Hilirisasi Digital Ganjar-mahfud: Internet Ngebut, Laptop dan Ponsel Lokal

Redaksi    Kamis, November 30, 2023    Comment   

Hilirisasi Digital Ganjar-mahfud: Internet Ngebut, Laptop dan Ponsel Lokal

Foto: Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

JAKARTA – Hilirisasi digital bakal jadi salah satu proyek prioritas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) jika memenangi Pilpres 2024. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Jutan Manik mengatakan pasangan jagoannya akan melanjutkan proyek hilirisasi digital yang tersendat pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Jutan menyebut kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate jadi salah satu pengganjal hilirisasi digital. Jika proyek itu rampung, ia optimistis pemerintah bisa membuka akses internet ke seluruh penjuru negeri.

"Kasus korupsi BTS Kominfo yang cukup lumayan besar angkanya itu sangat disayangkan. Seandainya program itu dieksekusi dengan baik, itu sudah banyak membantu ekonomi digital kita," ucap Jutan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/11/2023). 

Kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ditaksir merugikan negara hingga sekitar Rp8 triliun. Saat ini, sudah belasan orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain dari kalangan pejabat pemerintah, para tersangka juga berasal dari kalangan swasta dan akademikus. 

Prasyarat hilirisasi digital, kata Jutan, ialah tersedianya jaringan internet yang murah dan menjangkau seluruh daerah. Alih-alih diakselerasi, menurut dia, upaya untuk mencapai itu terganjal kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

"Ganjar menyadari bila pemerintahan saat ini belum maksimal mempersiapkan ekonomi digital tersebut. Itu bisa dilihat dari infrastruktur (BTS 4G) yang seharusnya sudah ada, tapi belum ada," kata Jutan. 

Faktanya, akses koneksi internet di Indonesia saat ini masih terpusat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Selain itu, kecepatan internet Indonesia, baik untuk jaringan mobile maupun fixed broadband, tergolong "lelet". 

Berbasis laporan Speedtest Global Index yang dirilis Ookla, Juli lalu, dengan kecepatan rerata 24,21 Mbps, Indonesia berada di posisi 96 dari 143 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke-8, tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Selain membangun infrastruktur internet yang mumpuni, Jutan berkata Ganjar-Mahfud juga bakal mendorong kapabilitas industri dalam negeri supaya bisa membuat laptop dan ponsel sendiri yang bermutu tinggi, setara dengan kualitas produk global namun dengan harga yang terjangkau. 

"Pada zaman Jokowi internet mahal. Infrastruktur juga belum kelar. Maka, Ganjar akan memperbaiki infrastruktur itu. Namun, juga menyentuh ke ranah server. Fokus Ganjar nanti akan meminta ke brand yang sudah membuat usaha ini meningkatkan kualitas," kata Jutan. 

Pasar digital juga akan dibangun untuk memastikan perangkat elektronik yang diproduksi dalam negeri bisa tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan teknologi lokal bakal bersemangat berkompetisi menciptakan produk berkualitas. 

"Kalau pasar tidak dibantu oleh pemerintah maka pengusaha itu tidak semangat lagi untuk membuat produk lokal. Jadi, sia-sia. Kami ingin mencetak talenta digital dalam negeri sekaligus juga ingin melindungi pelaku digital dalam negeri. Perlindungan aktor usaha kecil dan ekosistem juga dibentuk melalui kerangka regulasi dan kebijakan," ucap Jutan. 

Niat untuk mengakselerasi hilirisasi digital sebelumnya sempat diungkap Ganjar saat jadi pembicara di Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat (24/11) lalu. 

Ganjar menyebut hilirisasi digital bisa dimulai dengan pemerataan internet cepat dan murah serta membuat ponsel dan laptop merek lokal. "Kita harus mendorong lahirnya generasi inovator," kata dia.

Pakar: Mahfud bisa pulihkan citra peradilan yang tercoreng skandal MK

Redaksi    Senin, November 20, 2023    Comment   

Pakar: Mahfud bisa pulihkan citra peradilan yang tercoreng skandal MK

Pakar: Mahfud bisa pulihkan citra peradilan yang tercoreng skandal MK.

JAKARTA – Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing meyakini calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD bakal membenahi beragam persoalan di bidang hukum. Jika memenangi Pilpres 2024, Emrus percaya Ganjar Pranowo bakal sepenuhnya mengandalkan Mahfud untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 

"Ganjar punya political wil dalam bidang hukum. Saya pikir Ganjar akan memberi tugas-tugas itu kepada Mahfud MD. Hukum ini, pada era Jokowi, harus kita katakan sejujurnya semerawut," kata Emrus dalam keterangan kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Mahfud saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Sebelumnya, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode 2008–2013. Pada era Mahfud, MK punya citra yang sangat baik di mata publik. 

Melihat rekam jejaknya, Emrus melihat Mahfud tak akan jadi ban serep atau sekadar kameo dalam pemerintahan. Di lain sisi, Ganjar bukan tipikal politikus 'one man show' yang senang menangani segala urusan sendirian. Itu terlihat dari sepak terjang Ganjar sejak menjadi anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah. 

Pakar: Mahfud bisa pulihkan citra peradilan yang tercoreng skandal MK.

"Dia orang yang bekerja dalam tim. Dia sudah lakuan itu ketika di DPR dan jadi gubernur. Kedua, Ganjar memang bukan tipikal one man show. Tapi, ada juga presiden yang dia one man show yang tak memperhitungkan wakilnya," kata Emrus.

Bakal besarnya peran Mahfud di pemerintahan, kata Emrus, juga tersirat dari pernyataan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Saat mendeklarasikan pasangan Ganjar-Mahfud, Megawati sempat berpesan agar Mahfud membantu membenahi bidang hukum jika pasangan itu memenangi pilpres. 

