 |
| Pemprov Kalbar siapkan pendidikan gratis anak keluarga prasejahtera. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai bentuk komitmen menyediakan layanan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak berasal dari keluarga prasejahtera.
"Hari ini saya meninjau langsung pendirian Sekolah Rakyat di Pontianak, di mana sekolah ini merupakan usulan dari Gubernur Kalbar, Bapak Ria Norsan, yang telah disetujui oleh pemerintah pusat dan mendapat dukungan penuh melalui pendanaan nasional. Nantinya seluruh fasilitas disediakan, mulai dari seragam, makan, hingga kebutuhan siswa yang tinggal di asrama, semuanya ditanggung oleh pusat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan tahun ajaran baru 2025/2026 segera dimulai pada Agustus, sedangkan pemerintah pusat meminta pemerintah provinsi segera menyiapkan lokasi sementara.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kalbar di Pontianak dipilih karena sudah memiliki asrama, sedangkan beberapa ruang belajar akan direhabilitasi terlebih dahulu oleh pemerintah pusat.
"Selain lokasi sementara di Pontianak, pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen akan dilakukan di dua lokasi prioritas, yakni di Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang," katanya.
Pada tahap awal tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat akan menerima siswa untuk jenjang sekolah dasar (SD) dua rombongan belajar (rombel) atau 50 siswa, jenjang sekolah menengah pertama (SMP) satu rombel sebanyak 20 siswa, dan jenjang sekolah menengah atas (SMA) satu rombel sebanyak 20 siswa.
"Anak-anak yang direkrut berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, khususnya desil 1, yakni 10 persen populasi dengan kondisi ekonomi terendah di Kalbar," kata dia.
Untuk proses rekrutmen, setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat --kecuali Ketapang karena sudah memiliki sekolah sendiri-- akan diminta mengirimkan calon siswa. Untuk jenjang SD, kabupaten/kota mengusulkan empat anak, sedangkan Kapuas Hulu dan Kayong Utara tiga anak, dan kabupaten/kota lainnya masing-masing satu anak, ditambah satu cadangan.
Harisson mendorong partisipasi aktif pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung implementasi program ini, termasuk dengan menyiapkan lahan minimal lima hektare agar ke depan Sekolah Rakyat juga bisa dibangun di wilayah masing-masing.
"Saya harap bupati dan wali kota proaktif mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat ke pemerintah pusat. Kami dari pemerintah provinsi akan mengawal prosesnya," katanya.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berasal dari keluarga miskin, sekaligus memperkuat komitmen Kalbar sebagai provinsi yang inklusif dan peduli terhadap masa depan generasi muda.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
