin dari PPP.

Dapil Ketapang Empat, alokasi 6 kursi yaitu:
1. Edi Anjoyo - Demokrat
2. Ignatius Wewen - Gerindra

Dapil Ketapang Lima, jumlah kursi 5, yakni:
1. Whilis Aryant - PDIP
2. Ahmad Fatoni - Hanura
3. Markus Ewi - Golkar

Dapil Ketapang 6 dengan alokasi 5 kursi, yakni:
1. Hasim - Gerindra
2. Yonathan Agung Rachmadi - Demokrat
3. Bahrudin Efendi - PDIP 
4. Kevin Alexander Lerrick - PKB 

Dapil Ketapang 7 dengan alokasi 7 kursi 
1. Wasti - Nasdem 
2. Nursiri - Demokrat 
3. Hasib Setiawan - PDIP 

Penulis: Muzahidin

Kamis, 13 Juni 2024

Lahan Taman Nasional Gunung Tarak di Kabupaten Ketapang Dijadikan Kebun Sawit Ilegal

Lahan Taman Nasional Gunung Tarak di Kabupaten Ketapang Dijadikan Kebun Sawit Ilegal
Lahan Taman Nasional Gunung Tarak di Kabupaten Ketapang Dijadikan Kebun Sawit Ilegal.
KETAPANG - Sekitar 35 hektar hutan didalam kawasan Taman Nasional Gunung Tarak (TNGT) dalam wilayah administrasi desa Sembelangaan kecamatan Nanga Tayap berubah fungsi menjadi kebun sawit ilegal. Lahan itupun sudah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh desa. 

Informasi yang dikumpulkan BorneoTribun  dari masyarakat setempat didapatkan kalau kebun sawit itu dimiliki setidaknya tiga orang oknum warga. Salah satunya adalah seorang kepala dinas lingkup Pemda Ketapang.

TR (30) salah seorang warga desa Sembelangaan mengatakan, sejak tahun 2020 hutan di kawasan Gunung Tarak sudah diperjual belikan dan berubah fungsi. Tiga orang itu masing-masing menguasai 10 hingga 15 hektar tanah.

"Masyarakat setempat mempunyai bawas atau bekas garapan dia di dalam HL karenakan tadinya masyarakat memiliki kebutuhan yg desak, mereka menjual tanah kepada yg mempunyai modal. Tanah di sini satu hektar cuman 4 juta, di Sumatera sana sudah 100 juta, ya pasti yg mempunyai modal tadi ambil banyak-banyak itu tanah," ungkap TR saat berbicara dengan BorneoTribun, Selasa (12/06/24). 

Ia selanjutnya menceritakan, tanah itu kemudian dibuatkan surat keterangan tanah (SKT) melalui kepala desa setempat.

Para pembeli tanah di areal TNGT itu berikutnya langsung melakukan proses pembukaan lahan dengan memakai alat berat jenis eksavator. 

Menurut TR, dampak dari aktivitas pembukaan lahan itu salah satunya terjadi kegiatan penebangan kayu secara ilegal alias ilegal loging. 

"Ade illegal loging di sekitaran hutan lindung itu," ujarnya. 

TR lantas menyebut berdasarkan informasi yang diketahuinya, ssetidaknya tiga orang  pemilik lahan yang ukuranya besar yakni  dua orang asal Sumatra bernama Sinaga dan Silaen serta satu orangnya warga Ketapang bernama J yang dikenalnya sebagai seorang kepala dinas di pemda Ketapang. 

"Ini yg terkonfirmasi yang di daerah Sembelangaan. Kalau punya pak (J)  tahun 2022. Tapi kaya punya Sinaga dan pak Silain itu tahun 2023, nah yg baru-baru ini d kawasan Sembelangaan, yg luas, dan alat bertanya juga ada sekarang," kata dia. 

BorneoTribun berupaya mengkonfirmasi kesahihan keterangan warga tersebut kepada oknum Kepala Dinas bernama J melalui telepon dan pesan pertanyaan. Namun, belum diperoleh konfirmasi ulang sampai sejauh ini.  

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai literatur, luas Taman Nasional Gunung Tarak sekitar 32 ribu hektare. Ia hutan lindung yang ideal sebagai kawasan perlindungan dan sistem penyangga kehidupan. Terutama pengatur tata air dan pengawetan tanah.

Hutan lindung yang dikelola olah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Ketapang Selatan ini sudah menjadi tempat pelepasan orang utan sejak tahun 2014. 

HL TNGT adalah Habitat hewan endemik yang dilindungi seperti orang utan, kukang dan monyet ekor panjang. 

Fungsi penting kawasan ini yakni sebagai penyangga kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar serta keragaman hayati yang tinggi di kawasan itu.

Oleh: Muzahidin

Tetapkan Jumlah Kursi DPRD Ketapang, KPU Sebut Golkar Jadi Teratas

Tetapkan Jumlah Kursi DPRD Ketapang, KPU Sebut Golkar Jadi Teratas
Tetapkan Jumlah Kursi DPRD Ketapang, KPU Sebut Golkar Jadi Teratas.
KETAPANG - Pleno penetapan kursi anggota DPRD Ketapang terpilih hasil pemilu 2024 rampung dilaksanakan. KPU Ketapang menyatakan, partai Golkar menjadi partai teratas perolehan kursi. 

Seusai rapat pleno yang dilakukan pada hari ini, Kamis (13/06/24) di hotel Borneo, KPU Ketapang menyataakan jumlah kursi yang disabet partai Golkar sebanyak 9 kursi. 