"Dia (Mahfud) harus diberi kewenangan sebagai wakil presiden mengkordinir dan menangani bidang hukum. Itu sebenarnya meringankan tugas presiden," kata Emrus.

Belakangan, Mahfud memang kian rutin bicara soal lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, pendamping Ganjar Pranowo itu menyampaikan separuh persoalan bangsa bakal selesai jika hukum bisa dijalankan seadil-adilnya tanpa manipulasi. 

"Kalau saudara ingin menyelamatkan bangsa, hukum harus ditegakkan dengan benar. 50% persoalan bangsa selesai. Tegakkan konstitusi, tegakkan hukum," kata Mahfud dalam sebuah momen sosialisasi di Madura, Sabtu (18/11). 

Mahfud juga sempat mengomentari pernyataan Ganjar soal rendahnya skor penegakan hukum di era Jokowi. Dalam sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada, belum lama ini, Ganjar memberikan skor lima dari skala 1-10 untuk rapor pemerintahan Jokowi di bidang penegakkan hukum. 

Mahfud menyebut skor penegakan hukum mendadak anjlok pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023, Oktober lalu. Putusan itu merevisi syarat usia bagi calon capres-cawapres yang tertuang dalam UU Pemilu. 

Putusan itu membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo. Putusan tersebut diketok oleh Anwar Usman, Ketua MK saat itu. Anwar adalah besan Jokowi alias paman Gibran. 

Emrus optimistis Mahfud bisa mengembalikan citra lembaga peradilan yang tercoreng putusan MK itu jika terpilih sebagai wapres nanti. "Apalagi kalau langsung digas jadi target 100 hari pertama. Sehingga setahun pertama jabatan mereka nanti menunjukan hasil yang luar biasa di bidang hukum," ucap Emrus.

Soal Konflik Israel-Palestina, Menurut Pengamat Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat Bijak dalam Menyikapi Konflik

Redaksi    Rabu, November 08, 2023    Comment   

Soal Konflik Israel-Palestina, Menurut Pengamat Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat Bijak dalam Menyikapi Konflik

Soal Konflik Israel-Palestina, Menurut Pengamat Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat Bijak dalam Menyikapi Konflik.

JAKARTA – Pengamat politik Fernando Emas menilai pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat bijak dalam menyikapi konflik antara Israel dan Hamas yang menyebabkan ribuan warga Palestina meninggal. Menurut Fernando, sikap keduanya sejalan dengan amanat konstitusi dan patut diapresiasi. 

"Ganjar dan Mahfud yang berkomitmen akan menegakkan konstitusi bukan saja hanya di dalam negeri, tetapi juga harus memiliki sikap tegas untuk penegakan konstitusi di tingkat dunia," kata Fernando, Rabu (8/11/2023).

Maret lalu, Ganjar dan PDI-Perjuangan sempat diterpa sentimen negatif lantaran menolak kehadiran timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ketika itu, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. 

"Sikap PDI-Perjuangan dan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada saat itu yang menolak Tim Israel pada Piala Dunia U-20 mendapat respons negatif pada saat itu karena terkait aktivitas olahraga," ujar dia. 

Soal Konflik Israel-Palestina, Menurut Pengamat Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat Bijak dalam Menyikapi Konflik.

Ganjar sempat irit bicara soal konflik Israel dan Hamas. Belakangan, baik Ganjar maupun Mahfud beberapa kali menyampaikan sikap terkait Palestina. Dalam acara "Pidato Capres Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri" yang digelar CSIS, misalnya, Ganjar sempat menyatakan Indonesia harus bijak dalam membantu penyelesaian konflik tersebut. 

Sesuai dengan amanat konstitusi untuk menciptakan perdamaian dunia, Ganjar menyebut Indonesia harus mengambil inisiatif menyudahi perang antara Israel dan Hamas. "Sehingga ini bisa selesai dan penyelesaiannya harus melibatkan negara lain, tidak bisa sendiri," ujar Ganjar.  

Adapun Mahfud menyatakan pemerintah Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Dalam posisi sebagai Menkopolhukam, Mahfud mengatakan Indonesia mengutuk konflik yang menewaskan ribuan orang itu. 

Fernando mengingatkan agar Ganjar-Mahfud dan tim kampanye mereka berhati-hati mengomunikasikan konflik Israel dan Hamas. Pasalnya, pernyataan-pernyataan terkait konflik itu potensial dipersepsikan salah oleh publik. Terlebih, ada sebagian masyarakat yang melihat perang Israel dan Hamas berlatar agama. 

"Agar jangan kembali mendapatkan respon negatif dari para pendukungnya. Tim Ganjar dan Mahfud harus memanfaatkan momen sekarang ini untuk menjelaskan bahwa mereka bukan anti terhadap Israel dan bukan karena persoalan agama tetapi karena penegakan konstitusi secara adil di tingkat dunia," kata Fernando. 

Fernando berharap semua kandidat di Pilpres 2024 tidak memainkan perang Israel-Hamas dalam bingkai konflik agama. Ia khawatir politisasi isu itu bisa memicu polarisasi di masyarakat yang potensial memunculkan kembali politik identitas. 

Saya berharap semua pihak, termasuk tiga pasangan capres dan cawapres serta para pendukungnya melihat konflik antara Israel dengan Palestina tidak konflik agama. Sikap politik internasional, terutama para capres dan cawapres, akan menjadi perhatian para pemilih," ujar dia.

Yenny dekatkan Gusdurian dan Ganjar-Mahfud

Redaksi    Selasa, Oktober 31, 2023    Comment   

Yenny dekatkan Gusdurian dan Ganjar-Mahfud

Yenny dekatkan Gusdurian dan Ganjar-Mahfud.

