Kalteng Buka Peluang Investasi Saat Bertemu Parlemen Inggris

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Kalteng Buka Peluang Investasi Saat Bertemu Parlemen Inggris

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bertemu delegasi Parlemen Inggris bahas kerja sama lingkungan, gambut, dan peluang investasi berkelanjutan.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menerima kunjungan delegasi Parlemen Inggris dalam rangka mempererat hubungan antarbangsa sekaligus membuka peluang kerja sama strategis.

Pertemuan yang berlangsung di Palangka Raya pada Kamis itu berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Gubernur Agustiar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terbuka terhadap berbagai peluang kerja sama internasional.

“Kami menyambut dengan tangan terbuka berbagai peluang kerja sama dengan Inggris. Prinsipnya selama sesuai regulasi dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Agustiar.

Potensi Besar Kalimantan Tengah

Dalam kesempatan tersebut, Agustiar memaparkan potensi besar Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Ia menyebut sejumlah sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga pertanian yang memiliki prospek investasi tinggi. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi daya tarik tersendiri.

Beberapa destinasi unggulan seperti Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau menjadi contoh kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut.

“Kami juga memiliki kekayaan seni budaya dan keindahan alam yang luar biasa, termasuk ekosistem sungai hitam yang unik,” tambahnya.

Fokus Pada Pembangunan Berkelanjutan

Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae, menjelaskan bahwa pertemuan ini membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis, khususnya terkait pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki salah satu ekosistem gambut terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam penyimpanan karbon global.

“Hal ini menjadikan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis dalam upaya global menghadapi perubahan iklim serta menjaga keanekaragaman hayati,” jelas Linae.

Apresiasi Dari Delegasi Inggris

Perwakilan delegasi Parlemen Inggris, Barry Gardiner, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang konservasi orangutan dan pengelolaan lahan gambut.

“Kami datang untuk terhubung dengan lingkaran kehidupan. Gambut adalah aset luar biasa bagi dunia,” ujarnya.

Barry juga menambahkan bahwa Inggris memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam hal keberadaan lahan gambut, sehingga kerja sama dalam mitigasi risiko kebakaran lahan menjadi sangat relevan.

“Kami sangat menghargai upaya Kalimantan Tengah dalam menangani kebakaran di lahan gambut,” katanya.

Peluang Kolaborasi Global

Pertemuan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam isu lingkungan, konservasi, serta investasi berkelanjutan.

Dengan potensi sumber daya alam yang besar dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Kalimantan Tengah berpeluang menjadi mitra penting dalam kerja sama global di masa depan.

FAQ

1. Apa tujuan kunjungan Parlemen Inggris ke Kalteng?
Untuk melihat konservasi orangutan dan pengelolaan lahan gambut serta menjajaki kerja sama.

2. Apa fokus kerja sama yang dibahas?
Pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan investasi.

3. Mengapa Kalimantan Tengah penting secara global?
Karena memiliki ekosistem gambut besar yang berperan dalam penyimpanan karbon dunia.

4. Apa potensi unggulan Kalteng?
Pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan pariwisata.

5. Apa manfaat kerja sama ini bagi masyarakat?
Mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan menjaga lingkungan.

ULM Luncurkan Program Pemilah Sampah, Libatkan Ratusan Mahasiswa Aktif

Ria Sartika    Sabtu, Maret 28, 2026    Comment   

ULM Luncurkan Program Pemilah Sampah, Libatkan Ratusan Mahasiswa Aktif

Universitas Lambung Mangkurat meluncurkan program mahasiswa pemilah sampah untuk dukung gerakan ASRI dan pengelolaan lingkungan berbasis inovasi.

Banjarmasin — Universitas Lambung Mangkurat (ULM) resmi meluncurkan program Mahasiswa Penggerak Pemilah Sampah sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan nasional Indonesia Aman, Sehat, Bersih, dan Indah (ASRI).

Program ini menjadi langkah konkret kampus dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang masih menjadi isu besar di Indonesia.

Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut telah mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat, termasuk dari Hanif Faisol Nurofiq.

“Program ini telah kami sampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan beliau sangat mengapresiasi,” ujar Prof Alim di Banjarmasin.

Libatkan Ratusan Mahasiswa di Setiap Fakultas

Program ini tidak sekadar simbolis. ULM melibatkan sedikitnya 100 mahasiswa di setiap fakultas untuk aktif memilah sampah berdasarkan kategori:

• Sampah organik (sisa makanan)

• Sampah anorganik (plastik, kertas, logam)

• Sampah residu/B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Langkah ini diharapkan mampu membangun kebiasaan baru di lingkungan kampus sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat luas.

Dari Sampah Jadi Produk Bernilai

Menariknya, sampah yang sudah dipilah tidak hanya dibuang, tetapi diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Salah satu inovasi yang dikembangkan ULM adalah pembuatan balok ecowood dari limbah.

Menurut Prof Alim, pendekatan berbasis riset dan inovasi kampus menjadi kunci dalam menciptakan solusi berkelanjutan.

“Kami ingin menghadirkan solusi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya wacana,” tegasnya.

Dukung Program Prioritas Nasional

Program ini juga menjadi bagian dari kontribusi ULM dalam mendukung kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

ULM menegaskan kesiapan untuk terus memperkuat aksi nyata di lapangan sesuai arahan pemerintah pusat.

Harapan: Jadi Gerakan Nyata, Bukan Sekadar Program

Dengan keterlibatan mahasiswa secara aktif, ULM berharap gerakan ini tidak berhenti di lingkungan kampus saja, tetapi bisa meluas ke masyarakat.

Program Mahasiswa Penggerak Pemilah Sampah diharapkan menjadi model kolaborasi antara pendidikan, riset, dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Ditanyakan)

1. Apa itu program Mahasiswa Penggerak Pemilah Sampah ULM?
Program ini adalah inisiatif kampus untuk melibatkan mahasiswa dalam memilah dan mengelola sampah secara langsung.

2. Berapa jumlah mahasiswa yang terlibat?
Sekitar 100 mahasiswa di setiap fakultas ikut berpartisipasi.

3. Apa tujuan utama program ini?
Mendukung gerakan nasional ASRI dan menciptakan solusi nyata pengelolaan sampah berbasis riset.

4. Apa hasil dari pengolahan sampah tersebut?
Sampah diolah menjadi kompos dan produk bernilai seperti ecowood.

5. Apakah program ini didukung pemerintah?
Ya, program ini telah mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup.

Kitabisa dan Harapan Alam Gerakkan Komunitas Tanam Mangrove

Reza Aditiya g    Minggu, Maret 01, 2026    Comment   

Kitabisa dan Harapan Alam Gerakkan Komunitas Tanam Mangrove

Kolaborasi Kitabisa, Gemawan, dan komunitas lokal menanam mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai benteng pesisir alami, edukasi lingkungan, dan pelestarian masa depan masyarakat.

Mempawah - Pesisir bukan hanya tentang laut. Di sana, mangrove tumbuh sebagai benteng alami yang melindungi daratan dari abrasi, menjaga kehidupan pesisir, sekaligus menyimpan harapan bagi generasi mendatang.

Semangat itu menjadi dasar kolaborasi antara Kitabisa.org, Harapan Alam (HARPA), Ganavira, Crustea, komunitas Interraction, dan Gemawan dalam kegiatan penanaman mangrove bertajuk “Dari Hati Turun ke Alam – Bersama Tanam Mangrove”.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 28 Februari 2026 di Desa Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan melibatkan penerima beasiswa, komunitas pecinta lingkungan, serta masyarakat setempat.

