 |
| Stafsus Menko AHY siap tangani abrasi pantai di perbatasan negara. (ANTARA) |
Pontianak - Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra meninjau langsung dampak sekaligus siap menangani abrasi pantai yang mengancam permukiman dan infrastruktur vital di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
"Abrasi di sini luar biasa. Dulu ada lapangan bola di sana, sekarang sudah hilang. Alhamdulillah, sudah ada pekerjaan pengaman pantai dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Tapi, masih tersisa sekitar 400 hingga 450 meter yang belum tertangani," kata Herzaky saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kamis.
Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan lanjutan, meski saat ini belum masuk dalam tahap perencanaan.
Dalam pernyataannya, Herzaky menegaskan bahwa wilayah-wilayah perbatasan seperti Paloh adalah bagian penting dari arah pembangunan nasional.
"Seperti kata Pak Prabowo, ini bukan daerah belakang, ini adalah beranda negara. Maka, kita harus berikan perhatian lebih pada wilayah pesisir seperti ini, jangan hanya fokus pada daerah tengah Kalbar saja," katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur pengaman pantai bukan hanya untuk mitigasi bencana, tapi juga berpeluang membuka sektor ekonomi baru seperti pariwisata pesisir.
Kepala Satker Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono yang mendampingi kunjungan, memastikan bahwa Desa Matang Danau telah masuk dalam prioritas program strategis Kementerian PUPR.
"Masih ada sekitar 450 meter yang belum dibangun. Kalau ini tuntas, target output dalam rencana strategis (Renstra) bisa tercapai," tuturnya.
Sebelumnya, BWS Kalimantan I membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter pada 2023, menyusul segmen awal yang dibangun tahun 2021. Namun, sebagian besar garis pantai desa masih dalam kondisi rawan.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Kalbar M Isa, Anggota DPRD Sambas Sur’in, serta sejumlah pejabat teknis, Kasi Pelaksanaan BWS Kalimantan I, Adib. Para tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan infrastruktur perbatasan.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Matang Danau Halipi mengatakan abrasi yang terjadi tersebut sangat mengkhawatirkan, dengan laju kerusakan mencapai 5 hingga 8 meter per tahun. Warga menyampaikan bahwa jika tidak segera ditangani, jalan penghubung utama antara Kecamatan Paloh dan Kecamatan Teluk Keramat terancam putus total.
"Ini sudah darurat. Kalau tidak dibangun tahun ini, mungkin tahun depan jalan benar-benar putus," kata Halipi.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 90 persen dari 5.000 jiwa penduduk desa adalah petani, dan banyak lahan pertanian mereka sudah terdampak langsung oleh abrasi pantai.
Camat Paloh Budi Susanto mendorong percepatan pembangunan pengaman pantai lanjutan agar infrastruktur yang sudah ada dapat tersambung dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi kawasan.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