JAKARTA – Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memandang pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) berpeluang besar mendapatkan limpahan dukungan dari simpatisan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Kaum Gusdurian, kata Wasisto, bisa ramai-ramai merapat ke Ganjar-Mahfud setelah kelompok Barisan Kader (Barikade) Gus Dur yang dipimpin Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan yang diusung PDI-Perjuangan dan PPP itu. 

"Efek bergabungnya Yenny tentu berpotensi bisa menarik massa Gusdurian merapat ke pasangan Ganjar-Mahfud. Selain itu pula bergabungnya Yenny itu berpotensi menguatkan narasi kebangsaan pasangan ini," kata Wasisto, Selasa (31/10/2023).

Sebagai putri ketiga Gus Dur, Yenny merupakan salah satu tokoh nasional yang bisa merepresentasi ormas Nahdlatul Ulama (NU). Kaum  Nahdliyyin terutama terkosentrasi sangat kuat di Jawa Timur. Dukungan dari Yenny bisa menebalkan iman simpatisan Ganjar di kalangan NU. 

"Kalau saya lihat suara pemilih Nahdliyyin di pilpres ini terdesentralisasi merata ke tiga paslon. Tapi, Yenny Wahid punya pamor sebagai aktivis dialog lintas iman, pluralisme dan minoritas. Jadi, ini bisa berpotensi menarik pemilih lintas agama," ucap Wasisto. 

Meski begitu, Wasisto tak yakin kehadiran Yenny bisa serta-merta mengubah peta politik di Jatim. Pasalnya, PKB pimpinan Cak Imin juga punya pengaruh cukup kuat di wilayah tersebut. "Saya pikir baik Cak Imin dan Yenny Wahid sudah punya basis pendukung masing-masing," imbuh dia. 

Sosok Yenny, menurut Wasisto, juga bisa menghadirkan daya tarik tersendiri untuk memikat pemilih perempuan kepada pasangan Ganja-Mahfud. "Tapi, itu tergantung dari progam pasangan ini bagaimana substansi progam ini bisa disesuaikan dengan latar belakang aktivisme Yenny," kata Wasisto.

Dukungan Barikade Gusdur kepada pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10). Dalam sambutannya, Yenny mengatakan memutuskan mendukung Ganjar-Mahfud karena punya kedekatan khusus dengan Mahfud. 

"Beliau adalah orang NU dan juga kader Gus Dur... Karena kedekatan roso tersebut, maka kami barisan para kader Gus Dur menyatakan mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud MD," kata Yenny. 

Ganjar sendiri telah mengapresiasi dukungan dari Yenny dan Barikade Gus Dur itu. "Saya kira dengan statement Mbak Yenny, rasa-rasanya representasi dari Gusdurian ya. Gusdurian akan ke sini," kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024

Redaksi    Senin, Oktober 30, 2023    Comment   

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024.

JAKARTA – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mampu bertarung "meladeni" pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski tanpa dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ganjar-Mahfud diyakini masih punya peluang menang. 

Kesimpulan itu diambil Saidiman berbasis temuan sejumlah survei, termasuk yang dilakoni SMRC. Saat dipasangkan dengan Gibran, elektabilitas Prabowo ternyata tidak naik signifikan. Padahal, Jokowi telah merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo. 

"Sejauh ini, belum bisa dipastikan siapa yang nomor satu. Tapi, kami melihat Gibran sebagai orang yang di-endorse Jokowi ternyata tidak signifikan (mendongkrak elektabilitas Prabowo). Pengaruh Jokowi ternyata sangat terbatas," ucap Saidiman, Senin (30/10/2023).

Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Agustus 2023 menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 74,3%. Itu merupakan tingkat kepuasan publik tertinggi Jokowi sejak 2019. 

Tak hanya berbasis kepuasan publik yang tinggi, Jokowi juga dianggap punya pengaruh politik yang besar terhadap hasil Pilpres 2024 lantaran masih merawat kelompok relawan dengan jumlah anggota yang besar. Salah satunya ialah Projo yang diketuai Budi Arie Setiadi. Projo telah mendeklarasikan bakal mendukung Prabowo-Gibran. 

Menurut Saidiman, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tidak serta-merta bisa diwariskan kepada Gibran. Sebagian masyarakat, kata dia, justru kecewa lantaran Gibran "diloloskan" menjadi cawapres Prabowo melalui proses yang kurang adil dan demokratis. 

"Prabowo terbuka terhadap generasi milenial dengan memilih Gibran sebagai  cawapres. Tapi, ada sentimen negatif juga semisal bergabungnya Gibran ke Prabowo itu justru bisa menurunkan suara Pak Prabowo karena proses masuknya Gibran sebagai cawapres tidak dilakukan secara normal sebagai calon," kata Saidiman. 

Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres setelah MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres. 

Dalam putusannya, MK menetapkan syarat pendaftaran capres-cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Saat putusan itu diketok, Gibran masih berusia 36 tahun. 

Saidiman melihat tipisnya elektabilitas Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran bisa dimaknai dukungan Presiden Jokowi tak berpengaruh besar. Ia meyakini rekam jejak masih menjadi acuan utama memilih capres dan cawapres dan bukan hanya sekadar melihat trah politik.  

"Pemilih kita itu sebenernya relatif independen. Mereka memilih berdasarkan rekam jejak dan program kerja, baru setelahnya mempertimbangkan aspek- aspek lain di luar itu," kata Saidiman. 

Selain itu, Saidiman berpendapat dinamika elektabilitas para paslon juga bakal kuat dipengaruhi debat publik. Pada momen debat itu, ia meyakini Prabowo- Gibran potensial keok saat beradu gagasan melawan Ganjar Mahfud atau Anies-Muhaimin. 

"Debat itu saya rasa punya pengaruh elektoral bagaimana publik melihat siapa yang paling ikhtiar di antara kandidat ini yang kira-kira melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi. Dari situ kemudian terlihat siapa yang tidak punya konteks dan tidak punya subtansi," ucap Saidiman.