Merawat Pesisir, Merawat Kehidupan

Kolaborasi Kitabisa, Gemawan, dan komunitas lokal menanam mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai benteng pesisir alami, edukasi lingkungan, dan pelestarian masa depan masyarakat.

Mangrove bukan sekadar vegetasi pesisir. Ia adalah pelindung alami dari gelombang dan badai, habitat berbagai biota laut, sekaligus penyangga ekonomi masyarakat.

“Dalam konteks perubahan iklim dan meningkatnya risiko abrasi, keberadaan mangrove menjadi semakin krusial,” ujar Lani Ardiansya, pegiat Gemawan.

Selain menanam bibit mangrove, peserta juga mendapatkan pembelajaran langsung mengenai praktik silvofishery—model budidaya perikanan yang terintegrasi dengan pelestarian mangrove. Pendekatan ini menjadi contoh nyata bahwa konservasi lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari Aksi ke Edukasi

Kolaborasi Kitabisa, Gemawan, dan komunitas lokal menanam mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai benteng pesisir alami, edukasi lingkungan, dan pelestarian masa depan masyarakat.

Kegiatan ini tidak berhenti pada aksi simbolik. “Dari Hati Turun ke Alam” menjadi ruang edukasi sekaligus refleksi bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan bersama.

Ucup sapaan Akrabnya, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas latar belakang ini membuktikan kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh dari siapa saja dan menjadi gerakan berdampak ketika disatukan.

Senada dengan itu, Muti dari Komunitas Lingkungan Kitabisa–Interraction berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran komunitas terhadap isu-isu lingkungan. Ia menekankan pentingnya anggota komunitas memahami tujuan setiap program, lalu menyebarkan pengetahuan dan advokasi di lingkungannya masing-masing.

“Harapannya teman-teman komunitas tidak hanya ikut menanam, tapi juga menjadi penyambung informasi dan penggerak kesadaran di ruang mereka sendiri,” ujarnya.

Ke depan, komunitas di Kalimantan Barat—khususnya Pontianak—diharapkan dapat menginisiasi kegiatan lanjutan secara mandiri, baik terkait mangrove maupun isu lingkungan lainnya.

Komitmen Berkelanjutan

Kolaborasi Kitabisa, Gemawan, dan komunitas lokal menanam mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai benteng pesisir alami, edukasi lingkungan, dan pelestarian masa depan masyarakat.

Tantowi Gilang dari Harapan Alam–Kitabisa.org menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara program beasiswa, pemberdayaan, dan pelestarian lingkungan.

“Kegiatan lanjutan pasti ada. Kami masih memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama dalam penguatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas di Kalimantan Barat. Ke depan, akan ada diskusi kelompok terarah (FGD) serta kegiatan lain untuk memperkuat gerakan ini,” jelasnya.

Ia juga berharap kolaborasi lintas pemangku kepentingan—mulai dari relawan, lembaga lingkungan, hingga penerima beasiswa dan keluarga mereka—dapat memperkuat pendidikan, kesejahteraan, serta melahirkan program-program baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kolaborasi Kitabisa, Gemawan, dan komunitas lokal menanam mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai benteng pesisir alami, edukasi lingkungan, dan pelestarian masa depan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, para kolaborator mengajak masyarakat luas untuk turut serta menjaga pesisir. Karena pesisir bukan hanya tentang laut—ia adalah tentang kehidupan, keberlanjutan, dan masa depan yang dirawat bersama.

Dishut Kalsel Gaspol Perkuat Sentra Kayu Demi Hutan Tetap Lestari

Ria Sartika    Sabtu, Februari 21, 2026    Comment   

Dishut Kalsel Gaspol Perkuat Sentra Kayu Demi Hutan Tetap Lestari

Dishut Kalsel memperkuat sentra kayu dan rehabilitasi mangrove melalui program FOLU Net Sink 2030 guna menjaga kelestarian hutan, memulihkan ekosistem pesisir, dan meningkatkan nilai tambah produk kehutanan lokal.

BANJARMASIN -- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) memperkuat pengembangan sentra kayu dan merancang rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari evaluasi program kerja yang digelar di Banjarbaru, Sabtu. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan nilai tambah produk kehutanan unggulan daerah.

Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra, menegaskan bahwa penguatan sektor kehutanan difokuskan pada sinkronisasi kegiatan, kejelasan peran antar pihak, serta komunikasi yang lebih efektif di lapangan. Menurutnya, pengelolaan sentra kayu tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga soal keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, sentra kayu harus dikelola dengan perencanaan yang matang, transparan, serta pengawasan berkelanjutan. Perhitungan usaha yang tepat dinilai penting agar kegiatan industri kayu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian hutan alam.

“Kami ingin program sentra kayu berjalan optimal, berdampak positif bagi masyarakat, namun tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya.

Rehabilitasi Mangrove dan FOLU Net Sink 2030

Selain penguatan sentra kayu, Dishut Kalsel juga membahas rencana rehabilitasi mangrove melalui program FOLU Net Sink 2030 sektor kehutanan. Program ini bertujuan menekan emisi karbon sekaligus memulihkan kawasan pesisir yang mengalami degradasi.

Rehabilitasi mangrove dinilai krusial karena ekosistem ini berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, penyangga keanekaragaman hayati, serta penyerap karbon yang efektif. Dengan perencanaan terarah, pemerintah daerah berharap kerusakan ekologis dapat ditekan dan daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Optimalkan Galeri HHBK Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal

Tak hanya fokus pada kayu dan mangrove, Dishut Kalsel turut mengoptimalkan pengelolaan galeri Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK. Produk seperti madu hutan, rotan, dan olahan hasil hutan lainnya memiliki potensi besar untuk menembus pasar regional maupun nasional.

Penguatan promosi dan pemasaran menjadi strategi utama agar produk kehutanan unggulan Kalsel memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan pengelolaan profesional, sektor kehutanan diharapkan tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Dishut Kalsel menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan teknis dan pelaksanaan di lapangan. Sinkronisasi program dinilai sebagai kunci agar target pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara seimbang.

Dengan langkah strategis ini, sentra kayu dan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi generasi sekarang maupun mendatang.

FAQ Seputar Penguatan Kehutanan Kalsel

1. Apa tujuan penguatan sentra kayu di Kalsel?
Untuk meningkatkan nilai ekonomi produk kayu sekaligus menjaga kelestarian hutan melalui pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan.

2. Mengapa rehabilitasi mangrove penting?
Mangrove melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, dan menjaga keanekaragaman hayati.

3. Apa itu FOLU Net Sink 2030?
Program sektor kehutanan yang bertujuan menekan emisi karbon dan meningkatkan serapan karbon melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.

4. Apa manfaat pengelolaan HHBK bagi masyarakat?
Meningkatkan nilai tambah produk lokal seperti madu dan rotan sehingga pendapatan masyarakat sekitar hutan bertambah.

Bangkit dari Krisis Iklim, Perempuan Muda Sadaniang Bangun “Rumah Ekosistem” Lewat Hutan Analog

Ria Sartika    Sabtu, Februari 07, 2026    Comment   

Bangkit dari Krisis Iklim, Perempuan Muda Sadaniang Bangun “Rumah Ekosistem” Lewat Hutan Analog

Bangkit dari Krisis Iklim, Perempuan Muda Sadaniang Bangun “Rumah Ekosistem” Lewat Hutan Analog.