Ranking kedua ada partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang sama-sama dapat 8 kursi. Urutan selanjutnya Nasdem 5 kursi dan Partai Demokrat 5 kursi baru disusul partai Hanura 3 kursi, PKB 2 kursi, PKS 2 kursi, PAN 2 kursi dan terakhir PPP 1 kursi.

Kepada Jurnalis selepas pleno itu,  Komisioner KPU Ketapang Ahmad Saufi menjelaskan bahwa pada Pileg pada Febuari lalu untuk di Ketapang ada 7 daerah pemilihan dengan alokasi kursi DPRD berjumlah 45 kursi.

"Untuk dapil I ada 10 kursi, dapil II ada 5 kursi, dapil III ada 7 kursi, dapil IV ada 6 kursi, dapil V ada 5 kursi, dapil VI ada 5 kursi dan dapil VII ada 7 kirsi," ujar Saufi. 

Ia menjelaskan, partisipasi pemilih saat pemilu lalu berada di angka 70 persen lebih.  Saufi menyebut, KPU Ketapang telah melakukan tahapan Pemilu. Salah satu yang terpenting adalah sosialisasi dan kampanye mencerdaskan masyarakat pemilih dengan target untuk meningkatkan partisifasi pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari H Pemilu. 

"Dengan tahapan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan tadi kita liat partisipasi masyarakat datang ke TPS itu diatas 70 persen, masih baik," kata Ahmad Saufi.

Penulis: Muzahidin

Rabu, 12 Juni 2024

Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar

Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar
Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar.
KETAPANG – Polda Kalbar, Polres Ketapang Polda Kalbar kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan melindungi hak anak-anak dengan menuntaskan beberapa perkara terkait anak di bawah umur yang menjadi korban. Atas prestasi dan dedikasinya tersebut, Polres Ketapang menerima penghargaan dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, Rabu (12/06/2024) Pagi.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KPPAD Kalbar, Ibu Eka Nurhayati, S.H., M.H., dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolres Ketapang. Dalam sambutannya, Ibu Eka Nurhayati, S.H., M.H., mengapresiasi kinerja Polres Ketapang yang telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban dengan pendekatan yang humanis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar
Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar.
" Polres Ketapang telah menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap perlindungan anak. Penyelesaian kasus-kasus ini dengan cepat dan tepat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menegakkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka," ujar Ibu Eka Nurhayati, S.H., M.H.

Kapolres Ketapang, AKBP Tommy Ferdian, S.I.K., M.Sc., (ENG)., yang didampingi Kasat Reskrim AKP Wawan Darmawan, S.I.K., menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan untuk Polres Ketapang. Dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. " Kami sampaikan terima kasih atas penghargaan dimana Polres Ketapang akan terus berkomitmen untuk bekerja dengan profesionalisme dedikasi dan integritas tinggi dalam penanganan perkara yang melibatkan anak anak " Ujar AKBP Tommy Ferdian, S.I.K., M.Sc., (ENG), Rabu (12/06/2024) Pukul 10.00 Wib.

Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar
Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Tommy Ferdian, S.I.K., M.Sc., (ENG)., juga mengungkapkan bahwa Polres Ketapang telah membentuk unit khusus yang menangani kasus-kasus anak dan perempuan. Unit ini dilengkapi dengan personel yang terlatih dan fasilitas yang memadai untuk memberikan penanganan dan pendampingan yang optimal terhadap korban. Selain itu Pihaknya juga menjalin kerja sama baik dengan KPPAD Provinsi maupun di Kabupaten dalam memberikan pendampingan kepada korban anak bawah umur.

Salah satu kasus yang berhasil diselesaikan oleh Polres Ketapang adalah kasus asusila terhadap beberapa anak di salah satu panti asuhan di Kecamatan Delta Pawan pada tahun 2023 lalu dimana dalam kasus ini melibatkan pelaku yang merupakan pengasuh panti asuhan yang notabene adalah orang terdekat dengan korban. Berkat kerja cepat dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk KPPAD Kalbar, kasus ini dapat diselesaikan dengan memberikan keadilan kepada korban.

Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar
Tuntaskan Beberapa Perkara Terkait Anak Bawah Umur, Polres Ketapang Terima Penghargaan dari KPPAD Kalbar.
Selain itu, Polres Ketapang juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Melalui berbagai program, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas, Polres Ketapang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak.

Penghargaan dari KPPAD Kalbar ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Polres Ketapang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum, khususnya dalam melindungi hak-hak anak. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak dapat terwujud.

Acara penyerahan penghargaan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara Kapolres Ketapang, dan pihak KPPAD Kalbar. Semua pihak sepakat untuk terus bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kabupaten Ketapang.

(Polda Kalbar)

Senin, 10 Juni 2024

Perusahaan Penambang Pasir Sungai Pawan Tak Kantongi Legalitas

Perusahaan Penambang Pasir Sungai Pawan Tak Kantongi Legalitas
Perusahaan Penambang Pasir Sungai Pawan Tak Kantongi Legalitas.
KETAPANG - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Ketapang Marwan Noor menjelaskan berdasarkan data jika pihaknya tidak ada menerbitkan izin berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi perusahan pertambangan sekaligus jual beli pasir sungai yang berlokasi di RT 13 RW 05 kelurahan Mulia Baru Ketapang.

"Data di dinas PMPTSP Kabupaten tidak ade. Izin tersebut kewenangan provinsi," ujarnya, dikonfirmasi Senin (10/06/24).

Diketahui, penambangan dan penjualan pasir sungai itu dijalankan oleh sebuah Commanditaire Vennotschaap atau disebut juga CV bernama Farrin Jaya.