Dinamika elektabilitas setidaknya bisa dilihat dari sigi sejumlah lembaga. Survei Alvara Research Center pada periode 1-6 Oktober, misalnya,  menunjukkan duet Ganjar-Mahfud meraup elektabilitas hingga 36,5%, diekor Prabowo-Gibran (30,1%), dan Anies-Muhaimin (19,4%). 

Adapun survei LSI Denny JA yang digelar pada 4-12 September menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 

39,3%,  dikuti Ganjar-Mahfud dengan tingkat keterpilihan 36,9%. Pasangan Anies-Muhaimin hanya dipilih 15% responden dalam sigi tersebut. 

Sejauh ini, Saidiman menilai, publik melihat Ganjar sebagai figur yang paling bisa meneruskan pembangunan Presiden Jokowi. Setelah itu, baru Prabowo. Anies yang menempatkan diri sebagai oposisi sangat kecil bakal dipilih simpatisan Jokowi. "Karena Anies mengusung narasi perubahan," kata Saidiman.

Ganjar-Mahfud dianggap mampu perbaiki rapor merah HAM

Redaksi    Sabtu, Oktober 28, 2023    Comment   

Ganjar-Mahfud dianggap mampu perbaiki rapor merah HAM

Ganjar-Mahfud dianggap mampu perbaiki rapor merah HAM.

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menilai pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD (Ganjar-Mahfud)  bisa memperbaiki rapor merah pemerintah pada aspek hak asasi manusia (HAM) jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. 

Secara khusus, Ade menyinggung rekam jejak Mahfud yang positif dalam berbagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). 

"Prof Mahfud punya rekam jejak penyelesaian HAM nonyudisial terhadap korban-korban pelanggaran HAM di masa lalu, seperti pemulihan nama baik, perbaikan ekonomi, pengadaan rumah, serta pemulihan hak-hak eksil yang dulu di era Orde Lama tertahan di luar negeri cukup lama," kata Ade, Sabtu (28/10/2023). 

Pekan lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII) memberi rapor merah terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun keempat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). 

Menurut kajian dua LSM itu, setidaknya terdapat 211 proyek dan 13 program prioritas yang menjadi perhatian pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai investasi (capex) mencapai Rp5.746,8 triliun. Proyek dan program prioritas era Jokowi itu memicu kasus-kasus kekerasan berbasis investasi.

Ade sepakat dengan temuan dua lembaga itu. Ia berkata proyek strategis nasional era Jokowi memang terbukti banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Lahan masyarakat adat juga kerap diserobot karena investasi cenderung dipaksakan, tanpa menimbang hajat hidup masyarakat yang tinggal lebih dulu di lokasi proyek investasi.

"Mahfud saya rasa bisa mengubah rapor merah ini. Pekerjaan rumah Mahfud adalah bagaimana program-program pembangunan itu tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga ramah terhadap kepentingan sipil. Saya kira itu pekerjaan rumah yang harus dijalankan Pak Mahfud bila terpilih," kata Ade.

Ganjar-Mahfud, saran Ade, harus memiliki peta jalan yang ciamik untuk model-model investasi berperspektif HAM. Lewat peta jalan itu, pasangan yang diusung PDI-P, Perindo, Hanura, dan PPP tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak asasi warga negara.

"Saya kira itu bisa menjadi salah satu modal Prof Mahfud untuk membuat peta jalan hal yang masih menjadi pekerjaan rumah. Sekaligus peta jalan yang lebih ramah terhadap hak- hak asasi manusia Saya kira yang menjadi nilai lebih yang bisa ditawarkan Pak Mahfud terkait dengan isu- isu hak asasi manusia yang saat ini menjadi catatan," ucap Ade.

Lebih jauh, Ade berpendapat Mahfud juga harus berani mengoreksi model investasi pemerintahan Jokowi yang sentralistik dan sering menerabas hak-hak masyarakat. Model kebijakan sentralistik yang diterapkan dalam proyek-proyek strategis nasional (PSN) kerap menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat. 

"PSN itu kan sifatnya top down dan sentralistik agar tereksekusi dengan cepat maka dia menerabas hambatan birokrasi dan regulasi. Dampaknya, di antaranya adalah mengabaikan ruang partisipasi publik sehingga di lapangan menimbulkan dilema yang lain. Minim partisipasi publik sekaligus potensi pelanggaran HAM yang cukup tinggi," kata Ade.

Catatan Mahfud yang mentereng pada penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kata dia, perlu ditransformasikan menjadi kampanye format invetasi yang lebih ramah terhadap hak masyarakat. Sehingga, menjadi model investasi yang lebih positif ketimbang dianggap melanjutkan warisan negatif Presiden Jokowi pada bidang investasi. 

"Kita harus belajar dari pengalaman saat ini. Investasi harus lebih ramah terhadap HAM dan partisipatif dengan masyarakat. Saya rasa Mahfud bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Hambatan- hambatan bisa diatasi, tetapi juga tidak menghilangkan demokratisasi di dalam pembangunan," ucap Ade.

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan

Redaksi    Selasa, Oktober 24, 2023    Comment   

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Mahfud Md., di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan pesan penting agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan lancar, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres).

Mahfud Md. mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi juga memberikan selamat kepadanya sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Beliau (Presiden RI) memberikan selamat dan menyampaikan pesan agar Pemilu berjalan dengan baik. Pemilu ini bukan untuk menciptakan persaingan yang merusak, melainkan sebagai cara bersama untuk mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri," ujar Mahfud dalam keterangannya kepada media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Menurut Mahfud, ucapan selamat dari Presiden Jokowi juga mencerminkan dukungan resmi untuk partisipasinya dalam Pilpres 2024.