MEMPAWAH -- Sadaniang tidak tinggal diam. Di tengah perubahan iklim yang makin terasa hingga ke ladang dan kebun, sekelompok perempuan muda memilih bergerak lebih dulu. Mereka tak sekadar menanam, tapi sedang menyiapkan masa depan lahan mereka sendiri.

Perkumpulan Gemawan bersama perempuan muda di Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, memulai langkah nyata pemulihan lingkungan melalui Pelatihan Teknis Analog Forestry (Hutan Analog). Kegiatan ini digelar selama dua hari, 5–6 Februari 2026, di tiga desa: Sekabuk, Suak Barangan, dan Bumbun.

Pelatihan ini menjadi titik balik cara pandang perempuan muda dalam mengelola lahan. Dari yang sebelumnya bergantung pada satu jenis tanaman, kini mereka diperkenalkan pada sistem pengelolaan lahan berbasis ekosistem, meniru cara kerja hutan alami yang lebih seimbang dan tahan krisis.

Bukan Sekadar Tanam, Tapi Menata Ekosistem

Alih-alih menanam secara terburu-buru, peserta pelatihan justru fokus pada penyiapan lahan demplot. Kelompok Matahari, Bukit Marajangan’t, dan Wanita Sabun kini menerapkan konservasi tanah, seperti penggunaan mulsa dari daun gugur dan tanaman berakar dalam.

Langkah ini penting agar tanah tetap lembap, mikroorganisme hidup, dan lahan tidak rusak karena dibiarkan telanjang.

“Kami ingin bibit tumbuh sehat, bukan sekadar hidup sesaat,” kata Lani Ardiansyah, Koordinator Gemawan Wilayah Mempawah.

Ia menjelaskan, pembagian bibit seperti alpukat, durian, kelengkeng, dan tanaman strata lainnya baru akan dilakukan satu hingga dua minggu ke depan. “Kami sedang membangun rumah ekosistemnya dulu,” ujarnya.

Strategi Perempuan Menghadapi Ketidakpastian Iklim

Pendekatan Analog Forestry ini bukan tanpa alasan. Rahmawati, pegiat Gemawan, menyebut sistem ini berdiri di atas empat fondasi utama: kesehatan tanah, kemandirian, ketahanan, dan keseimbangan ekosistem.

Dengan menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, risiko gagal panen dapat ditekan. Jika satu komoditas terdampak cuaca ekstrem, tanaman lain tetap bisa menopang kebutuhan keluarga.

“Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga soal ekonomi dan keberlanjutan hidup,” jelas Rahmawati.

Tabungan Hijau untuk Masa Depan

Ke depan, demplot Analog Forestry di Sadaniang diharapkan menjadi sumber pangan harian, penopang ekonomi keluarga, sekaligus penyerap karbon alami. Perempuan muda tak lagi hanya menjadi pekerja lahan, tetapi pengelola ekosistem yang berdaulat atas tanahnya sendiri.

Langkah kecil ini membuktikan bahwa solusi krisis iklim bisa dimulai dari desa, oleh tangan-tangan perempuan muda yang berani berubah.

Prabowo Percepat Solusi Sampah Nasional, 34 Proyek Waste to Energy Siap Jalan

Ria Sartika    Kamis, Februari 05, 2026    Comment   

Prabowo Percepat Solusi Sampah Nasional, 34 Proyek Waste to Energy Siap Jalan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

JAKARTA -- Pemerintah di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto semakin serius membenahi persoalan sampah yang kian meresahkan masyarakat. Tak ingin masalah ini berlarut-larut, Presiden meminta agar riset dan inovasi diarahkan lebih tajam untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, terutama soal sampah rumah tangga dan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga di Gedung Bappenas, Jakarta. Menurutnya, Presiden ingin hasil penelitian tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Bapak Presiden menekankan agar penelitian difokuskan pada solusi yang cepat dan tepat untuk persoalan masyarakat, salah satunya penanganan sampah rumah tangga dan sampah lingkungan,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki banyak produk riset yang mampu mengatasi persoalan sampah, mulai dari skala kecil seperti rumah tangga, RT, RW, hingga desa. Inovasi-inovasi ini diharapkan bisa segera diterapkan agar masalah sampah tidak terus menumpuk tanpa solusi nyata.

Dalam pendekatan penanganan sampah, pemerintah membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Pada skala mikro, fokusnya adalah sampah rumah tangga hingga lingkungan desa. Sementara pada skala makro, tantangan terbesar datang dari sampah perkotaan yang volumenya jauh lebih besar dan kompleks.

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan 34 proyek waste to energy, yakni program pengolahan sampah menjadi energi listrik. Proyek ini dirancang untuk mengatasi penumpukan sampah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Presiden Prabowo menilai program waste to energy sangat krusial, mengingat kondisi sampah di kota-kota besar sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Jika dibiarkan, tumpukan sampah berpotensi memicu bencana lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat.

Melalui proyek ini, sampah tidak hanya dibersihkan dari kawasan perkotaan, tetapi juga diubah menjadi sumber energi yang bermanfaat. Prasetyo mengungkapkan, proyek tersebut akan diterapkan di 34 kabupaten dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

“Jika volumenya sudah sebesar itu, maka teknologi dan peralatan yang digunakan tentu berbeda dengan skala mikro,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah membutuhkan teknologi yang adaptif dan cepat diterapkan, seperti pembangunan insinerator yang disesuaikan dengan kapasitas sampah di tiap daerah. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup.

Edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Pemilahan sampah sejak dari rumah dinilai sangat menentukan agar sistem waste to energy bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Penyelesaian masalah sampah bukan hanya soal membangun fasilitasnya, tapi juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar ikut terlibat,” tegas Prasetyo.

Dengan kolaborasi teknologi dan kesadaran publik, pemerintah optimistis persoalan sampah bisa ditangani lebih efektif, sekaligus memberi manfaat nyata berupa energi bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya bersih, tetapi juga bernilai ekonomi dan lingkungan.

Warga Singkawang Diingatkan Keras Buang Sampah Sembarangan Bisa Didenda Hingga Rp1 Juta dan Dipenjara

Ria Sartika    Minggu, Februari 01, 2026    Comment   

Warga Singkawang Diingatkan Keras Buang Sampah Sembarangan Bisa Didenda Hingga Rp1 Juta dan Dipenjara

Petugas sedang membersihkan tumpukan sampah di Singkawang, Kalbar ANTARA/Narwati

SINGKAWANG -- Pemerintah Kota Singkawang akhirnya bersikap tegas terhadap kebiasaan warga yang masih nekat membuang sampah sembarangan. 

Terutama di sejumlah titik yang selama ini kerap disalahgunakan sebagai lokasi pembuangan liar, meski bukan tempat penampungan sementara (TPS) resmi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Singkawang, Emy Hastuti, menegaskan bahwa dua lokasi yang sering dipenuhi sampah tersebut sama sekali tidak diperbolehkan menjadi tempat buang sampah. Namun ironisnya, praktik ini sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Perlu kami luruskan, ini bukan TPS. Membuang sampah di sini jelas melanggar aturan dan tidak bisa ditoleransi lagi,” ujar Emy saat ditemui di Singkawang, Sabtu.

Warga Singkawang Diingatkan Keras Buang Sampah Sembarangan Bisa Didenda Hingga Rp1 Juta dan Dipenjara. (GAMBAR ILUSTRASI IA)

Tak ingin masalah ini terus berulang, Pemkot Singkawang tidak hanya membersihkan tumpukan sampah. 