Pasir itu disedot menggunakan mesin diesel dan pipa paralon dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Pawan, terletak di daerah Kumpai Melayu desa Negeri Baru Ketapang.

Dalam sekali operasi penambangan, CV Farrin Jaya mengeruk 150 meter kubik yang mereka muat dalam satu unit tongkang. 

Pasir itu kemudian ditimbun di lokasi penjualan mereka di jalan Tentemak kelurahan Mulia Baru.

Sementara itu, dikonfirmasi kepada Kasi Ekbangsos Kelurahan Mulia Baru Heri Joni menyatakan, pihaknya pernah mengeluarkan rekomendasi lokasi usaha. 

"Rekomendasi letak usaha pernah kami berikan sekitar bulan Maret 2024. Tapi itu bukan izin. Mereka harus mengurus perizinan lagi jika memulai usaha jual beli pasir. 

Memurut Joni, prosedur pemberian rekomendasi itu sudah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan seperti akta perusahaan, KTP pemohon, NPWP serta status letak usaha. "Secara persyaratan udah sesuai," ujarnya.

Pihaknya tidak mengetahui apakah perusahaan itu telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atau belum karena hal itu menurut Joni bukan menjadi kewenangan kelurahan.

"Itukan urusan provinsi. Kami tidak sedetail itu. Dan tidak paham juga. Yang jelas tugas kelurahan hanya keluarkan rekomendasi tempat usaha saja," kata Heru Joni.

Sebagai informasi, CV Farin Jaya melalukan aktivitas jual beli dan penambangan pasir sungai pawan. Pasir itu kemudian dijual dengan harga 160 per satu mobil pickup atau setara dengan 2,5 meter kubik. 

Dalam sepekan, perusahaan itu mengeruk setidaknya 150 meter kubik. Kegiatan itu dilakukan memakai kapal tugboat dan tongkang besi.

Penulis: Muzahidin

Minggu, 09 Juni 2024

Per Minggu, Ratusan Kubik Pasir Sungai Pawan Ketapang Diperjualbelikan Perusahaan

Per Minggu, Ratusan Kubik Pasir Sungai Pawan Ketapang Diperjualbelikan Perusahaan
Per Minggu, Ratusan Kubik Pasir Sungai Pawan Ketapang Diperjualbelikan Perusahaan.
KETAPANG - Ratusan kubik pasir sungai Pawan Ketapang Kalimantan Barat ditambang dan diperjual belikan oleh CV Farrin Jaya. Aktivitas itu diduga tidak kantongi ijin Operasi Produksi Usaha Pertambangan atau dikenal IUP OP dari Pemerintah karena Pemda Ketapang belum menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Borneo Tribun menerima kiriman video dari seorang warga yang menyaksikan dan mengetahui aktivitas perusahaan melakuakan praktek penambangan iar itu.

Aksi itu terjadi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Pawan, sekitaran daerah yang dikenal dengan sebutan Kumpai Melayu masuk wilayah administrasi desa Negeri Baru dan desa Tanjung Pasar.

Aksi itu dilakukan secara terang terangan siang hari oleh perusahaan tersebut dengan memakai peralatan penyedot pasir berupa mesin diesel dan pipa paralon. 

Untuk memperlancar aktivitas itu, perusahaan itu mengerahkan satu buah kapal tugboat dan tongkang dengan kapasitas 150 meter kubik. 

Dalam sepekan, cerita warga perekam video itu menyebut dilakukan oleh perusahaan itu minimal dua kali aktivitas penambangan.

Hasil tambang itu kemudian di tumpuk di pangkalan pasir perusahaan itu yang berada di RT 13 RW 05 jalan Tentemak Kelurahan Mulia Baru Ketapang.  

Dari lokasi itulah, CV Farrin Jaya menjual pasir itu ke masyarakat dengan harga Rp 150 ribu per pickup. 

Pantauan lapangan BorneoTribun dilokasi pangkalan pasir perusahaan itu, setidaknya dalam dua jam, ada tiga mobil pickup mengisi pasir dan diangkut keluar dari areal pangkalan pasir tersebut. 

Informasinya, jual beli pasir sungai DAS pawan ini terjadi setiap hari. 

Sejauh ini, aksi perusahaan tersebut terus berjalan karena tidak ada sikap tegas Pemda Ketapang yang menertibkan praktek tambang liar walaupun ditenggarai tidak mengantongi sejumlah jenis perizinan usaha Pertambangan maupun lokasi jual beli pertambangan. 

Padahal, jika diupayakan, sejumlah ketentuan dapat dikenakan kepada perusahaan penambang liar tersebut sehingga retribusi maupun pajak bsa ditarik dari aktivitas liar tersebut. 

Penulis: Muzahidin

Kamis, 06 Juni 2024

PDIP Tugaskan Thomas Aleksander Sebagai Cabup, Wakilnya Otop

Bakal Calon Bupati Ketapang Thomas Aleksander (kiri) saat bersama Ketua DPD PDIP Kalbar Lasarus di Jakarta, Rabu (5/6/2024). (ist)
Bakal Calon Bupati Ketapang Thomas Aleksander (kiri) saat bersama Ketua DPD PDIP Kalbar Lasarus di Jakarta, Rabu (5/6/2024). (ist)
KETAPANG – DPP partai PDIP menugaskan Thomas Aleksander sebagai bakal calon bupati Ketapang pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Thomas menjadi satu satunya Balon (bakal calon) yang diberi tugas dari PDIP. 