"Iya, beliau memberikan selamat, yang berarti telah memberikan restu. Secara resmi, izin sudah diberikan pada tanggal 18 Oktober 2023 ketika saya mengumumkan pencalonan saya. Pagi itu, Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) mengumumkan pencalonan, dan sore harinya saya mengirimkan surat kepada Presiden," kata Mahfud.

Meskipun Presiden saat itu sedang melakukan kunjungan negara ke Tiongkok dan Arab Saudi, beliau langsung merespons surat dari Mahfud.

"Beliau langsung memberikan izin pada malam harinya. Pertemuan kami baru berlangsung pada hari ini," tambah Mahfud.

Selama pertemuan tersebut, Mahfud Md. juga secara langsung meminta izin cuti kepada Presiden. Sebagai bagian dari masa kampanye, Menkopolhukam RI meminta izin cuti setidaknya selama 1 hari dalam seminggu, mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Presiden dengan tulus menyetujui permohonan cuti tersebut dan juga menginstruksikan Mahfud untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Mahfud Md. akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024. Pasangan ini didaftarkan oleh sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo pada tanggal 19 Oktober 2023.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan rentang waktu 19–25 Oktober sebagai masa pendaftaran pasangan calon presiden/wakil presiden untuk Pemilu 2024. Selanjutnya, pada tanggal 13 November 2023, KPU mengumumkan pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Tahap berikutnya adalah pengundian dan penentuan nomor urut pasangan calon presiden pada tanggal 14 November 2023. Masa kampanye dijadwalkan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang akan dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024, diikuti oleh pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Benny Singgung Kerajaan Sambo hingga usul Kapolri Diberhentikan Sementara, Ini tanggapan Legislator Nasdem dan JAKI?

Redaksi    Rabu, Agustus 24, 2022    Comment   

Benny Singgung Kerajaan Sambo hingga usul Kapolri Diberhentikan Sementara, Ini tanggapan Legislator Nasdem dan JAKI?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Benny K. Harman. (BorneoTribun/Yakop)

BorneoTribun Jakarta -- Untuk kelancaran penyidikan kasus kematian Brigadir J., Komisi III Fraksi P-Demokrat Benny K. Harman usulkan Kapolri dinonaktifkan atau diberhentikan sementara jika diperlukan.

Hal tersebut disampaikan Benny pada Menko Polhukam sekaligus ketua Kompolnas Mahfud MD dalam rapat Komisi III bersama Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM.

Benny juga meminta diproses apabila ada jenderal-jenderal yang terlibat.

"Itulah tadi yang saya minta, kalau jenderal semua terlibat dan pak Kapolri tidak cukup kuat mengatasi masalah ini, apa salahnya pak Kapolri dinonaktifkan sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas di Mabes Polri." lanjut Benny.

Benny juga meminta penyidikan kasus kematian Brigadir J yang melibatkan tersangka Irjen Ferdy Sambo bergulir tanpa gagal fokus.

Salah satu yang disinggung adalah ucapan Mahfud MD terkait adanya kerajaan Sambo di dalam tubuh Polri.

"Jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal Judi. Gagal fokus ke soal Judi, gagal fokus ke kerajaan Sambo," ucapnya.

"Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian."

Benny K Harman Minta Kapolri Dinonaktifkan Terkait Kasus Sambo, Legislator Nasdem: Subyektif Dan Emosional

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Ali. (Ho-Nasdem)

Sementara, dikutip suara.com, Rabu (24/8), Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Ali memberikan reaksi usai rekan sejawatnya yakni legislator dari Demokrat, Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dan jabatannya dialihkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Ali menilai, pernyataan Benny terlalu emosional dan bersifat subyektif.

"Pernyataan Benny K Harman menurut saya emosional dan subyektif, karena hanya Benny saja yang hari ini bicara seperti tadi," kata Ali kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (23/8/2022).

Ali mengatakan, publik tak perlu memberikan tanggapan dan membicarakan soal usulan Benny tersebut. Apalagi, Ali meyakini pernyataan Benny sama sekali tak mewakili siapa pun termasuk fraksinya.

"Itu pernyataan pribadi dia saja. Saya tidak yakin juga itu pernyataan Demokrat," katanya.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan, emosionalnya usulan Benny tersebut sampai-sampai meminta Kapolri dinonaktifkan itu kemungkinan ditenggarai masalah hukum yang menjerat Benny sebelumnya di NTT.

Namun masalah hukum yang dihadapi Benny tersebut kekinian memang sudah selesai.

"Bisa jadi, karena beliau kita tahu ada permasalahan hukum di NTT sana. Ada kasus penamparan yang dilaporkan secara pidana dan bisa jadi itu pernyataan yang emosional karena ada hubungan denga itu. Bisa saja. Cuma yang jelas permasalahan ini sebenarnya diujung," imbuhnya.

Benny K Harman Usul Jenderal Listyo Sigit Dicopot Sementara, Yudi Syamhudi Bereaksi, Pedas

Sementara itu, dilansir jppn, Pernyataan Benny jug mendapat tanggapan dari Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti.

Yudi menilai Benny tak memahami reformasi yang kini tengah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

“Pernyataan Benny K Harman, anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, saya pikir kurang memahami jalan reformasi yang dijalankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Yudi, Selasa (23/8).

Menurut Yudi, Kapolri saat ini masih berproses dalam langkah mereformasi Polri. Upaya ini dinilai Yudi tak mudah, karena pasti mendapatkan tantangan dari internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, menurut Yudi, apa yang dilakukan Kapolri dipandang membutuhkan dukungan seluruh pihak.