Pengawasan kini diperketat sebagai langkah pencegahan sekaligus dasar penegakan hukum bagi pelanggar.

Sebagai bentuk keseriusan, DLH memasang kamera pengawas atau CCTV serta spanduk larangan di titik-titik rawan. 

Langkah ini dilakukan untuk memantau aktivitas warga dan menekan kebiasaan buang sampah sembarangan yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Emy menegaskan, setiap pelanggaran akan diproses sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Tidak ada lagi alasan “tidak tahu” atau “sudah biasa”.

“Siapapun yang tertangkap membuang sampah di lokasi tersebut akan kami tindak. Sanksinya mulai dari denda minimal Rp100 ribu atau kurungan tiga hari, hingga denda maksimal Rp1 juta atau kurungan tujuh hari,” tegasnya.

Penertiban ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, kepolisian, hingga pemadam kebakaran. 

Tujuannya agar proses berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Warga Singkawang Diingatkan Keras Buang Sampah Sembarangan Bisa Didenda Hingga Rp1 Juta dan Dipenjara. (GAMBAR ILUSTRASI IA)

Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Kota Singkawang, Dedi Wahyudi, mengungkapkan bahwa tumpukan sampah yang sempat dibiarkan selama beberapa hari bukan karena kelalaian petugas.

“Kami sengaja tidak langsung mengangkutnya. Ini bagian dari edukasi agar masyarakat sadar bahwa tempat ini bukan TPS,” jelas Dedi.

Ia menambahkan, kebiasaan lama justru menjadi akar masalah. Selama bertahun-tahun, sampah yang dibuang di lokasi tersebut selalu diangkut, sehingga memunculkan anggapan keliru bahwa tempat itu memang diperbolehkan.

“Kurang lebih delapan tahun sampah dibuang di situ. Karena selalu dibersihkan, masyarakat akhirnya menganggap itu boleh. Padahal jelas melanggar aturan,” ungkapnya.

Warga Singkawang Diingatkan Keras Buang Sampah Sembarangan Bisa Didenda Hingga Rp1 Juta dan Dipenjara. (GAMBAR ILUSTRASI IA)

Dedi menekankan, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan.

Dibutuhkan kesadaran bersama agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman.

DLH Kota Singkawang juga mengimbau warga untuk membuang sampah ke TPS resmi sesuai jadwal, yakni mulai pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB, serta saling mengingatkan satu sama lain.

Karena sejatinya, kota yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi cerminan kedisiplinan dan kepedulian warganya.

Sumber: ANTARA/Narwati

Alarm Ilmuwan Dunia: Kepunahan Gletser Mencapai Puncak, Dampaknya Bisa Dirasakan Generasi Sekarang

Ria Sartika    Sabtu, Desember 20, 2025    Comment   

Alarm Ilmuwan Dunia: Kepunahan Gletser Mencapai Puncak, Dampaknya Bisa Dirasakan Generasi Sekarang

Alarm Ilmuwan Dunia Kepunahan Gletser Mencapai Puncak, Dampaknya Bisa Dirasakan Generasi Sekarang.

Para ilmuwan kembali membunyikan alarm tentang krisis iklim global. Kali ini, peringatannya datang dari tim peneliti Swiss Federal Institute of Technology di Zurich yang berhasil menghitung kapan gletser-gletser di Bumi akan menghilang dan pada tahun berapa laju kepunahannya mencapai titik paling parah.

Dalam studi terbarunya, para peneliti untuk pertama kalinya memetakan “usia” setiap gletser di dunia hingga akhir abad ini. Artinya, kini manusia punya gambaran jelas tentang kapan sebagian besar gletser akan benar-benar lenyap.

“Kami akhirnya bisa menentukan tahun-tahun ketika setiap gletser di Bumi akan menghilang,” ujar Lander Van Tricht, penulis utama penelitian tersebut.

Nasib Gletser Sangat Bergantung pada Suhu Bumi

Alarm Ilmuwan Dunia Kepunahan Gletser Mencapai Puncak, Dampaknya Bisa Dirasakan Generasi Sekarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa depan gletser sangat ditentukan oleh keberhasilan dunia menahan laju pemanasan global. Jika kenaikan suhu global bisa dibatasi hingga 1,5 derajat Celsius, maka pada tahun 2100 masih akan tersisa sekitar 100 ribu gletser di seluruh dunia.

Namun, ceritanya jauh lebih suram jika suhu Bumi naik hingga 4 derajat Celsius. Dalam skenario terburuk ini, jumlah gletser yang bertahan diperkirakan hanya sekitar 18 ribu. Artinya, sebagian besar es abadi yang selama ribuan tahun menyimpan air dan sejarah alam akan lenyap.

Alpen Jadi Wilayah Paling Terancam

Kondisi di Pegunungan Alpen bahkan lebih mengkhawatirkan. Para ilmuwan memperkirakan puncak kepunahan gletser di kawasan ini bisa terjadi lebih cepat, yakni antara tahun 2033 hingga 2041.

Dengan jalur pemanasan global saat ini yang mengarah ke kenaikan suhu sekitar 2,7 derajat Celsius, pada akhir abad nanti Eropa Tengah diprediksi hanya memiliki sekitar 110 gletser. Jumlah ini hanya sekitar 3 persen dari total gletser yang ada saat ini, yang diperkirakan mencapai 3 ribu. Jika suhu global naik hingga 4 derajat Celsius, jumlah tersebut bisa menyusut drastis menjadi hanya sekitar 20 gletser.

Istilah Baru: Puncak Kepunahan Gletser

Alarm Ilmuwan Dunia Kepunahan Gletser Mencapai Puncak, Dampaknya Bisa Dirasakan Generasi Sekarang.

Untuk menggambarkan fenomena ini, para peneliti memperkenalkan istilah baru, yaitu “puncak kepunahan gletser”. Istilah ini merujuk pada satu tahun tertentu ketika jumlah gletser yang menghilang dalam satu tahun mencapai angka tertinggi.

Setelah titik ini terlewati, laju kehilangan tahunan justru menurun. Bukan karena kondisi membaik, melainkan karena sebagian besar gletser kecil sudah lebih dulu mencair dan habis.

Dalam skenario pemanasan sedang, puncak kepunahan diperkirakan terjadi sekitar tahun 2041, dengan hingga 2.000 gletser hilang dalam satu tahun. Sementara dalam skenario ekstrem, puncaknya justru bergeser ke pertengahan tahun 2050-an, dengan kehilangan mencapai 4.000 gletser per tahun.

Sekilas terdengar aneh, tetapi ada penjelasannya. Pada pemanasan yang lebih parah, bukan hanya gletser kecil yang mencair, tetapi juga gletser besar. Prosesnya memang lebih lambat, sehingga puncaknya terjadi lebih belakangan.

Bukan Hanya Alpen yang Terancam

Alpen memang sangat rentan karena gletsernya relatif kecil dan berada di ketinggian yang lebih rendah. Namun, wilayah lain juga menghadapi ancaman serupa, seperti Pegunungan Kaukasus, Andes di Amerika Selatan, serta beberapa pegunungan di Afrika.

Bahkan secara global, jumlah gletser kini menurun hampir di seluruh penjuru dunia. Termasuk di Pegunungan Karakoram di Asia Tengah, yang pada awal tahun 2000-an sempat mengalami pertumbuhan gletser.