Hal tersebut disampaikan politisi Golkar yang juga sebagai bakal calon wakil Bupati pendamping Thomas Aleksander yakni Uti Royden Top atau Otop. 

Bakal Calon Bupati Ketapang Thomas Aleksander (kiri) bersama Bakal Calon Wakil Bupati Ketapang Uti Royden Top (kanan) saat bersama Ketua DPD PDIP Kalbar Lasarus di Jakarta, Rabu (5/6/2024). (ist)
Bakal Calon Bupati Ketapang Thomas Aleksander (kiri) bersama Bakal Calon Wakil Bupati Ketapang Uti Royden Top (kanan) saat bersama Ketua DPD PDIP Kalbar Lasarus di Jakarta, Rabu (5/6/2024). (ist)
Menurut dia, penyerahan surat tugas itu disampaikan oleh ketua DPD PDIP Kalimantan Barat Lasarus di Jakarta pada Rabu (05/06/24).

Menurut Otop, surat tugas itu menjadi dasar untuk melakukan konsolidasi termasuk lobi-lobi politik guna mencari koalisi dengan partai politik. 

"Artinya sudah dipastikan pak Thomas yang mewakili PDIP untuk menjadi calon bupati, untuk wakilnya tetap ke saya, tinggal lobi-lobi politik untuk koalisi dengan partai politik politik lain," kata Otop,, Kamis (6/6/2024). 

Otop menegaskan, surat tugas yang diberikan PDIP ini membuktikan bahwa mereka benar-benar serius untuk bertarung dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. 

"Sebagaimana yang kita ketahui bersama, PDIP ini hanya akan memberikan surat tugas kepada kader-kader terbaik untuk diusung pada pemilihan kepala daerah," kata Otop. 

Untuk informasi, Thomas Aleksander saati ni sudah berusia 58 tahun adalah sosok berpengalaman di kancah politik. 

Tercatat, Thomas masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Kalbar. Kemudian sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar tiga periode hingga Ketua fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalbar. 

Dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) Thomas Aleksander menjabat sebagai Ketua 1 Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat periode 2023 – 2028.

Sementara Otop merupakan Ketua Ikatan Keluarga Besar Kerajaan Matan Tanjungpura (IKKRAMAT). Saat ini Ketua KNPI Ketapang tersebut juga masih menduduki jabatan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang. 

Penulis: Muzahidin

Tiga Hari Tersesat di Rawa, Pria Gangguan Jiwa Diselamatkan Polisi Ketapang

Seorang pria tanpa identitas yang diduga mengalami gangguan jiwa diselamatkan oleh Kapolsek Delta Pawan bersama Bhabinkamtibmas di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Seorang pria tanpa identitas yang diduga mengalami gangguan jiwa diselamatkan oleh Kapolsek Delta Pawan bersama Bhabinkamtibmas di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
KETAPANG - Seorang pria tanpa identitas yang diduga mengalami gangguan jiwa diselamatkan oleh Kapolsek Delta Pawan bersama Bhabinkamtibmas di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. 

Aksi penyelamatan ini terjadi setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan pria tersebut di tengah semak-semak rawa.

Kapolres Ketapang, AKBP Tommy Ferdian, S.I.K., M.Sc. (Eng) melalui Kapolsek Delta Pawan, IPDA Chepry Perahera, S.H., menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal pada Rabu (5/6/2024) sekitar pukul 13.15 WIB. 

Seorang pria tanpa identitas yang diduga mengalami gangguan jiwa diselamatkan oleh Kapolsek Delta Pawan bersama Bhabinkamtibmas di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Seorang pria tanpa identitas yang diduga mengalami gangguan jiwa diselamatkan oleh Kapolsek Delta Pawan bersama Bhabinkamtibmas di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Saat itu, anggota Polsek Delta Pawan yang sedang piket jaga mako menerima informasi dari salah satu warga tentang adanya pria tanpa identitas di semak-semak rawa.

"Ada pria tanpa identitas di semak-semak rawa, karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, itu dilaporkan," jelas IPDA Chepry.

Merespons laporan tersebut, IPDA Chepry bersama salah satu Bhabinkamtibmas segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pria tersebut kemudian dibawa ke rumah salah satu warga setempat untuk dimintai keterangan.

"Di sana kita beri makan dan minum, serta mencoba berkomunikasi, tapi sulit," kata IPDA Chepry.

Setelah berkoordinasi dengan warga sekitar, diketahui bahwa pria tersebut telah berada di semak-semak rawa selama tiga hari tanpa mengenakan baju.

Berdasarkan informasi dari warga, pria tersebut memiliki keluarga dan alamatnya diketahui berada di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan.

"Dia tidak tahu tiba-tiba bisa sampai di semak-semak rawa, keluarganya juga tidak mengetahui keberadaannya karena hilang dan dicari tidak ketemu," kata IPDA Chepry.

Karena keluarga tidak mengetahui keberadaan pria tersebut, polisi kemudian mengantarnya pulang. "Alhasil, kami antar pria tersebut ke rumah keluarganya, dan keluarganya sangat berterima kasih atas ditemukannya pria tersebut," ujarnya.

Seorang pria tanpa identitas yang diduga mengalami gangguan jiwa diselamatkan oleh Kapolsek Delta Pawan bersama Bhabinkamtibmas di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Seorang pria tanpa identitas yang diduga mengalami gangguan jiwa diselamatkan oleh Kapolsek Delta Pawan bersama Bhabinkamtibmas di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
IPDA Chepry menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi laporan warga dan mengimbau kepada keluarga untuk selalu memperhatikan anggota keluarga mereka agar kejadian serupa tidak terulang.