“Reformasi yang dijalankan oleh Kapolri ini tidak mudah, apalagi tentu juga masih banyak oknum personel Polri yang belum sepenuhnya ke arah reformasi di Polri. Salah satunya diduga masih ada kekuatan gangster Ferdy Sambo untuk menjadikan Polri sebagai kekuatan politik,” ujar Yudi.

"Saya yakin, Ferdy Sambo tentu juga punya relasi politik dengan kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu, memang tidak mudah Pak Kapolri menjalankan reformasi Polri," ungkap Yudi.

Reformasi Polri yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menurut Yudi sudah dirasakan dampaknya.

Salah satunya dibuktikan melalui pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.

Kendati di awal ada kesulitan dalam pengungkapan kasus ini karena adanya pengaruh Sambo, belakangan Kapolri melalui upayanya berhasil membongkar kejahatan dan skenario di dalamnya.

“Namun setiap langkah reformasi Kapolri jelas makin terlihat dan terasa progres. Apalagi dengan partisipasi kelompok masyarakat sipil, Menkopolhukam dan Presiden,” tegas Yudi.

Berkaca dari kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J, rekayasa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo memang begitu sistematik.

Namun di ujungnya, kita dan masyarakat banyak justru melihat Kapolri dengan Timsus-nya mampu meluruskan dugaan kasus yang terjadi di internal Kepolisian.

“Bahkan mampu melawan rekayasa-rekayasa sistemik dari para konspirator jahat di Polri itu sendiri," ujar Yudi.

Sambo dan istri pun kini, kata dia menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Anggota Polri lainnya yang diduga melanggar etik maupun pidana, juga diproses dan jumlahnya terus bertambah.

Seluruh upaya yang dikomandoi Kapolri ini, menurutnya dilakukan seiring dengan reformasi Polri yang terus berjalan.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Kapolri beserta Timsus-nya, selain sedang menyelesaikan kasus Ferdy Sambo, akan tetapi juga sedang menjalankan operasi reformasi Polri. Baik secara struktural maupun kultural sesuai style Kapolri Jenderal Sigit, yang membawa program Presisi," beber Yudi.

Menurut Yudi, sebagai bagian kelompok masyarakat sipil, kami berharap relasi Polri dengan masyarakat sipil makin diperkuat.

Ini adalah bentuk platform reformasi Polri mutakhir yang juga dijalankan hampir di seluruh negara yang demokratis, yaitu community policing.

Hal ini disebut juga reformasi sektor keamanan yang substansial. Namun, reformasi Polri juga tidak terlepas dari internalisasi kepolisiannya sendiri untuk perubahan," sambungnya.

Kapolri, kata Yudi memilih jalan kultural sebagai jalannya yang dipadukan dengan struktural dalam reformasinya. Dalam konteks ini, lanjutnya reformasi Polri harus terpimpin oleh figur yang memahami.

“Kapolri Sigit memahami hal tersebut. Dan, dengan adanya kasus Ferdy Sambo ini, tentu membawa hikmah besar untuk kepolisian. Sebab kepala geng kepolisian bayangan di tubuh Polri melakukan tindakan high profile criminal. Yaitu pembunuhan berencana. Hal ini justru membuka pintu reformasi Polri semakin lebar," tegas Yudi.

(Yakop/Suara/Jpnn)

Mahfud: Konstruksi hukum kasus Brigadir J akan tuntas di Polisi

Redaksi    Selasa, Agustus 09, 2022    Comment   

Mahfud: Konstruksi hukum kasus Brigadir J akan tuntas di Polisi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8-8-2022).

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD mengatakan bahwa konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi.

"Konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi, insyaallah," ucap Mahfud dalam cuitannya di akun resmi Twitter dengan nama pengguna mohmahfudmd, dipantau dari Jakarta, Selasa.

Disebutkan pula bahwa tersangka akan diumumkan hari ini.

Mahfud menambahkan bahwa sudah sejak lama memiliki impresi Polri hebat di dalam penyelidikan dan penyidikan.

"Kasus mutilasi yang mayatnya sudah terserak di berbagai kota saja bisa dibongkar. Ingat kasus Ryan?" ucap Mahfud.

Kasus Ryan atau Very Idham Henyansyah merupakan seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang, Jawa Timur. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta.

Mahfud juga mencontohkan kasus ketika Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama yang dikeroyok orang di gang sempit dan orang-orang memperkirakan tidak akan ada yang tahu pelakunya.

"Saya langsung kontak Kapolda Fadil. Saya bilang, Polri punya semua alat dan keahlian untuk menemukan mereka. Cari!" tutur Mahfud mengisahkan.

Setelah Fadil menyatakan siap, para pengeroyok sudah ditangkap dalam waktu yang kurang dari 24 jam. Dengan demikian, Polri telah menunjukkan kapabilitas dalam mengungkap berbagai kasus menggunakan alat dan keahliannya.

"Begitu juga di dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini," kata Mahfud, "sejak awal saya yakin bisa diungkap asal kita kawal dari ranjau geng pelaku."

Hal itu mengingat, kata dia, locus delicti atau lokasi tempat kejadian perkara sudah jelas berada di sebuah gedung, korban juga jelas, dan orang-orang yang berada di sana juga jelas.

"Bismillah dan alhamdulillah tuntas. Ayo, kita kawal pengadilannya!" kata Mahfud.

(PIS/ANT)

Mahfud MD: Keputusan RKUHP Tidak Mungkin Tunggu 270 Juta Orang

Redaksi    Selasa, Juni 15, 2021    Comment   

Mahfud MD: Keputusan RKUHP Tidak Mungkin Tunggu 270 Juta Orang

Menko Polhukam Mahfud MD saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/6). (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud Md menyerukan pembahasan tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) agar segera diambil.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan hukum merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu, ia menilai wajar jika terdapat perbedaan dalam penyusunan hukum. Namun, Mahfud menegaskan pemerintah telah bersikap demokratis dalam penyusunan RKUHP. Hanya ia menekankan tidak mungkin pemerintah harus menunggu kesepakatan semua warga dalam membuat KUHP.