Dampak Nyata bagi Kehidupan Manusia

Alarm Ilmuwan Dunia Kepunahan Gletser Mencapai Puncak, Dampaknya Bisa Dirasakan Generasi Sekarang.

Para ilmuwan menegaskan bahwa hilangnya gletser bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyentuh kehidupan manusia secara langsung. Gletser berperan penting dalam penyediaan air bersih, terutama bagi jutaan orang yang bergantung pada aliran sungai dari pegunungan.

Selain itu, sektor pariwisata juga terancam. Banyak daerah pegunungan hidup dari wisata es dan salju. Ketika gletser menghilang sepenuhnya, daya tarik wisata ikut lenyap, bahkan bisa membuat lembah-lembah menjadi tidak aman.

Risiko bencana juga meningkat, mulai dari longsoran batu hingga banjir akibat danau es yang jebol. Meski mencairnya satu gletser kecil tidak langsung menaikkan permukaan laut, dampak lokalnya bisa sangat besar bagi masyarakat sekitar.

Ancaman Nyata di Depan Mata

Kesimpulan dari penelitian ini cukup jelas dan mengkhawatirkan. Jika tidak ada perubahan serius dalam upaya menekan pemanasan global, gletser bisa menjadi pemandangan langka dalam hidup generasi sekarang.

Dengan kata lain, anak-anak yang lahir hari ini mungkin akan tumbuh di dunia yang hampir kehilangan salah satu penopang alami terpentingnya. Ini menjadi pengingat keras bahwa krisis iklim bukan masalah masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang.

Indonesia di COP30 Dinilai Pasif, Civil Society: Jangan Jadi Penonton Krisis Iklim

Redaksi    Rabu, November 26, 2025    Comment   

Indonesia di COP30 Dinilai Pasif, Civil Society: Jangan Jadi Penonton Krisis Iklim

Indonesia di COP30 Dinilai Pasif, Civil Society: Jangan Jadi Penonton Krisis Iklim. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA, 25 November 2025 — Delegasi Indonesia dinilai gagal memainkan peran strategis dalam Konferensi Perubahan Iklim COP30 yang digelar di Belém, Brasil, pada 10–21 November 2025. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia sekaligus anggota G20 yang memiliki pengaruh diplomatik besar.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Indonesia tampil pasif, tidak menunjukkan kepemimpinan iklim, serta gagal mendorong komitmen ambisius untuk keluar dari energi fosil dan menghentikan deforestasi.

Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyebut sikap Indonesia di COP30 bertentangan dengan amanat konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia berkewajiban ikut menjaga ketertiban dunia, termasuk dalam menghadapi krisis iklim global.

“Di Belém, Indonesia yang seharusnya bisa menjadi pemain utama justru memilih untuk menjadi penonton,” kata Leonard dalam konferensi pers Refleksi dari COP30: Langkah Lanjut untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan, Selasa (25/11/2025) di Jakarta.

Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah organisasi, antara lain Auriga Nusantara, MADANI Berkelanjutan, WWF Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Perkumpulan HuMa, CELIOS, serta Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Hadir pula secara daring Yayasan PIKUL dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Indonesia Disebut Hanya Mengekor

Direktur Eksekutif Auriga Nusantara, Timer Manurung, menilai Indonesia datang ke COP30 tanpa kepemimpinan yang jelas. Menurutnya, Indonesia tidak memanfaatkan momentum untuk mendorong penghentian energi fosil dan deforestasi.

“Saya tidak melihat peran signifikan diplomasi Indonesia. Indonesia hadir hanya karena statusnya sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga, bukan karena kekuatan kebijakan iklimnya,” ujar Timer.

Senada, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono, menilai Indonesia sejak lama tidak pernah benar-benar tampil memimpin dalam isu iklim global.
“Indonesia selalu menunggu dari belakang, bukan mengambil inisiatif,” katanya.

Suara Masyarakat Adat Tak Terwakili

Perwakilan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Ayub Paa, menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembahasan minyak dan hutan yang justru berada di wilayah hidup mereka.

Ia mengkritik sikap pemerintah yang membuka paviliun megah di COP30 dan menawarkan solusi ekonomi hijau, sementara di dalam negeri justru terjadi pembukaan besar-besaran hutan, termasuk di Papua.

“Di satu sisi bicara ekonomi hijau, tapi dua juta hektare hutan di Papua dibuka. Ini sangat menyakitkan,” ujarnya.

Indonesia Dicap “Fossil of the Day”

Direktur Socio-Bioeconomy CELIOS, Fiorentina Refani, menilai posisi Indonesia di COP30 semakin menguatkan ketergantungan pada energi fosil. Indonesia bahkan mendapat label Fossil of the Day karena menjadi negara dengan delegasi dan pelobi sektor fosil terbanyak.

“Ini tamparan keras bagi komitmen transisi energi Indonesia yang masih sangat lemah,” kata Fiorentina.

Ia juga menyoroti langkah Indonesia yang menjadikan COP30 sebagai ajang transaksi karbon melalui pertemuan seller meet buyer setiap hari dengan target transaksi mencapai Rp16 triliun. Menurutnya, skema ini berisiko menimbulkan beban fiskal besar karena membutuhkan sistem pelaporan dan verifikasi yang mahal, sementara perlindungan hak wilayah adat belum tersedia.

“Tanpa pengesahan RUU Masyarakat Adat, pasar karbon berpotensi mengeksploitasi wilayah adat yang justru menjadi penyerap karbon utama,” tegasnya.

Pembahasan COP Dinilai Lambat

Climate Change and Energy Lead WWF Indonesia, Ari Mochamad, menilai pembahasan di forum COP dari tahun ke tahun berjalan sangat lambat. Salah satu penyebabnya adalah perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan global.

Ia menekankan peran penting masyarakat sipil untuk terus menekan proses negosiasi internasional.
“Masyarakat sipil harus lebih keras mendorong suara ke tingkat nasional,” ujarnya.

Hak Masyarakat Adat Masuk Dokumen Resmi

Deputi I Sekretaris Jenderal AMAN bidang Organisasi, Eustobio Rero Renggi, menyatakan COP30 menghasilkan kemajuan penting melalui pengakuan hak kolektif masyarakat adat dalam dokumen Just Transition Work Programme. Dokumen ini menegaskan pentingnya Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), hak menentukan nasib sendiri, serta perlindungan bagi masyarakat adat yang hidup dalam isolasi sukarela.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen mengakui 1,4 juta hektare hutan adat. Namun angka ini masih jauh dari total 33,6 juta hektare wilayah adat yang telah dipetakan masyarakat serta komitmen global tenurial seluas 160 juta hektare.

“Kalau Indonesia mau memimpin, pengesahan RUU Masyarakat Adat harus segera dilakukan agar komitmen di panggung global tidak hanya jadi janji,” tegas Eustobio.

Torry menambahkan, tantangan terbesar saat ini adalah implementasi di dalam negeri, termasuk akses pendanaan langsung untuk masyarakat adat.
“Mekanismenya di Indonesia belum benar-benar siap,” katanya.

COP30 Dinilai Gagal Hasilkan Terobosan Iklim

Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, menilai COP30 gagal melahirkan rencana konkret yang sepadan dengan urgensi krisis iklim. Target pengurangan emisi masih lemah, sementara mekanisme pendanaan belum jelas.

“Meskipun ada klaim pendanaan adaptasi meningkat tiga kali lipat, siapa yang membayar dan bagaimana pelaksanaannya belum transparan. Seharusnya ada roadmap yang tegas,” ujarnya.