"Dari kejadian tersebut kami sangat mengapresiasi laporan warga dan kami juga menghimbau kepada pihak keluarga agar selalu memperhatikan keluarganya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.

Dengan tindakan cepat dan tanggap dari pihak kepolisian serta dukungan masyarakat, pria tersebut kini telah kembali ke keluarganya dengan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kepedulian dan kerja sama antara masyarakat dan aparat dalam menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan.

Senin, 03 Juni 2024

Rekrutmen PKD di Kendawangan Dinilai Bermasalah, Peserta Merasa Difitnah

Sekretariat Panwascam kecamatan Kendawangan Ketapang (Ist)
Sekretariat Panwascam kecamatan Kendawangan Ketapang. (Fot Ist)
KETAPANG – Proses rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) pengawas pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada kecamatan Kendawangan dinilai bermasalah. 

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terindikasi tidak jujur mengikuti perintah Bawaslu kabupaten Ketapang soal persetujuan atasan apabila anggota PKD berstatus PNS atau pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). 

Panitia Seleksi (Pansel) Panwascam dinilai terkesan subjektif dan cenderung berdasarkan opini dan mengarah ke fitnah kepada peserta seleksi yang lolos atau tidak. 

Salah seorang peserta seleksi PKD bernama MR merasa menjadi korban ulah Pansel. Minggu (02/06/24) dia menceritakan hal itu kepada Borneotribun. 

"Diantara Panwasam itu ada yang menuduh saya terlibat menjadi Timses caleg. Itu salah satu dasar mereka. Padahal mereka tahu pekerjaan asli saya yang melarang keras terlibat politik praktis," tutur dia, Minggu malam (02/06/24).

Ia tak nyaman atas penilaian tersebut karena  sebelumya pernah terlibat sebagai pengawas tingkat desa. Bahkan, profesi sebenarnya pun diketahui masyarakat Kendawangan. 

Ia menegaskan akan memperkarakan anggapan tersebut jika tak mampu dibuktikan oleh Panwascam. 

"Pekerjaan sehari-hari diketahui orang Kendawangan. Lantas apa dasarnya tudingan itu diarahkan ke saya. Saya merasa tak nyaman, ini akan saya persoalkan,"tegasnya. 

Sebenarnya, dia merasa tidak terlalu mempersoalkan dirinya tak lolos dalam seleksi PKD jika dasarnya jelas, kuat sesuai aturan dan bukan opini Panwascam. 

Menurutnya, jika mau bongkar bongkaran saat ini Panwascam Kendawangan dinilainya sudah diisi oleh oknum yang tidak memiliki integritas dan kredebelitas yang layak lantaran tidak jujur menyampaikan rekam jejak. 

Rujukanya adalah intruksi Bawaslu Ketapang nomor 008/PK.01.00/KN-03/05/2024 perihal Intruksi yang didalam isinya bahwa apabila ada PKD yang berstatus PNS wajib mendapat persetujuan dari atasan tempat bertugas terkait berhenti sementara. 

"Pertanyaanya, apakah persyaratan itu juga mereka ikuti. Karena mereka itu ada diantaranya sebagai guru P3K yang diangkat kemarin," kata dia. 

Ketua Panwascam Kendawangan Sri Mulia Agustina dikonfirmasi menjelaskan, tahapan seleksi 19 orang PKD di kecamatan Kendawangan udah rampung. 

Soal keputusan PKD yg terpilih itu sudah melewati proses dari mulai seleksi administrasi dan wawancara sesuai Juknis (petunjuk tekhnis) dari Bawaslu. PKD yang dinyatakan lulus itu berdasarkan dari nilai atau assessment.

"Hal yang menjadi keberatan tinggal di buktikan saja kalau betul ada Panwascam yang menyatakan dugaan soal keterlibatan salah satu calon PKD mnjdi timses salah satu partai," kata Sri Mulia Agustina, Senin (03/06/24).

"Dan soal izin atasan ASN yg menjadi Panwascam silakan di konfirmasi kepada yang mempunyai kewenangan terhadap keputusan tersebut," pungkas dia.

Diketahui, saat ini personil Panwascam Kendawangan disi oleh tiga orang yakni ketua, Sri Mulia Agustina dan anggota yaitu Sutria dan Ali Rohman. 

Penulis: Muzahidin

Sabtu, 01 Juni 2024

Bertahun Tahun Sakit, Warga Mulia Baru Ini Hanya Bisa Terbaring, Harapkan Belas Kasih

Bertahun Tahun Sakit, Warga Mulia Baru Ini Hanya Bisa Terbaring, Harapkan Belas Kasih
Kondisi Yusnita alias Yok (49) terbaring karena sakit diabetes akut pada kedua kakinya.
KETAPANG – Nasib pilu dialami Yusnita alias Yok (49) warga jalan Tentemak kelurahan Mulia Baru kecamatan Delta Pawan Ketapang bertahun tahun hanya bisa terbaring diatas kasur karna kedua kakinya tak bisa difungsikan akibat penyakit diabetes akut. 

Selain dia, ibu kandungnya yang berusia 80 tahun juga nasibnya tak jauh beda. 

Akibat penyakitnya itu, dia diceraikan istrinya. Anak lelakinya yang berumur 9 tahun harus putus sekolah. Dan kini, dirinya hanya pasrah atas keadaan. 

"Istri saya minta xerai itu sejak saya sakit. Anak saya putus sekolah pas mau naik kelas 3 SD karena belum bayar uang sekolah. Lupa dah saya sebabnye," katanya saat dijumpai di rumahnya, Sabtu (01/06/24). 