"Keputusan harus segera diambil. Mau mencari kesepakatan dari 270 juta orang itu hampir tidak mungkin. Oleh sebab itu keputusan harus diambil melalui proses yang benar dan konstitusional," jelas Mahfud saat membuka diskusi "RKUHP" di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Mahfud menambahkan pembahasan RKUHP sudah berlangsung sekitar 50 tahun. Menurutnya ada faktor-faktor yang membuat pembahasan tersebut berlangsung cukup lama. Antara lain karena keberagaman masyarakat dan perbedaan pandangan terhadap hukum pidana. Ada kelompok yang berpendapat hukum pidana harus bersikap universal, sementara kelompok lain menginginkan hukum pidana sesuai dengan kondisi masyarakat hukum tersebut berlaku.

Wamenkumham RI, Edward Omar Syarif Hiariej (Nurhadi/VOA)

Sementara Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti ketidakjelasan pemberlakuan KUHP. Ia beralasan hingga saat ini tidak ada satupun KUHP yang resmi disahkan pemerintah dan DPR.

Selain itu, terjemahan KUHP Soesilo dan Moeljatno juga terdapat perbedaan yang menyolok. Semisal Pasal 110 KUHP, menurut Moeljatno, permufakatan jahat untuk melakukan makar diancam sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu, atau dapat diartikan ancaman pidana mati. Sedangkan Soesilo menerjemahkan perbuatan ini diancam dengan pidana penjara enam tahun.

"Jadi hal-hal kecil seperti ini, itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga kalau kita menunda KUHP untuk disahkan itu berarti suara-suara yang menginginkan status quo. Dan ingin kita tetap dalam ketidakpastian hukum," jelas Edward Omar Sharif Hiariej.

Omar menambahkan pemerintah juga telah menggelar sejumlah diskusi publik untuk mensosialisasikan RKUHP di sejumlah wilayah. Setidaknya ada tiga diskusi yang digelar pada 2021 yaitu Februari di Medan, Juni di Manado dan Jakarta.

ICJR Kritisi Sikap Pemerintah yang Terburu-buru

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengkritisi pemerintah yang terburu-buru dalam pembahasan RKUHP. Ia beralasan RKUHP tersebut baru dibahas secara serius dalam empat tahun terakhir. Sementara yang dimaksud Mahfud Md sekitar 50 tahun hanya berupa draf yang belum dibahas.

Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. (Foto: Erasmus)

Ia juga menegaskan tidak menolak RKUHP, namun meminta pemerintah membahas RKUHP tersebut secara serius. Ia juga kecewa draf RKUHP yang disampaikan pemerintah tidak mengalami perubahan sejak ditunda pembahasan pada 2019 lalu.

"Pada 2020 kita sering diskusi dengan pemerintah dan ditunjukkan draf yang lebih progresif dari sebelumnya. Dan ternyata yang disebar kemarin itu draf yang sama dengan tahun 2019," jelas Erasmus kepada VOA, Senin (14/6/2021).

Erasmus berpendapat kekhawatiran pemerintah tentang ketiadaan terjemahan resmi KUHP juga tidak berdasar untuk dijadikan percepatan pengesahan RKUHP. Sebab, menurutnya, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR dengan memilih salah satu terjemahan.

Ia juga mengkritisi belasan diskusi publik yang digelar pemerintah terkait RKUHP. Sebab diskusi tersebut tidak melibatkan masyarakat sipil dan akademisi yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah dan DPR. [sm/em]

Oleh: VOA

Pemerintah Siap Tagih Piutang Dana BLBI Rp110,454 Triliun

Redaksi    Jumat, April 16, 2021    Comment   

Pemerintah Siap Tagih Piutang Dana BLBI Rp110,454 Triliun

Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai rapat Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/4/2021). (Foto: Humas Kemenko Polhukam)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah sudah menghitung angka paling aktual yang akan ditagih terkait aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hasil hitung terbaru menyatakan bahwa piutang itu berjumlah Rp110,454 triliun.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

“Hitungan terakhir per hari ini, tadi, tagihan utang dari BLBI ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang, kemudian pergerakan saham, dan nilai-nilai properti yang dijaminkan, per hari ini yang kemudian menjadi pedoman adalah sebesar Rp110.454.809.645.467,” ujarnya.

Mahfud menerangkan, total piutang Rp110,454 triliun tersebut terdiri dari enam macam tagihan, antara lain tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp101 triliun dan berbentuk properti bernilai lebih dari Rp 8 triliun.

“Lalu ada yang bentuknya rekening uang asing, kan itu bergerak terus angkanya. Ada yang berbentuk saham,” terangnya.

Dari berbagai jenis tagihan itu, ungkap Menko Polhukam, terdapat 12 permasalahan yang terjadi yang menghambat tuntasnya upaya penagihan. Kompleksitas permasalahan tersebut mulai dari properti yang dijaminkan sudah berpindah tangan karena digugat pihak ketiga hingga aset yang sudah berpindah ke luar negeri.

Mahfud menyebutkan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sudah menyiapkan solusi untuk menjawab masing-masing permasalahan tersebut. “Ada aset yang sudah berpindah ke luar negeri. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Ya kita antarnegara, bisa pakai interpol dan lain-lain, tadi Menkumham [Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia] sudah menyampaikan cara-cara itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud meminta kesadaran para pemilik utang untuk menyelesaikan kewajiban mereka pada pemerintah. “Tentu diharapkan kepada mereka yang merasa punya utang, dan kami punya catatannya, akan sangat baik kalau secara sukarela, secara voluntary, datang ke pemerintah, ke Menteri Keuangan,” ujarnya.

Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tanggal 6 April 2021

Dituangkan dalam Keppres 6/2021 yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini, pembentukan satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

Susunan organisasi Satgas ini terdiri dari pengarah dan pelaksana. Pengarah terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Marinves, Menkeu, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri. Sedangkan struktur pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tujuh orang anggota. 

(HUMAS KEMENKO POLHUKAM/UN)

Presiden Jokowi Kedatangan Tujuh Anggota TP3 Enam Laskar FPI

Redaksi    Rabu, Maret 10, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Kedatangan Tujuh Anggota TP3 Enam Laskar FPI

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan tujuh orang anggota TP3 Enam Laskar FPI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/03/2021). (Foto: Biro Pers Setpres/Rusman)

BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Jokowi menerima kedatangan tujuh orang anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/03/2021).

“Ini tadi jam sepuluh, baru saja Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh Menko Polhukam (saya) dan Mensesneg menerima tujuh orang anggota TP3 yang kedatangannya dipimpin oleh Pak Amien Rais, tapi pimpinan TP3-nya itu sendiri adalah Abdullah Hehamahua,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan persnya, di Kantor Presiden, Jakarta, usai pertemuan.

Disampaikan Mahfud, dalam pertemuan yang berlangsung singkat tersebut anggota TP3 menyampaikan keyakinannya bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada peristiwa tewasnya enam laskar FPI dan meminta supaya perkara ini dibawa ke pengadilan HAM.

“Hanya itu yang disampaikan oleh mereka, bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga enam laskar FPI itu meninggal,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, terang Menko Polhukam, Presiden menyatakan sudah meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan laporan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

“Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan empat rekomendasi. Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik,” ungkap Mahfud.

Berdasarkan temuan Komnas HAM, Menko Polhukam mengatakan, peristiwa yang terjadi di Tol Cikampek KM50 yang mengakibatkan tewasnya enam laskar FPI adalah pelanggaran HAM biasa.

Menanggapi keyakinan TP3 yang disampaikan dalam pertemuan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, Mahfud menyatakan, pemerintah terbuka jika memang terdapat bukti adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Ditambahkannya, suatu peristiwa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat jika memenuhi tiga unsur, yaitu sistematis, terstruktur, dan masif.

“Kita minta ke TP3 atau siapapun yang punya bukti-bukti lain dikemukakan di proses persidangan. Sampaikan melalui Komnas HAM, kalau ragu terhadap polisi atau kejaksaan, sampaikan di sana. Tapi kami melihat yang dari Komnas HAM itu sudah cukup lengkap,” pungkasnya.

Dalam pertemuan Presiden didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hadir pada pertemuan Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo.

Seusai pertemuan, Presiden Jokowi mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. (YK/ER)

Oleh: Humas Setkab

Mahfud Menilai Islam Wasathiyah Ini Cocok Di Indonesia

Yakop    Selasa, Agustus 18, 2020    Comment   

Mahfud Menilai Islam Wasathiyah Ini Cocok Di Indonesia

Foto: Dok. Istimewa

BORNEOTRIBUN | JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD perlunya pengetahuan terkait Islam Wasathiyah.Mahfud menilai Islam Wasathiyah ini cocok di Indonesia.

"Alhamdulillah buku Fikih Kebangsaan seri III diluncurkan. Isi buku ini, memaparkan hubungan Islam dan negara. Memang perlu disebarluaskan wacana keilmuwan Islam Wasathiyah. Islam jalan tengah, yang tidak ekstrim ke kanan dan ke kiri. Ya inilah yang cocok bagi bangsa Indonesia," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2020).

Hal ini diungkap Mahfud saat memberi sambutan pada launching Buku Fikih Kebangsaan Jilid III secara virtual yang disiarkan langsung dari Ponpes Lirboyo, Senin (17/8). Selain Mahfud, hadir secara virtual Mendagri Tito Karnavian, Mustasyar PBNU K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus), Rais Syuriah PCINU Australia dan New Zealand Prof. Nadirsyah Hosen (Gus Nadir), Pegasuh Ponpes Lirboyo K.H. M Anwar Manshur dan K.H A. Kafabihi Mahrus dan sejumlah masayikh PBNU, serta tim penyusun buku.

Mahfud menilai Islam Wasathiyah, paling cocok diterapkan di Indonesia. Sebab, sejak berdirinya republik, jalan tengah ini telah dirumuskan tokoh Islam yang tergabung dalam BPUPKI.

Selain itu Mahfud mengatakan, Islam dari waktu ke waktu mengalami kemajuan. Menurutnya, sebelum merdeka dan satu dasawarsa setelah merdeka, orang Islam masih disudutkan dan tidak banyak diberi peran. Namun, lambat laun, Islam mulai mendapat tempat.

"Awal kemerdekaan, mau jadi tentara nggak boleh. Tapi sekarang, semua berubah. Makanya salah kalau orang menyebut ada islamophobi. Pak Tito (Mendagri) ngajinya pinter. Jadi imam kelasnya bukan Qulhu. Surat panjang, beliau fasih. Tapi bisa jadi Kapolri, bisa jadi menteri," kata Mahfud.

Selain itu, perkembangan Islam juga dinilai telah maju pesat. Sehingga saat ini tak ada larangan kegiatan keagamaan.

"Di kantor polisi ada pengajian, Kapolresnya pintar ngaji, pintar dakwah. Di kantor TNI juga demikian. Di kampus-kampus, Islam sudah terang-terangan. Dulu sampai akhir 70-80 malu-malu, pakai jilbab jarang. Sekarang semua pakai jilbab. Tidak ada sekali lagi islamplophobi saat ini. Kalau ada yang bilang, itu pihak yang kalah saja. Karena yang diserang mereka juga memperjuangkan Islam," pungkasnya.(cnn/dw)