Leonard Simanjuntak juga menegaskan COP30 tidak menghasilkan komitmen kuat untuk menahan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius. Laporan Greenpeace justru menunjukkan emisi gas rumah kaca meningkat di sejumlah negara, termasuk Indonesia, akibat deforestasi.

“COP30 tidak membuahkan hasil yang diharapkan,” katanya.

Ia menambahkan, tidak ada peta jalan konkret untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan deforestasi, meski konferensi digelar di Brasil yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia.

“Hasil COP30 bahkan dinilai lebih buruk dibanding COP28 di Dubai,” imbuhnya.

Isu Biodiversitas Dinilai Terpinggirkan

Supervisor Divisi Advokasi Hukum Rakyat Perkumpulan HuMa, Bimantara Adjie Wardhana, menilai forum COP masih didominasi kepentingan elite global. Ia menyoroti isu biodiversitas yang minim pembahasan dalam COP30.

Menurutnya, Deklarasi Rio 1992 telah menegaskan bahwa perlindungan lingkungan adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Dari deklarasi itu pula lahir Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD).

“Jangan sampai kebijakan iklim berjalan, tapi justru menghancurkan biodiversitas. Contohnya bisa kita lihat di Papua,” pungkasnya.

Generasi Z Tuntut Pelibatan Melampaui Simbolisme dan Formalitas dalam Mengatasi Krisis Iklim

Redaksi    Kamis, November 06, 2025    Comment   

Generasi Z Tuntut Pelibatan Melampaui Simbolisme dan Formalitas dalam Mengatasi Krisis Iklim

JAKARTA, 5 November 2025 -  generasi Z mendesak pelibatan yang tulus (genuine), bermakna dan strategis melampaui simbolisme dan formalitas yang selama ini berlangsung dalam ruang-ruang diskusi terkait krisis iklim. Pelibatan generasi muda mutlak dibutuhkan karena mereka yang akan menanggung konsekuensi jangka panjang dari krisis iklim.

Selain desakan atas pelibatan yang mendalam, Gen Z juga menuntut redistribusi kekuasaan dan akses serta pengakuan pemerintah terhadap kapasitas kolektif anak muda yang selama ini kerap dianggap sebelah mata.

Desakan itu tersampaikan dalam diskusi Ruang Publik KBR: “Generasi Z Menagih Tanggung Jawab Iklim” pada 5 November 2025. Diskusi yang disiarkan secara daring itu merupakan bagian dari Diskusi Dua-Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet yang diinisiasi Justice Coalition for Our Planet (JustCOP).

Diskusi menghadirkan Dinah Rida dari KATA Indonesia yang mewakili generasi Z di wilayah perkotaan dan Elsy Grazia dari Yayasan Pikul berbasis Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Elsy mewakili suara dari timur Indonesia yang sebagian wilayahnya masih terhambat akses terhadap informasi. 

“Anak muda punya otoritas untuk menentukan arah kebijakan terkait krisis iklim,” kata Dinah yang menyoal redistribusi kekuasaan dan akses yang selama ini akuntabilitasnya belum maksimal. Minimnya akuntabilitas menyebabkan anak muda kurang terinformasikan secara inklusif soal serangkaian pendanaan mengatasi krisis iklim. 

Selain itu, Dinah menilai pemerintah acapkali menyamaratakan dampak krisis iklim bagi semua orang muda yang akhirnya melahirkan solusi tak konkret di tempat-tempat paling terdampak. 

“Apa yang dihadapi anak muda di perkotaan itu berbeda dengan teman-teman yang tinggal di pelosok,” katanya mendesak pemerintah supaya hadir juga bagi anak-anak muda di kampung.

Suara dari Timur Indonesia

Elsy menambahkan, anak muda di daerah pelosok acapkali terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan terkait krisis iklim. Menurutnya, peminggiran itu membuat suara generasi muda di wilayah dengan keterbatasan informasi kian tak terdengar.

Elsy bercerita soal dampak Siklon Seroja yang dirasakan hingga sekarang. Badai itu menghantam sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada April 2021. Siklon yang kecepatannya mencapai 100 km/jam telah memicu banjir bandang di sejumlah pulau kecil NTT, termasuk Rote, Sabu dan Lembata. 

Sejumlah tanaman lokal yang menjadi sumber pangan, budaya dan kearifan lokal turut terimbas. Di Kodi, Pulau Sumba, sejumlah tanaman lokal yang kerap dipakai membangun rumah adat dinamai dengan bahasa setempat. “Bila terus terjadi, penyusutan bisa jadi membuat generasi muda melupakan bahasa dan kearifan lokal,” kata Elsy.

Sementara di Pulau Timor yang menjadi rumah bagi Kupang, ibu kota Provinsi NTT, Elsy mengungkapkan,”Petani dan nelayan muda kehilangan penghidupan yang memaksa mereka beralih ke pekerjaan lain tanpa skill memadai.”

Elsy menilai kondisi tersebut turut memperlebar ketimpangan serta memperparah kemiskinan struktural di NTT. Kondisi ini kemudian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang terus meloloskan proyek yang merampas ruang hidup warga. Ia mencontohkan beberapa kasus perampasan ruang hidup warga NTT, termasuk perluasan proyek geotermal di Poco Leok, Pulau Flores. 

Warga menolak proyek yang dikerjakan PT Perusahaan Listrik Negara itu karena dinilai tak transparan serta mengancam sumber kehidupan mereka.“Pemerintah perlu mengkaji ulang proyek-proyek besar seperti di Poco Leok dan sudah selayaknya mengajak bicara anak muda dan kelompok rentan setempat,” kata Elsy. 

Menurutnya, mengajak bicara tak sebatas mengundang anak muda ke ruang diskusi. Elsy mendesak pemerintah secara tulus mendengar dan melibatkan kelompok rentan hingga pelosok kampung.

Sumber Gambar & Artikel: JustCOP

Anak Usaha Sinar Mas Grup PT ALM Ingkar Janji, Diduga Garap Lahan Hutan Lindung

Redaksi    Kamis, Oktober 30, 2025    Comment   

Anak Usaha Sinar Mas Grup PT ALM Ingkar Janji, Diduga Garap Lahan Hutan Lindung

Ketapang  — Anak usaha Sinar Mas Grup, PT Agro Lestari Mandiri (ALM) yang memiliki konsesi lahan perkebunan sawit di kecamatan Nanga Tayap disebut sebut masyarakat ingkar kesepakatan dan diduga merubah fungsi kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak di kecamatan Nanga Tayap, Ketapang.

Hasil investigasi masyarakat dan data resmi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan) yang menunjukkan adanya tumpang tindih antara area konsesi PT ALM dengan kawasan hutan lindung. 

Dua titik utama yang teridentifikasi berada di Desa Simpang Tiga Sembelangaan seluas 28,36 hektar, dan di Dusun Tanjung Toba seluas 48,90 hektar. Di kedua lokasi itu, ditemukan pohon sawit yang sudah berbuah dan aktif dipanen.

Catatan warga, mengungkapkan perjalanan investasi perusahaan ini di desa Sembelangaan.

Tahun 2010, PT Agro Lestari Mandiri mulai masuk ke wilayah Kecamatan Nanga Tayap, melakukan sosialisasi pembukaan lahan berdasarkan surat Bupati Ketapang tahun 2006.