Sehari hari, sumber untuk hidup tiga orang ini hanya andalkan pemberian dari tetangga dan warga sekitar. 

Ataupun dari kakak kandungnya yang masih mengurus kehidupan dia, anak, dan ibu kandungnya. 

Sedangkan untuk pengobatan penyakitnya, Yon mengaku hanya memakai obat alami pakai daun insulin. 

Dia mengatakan, bantuan pemerintah seperti program keluarga harapan (PKH) dan BPJS gratis tidak ada didapatnya. 

Yok mengaku dulunya beberapa tahun lampau dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai tanaga keamanan (Satpam). Sejak sakit, dia berhenti. 

"PKH atas nama ibu saya, nama saya tidak ada. Kalau BPJS waktu saya masih kerja ada ditanggung perusahaan, sekarang udah endak lagi," kata dia. 

Dia kini mengaku pasrah atas kondisinya sambil berharap pemerintah daerah memperhatikan kondisi Ia, ibu serta anaknya dan berharap pula dapat berobat teratur agar bisa sehat semula. 

""Biar saya bisa kembali mencari nafkah untuk merawat ibu dan kembali menyekolahkan anak saya," ucapnya. 

Penulis: Muzahidin

Kamis, 30 Mei 2024

Bisnis Tambang, Bupati Ketapang "Nama Keluarga Kami Dimanfaatkan"

Martin Rantan, Bupati Ketapang saat menyampaikan arahan di kantornya.
Martin Rantan, Bupati Ketapang saat menyampaikan arahan di kantornya.
KETAPANG – Kabar keterlibatan anak, keponakan dan sepupu Bupati Ketapang Martin Rantan menjadi pemegang saham PT Putra Berlian Indah (PBI) menjadi perhatian masyarakat Ketapang..

Karena, perusahaan itu menggugat PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) atas lahan tambang seluas 6 ribu hektar di Ketapang. Dan kebetulan didalam perusahaan itu ada nama orang-orang dekat Bupati Martin seperti Maria Raisa Sofia Rantan, Markus Ewi, Arek dan Yonatan. 

Secara tegas, Bupati Martin mengatakan nama besar keluarganya dimanfaatkan. Imbas masalah itu, dirinya sudah meminta keluarganya untuk mengeluarkan diri dari jajaran pemegang saham perusahaan bermasalah tersebut. 

"Sasa dan Ewi udah sy suruh mundur krn akan dimanfaatkan org saja. Ya, akan sy suruh keluar dari aktanya," kata Bupati, Rabu (28/05/24).

Menurut Bupati, sebagai tetua di Ketapang, dirinya berusaha bersikap bijaksana dan adil kepada siapapun. Dikatakanya, siapapun yang berkunjung menemui dirinya akan dilayani termasuk permintaan berfoto. 

"Sebagai tetua, saya tak mau melihat anak-anak berperkara dengan siapapun. Oleh sebab itu, saya tahu, maka saya minta (mereka) mundur," kata Bupati. 

Untuk diketahui, sebelumya jejak nama keluarga Bupati terlibat dalam bisnis tambang berdasarkan dokumen akta pendirian perusahaan PT PBI. 

Walaupun, sejatinya, PT PBI belum dapat disebut sebagai sepenuhnya perusahaan pertambngan lantaran belum mengntongi izin usaha pertambangan (IUP). Diketahui PBI baru pegang izin awal seperti NIB dan PKKPR. 

Sehingga, dapat disebut, keluarga Bupati Martin belum merasakan manfaat dari keberadaan nama mereka dalam perusahaan bermasalah tersebut.

Penulis: Muzahidin

Usut Hibah Bawaslu Ketapang, Pidsus Kajati Periksa Banyak Orang

Usut Hibah Bawaslu Ketapang, Pidsus Kajati Periksa Banyak Orang
Usut Hibah Bawaslu Ketapang, Pidsus Kajati Periksa Banyak Orang. (Gambar ilustrasi)
KETAPANG – Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) tengah monitor penggunaan dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ketapang. 

Dana ini bersumber dari APBD Ketapang tahun 2019 sebesar Rp 17.86 miliar yang dicairkan secara bertahap. Tahap pertama pencairan terjadi pada bulan Desember 2019. Pencairan tahap berikutnya dilakukan pada tahun 2020 sampai mencapai jumlah hibah. 

Ketua Bawaslu Ketapang, Moh Dofri. (Foto istimewa)
Ketua Bawaslu Ketapang, Moh Dofri. (Foto istimewa)
Koordinator sekretariat Bawaslu Ketapang, Tengku Nurmawardi mengatakan, jaksa meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan yang dicurigai tidak sesuai. 

Seperti untuk transportasi, makan minum ataupun penginapan serta penggunaan dana di seketariat Panwaslu kecamatan. 

"Karena ada laporan. Tapi sudah selesai, berkas juga sudah dikembalikan pihak jaksa,," ujarnya Rabu (29/05/24).

Informasi diperoleh, persoalan penggunaan anggaran hibah ini sempat diributkan antara komisioner Bawaslu dengan bagian sekretariat. 

Hal ini muncul karena diduga komisioner hendak mengelola dana itu sesuai dengan bidang (devisi) dan program pengawasan. 

Sedang bagian sekretariat kemungkinan menolak pola penggunaan anggaran per bidang di komisioner Bawaslu Ketapang. 

Menurut ketua Bawaslu Ketapang, Mohammad Dofir, dalam pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan aturan sesuai NPHD serta disesuaikan dengan tahapan.

