 |
| Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sengyampong. |
New York, 25 Juli 2025 — Situasi memanas di kawasan Asia Tenggara antara Thailand dan Kamboja kini semakin menyita perhatian dunia internasional. Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sengyampong, yang saat ini sedang berada di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, menyampaikan bahwa Thailand telah menjadi korban serangan terlebih dahulu oleh pihak Kamboja. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum tingkat tinggi PBB yang tengah berlangsung.
Maris, yang memimpin delegasi Thailand dalam Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan 2025 (High-Level Political Forum on Sustainable Development / HLPF 2025), menegaskan bahwa negaranya tidak memulai konflik. Justru sebaliknya, Thailand diserang terlebih dahulu dan wilayah kedaulatannya dilanggar secara terang-terangan oleh militer Kamboja. Lebih memprihatinkan lagi, serangan itu menyasar wilayah sipil, termasuk rumah sakit dan fasilitas umum yang digunakan warga Thailand.
Latar Belakang Kehadiran Menlu Thailand di Markas PBB
Forum HLPF 2025 merupakan salah satu agenda tahunan penting di lingkungan PBB yang bertujuan mengevaluasi dan mempercepat pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menuju tahun 2030. Delegasi Thailand, yang dipimpin oleh Menteri Maris, hadir dalam forum tersebut sejak Senin, 21 Juli 2025.
Namun, kehadiran Maris di forum internasional ini bukan hanya dalam kapasitas membahas pembangunan berkelanjutan. Konflik bersenjata yang baru saja pecah di perbatasan antara Thailand dan Kamboja menempatkan posisi Thailand di tengah sorotan dunia. Maris memanfaatkan momentum ini untuk memberikan klarifikasi langsung kepada anggota PBB mengenai situasi sebenarnya di lapangan.
Thailand Tegaskan Tidak Memulai Serangan
Menurut juru bicara pemerintah Thailand, Jirayu Huangsap, yang menyampaikan informasi resmi kepada publik pada Rabu (24 Juli 2025), pemerintah Thailand akan melakukan komunikasi strategis dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Ia menyatakan bahwa Maris dijadwalkan akan mengadakan video konferensi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri pada pukul 18.00 WIB.
Pertemuan itu bertujuan untuk membahas skenario evakuasi warga Thailand yang berada di wilayah Kamboja, terutama para pekerja dan investor asal Thailand. Selain itu, Maris juga akan menyampaikan rencana komunikasi diplomatik yang akan dibawa ke forum PBB, dengan fokus utama menjelaskan bahwa militer Kamboja telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Serangan Menyasar Wilayah Sipil dan Melanggar Hukum Internasional
Dalam laporan resmi yang disampaikan Jirayu, disebutkan bahwa terdapat bukti nyata yang menunjukkan militer Kamboja menargetkan wilayah sipil. Serangan yang terjadi pada pagi hari itu mengarah ke rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Aksi tersebut bukan hanya melanggar kedaulatan Thailand, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung dalam konvensi internasional.
Pemerintah Thailand kini tengah menyusun dokumen pendukung dan bukti-bukti untuk diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB serta forum-forum HAM internasional guna mengusut lebih lanjut pelanggaran tersebut.
Diplomasi Aktif Thailand di Tengah Ketegangan Regional
Kehadiran Maris di forum PBB kali ini menjadi sangat strategis. Selain memperkuat posisi Thailand dalam diplomasi multilateral, pemerintah juga berharap komunitas internasional dapat memahami secara objektif posisi Thailand dalam konflik yang tengah berlangsung.
Thailand menyatakan tetap berkomitmen pada perdamaian, namun tidak akan tinggal diam jika kedaulatan negaranya dilanggar secara brutal. Langkah diplomasi ini juga sejalan dengan arahan Perdana Menteri Thailand yang meminta semua kementerian dan lembaga untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan, termasuk evakuasi besar-besaran jika situasi di perbatasan memburuk.
Respons Dunia Internasional Dinantikan
Sejauh ini, berbagai negara anggota PBB mulai menyoroti perkembangan konflik di Asia Tenggara tersebut. Beberapa negara menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri serta segera membuka jalur dialog.
Namun, dengan adanya laporan pelanggaran hukum perang dan serangan ke area sipil, tekanan internasional tampaknya mulai mengarah kepada pemerintah Kamboja agar memberikan penjelasan dan menghentikan segala bentuk agresi terhadap Thailand.
Evakuasi Warga Thailand di Kamboja Jadi Prioritas
Salah satu poin penting dalam pembahasan internal pemerintah Thailand adalah perlindungan terhadap warga negara yang berada di Kamboja. Data sementara mencatat bahwa terdapat ribuan warga Thailand yang tinggal atau bekerja di negara tetangga tersebut, termasuk dalam sektor investasi dan pariwisata.
Langkah-langkah evakuasi darurat tengah dipersiapkan dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh. Pemerintah juga menghimbau warga Thailand yang berada di Kamboja untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor ke kantor perwakilan jika membutuhkan bantuan.
Pesan Thailand untuk Dunia: Hormati Hukum Internasional dan Kemanusiaan
Di tengah ancaman eskalasi konflik yang lebih luas, Thailand terus mengedepankan pendekatan damai dan mengingatkan pentingnya menjaga prinsip-prinsip hukum internasional. Serangan ke wilayah sipil seperti rumah sakit tidak hanya melanggar hukum perang, tetapi juga mencoreng nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dijaga oleh komunitas global.
Thailand menyerukan agar seluruh anggota PBB mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran tersebut dan turut mendukung upaya de-eskalasi melalui jalur diplomatik.
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