Pada tahun yang sama, Camat Nanga Tayap juga menerbitkan surat kepada lima desa, termasuk Desa Siantau Lembah Hijau, untuk rencana kerja sama dengan perusahaan.

Sejumlah masyarakat kemudian menyerahkan lahan pada tahun 2007, dengan imbalan hanya sekitar Rp550 ribu per hektare. 

Di Desa Simpang Tiga Sembelangaan saja, sekitar 400 hektare lahan masyarakat diserahkan sisanya pihak perusahaan mengklaim bahwa desa yang membebaskan. 

Total lahan yang dibuka perusahaan mencapai 1.750 hektare. Namun hingga kini, masyarakat tidak pernah menerima hasil atau manfaat dari plasma sebagaimana dijanjikan.

Tokoh masyarakat yang juga Kepala Dusun Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Sahroni, menyebut klaim perusahaan bahwa kewajiban plasma 20 persen bahkan disebut mencapai 27,7 persen hanyalah angka tanpa bukti nyata.

“Klaim itu fiktif. Sampai hari ini masyarakat tidak pernah menerima hasil dari kebun plasma. Kalau memang sudah ada, di mana lahannya dan diberikan kepada siapa?” katanya kepada tim liputan media.

Ia juga menyoroti istilah yang digunakan perusahaan terkait “lahan kepedulian” seluas 100 hektare yang diklaim sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

“Tidak ada istilah lahan kepedulian dalam regulasi perkebunan. Yang ada hanya plasma. Jadi jelas ini cara perusahaan mengelabui masyarakat,” tegas Sahroni.

Menurut Sahroni, perusahaan memang pernah memberikan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 6 hektare sejak tahun 2015, namun hal itu dinilai sangat kecil dan tidak sebanding dengan luas lahan yang dikuasai perusahaan.

Selain persoalan plasma, PT Agro Lestari Mandiri juga diduga membuka sebagian areal dalam kawasan hutan lindung. Kasus ini bahkan sudah pernah dilaporkan ke aparat berwenang, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut hukum yang jelas.

“Laporan sudah kami buat, tapi seperti masuk angin. Gakkum KLHK Kalbar diam saja, tidak ada kejelasan. Kami menduga ada pembiaran,” ungkap Sahroni dengan nada kecewa.

Masyarakat berharap audiensi tersebut menjadi langkah nyata dalam penegakan hukum dan penyelesaian kewajiban plasma, bukan hanya sekadar formalitas. 

“Kami hanya ingin keadilan. Jangan rakyat kecil terus ditipu dengan janji. Kalau memang perusahaan besar itu taat aturan, buktikan. Jangan cuma pandai membuat laporan di atas kertas,” pungkasnya. 

Melansir info dari Ruai TV, yang dikirimkan perwakilan PT ALM, Boni, dituliskan kalau persoalan perbedaan peta dan tata batas kawasan hutan dari berbagai keputusan menteri menjadi pangkal munculnya kontroversi ini. 

Izin usaha perkebunan seluas 17.890 hektare telah dikantongi dari Bupati Ketapang, yaitu berdasarkan SK No. 231/DISBUN-D/2012 (7 Mei 2012) dan No. 042/DPMPTSP-D/2020 (24 Februari 2020). 

Izin tersebut juga mengacu pada aturan terkait pengukuhan kawasan hutan, khususnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 yang menjadikan SK No. 785/Kpts-II/1992 sebagai pedoman.

Penulis: Muzahidin.

IWO Landak dan KPH Persiapkan Penanaman Pohon Endemik dan Buah pada Sekolah Alam di Desa Nyayum

Redaksi    Selasa, September 23, 2025    Comment   

IWO Landak dan KPH Persiapkan Penanaman Pohon Endemik dan Buah pada Sekolah Alam di Desa Nyayum

IWO Landak dan KPH Persiapkan Penanaman Pohon Endemik dan Buah pada Sekolah Alam di Desa Nyayum.

LANDAK - Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Landak dan Rekan Jurnalis bersama Upt KPH Wilayah Landak, pihak Desa Nyayum dan pihak terkait lainnya, mempersiapkan rencana penanaman pohon di lokasi Sekolah Alam Berbasis Keragaman Hayati di Dusun Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak yang dilaksanakan di Sekretariat IWO Landak. Selasa, 23 September 2025, pagi. 

Persiapan penghijauan dalam rangkaian HUT IWO Landak ke-13 yang akan dilakukan pada Sabtu, 27 September 2025 mendatang tersebut berupa rapat koordinasi untuk mematangkan kegiatan penanaman pohon 

IWO Landak dan KPH Persiapkan Penanaman Pohon Endemik dan Buah pada Sekolah Alam di Desa Nyayum.

Ketua IWO Landak, L. Sahat Tinambunan mengatakan, lokasi sekolah alam yang dikelola Yayasan Swadaya Bina Kalimanta Barat (YSBK) tersebut, merupakan program percontohan yang bertujuan melestarikan keragaman hayati flora endemik di Kabupaten Landak dan Kalimantan. 

"Konsep utamanya melestarikan berbagai jenis tanaman, menambah jenis flora endemik khas Borneo, membentuk hutan mini dengan keragaman hayati," jelas Sahat. 

Selain itu lokasi ini akan memiliki fungsi edukasi sebagai tempat belajar untuk masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, peneliti, yang turut dilengkapi joglo atau aula terbuka sebagai ruang diskusi, pelatihan, pemberdayaan. 

"Tempat ini terbuka untuk instansi pemerintah, perusahaan, universitas, ormas, komunitas pecinta alam, NGO, media dan jurnalis," imbuhnya. 

Lokasi tersebut terdiri dari hutan mini kurang lebih 2 hektare dengan koleksi flora keragaman hayati, joglo atau aula terbuka untuk diskusi & pembelajaran, serta kawasan pendukung kurang lebih 10 hektare yang akan diisi tanaman buah-buahan dan akan dikembangkan sebagai lokasi ekowisata. 

Plt Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Landak, Wawan Setiawan, menyebut total 600 batang bibit akan ditanam, yakni 200 batang bibit buah-buahan unggul dari Bupati Landak untuk warga, 100 batang dari pihak ke 3 Wilmar dan 300 dari Upt KPH Wilayah Landak. Bibit tersebut terdiri dari durian montong dan musang king, alpukat, lengkeng, mangga harum manis, jambu kristal dan nangka. 

"Semuanya unggul jadi cepat berbuah," tuturnya. 

IWO Landak dan KPH Persiapkan Penanaman Pohon Endemik dan Buah pada Sekolah Alam di Desa Nyayum.

Sementara Kepala Desa Nyayum, Nikodemus Ismail, menyampaikan dukungan penuh dirinya pada program yang akan dilakukan di wilayah desanya ini dengan turut mendukung berbagai persiapan. 

Apalagi program ini diharapkan bisa membantu mendorong pemulihan lingkungan di Desa Nyayum, khususnya Dusun Leban. 

"Saya harap nanti kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan kedepannya program-program bermanfaat bagi masyarakat, selain terbangunnya kesadaran akan keasrian lingkungan, juga adanya peningkatan ketrampilan lainnya yang berguna dalam peningkatan ekonomi warga," ucapnya.

Dorong Capaian Target Pengurangan Sampah 30%, DLH Pontianak Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Pengelolaan Sampah Satu Data untuk 23 Bank Sampah Aktif

Redaksi    Jumat, Mei 23, 2025    Comment   

Dorong Capaian Target Pengurangan Sampah 30%, DLH Pontianak Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Pengelolaan Sampah Satu Data untuk 23 Bank Sampah Aktif

Dorong Capaian Target Pengurangan Sampah 30%, DLH Pontianak Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Pengelolaan Sampah Satu Data untuk 23 Bank Sampah Aktif.