"Masalah penggunaan keuangan pada bagian sekretariat, itu saja yang dijelaskan. Tidak ada itu bagi-bagi (uang) memang uang siapa di bagi-bagi itu," kata Moh Dofiri Ketua Bawaslu Ketapang. 

Untuk informasi, Bawaslu Ketapang menperoleh hibah dari APBD 2019 sebesar 17.86 miliar. Anggaran hibah ini dipakai untuk pengawasan pilkada 2020.

Dana tersebut dipakai untuk pembentukan Panwascam di tingkat kecamatan hingga tingkat desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu juga untuk kegiatan kelompok kerja Gakumdu sosialisasi, Raker, Rakor dan Bimtek.

Penulis: Muzahidin

Rabu, 29 Mei 2024

Jejak Bisnis Anak, Ponakan dan Sepupu Bupati Ketapang Martin Rantan di PT PBI

Jejak Bisnis Anak, Ponakan dan Sepupu Bupati Ketapang Martin Rantan di PT PBI
Markus Ewi (berdiri) dan bupati Ketapang (duduk baju kuning) saat suatu moment, (foto dari laman medsos Markus Ewi).
KETAPANG -  Konflik areal tambang bauksit di kecamatan Marau dan Air Upas ternyata ada keterlibatan keluarga Bupati Ketapang Martin Rantan. Diketahui nama mereka menjadi jajaran direksi dan pemegang saham PT Putra Berlian Indah (PBI) dengan jumlah saham sekitar 78 lembar. 

PT Putra Berlian Indah adalah perusahaan yang menggugat PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) terhadap areal tambang seluas 6 ribu hektar yang terletak di kecamatan Marau dan Air Upas Ketapang. 

Dari dokumen yang diperoleh Borneo Tribun, Selasa (28/05/2024), berdasarkan akta notaris Lidiwanto, SH, M.Kn nomor 01 tahun 2022 notaris di Ketapang, nama anak kandung, keponakan dan sepupu Bupati Martin menjadi pengurus dan pemilik saham mayoritas PT Putra Berlian Indah. 

Ditengok dari jumlah saham awal, direktur utama perusahaan tersebut, Ahmad Upin Ramadan (Upin) menjadi pemilik tunggal dengan jumlah saham sebanyak 250 lembar saham

Jumlah saham tersebut kemudian dijual Upin kepada 4 nama keluarga Bupati Ketapang yakni keponakan Bupati bernama, Markus Ewi sebanyak 28 lembar, anak kandung bernama Maria Raisa sebanyak 25 lembar, sepupu bernama Paustino Adri Bayir alias Arek dan Yonathan masing-masing 15 dan 10 lembar saham jika ditotal sebanyak 78 lembar. 

Awalnya, perusahaan ini di dirikan melalui notaris di Semarang tahun 2020. Kemudian pada awal bulan Juni tahun 2022, ada 14 orang yang bersepakat untuk merubah komposisi pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut. 

Di saat perubahan itulah masuk nama Markus Ewi dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, Maria Raisa, Arek dan Yonathan sebagai dewan komisaris. Sedangkan direktur utamanya tetap dijabat Ahmad Upin Ramadan. 

Perusahaan ini mempunyai struktur 1 orang direktur utama yakni Ahmad Upin Ramadan, dibantu 3 direktur yaitu, Marchristian Jhuvemery, Sahat Fidelis Simbolon dan Paustino Adri Bayir. 

Nama Markus Ewi menjabat sebagai komisaris utama ditopang 9 komisaris diantaranya Maria Raisa Sofia Rantan, Mauriska Chairunisa, Mukip, Fransina Pattinasarany, Yolanda Bauti, Damianus Yordan, Yonathan, Supardi dan Trisno. 

Sementara itu, dikonfirmasi pada Selasa malam (28/05/24), Bupati Martin Rantan memberikan penjelasan. Martin mengkonfirmasi kerabatnya masuk kedalam jajaran pemegang saham PT PBI karena dimanfaatkan.

"Sasa dan Ewi udah sy suruh mundur din krn akan dimanfaatkan org saja. Ya, akan sy suruh keluar dari aktanya din," kata Bupati.

Perusahaan ini berencana bergerak dalam bidang pertambangan tanah bauksit. Sesuai dengan rencana kerja, direksi perusahaan itu telah mengajukan lahan konsesi kepada pemerintah seluas 6.000 ribu hektar yang terletak di kecamatan Marau dan Air Upas Ketapang. 

Lahan ini diklaim oleh Ahmad Upin Ramadan beserta beberapa orang komisaris perusahaan itu adalah merupakan milik mereka yang diperoleh secara turun temurun dan sebagian tanah adat. 

Perkarapun bergulir di PN Ketapang, Ahmad Upin Ramadan menggugat PT CMI dengan dalil diantaranya izin usaha tambang PT CMI bukan terletak di kawasan yang tanahnya dia akui tersebut. Ia ngotot memperkarakan persoalan ini berdasarkan izin awal yang pihaknya miliki. 

Diketahui, PT PBI baru memegang perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dua hal ini belum dapat dikatakan sebagai dasar produksi tambang bauksit. 

Sementara izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah sejauh ini belum diketahui apakah sudah dikantongi atau belum oleh perusahaan tersebut.  

Tetapi, kesan upaya paksa direktur utama perusahaan ini untuk menguasai 6 ribu hektar lahan tambang mulai terindikasi dengan melakukan penghadangan maupun gugatan perdata. 

Kasus penghadangan atau pemortalan jalan tambang (houling) yang dilakukan Ahmad Upin Ramadan lantas menjadi kasus pidana. Upin Ramadan divonis bersalah dan harus mendekam dalam penjara.

