 |
| Pemprov Kalbar arahkan pengolahan sampah dengan teknologi di daerah. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengarahkan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu untuk menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan sebagai upaya menekan volume timbunan sampah serta memaksimalkan nilai ekonominya.
"Penggunaan teknologi pengolahan sampah modern sangat penting dalam menjawab tantangan peningkatan volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di sejumlah daerah," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Sampah Regional Kalbar di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah, seperti sistem Refuse-Derived Fuel (RDF), komposting terintegrasi, dan pengolahan berbasis digital, permasalahan sampah di daerah bisa diatasi lebih baik.
Menurut Ria Norsan, pengolahan sampah dengan pendekatan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui sistem daur ulang, bank sampah, hingga industri berbasis limbah.
"Dengan tata kelola yang baik dan dukungan teknologi, sampah bukan lagi beban, tetapi bisa menjadi sumber daya. Ini harus kita kembangkan di semua kabupaten/kota," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar Adi Yani menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan potensi dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kalbar, termasuk kesiapan infrastruktur, SDM, dan kebijakan daerah.
Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam keberhasilan sistem pengelolaan sampah terpadu.
"Pemprov juga siap memfasilitasi pelatihan teknis, pendampingan dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta serta mitra pembangunan untuk mendorong implementasi teknologi pengolahan sampah di daerah," katanya.
Berdasarkan data DLHK Kalbar, timbunan sampah di provinsi itu diperkirakan mencapai lebih dari 1.300 ton per hari. Namun, baru sekitar 20 persen yang terkelola secara optimal, sedangkan sisanya masih berakhir di TPA terbuka atau mencemari lingkungan.
Melalui agenda Rakortek ini, Pemprov Kalbar menargetkan agar seluruh kabupaten/kota memiliki roadmap pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis teknologi, dengan pendekatan sirkular ekonomi dan partisipasi aktif masyarakat.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