Pontianak - Sebagai upaya memperkuat sistem pencatatan data pengelolaan sampah berbasis digital, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah yang diikuti oleh 23 Bank Sampah aktif se-Kota Pontianak, pada Kamis (22/05/2025). Dimana data tersebut akan di input pada Sistem Informasi Pengelolaan Nasional (SIPSN).

Kegiatan yang berlangsung di Aula TPST Edelweis Kota Pontianak Jl. Purnama 2 ini bertujuan mendorong kemandirian bank sampah dalam mencatat dan menyusun laporan pengolahan sampahnya, sehingga data yang tersedia lebih akurat, terbarukan, dan dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.

Kepala DLH Kota Pontianak, Ir. Sy. Usmulyono, M.T., menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga kota dalam melakukan pengelolaan sampah. Menurutnya, pencatatan data secara mandiri oleh Bank Sampah bukan hanya menjadi kewajiban teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif dalam membangun kota yang bersih dan berkelanjutan.

“Kota Pontianak saat ini, kata Usmulyono, telah mencapai 25,06% pengurangan sampah dari total target 30%. Ini capaian yang patut diapresiasi, tetapi juga menjadi catatan penting bahwa kita belum selesai. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah dan warga, termasuk Bank-Bank Sampah, untuk memastikan pengurangan dan pengolahan sampah benar-benar berjalan dari sumbernya,” ujar Kepala DLH.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengelola Bank Sampah yang hadir, karena telah menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata dari warga kota dalam pengelolaan sampah.

Perwakilan dari Bank Sampah Milenial, Taufik Sirajuddin, S.PWK yang sekaligus founder komunitas Cari Sampah, yang menghadiri kegiatan tersebut, turut menyampaikan pandangannya terhadap kegiatan ini. Ia mengapresiasi langkah DLH Pontianak yang mulai memberi perhatian lebih pada pentingnya data dalam pengelolaan sampah.

“Kegiatan ini sangat penting. Saya sangat mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup, karena hari ini pelaku Bank Sampah di ajak untuk lebih melek soal pentingnya data. Kedepan pontianak harus mampu mengatasi permasalahan sampah dari sumbernya, warga kota harus memiliki kedasaran untuk mau memilah sampahnya, dan Bank Sampah yang ada saat ini dapat bertambah di seluruh kelurahan yang ada serta Bank Sampah mampu menyelesaikan permasalahan sampah di lingkungannya, sehingga konsep pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk kota pontianak yang lebih lestari dapat diwujudkan,” ujar Taufik.

Taufik juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Dari pembahasan hari ini, kami, baik Bank Sampah Milenial maupun Bank Sampah lainnya menyadari bahwa kita semua tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu mendukung kami dalam hal sarana, prasarana, dan terutama dalam operasional teknis pengolahan sampah pada Bank Sampah, kami mengarapkan bimbingan dan dampingan dari DLH agar kami dapat mensosialisasikan kegiatan pengolahan sampah kami dan dapat diterima oleh masyarakat.

"Kami juga siap berkolaborasi penuh. Harapannya, ke depan, kerja sama lintas sektor ini bisa mempercepat tercapainya target pengurangan sampah hingga 30% di Kota Pontianak," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan sampah hari ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata. Partisipasi aktif warga kota melalui wadah seperti bank sampah menjadi kunci dalam membangun ekosistem pengolahan sampah yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kita patut berbangga, karena hari ini Kota Pontianak membuktikan bahwa warganya mampu terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Dari rumah tangga, sekolah, hingga komunitas, semua mulai sadar akan pentingnya memilah sampah. Semangat inilah yang harus kita rawat dan perkuat terus-menerus,” jelasnya.

Selain dari pada itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berharap ke depan seluruh bank sampah di Kota Pontianak dapat tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya sebagai pengelola sampah, tetapi juga sebagai agen perubahan di masyarakat.

Melalui bimbingan teknis ini, DLH Pontianak berharap bank sampah tidak hanya konsisten dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Kota yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi hasil nyata dari kolaborasi semua pihak.

Sebagai penutup, Kepala Dinas menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh bank sampah yang hadir dalam kegiatan ini. Kehadiran mereka bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap undangan resmi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa warga Kota Pontianak mengambil peran sentral dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Anak Muda Makin Cinta Lingkungan, Ini Tren Gaya Hidup Ramah Lingkungan yang Lagi Hits!

Redaksi    Jumat, Mei 02, 2025    Comment   

Anak Muda Makin Cinta Lingkungan, Ini Tren Gaya Hidup Ramah Lingkungan yang Lagi Hits!

Anak Muda Makin Cinta Lingkungan, Ini Tren Gaya Hidup Ramah Lingkungan yang Lagi Hits!

JAKARTA – Sekarang ini, makin banyak anak muda yang sadar pentingnya menjaga bumi. Gaya hidup ramah lingkungan bukan cuma soal ikut-ikutan, tapi udah jadi bagian dari keseharian.

Mulai dari hal kecil sampai yang berdampak besar, semua bisa dilakukan asal ada niat.

Yuk, kita bahas tren-tren gaya hidup ramah lingkungan yang lagi digandrungi anak muda zaman sekarang!

1. Stop Plastik Sekali Pakai, Yuk Bawa Sendiri!

Plastik sekali pakai itu praktis, tapi dampaknya buat lingkungan luar biasa buruk. Makanya, sekarang banyak anak muda yang udah mulai bawa tumbler, sedotan stainless, dan tas belanja sendiri. Selain keren, juga jadi contoh buat orang lain.

2. Belanja Produk Ramah Lingkungan, Lebih Bijak!

Kalau kamu perhatiin, sekarang banyak brand yang ngeluarin produk eco-friendly. Misalnya, baju dari bahan daur ulang, skincare organik, sampai makanan sehat dari petani lokal. Anak muda sekarang nggak cuma mikirin harga, tapi juga dampaknya ke bumi.

3. Gaya Hidup Minimalis & Zero Waste, Simpel Tapi Ngena

Nggak perlu punya banyak barang buat bahagia, itu prinsip hidup minimalis. Anak muda yang ikut tren ini jadi lebih hemat, bijak belanja, dan tentunya lebih peduli lingkungan. Yang keren lagi, ada juga yang coba hidup zero waste alias tanpa sampah. Keren banget, kan?

4. Transportasi Ramah Lingkungan, Bikin Sehat Juga!

Bersepeda, naik transportasi umum, atau jalan kaki udah jadi pilihan banyak anak muda buat ngurangin jejak karbon. Selain bantu lingkungan, juga bikin tubuh lebih sehat. Dua manfaat sekaligus!

5. Gabung Komunitas Hijau, Biar Nggak Jalan Sendiri

Banyak komunitas anak muda yang punya misi selamatkan bumi. Mulai dari tanam pohon, bersihin pantai, sampai edukasi soal sampah. Gabung ke komunitas kayak gini bikin semangat terus dan nambah teman yang punya visi sama.

Kenapa Ini Penting?

Kita cuma punya satu bumi, dan sekarang saatnya kita jaga bareng-bareng. Anak muda punya peran besar buat masa depan yang lebih hijau. Gaya hidup ramah lingkungan bukan lagi tren sesaat, tapi gerakan penting yang harus terus dilanjutkan.