Lepas dari menjalani masa hukuman kasus pidana tersebut Ahmad Upin Ramadan kembali melanjutkan kasus perdata antara perusahaanya dengan PT CMI yang dituntut dengan tiga petitum yaitu pengosongan areal tambang, tuntutan ganti rugi, dan pembayaran uang paksa. 

Pada 03 Mei 2024, Hakim PN Ketapang, Egha Shaktiana mememutuskan gugatan perusahaan PBI ditolak secara keseluruhan dan menyatakan perizinan perusahaan ini belum memiliki kekuatan hukum tetap. (tim).

Selasa, 28 Mei 2024

Sengketa Konsesi Tambang PT CMI, Ada Dugaan Kerabat Pejabat Ketapang Bermain

Sengketa Konsesi Tambang PT CMI, Ada Dugaan Kerabat Pejabat Ketapang Bermain
Areal tambang PT CMI di site Air Upas Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)
KETAPANG - Konflik perdata antar PT Putra Berlian Indah (PBI) melawan PT Citra Mineral Investindo Tbk (CMI) berakhir dengan putusan tingkat Pengadilan Negeri (PN) Ketapang memenangkan PT CMI. Hakim PN Ketapang, Egha Shaktiana menilai seluruh isi gugatan PT PBI tidak berdasar hukum kuat. 

Hakim juga menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) penggugat (PT PBI) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 

direktur utama PT PBI Ahmad Upin Ramadan saat ikuti persidangan di PN Ketapang
Direktur utama PT PBI Ahmad Upin Ramadan saat ikuti persidangan di PN Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)
"Seluruh gugatan PBI terhadap CMI yang dituangkan dalam surat gugatan ditolak untuk seluruhnya dan perizinan berusaha berrbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha atas nama PT PBI dan PKKPR untuk kegiatan berusaha PT PBI dinyatakan tidak berkekuatan hukum,” kata penasehat hukum CMI Junaidi, dalam keteranganya kepada sejumlah media di Ketapang beberapa waktu lalu. 

Dinilai dari amar putusan itu, sejatinya PT PBI belumlah dapat dikatakan sebagai perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di sebuah wilayah konsesi tambang karena baru mengantongi perizinan awal.

Dilihat dari laman direktorat jenderal kementrian Hukum dan HAM, PT PBI tercatat di alamat jalan houling PT Harita dusun Batang Belian kecamatan Marau kabupaten Ketapang.

Borneo Tribun berhasil memperoleh informasi update dari seorang sumber yang namanya minta tidak dituliskan. Sumber itu menceritakan, perusahaan ini didirikan sekitar tahun 2022 lewat akta notaris Lidiwanto di Ketapang.

Latar belakang pendirian perusahaan ini adalah berciita-cita menggarap lahan tambang bauksit yang diklaim tanah tersebut adalah kepemilikian Ahmad Upin Ramadan beserta beberapa orang warga dusun Belian di kecamatan Marau.

Maka, digalanglah orang-orang terutama pemilik lahan untuk mendirikan perusahaan yang jumlahnya sekitar 10 orang. 

Untuk menguatkan perusahaan ini, Ahmad Upin Ramadan mengaet anak serta keponakan Bupati Ketapang duduk dalam jajaran komisaris, direksi serta sebagai pemegang saham. 

Setelah berulang kali rapat, maka sekitar 10 orang menyatakan diri sepakat mendirikan PT PBI dengan direktur utama dijabat Ahmad  Upin Ramadan, keponakan Bupati berinisial ME sebagai komisaris utama, anak bupati bernama MRS sebagai direktris, serta 7 orang lainya duduk sebagai jajaran direksi seperti Meri (diduga keluarga Bupati), Saat Sirait, pasangan suami istri Mukib. 

"Cita-cita awalnya adalah mau bekerja karena pak Upin merasa sebagai putra daerah. Pak Upin yang pertama kali mencetuskan pendirian PBI disetujui oleh pak ME. Kalau endak salah pernah rapat pendirian di pendopo Bupati antara tahun 2022 sebelum Upin masuk penjara kasus pemortalan jalan tambang," ungkap sumber tersebut dikonfirmasi, Senin malam (27/05/24).

Dalam akta pendirian perusahaan cerita sumber itu, walaupun tidak persis diingatnya, tetapi anak bupati (MRS) mendapat saham 8 persen, keponakan (ME), 30 persen dan sisanya terbagi kepada nama-nama pemegang saham yang lain sekaligus sebagai pemilik tanah. 

Perusahaan ini menjadi viral karena direktur utamanya Ahmad Upin Ramadan merasa keberatan atas putusan PN Ketapang. Dia menganggap sudah menguasai areal tambang seluas 6 ribu hektar terletak di dusun Batang Belian desa Karya Baru kecamatan Marau yang disebutnya digarap oleh PT CMI.

Alasan gugatan yang dikemukakan saat di persidangan memiliki dasar cukup kuat berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan lapangan. 

Ucapan-ucapan cadas diutarakan bekas Napi dan caleg gagal tersebut kepada sejumlah media di Ketapang, baik saat proses persidangan hingga putusan dijatuhkan hakim PN Ketapang. 

Ahmad Upin Ramadan menilai Pemda Ketapang dianggapnya berlaku tidak adil karena membiarkan CMI menggarap wilayah izin tambang yang diklaim atas nama perusahaanya sehingga dirinya mendesak agar CMI mengganti rugi, melakukan pengosongan lahan, serta memberikan uang paksa ditolak seluruhnya oleh hakim. (tim).

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno