Berita Borneotribun.com: Politik Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 Maret 2024

Demokrat Landak Tutup Pendaftaran, Inilah Daftar Lengkap Balon Bupati dan Wakil Bupati Landak

Demokrat Landak Tutup Pendaftaran, Inilah Daftar Lengkap Balon Bupati dan Wakil Bupati Landak
Demokrat Landak Tutup Pendaftaran, Inilah Daftar Lengkap Balon Bupati dan Wakil Bupati Landak.
LANDAK – Panitia Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Landak telah resmi menutup pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak tahun 2024, Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 00.00. Wib. 


Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak melalui Partai Demokrat tersebut di buka dari tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024. 

ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak, Aris Ismail, SE mengatakan total keseluruhan yang telah sah mendaftar sebanyak 14 Calon kepala daerah yang terdiri dari  11 orang calon Bupati dan 3 orang wakil Bupati. 

"Selama satu Minggu kita sudah membuka pendaftaran ini, dan Alhamdulillah antusias para tokoh elit politik di kabupaten Landak pun terlihat, dan pada malam hari ini juga kita tutup pendaftaran Balon Bupati dan wakil Bupati Landak Periode 2025 - 2030," kata Aris Ismail, Rabu 27 Maret 2024 malam.

Dalam kontestasi Pilkada November mendatang, Aris Ismail selaku ketua DPC Partai Demokrat juga mendaftarkan dirinya untuk maju menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Landak.

Dirinya juga mengatakan, Setelah selesai pendaftaran selanjutkan akan di lakukan lagi pengecekan ulang berkas oleh rekan panitia penerima pendaftaran kemudian akan dilakukan Survey dari Internal DPC Partai Demokrat Landak.

" Nanti jika sudah selesai selanjutnya akan di rekomendasikan kepada DPD, DPP Sesuai instruksi yang di berikan oleh DPD dan DPP," ujar Aris Ismail.

Berikut Daftar Lengkap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Periode 2025 -2030 Yang Mendaftarkan diri di Partai Demokrat ;

1. dr. Karolin Margret Natasa, MH (Bupati)
2. Yulianus Aho (Bupati)
3. Oktapius, SH., MH (Bupati)
4. Cahyatanus, SH (Bupati)
5. Heri Saman, SH., MH (Bupati)
6. Vinsensius, S.Sos., MMA (Bupati)
7. dr. Markus Amid, M. Div (Wakil Bupati)
8. Erani, ST., MT (Bupati)
9. Nikodemus Nehen, S.Pd., MM (Bupati)
10. T.T A Nyarong (Bupati)
11. Andreas Lani, SH (Bupati)
12. Adrianus Andika, SH (Wakil Bupati)
13. Tapanus, SH., MH (Bupati)
14. Aris Ismail, SE (Wakil Bupati)

(Tino)

Rabu, 27 Maret 2024

Gerindra Serahkan Berkas Balon Ke Demokrat, Siapakah yang dicalonkan?

Gerindra Serahkan Berkas Balon Ke Demokrat, Siapakah yang dicalonkan?
Yodi Setiawan, Sekretaris DPC Gerindra saat menyerahkan berkas pendaftaran kepada pengurus DPC Demokrat.
SEKADAU – Hari ini, Rabu (27/3/2024) merupakan hari terakhir penerimaan berkas bakal calon (Balon) kepala Daerah di Partai Demokrat secara Nasional. Di Sekadau, secara mengejutkan, pengurus DPC Gerindra mendatangi sekretariat Demokrat dengan tujuan mengantarkan berkas pendaftaran.

"Ya hari ini, kami ke Demokrat mengantarkan berkas bakal calon," ujar Yodi Setiawan singkat saat di konfirmasi.

Meski demikian, dikonfirmasi lebih jauh mengenai berkas pendaftaran tersebut.Sekretaris DPC Gerindra Sekadau itu (Yodi'red) menyatakan masih untuk informasi atas nama siapa dan mendaftarkan sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati masih menjadi informasi di kedua belah pihak (Gerindra - Demokrat).

"Masih rahasia, nanti pada saatnya kita buka, siapa dan mendaftarkan sebagai apa," ibuh Legeslator peraih suara terbanyak di dapil III Sekadau Pemilu belum lama ini.

Diketahui,  pada Pemilukada 2019, DPC Gerindra Sekadau merupakan salah satu partai koalisi bersama DPC Demokrat mengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Aron SH - Subandrio SH.MH.

Dengan adanya berkas pendaftaran pengurus DPC Gerindra ke partai Demokrat ini, apakah menjadi tanda akan keluarnya Gerindra dari koalisi yang sudah terbentuk pada Pemilukada 2019 lalu. 

Penulis: Arni

Selasa, 26 Maret 2024

Simon Petrus : Aron - Subandrio Jilid II Sudah berdasarkan Masukan Para Tokoh Masarakat

Simon Petrus : Aron - Subandrio Jilid II Sudah berdasarkan Masukan Para Tokoh Masarakat
Simon Petrus mantan Bupati Sekadau dua Periode saat menyampaikan sambutan.
SEKADAU - Kembali Berpasangan Bakal Calon Bupati Aron dengan Bakal Calon Wakil Bupati, Subandrio di Pemilu Kepala Daerah Sekadau 2024 mendapatkan restu Simon Petrus.

Mantan Bupati Sekadau dia Periode itu (Simon Petrus)  juga menyatakan sebelum ditetapkan mendaftar sebagai bakal Calon, mendapatkan masukan para tokoh masyarakat untuk kembali dipasangkan.

" Pencalonan Pasangan Aron - Subandrio ini sudah melalui proses hering dan survey kepada tokoh - tokoh masyarakat dan masukan para tokoh agar keduanya kembali berpasangan maju sebagai calon Bupati - Wakil Bupati," beber Simon.

Dijelaskan, Simon, pasangan dengan jargon PAS, ini pada periode pertama dengan program Agraria sudah dirasakan masyarakat. sehingga,  banyak aspirasi masyarakat agar pasangan ini tetap maju bersama berpasangan di Pemilukada 2024.

Selaku Dewan Penasehat di Partai Demokrat Sekadau dan selaku tokoh masyarakat Sekadau, Simon berharap pasangan ini pada periode kedua jika menang dalam Pemilukada terus melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan - pekerjaan yang tertunda dan belum tuntas sehingga berdampak pada masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan Jefrai Raja Tugam, Legislator Partai Demokrat Sekadau yang berharap pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati ini (Aron - Subandrio) kemabali menang di Pemilu Kepala Daerah Sekadau 2024.

" ini kedua kalinya pasangan ini mendaftar di Demokrat, kita sangat berharap pasangan ini juga di dukung masyarakat agar kembali bisa menang dan memimpin Sekadau," sambung Jefrai.

Ia juga meminta pendukung dan simpatisan Pasangan Aron - Subandrio yang mendaftar di Partai Demokrat agar bersabar dan siap mengusung serta memenangkan pasangan ini.(ARNI)

Aron-Suban Kembali Berpasangan Pilkada 2024 Kabupaten Sekadau

Pendaftaran Bakal Calon Bupati Aron dan Bakal Calon Wakil Bupati, Subandrio di Partai Demokrat Sekadau.
Pendaftaran Bakal Calon Bupati Aron dan Bakal Calon Wakil Bupati, Subandrio di Partai Demokrat Sekadau.
SEKADAU – Aron-Subandrio kembali berpasangan di Pemilu  Bupati - Wakil Bupati 2024 Sekadau. Hal ini terlihat dari kedua pasangan pemenang Pemilukada 2019 ini bersama - sama mengembalikan formulir pendaftaran di Partai Demokrat, Selasa (24/3/2024) siang.

Kedatangan keduanya di Sekretariat DPC Demokrat Sekadau dengan dikawal para pengurus inti kedua partai.diketahui keduanya saat ini juga masih menjabat Bupati dan Wakil Bupati Sekadau.selain itu, keduanya juga merupakan ketua masing - masing Partai di tingkat Kabupaten.

Aron yang mendaftar kembali sebagai bakal Calon Bupati, saat ini, menjabat ketua DPC Demokrat.sedangkan Subandrio mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati, menjabat Ketua DPD Nasdem Sekadau.

Aron dalam sambutanya, menyatakan, Partai Demokrat merupakan partai pertama yang membuka pendaftaran bakal Calon kepala Daerah secara Nasional.

" Pendaptaran  akan di tutup besok 27 Maret 2024," kata Aron dihadapan para pengurus kedua partai.

Ia menegaskan, bahwa dasar  pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati,  untuk melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas, serta melanjutkan pembangunan kedepanya di Kabupaten Sekadau.

 Ia (Aron,red) juga menyinggung prihal  kedatangan Pesiden RI  belum lama ini  yang menciptakan sejarah baru di Sekadau.

" Sesuai dengan jargon kita pada Pilkada lalu, Sekadau baru, Sekadau Maju, kedatangan Bapak Presiden ke Sekadau merupakan hal yang baru pertama kali dan menjadi sejarah," beber dia.

Selaku Bakal Calon, Aron berharap, koalisi Demokrat dengan Nasdem serta partai pengusung lainya, kembali dapat mengantarkan kemenangan  pasangan yang karib di sebut PAS  (Pasangan Aron - Subandrio).

Ditempat yang sama, Subandrio, Bakal Calon Wakil Bupati menegaskan bahwa dirinya sebagai  ketua DPD Nasdem Sekadau,  hari ini resmi mengembalikan berkas kepada tim penerimaan berkas pendaftaran bakal Calon Bupati - Wakil Bupati di Partai Demokrat.

" Terkait syarat - syarat yang diajukan agar diteliti dan jika ada kekurangan segara kami perbaiki," ujar Suban.

Mantan ketua KPU Sekadau dua periode itu (Subandrio,red) juga menerangkan bawa pada Pemilu tahun 2024 ini, DPD Nasdem Sekadau  mendapatkan tambahan kursi di DPRD.

" sehingga dapat menambah kekuatan koalisi dalam Pemilukada.koalisi harus dibangun bersama agar tujuan mencapai kemenangan dapat tercapai," pintanya.

Subandrio juga menyatakan, hal mendasar yang menjadi daya tarik dirinya mengajukan kembali sebagai Bakal Calon Wakil Bupati dari Bakal Calon Bupati, Aron adalah didasari pada dalam waktu yang singkat menjabat Bupati dan Wakil Bupati,  keduanya dapat membangun Sekadau dengan pesat.

" Tujuan dari Politik pada dasarnya adalah kesejahteraan masyarakat, saat ini daya beli masyarakat Sekadau meningkat, angka pengangguran turun dan IPM naik.semua ini dilatarbelakangi program IP3K yang menjadi program unggulan pasangan kami," paparnya.

Penulis: Arni

Senin, 25 Maret 2024

Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat

Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat
Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat.
LANDAK - Bupati Petahana Karolin Margret Natasa resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon bupati landak periode 2025-2030 ke Partai Demokrat  yang bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Landak, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, senin (25/03/24).

Karolin datang ke Kantor DPC Partai Demokrat dengan didampingi jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Landak dan diterima langsung Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak Aris Ismail bersama jajaran pengurus Partai Demokrat Kabupaten Landak.

"Kami datang secara khusus menanggapi pengumuman dari teman-teman Partai Demokrat bahwa telah dibuka pendaftaran untuk calon kepala daerah di Kabupaten Landak. Besar harapan kami agar niat baik kami ini bisa tersambung dengan teman-teman Partai Demokrat," ucap Karolin saat memberikan sambutan pada saat pendaftaran ke Partai Demokrat.

Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat
Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat.
Karolin yang menjabat sebagai Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Barat menerangkan bahwa dirinya juga akan mengikuti mekanisme serta aturan yang ada terkait pencalonan Bupati Landak dari Partai Demokrat.

"Kami juga sangat memahami tentu ada aturan internal partai yang harus kita jalani bersama, dan nanti juga akan berproses di setiap tingkatan sampai nanti dikeluarkannya surat rekomendasi dari DPP partai. Karena kita dengan teman-teman Demokrat sudah kenal lama dan sudah sering bersilaturahmi juga sehingga kita bisa bersama-sama sejalan untuk membangun Kabupaten Landak dimasa yang akan datang," terang Karolin.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aris Ismail mengatakan bahwa Partai Demokrat telah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati landak tahun 2024 periode masa Bhakti 2025-2030 sejak 21 Maret hingga 27 Maret 2024 untuk seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidikan, dan segenap putra putri terbaik Kabupaten Landak.

"Untuk yang mendaftar dan mengembalikan berkas sampai saat ini baru Ibu Karolin yang pertama, tetapi untuk yang mengambil berkas banyak dan kita akan tunggu sampai penutupan pendaftaran nanti, setelah itu berkas pendaftaran tersebut akan kita serahkan ke DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat," ungkap Aris.

Selasa, 12 Maret 2024

Berikut Sosok Figur Digadang-gadang di Pilkada Sekadau Tahun 2024

Berikut Sosok Figur Digadang-gadang di Pilkada Sekadau Tahun 2024
Berikut Sosok Figur Digadang-gadang di Pilkada Sekadau Tahun 2024. (Gambar Ilustrasi)
SEKADAU - Suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 tahun 2024. Untuk jadwal pemungutan suara pada 27 November 2024. Saat ini tahapan Pilkada baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah dimulai pihak penyelenggara pemilu.

Masyarakat di Kabupaten Sekadau sudah mulai menimang masing-masing figur atau kandidat dalam bursa pesta demokrasi lima tahunan itu. Meski endingnya perahu atau partai politik yang mengusung, namun rekam jejak figur menjadi penilaian dalam elektabilitas di masyarakat. Berikut ulasan singkat tentang sosok figur di Kabupaten Sekadau.

Politisi

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Aron, SH
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Aron, SH.
Aron, petahana saat ini menjabat Bupati Sekadau yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau. Sepak terjang Aron didunia politik sejak menjadi anggota DPRD Kabupaten Sekadau tiga periode dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar satu periode sebelum maju di Pilkada 2020 lalu.

Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sekadau, Subandrio
Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sekadau, Subandrio.
Subandrio, petahana saat ini menjabat Wakil Bupati Sekadau yang juga Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sekadau. Sepak terjang Suban ini dalam pemetaan politik di Bumi Lawang Kuari tidak diragukan, ia pernah menjabat Ketua KPU Sekadau, dan sebelum maju di Pilkada 2020, ia sebagai anggota DPRD Sekadau dua periode.

Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sekadau, Handi
Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sekadau, Handi.
Handi, Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sekadau, saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Sekadau dan saat pemilihan legislatif 2024 dari dapil Sekadau II peraih suara figur terbanyak 6.925.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sekadau, Aloysius
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sekadau, Aloysius.
Aloysius, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sekadau, Wakil Bupati Sekadau periode 2016 – 2021 dan saat Pilkada 2020 menjadi rival pasangan Aron-Suban. Aloysius politisi senior ini sudah malang melintang di dunia politik, beberapa periode menjabat anggota DPRD Sekadau dan pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Kalbar. Pada Pileg 2024, Aloysius kembali maju caleg DPRD Provinsi Kalbar dari PDIP dan hasil perolehan suara KPU Kalbar dipastikan kembali lolos menjadi wakil rakyat.

Politisi dari PDI Perjuangan, Musa
Politisi dari PDI Perjuangan, Musa.
Musa, politisi dari PDI Perjuangan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar. Sebelum menjadi anggota DPRD Kalbar, Musa merupakan anggota DPRD Sekadau dua periode. Pada Pileg 2024 juga kembali maju sebagai caleg dari Dapil Kalbar 6 (Sanggau-Sekadau).

Herman A Bakar, politisi dari PAN Kabupaten Sekadau
Herman A Bakar, politisi dari PAN Kabupaten Sekadau.
Herman A Bakar, politisi dari PAN ini menjabat anggota DPRD Sekadau dua periode dan pada Pileg 2024 kembali lolos jika dilihat dari hasil rekapitulasi Pleno KPU Sekadau. Herman juga aktif di organisasi salah satunya sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Sekadau.

Ketua Umum Perkumpulan Ayoung Tao Ketungau dan juga Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno
Ketua Umum Perkumpulan Ayoung Tao Ketungau dan juga Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno.
Paulus Subarno, beberapa periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Sekadau dan pada Pileg 2024 juga kembali lolos dari Partai Hanura. Politisi yang vokal ini juga aktif disejumlah organisasi diantaranya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ayoung Tao Ketungau dan juga Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sekadau.

Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Jefray Raja Tugam
Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Jefray Raja Tugam.
Jefray Raja Tugam, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau tiga periode yang juga menjabat Ketua DAD Kabupaten Sekadau. Karier dipolitik saat ini menjabat Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Sekadau.  Pada pileg 2024 kembali lolos terpilih DPRD Sekadau dari Dapil III.

Yuhilda Harahap
Yuhilda Harahap.
Yuhilda Harahap, figur perempuan yang berkiprah di dunia politik di Kabupaten Sekadau. Tiga periode menjabat anggota DPRD Kabupaten Sekadau, pada Pemilu 2024 maju di caleg DPRD Provinsi Kalbar dan berhasil meraih suara untuk menghantarkan kursi di parlemen dari Dapil Kalbar 6 (Sanggau-Sekadau).

Zainal atau yang dipanggil Ai Bong, legislator dari Partai Golkar Kabupaten Sekadau
Zainal atau yang dipanggil Ai Bong, legislator dari Partai Golkar Kabupaten Sekadau.
Zainal atau yang dipanggil Ai Bong, legislator dari Partai Golkar ini juga gencar juga digadang-gadang. Saat ini Ai Bong menjabat Wakil Ketua DPRD Sekadau periode 2019-2024. Pada Pileg 2024 ini kembali bertarung dan kembali lolos mewakil Partai berlambang pohon beringin dari Dapil Sekadau I.

Sekretaris DPC Partai Gerindara Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan
Sekretaris DPC Partai Gerindara Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan.
Yodi Setiawan, politisi dari Dapil Sekadau III ini cukup vokal dalam membawa aspirasi masyarakat. Dua periode menjadi anggota DPRD Sekadau dan kembali lolos di periode ketiga pada Pileg 2024 ini. Yodi juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindara Kabupaten Sekadau.

Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sekadau, Liri Muri.
Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sekadau, Liri Muri.
Liri Muri, menjadi figur yang diperhitungan di Kabupaten Sekadau, saat ini menjabat anggota DPRD Sekadau dua periode. Liri juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sekadau. Pria kelahiran 24 Juni 1981 itu juga aktif dibidang olahraga sepakbola, saat ini menjabat Manager PSSI Kabupaten Sekadau.

Ari Kurniawan Wiro
Ari Kurniawan Wiro.
Ari Kurniawan Wiro, politisi muda yang energik saat ini menjabat anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2019-2024 dan pada Pileg 2024 lalu kembali lolos diperiode kedua. Ari wakil rakyat yang cukup vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Abun Tono, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sekadau.
Abun Tono, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sekadau.
Abun Tono, Ketua DPC Partai Hanura sosok figur muda. Saat ini menjabat anggota DPRD Sekadau dua periode. Abun juga aktif di organisasi pergerakan, salah satunya menjabat Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Sekadau.

Ketua DPC Partai Perindo Kabupaten Sekadau, Hendro.
Hendro, siapa yang tidak kenal figur ini, dengan penampilan santai ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Perindo Kabupaten Sekadau. Bahkan partai besutan Hery Tanoe ini sebagai parpol baru untuk di parlemen DPRD Sekadau pada Pileg 2019 berhasil meraih dua kursi. Pada pileg 2024 ini masih bertahan peroleh dua kursi di DPRD Sekadau. Hendro juga pernah menjadi Ketua Bawaslu di kabupaten Sintang pada 2007 dan untuk organisasi ia Ketua Gapensi Sekadau dua periode hingga saat ini.

Birokrat

Kalangan birokrat juga banyak figur berpotensi misalnya Mohammad Isa saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau. Kemudian Heri Handoko saat ini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sekadau.

Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak (BPRP) Kabupaten Sekadau, Fasipikus Iwan Karantika.
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak (BPRP) Kabupaten Sekadau, Fasipikus Iwan Karantika.
Fasipikus Iwan Karantika sosok birokrat yang pernah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau dan saat ini sebagai Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak (BPRP) Kabupaten Sekadau.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, Hermansyah.
Hermansyah, saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau. Herman sebelumnya juga menjabat Camat Belitang. Sandae sosok birokrat senior saat ini aktif menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau.

Ketua Pakomoa'an Binua Kanayatn Sekadau, Fransisco Wardianus alias Mejeng.
Fransisco Wardianus alias Mejeng, sosok muda ini cukup lincah, saat ini menjabat Sekretaris Kecamatan Sekadau Hulu. Mejeng juga aktif disejumlah organisasi berbasis massa diantaranya sebagai Ketua Pakomoa'an Binua Kanayatn Sekadau dua periode. Mejang juga sebagai Ketua Perbakin Sekadau dan Sekretaris KONI Kabupaten Sekadau.

Tokoh Masyarakat

Bupati Sekadau Periode 2016 – 2021, Rupinus.
Rupinus, salah satu tokoh masyarakat yang pernah menjabat Wakil Bupati Periode 2010 – 2015 mendampingi Bupati Simon Petrus. Kemudian Rupinus kembali menjabat Bupati Sekadau Periode 2016 – 2021 sebelum menjadi kepala daerah, Rupinus adalah sosok birokrat dengan jabatan terakhir sebagai Camat Nanga Mahap.

Mulyadi M Yamin
Mulyadi M Yamin.
Mulyadi M Yamin, politisi kawakan, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekadau dan pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Kalbar lima periode yang sebelumnya juga pernah beberapa kali periode di DPRD Kabupaten Sanggau.

Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau, Syafi’ih Yanto.
Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau, Syafi’ih Yanto.
Syafi’i Yanto, pensiunan ASN dengan jabatan terakhir sebagai Camat Sekadau Hilir. Saat ini aktif di organisasi berbasis massa, dua periode menjabat Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau. Ia juga saat ini menjabat Ketua PSSI Kabupaten Sekadau.

Isbianto, pensiunan ASN Pemkab Sekadau dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau. Saat juga aktif di organisasi berbasis massa, yaitu sebagai Sekretaris DAD Kabupaten Sekadau selama dua periode.

Tohidin, figur muda sehari-hari sebagai pimpinan Pondok Pesantren di Belitang. Tohidin saat ini menjabat Ketua PCNU Kabupaten Sekadau. Ia juga pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Sekadau.

Ali Daud, salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Sekadau, saat ini menjabat Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar Periode 2029-2024 dan juga pengurus MABM Provinsi Kalbar.

H. Djafar A Rahman, mantan birokrat dan pernah menjabat Plt Sekda Sekadau. Setelah purna tugas dari ASN aktif disejumlah yayasan dan organisasi, pernah menjabat Ketua BAZNAS Kabupaten Sekadau.

Kepala Desa Sungai Ringin, Abdul Hamid.
Abdul Hamid, saat ini aktif menjabat Kepala Desa Sungai Ringin dua periode dan pernah menjabat Ketua MABM Sekadau.

Ketua KONI Kabupaten Sekadau Periode 2022-2026 dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Sekadau, Sunardi.
Ketua KONI Kabupaten Sekadau Periode 2022-2026 dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Sekadau, Sunardi.
Sunardi, pensiunan ASN di Kantor Camat Sekadau Hilir saat ini menjabat Ketua KONI Kabupaten Sekadau Periode 2022-2026 dan aktif disejumlah organisasi, pernah menjabat Ketua MABM Sekadau dan saat ini juga Ketua Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Sekadau.

A Rusmin Nuryadin, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekadau, pernah menjabat anggota PAW DPRD Kabupaten Sanggau. Saat ini aktif menjabat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sekadau Periode 2023-2028. Rusmin juga aktif disejumlah organisasi, pernah menjabat Ketua KONI Sekadau, Ketua KADIN dan saat ini Wakil Ketua MABM Sekadau serta Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Sekadau.

Jonveri, sosok muda yang aktif disejumlah organisasi salah satunya sebagai Ketua KNPI Kabupaten Sekadau, tokoh dari Belitang ini cukup lincah membangun relasi.

Bernardus Riyadi, tokoh muda yang saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Sekadau yang barusan menyelesaikan S2 di Ekonomi Untan Pontianak.

Muhamdi, mantan Kepala Desa Nanga Kiungkang, ini aktif organisasi berbasis massa diantaranya Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Sekadau dan Ketua Muhammadiyah Kecamatan Nanga Taman.

Pengusaha

Kalangan pengusaha juga menjadi figur yang diperhitungkan di Kabupaten Sekadau, diantaranya adalah Pensong, seorang pengusaha sukses yang ada di Jakarta asal Kabupaten Sekadau, beberapa kali ikut terjun dalam Pilkada di kabupaten Sekadau.

Rudi, seorang pengusaha di Kabupaten Sekadau yang juga mulai aktif terjun di politik. Pada Pemilu 2024 juga ikut mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari PAN.

Rasyid Anwar Jamil, seorang pengusaha di Belitang sosok figur yang aktif dalam organisasi keagamaan, ia saat ini menjabat Ketua PHBI Kecamatan Belitang.

Asmuni, seorang tokoh muda dari Belitang dan saat ini pengusaha di bidang media. Sejumlah organisasi juga aktif diantaranya menjabat Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Sekadau, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sekadau dan Wakil Ketua RAPI Sekadau. Saat ini dia sebagai CEO Borneo Group.

Sementara itu, Praktisi Komunikasi dan Politik Kalbar, Kundori, S.Sos.I, M.Sos mengatakan, sejumlah figur tersebut mempunyai peluang dan potensi dalam kancah bursa pemilihan kepala daerah. Pasalnya, sepak terjang masing-masing figur tidak diragukan dan mempunyai basis atau kantong-kantong massa.

“Semua punya peluang, karena mereka sebagai warga negara Indonesia yang punya hak dalam berpolitik dan demokrasi,” ujar Kundori alumni Magister Ilmu Politik Fisip Untan Pontianak ini.

Sehingga, partai politik yang dalam hal ini sebagai perahu dalam Pilkada pastinya akan melakukan survei elektabilitas masing-masing figur sebelum mementukan calon yang diusung dalam Pilkada 2024 nanti.

“Nah, jika dilihat hasil pemilu 2024 kursi di parlemen DPRD Sekadau sudah kelihatan partai politik yang bisa mengusung sendiri tanpa koalisi minimal 6 kursi,” kata Kundori, Ketua AMSI Kalbar ini.

Menurutnya, dari hasil pleno rekapitulasi KPU Sekadau pada Pemilu 2024, sudah bisa diprediksi partai politik yang berpotensi bisa mengusung calon kepala daerah sendiri mereka yang meraih 6 kursi. Sedangkan partai politik yang meraih 5, 4 dan 3 kursi di parlemen, otomatis harus berkoalisi untuk bisa penuh syarat yang ditentukan.

“Secara teori, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik peserta Pilkada adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pilkada untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali Kota,” pungkas Kundori, dosen tidak tetap di Prodi Komunikasi IAIN Pontianak ini.

Sabtu, 02 Maret 2024

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen
Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,  Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA (Teofilusianto Timotius)
KAPUAS HULU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya dalam pemilihan presiden (Pilpres), mencapai 85,21 persen. Ini menunjukkan penurunan sebesar 0,08 persen dibandingkan dengan Pilpres 2019 yang mencatat partisipasi sebesar 85,28 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Tahun 2024 sebanyak 193.984 jiwa.

"Untuk partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2024 memang menurun dari Tahun 2019, namun terjadi peningkatan partisipasi dalam pemilihan legislatif (Pileg) Tahun 2024," ungkap Muhammad Yusuf, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024, tingkat kabupaten, di Kapuas Hulu, Jumat.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen
Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,  Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA (Teofilusianto Timotius)
Yusuf menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pileg Tahun 2024 mencapai 85,15 persen, naik 0,41 persen dari Pilpres 2019 yang hanya mencapai 84,74 persen.

Meskipun demikian, menurut Yusuf, pelaksanaan Pemilu 204 di Kapuas Hulu berjalan aman dan lancar hingga tahap pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.

"Semua rangkaian tahapan pemilu sampai dengan saat ini berjalan aman dan lancar berkat kerja sama semua pihak baik penyelenggara, aparat keamanan hingga lapisan masyarakat," katanya.

Yusuf berharap agar tahap pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dapat berlangsung aman dan lancar pada 29 Februari 2024 hingga 03 Maret 2024.

"Kami minta dukungan semua pihak agar rapat pleno juga berjalan aman dan lancar," imbuhnya.

Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 difokuskan di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dihadiri oleh saksi partai dan diberikan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian dan TNI di daerah tersebut.

Jumat, 01 Maret 2024

Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik

Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik
Anak-anak muda Kalbar melalui Youth Democracy Forum (YDF) ikut dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.
PONTIANAK - Anak-anak muda Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Youth Democracy Forum (YDF) aktif mengikuti diskusi yang memperkuat demokrasi, yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.

Diskusi tersebut dihadiri oleh para pembicara dalam ranah pemilu, termasuk Ketua Bawaslu Pontianak, Ridwan, dan Anggota KPU Pontianak, Abdul Harris. 

Mereka membahas peran institusi mereka dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilu 2024.

Ridwan, Ketua Bawaslu Pontianak, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal setiap tahap penghitungan suara demi menjaga demokrasi yang teguh di Indonesia. 

"Sirekap hanya seperti BMKG yang memprediksi cuaca bisa benar, dan juga bisa salah," ungkap Ridwan, menekankan pentingnya memahami bahwa hasil hitung cepat tidaklah definitif.

Abdul Harris dari KPU Pontianak menambahkan bahwa aplikasi Si Rekap, yang digunakan untuk hitung cepat pemilu, hanya memberikan perkiraan sementara. 

"Si Rekap bukanlah hasil pasti dari pemilu melainkan menunggu real count dari hitung C Hasil yang dihitung oleh KPU," jelas Abdul Harris.
Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik
Anak-anak muda Kalbar melalui Youth Democracy Forum (YDF) ikut dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.
Anak-anak muda Kalbar yang hadir dalam diskusi menyerukan kepada semua lapisan masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menghindari provokasi terkait hasil Pemilu 2024. 

Mereka juga menegaskan pentingnya mematuhi hukum dan menyelesaikan segala permasalahan pemilu sesuai prosedur yang berlaku.

Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas dan keamanan Pemilu 2024 di Kota Pontianak. 

Dengan upaya bersama, diharapkan pemilu kali ini dapat berlangsung dengan jujur, adil, aman, dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

More Info: Ariga (Penanggung jawab YDF) 081291494956

Rabu, 21 Februari 2024

Putri Sulung Bupati Ketapang Berpeluang Jadi Ketua DPRD

Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu
Maria Raisa Sofia Rantan SH, calon ketua DPRD Ketapang tahun 2024 -2029. (Borneotribun/Muz)
KETAPANG - Proses perhitungan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang hasil pemilu 2024 masih berjalan. Kendati begitu, sudah dapat diprediksi partai dan caleg mana saja di perkirakan lolos ke parlemen daerah. 

Partai Golkar berdasarkan hitungan cepat (quick count) masih jadi raja di Ketapang dengan perolehan 9 kursi. Dalam aturanya, ketua DPRD bakal dipimpin oleh partai pemenang pemilu atau partai suara terbanyak sehingga Golkar berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. 

Satu nama yang moncer di Partai Golkar adalah Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu. 

Putri sulung bupati Ketapang Martin Rantan itu memperoleh suara tertinggi dari partai Golkar bahkan terbanyak dari seluruh caleg-caleg lain dari seluruh partai konstestan pemilu yang lolos jadi dewan. 

Suara pribadi Sasa berdasarkan hitungan tim pemenanganya diprediksi sebanyak 5 ribu lebih, jauh memuncaki suara-suara caleg lain di partai berlambang pohon beringin tersebut. 

Sehingga wajar, Sasa diunggulkan jadi ketua DPRD Ketapang, penerus kepemimpinan ketua DPRD saat ini, M Febriadi. 

Meski berusia muda, tetapi Sasa didik dari lingkungan yang baik, kental politik dan kepemimpinan bagus yang berasal dari ayahandanya.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, Maria Raisa tidak mengecewakan, wanita muda generasi Gen-Z ini mengondol sarjana strata satu (S1) dari bidang hukum. 

Sasa aktif berorganisasi dan memiliki jaringan maupun pergaulan yang luas terutama di kalangan anak muda di Ketapang. 

Sementara itu, dari data sementara pemilihan anggota DPRD Ketapang, Golkar 9 kursi, disusul Gerindra 8, PDIP 8, Nasdem 8, berikutnya Demokrat dan Nasdem sebanyak 5 kursi kemudian PAN, PKS dan PKB masing-masing  2 kursi dan terakhir adalah pertai PPP yakni 1 kursi.  

Sementara komposisi pimpinan DPRD Ketapang memiliki satu ketua dan tiga wakil ketua. Untuk posisi wakil ketua sementara masuk dari partai PDIP dan Gerindra, sisa satu diperebutkan Nasdem dengan Demokrat.

Penulis: Muzahidin

Jumat, 16 Februari 2024

Bengkayang Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, termasuk pemilih yang memilih di TPS 002 bukan TPS 001

Bengkayang Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, termasuk pemilih yang memilih di TPS 002 bukan TPS 001
Aktivitas pemungutan suara di salah satu TPS di Bengkayang, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Wati
BENGKAYANG – Bawaslu Bengkayang, Kalimantan Barat merekomendasikan tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemungutan suara ulang (PSU) dan tiga TPS pemungutan suara lanjutan (PSL). 

Ketua Bawaslu Bengkayang, Santi, menyampaikan bahwa TPS yang akan mengadakan PSU dan PSL sudah direkomendasikan ke KPU Bengkayang dan sedang dalam proses tindak lanjut. 

Beberapa TPS yang direkomendasikan untuk PSU meliputi TPS 004 Dusun Gandong, Desa Suka Dami, Kecamatan Ledo, serta dua TPS di Kecamatan Siding, yaitu TPS 001 Dusun Tamong dan TPS 002 Dusun Buluh Desa Tamong, Siding. 

Sementara untuk TPS yang rekomendasikan PSL, termasuk TPS 006 Dusun Jagoi Sejaro Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, dan dua TPS di Kecamatan Monterado, yaitu TPS 010 Dusun Taepi Desa Monterado dan TPS 04 Desa Rantau, Kecamatan Monterado.

Berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu, Santi menyebut adanya indikasi pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 dan TPS 002 Tamong, Siding. 

Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, seperti pemilih yang seharusnya memilih di TPS 001 malah memilih di TPS 002, dan kejadian serupa di TPS 04 Gandong, Suka Damai Ledo, di mana pemilih yang tidak terdaftar melakukan pencoblosan.

Sementara untuk masalah PSL, terjadi karena pertukaran surat suara dari daerah pemilihan (dapil) yang berbeda. 

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Bengkayang untuk melakukan PSU dan PSL pada TPS yang disebut. 

Ketua KPU Kabupaten Bengkayang, Heribertus, menyatakan menerima surat rekomendasi dari Bawaslu dan sedang memproses pelaksanaan PSU dan SPL di sejumlah TPS tersebut.

Bawaslu Banten Temukan Potensi PSU di Tujuh TPS

Bawaslu Banten Temukan Potensi PSU di Tujuh TPS
Pemungutan suara lanjutan di TPS 09 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (15/2). ANTARA/Desi Purnama Sari.
BANTEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten telah mengidentifikasi tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) setelah ditemukan sejumlah kecurangan atau kelalaian pada hari pencoblosan, Rabu (14/2). 

Menurut Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal, "Terdapat kelalaian penyelenggara di tujuh TPS yang diidentifikasikan oleh Bawaslu dan berpotensi dilakukan PSU."

Ali menjelaskan bahwa TPS yang berpotensi PSU terdapat di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. 

Dia menyebutkan bahwa di lima TPS, surat suara telah tertukar dan dicoblos oleh pemilih, satu TPS terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, dan satu TPS terdapat pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Ini terjadi di satu TPS di Kota Tangerang Selatan, empat TPS di Kabupaten Serang, dan dua TPS di Kabupaten Lebak," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Banten juga menemukan bahwa 63 TPS terendam banjir akibat hujan deras di Kota Tangerang. Dari jumlah tersebut, 48 TPS melaksanakan proses pemungutan suara lanjutan setelah dilakukan relokasi tempat.

Ali mengungkapkan bahwa Bawaslu saat ini sedang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing kabupaten/kota untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran di beberapa TPS tersebut. 

"Kami berharap KPU dapat menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait adanya TPS yang harus menggelar kembali pemungutan suara," tambahnya.

Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 431 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa kondisi bencana alam termasuk banjir dapat menjadi faktor penyebab dilaksanakannya Pemilu lanjutan untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan.

Sementara itu, untuk 15 TPS lainnya, pemungutan suara ditunda sampai waktu yang belum ditentukan sesuai dengan pertimbangan KPU. Hal ini merujuk pada Pasal 111 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang menjelaskan bahwa pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

Oleh: Antara/Desi Purnama Sari
Editor: Yakop

Pelanggaran Pemilu 2024: Imbauan Timnas AMIN untuk Awasi Suara

Pelanggaran Pemilu 2024: Imbauan Timnas AMIN untuk Awasi Suara
Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva (tengah) dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/HO-Timnas AMIN
JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) telah mengeluarkan imbauan kepada relawan, saksi, dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva, semua pihak yang terlibat dalam pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil diminta untuk mengawal suara dengan mengumpulkan bukti dari sebelum, saat, dan setelah hari pencoblosan.

"Kami minta seluruh relawan dan saksi AMIN, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala (dugaan) pelanggaran yang ditemukan," ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis.

Dia juga menyoroti dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara yang diduga telah terjadi, yang mungkin menguntungkan salah satu pihak. Film Dirty Vote yang viral sebelumnya juga disebutnya memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran.

Hamdan menegaskan perlunya pengawalan suara karena Timnas AMIN menemukan indikasi dugaan kecurangan yang sistematis dari sebelum hari pencoblosan hingga setelahnya.

"Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif," tambahnya.

Selain itu, Hamdan juga mengimbau agar masyarakat tidak terlalu mengandalkan hasil hitung cepat atau quick count sebagai penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Dia menekankan bahwa rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah data sah menurut hukum, dan semua pihak harus bersabar sampai penghitungan selesai.

"Negara yang dijalankan dengan pemerintahan yang berlandaskan legitimasi jauh lebih penting daripada persoalan menang dan kalah," tegasnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah pemilih mencapai 204.807.222 orang.

Ada 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam pemilu ini, serta enam partai politik lokal sebagai peserta. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat tiga pasangan calon.

Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Oleh: Antara/Donny Aditra
Editor: Yakop

Real Count KPU, Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Aceh

Real Count KPU, Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Aceh
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). (Gambar Jawapost)
JAKARTA - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) berhasil memimpin dalam perolehan suara di Aceh, mengungguli pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. 

Berdasarkan hasil real count sementara yang dipublikasikan di laman resmi Pemilu2024.kpu.go.id pada Kamis (15/2) pukul 22.30 WIB, dengan total suara masuk 7.471 dari 16.046 tempat pemungutan suara (TPS) di Aceh, atau sekitar 46,56 persen, pasangan AMIN memimpin dengan jumlah suara mencapai 763.260.

Prabowo-Gibran menempati posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 204.515 atau sekitar 17,39 persen. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud hanya berhasil memperoleh 24.071 suara atau sekitar 2,43 persen.

Pertarungan di Aceh terbilang cukup ketat, namun dari hasil tersebut, pasangan Prabowo-Gibran hanya mampu memenangkan satu daerah di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 22 kabupaten lainnya dimenangkan oleh pasangan AMIN, dan Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh Prabowo-Gibran, Muzakir Manaf, menargetkan minimal 70 persen suara untuk pasangan nomor urut 02 di Aceh. Namun, harapan tersebut belum tercapai hingga saat ini.

Muzakir menyatakan bahwa perolehan suara yang tinggi bagi Prabowo-Gibran di Aceh sangat penting, karena hal itu akan menjadi dasar untuk menagih janji pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat Aceh.

"Biar bisa kami tagih nanti kepada beliau (Prabowo) untuk membangun Aceh. Ini yang penting, ini demi masyarakat Aceh," ujarnya.

Oleh: Antara/Rahmat Fajri
Editor: Yakop

Bawaslu Ungkap 2.413 TPS Berpotensi PSU

Bawaslu Ungkap 2.413 TPS Berpotensi PSU
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) dan Puadi (kanan) di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, telah mengungkapkan bahwa sebanyak 2.413 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpotensi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini disebabkan oleh adanya pemilih yang mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali.

"Yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali," ujar Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

"Ini kemungkinan PSU-nya besar," tambahnya.

Meskipun demikian, Bawaslu masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini. Bagja menyatakan bahwa pihaknya sedang mencari tahu apakah hal tersebut benar-benar merupakan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu kabupaten/kota atau tidak.

"Tentu lagi ditelusuri apakah benar demikian (ada potensi PSU) dari Panwascam dan juga Bawaslu kabupaten/kota," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menganggap bahwa pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan atas rekomendasi dari Bawaslu jika memang di TPS tersebut terdapat potensi untuk PSU.

"Karena pada dasarnya untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu mekanismenya adalah rekomendasi Panwascam yang bekerja di ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan PSU," ucap Hasyim.

Pemilu 2024 mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta Pemilu 2024 terdiri dari 18 partai politik nasional, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Partai lainnya antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) juga diikuti oleh enam partai politik lokal, seperti Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, terdapat tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan akan dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Oleh: Antara/Narda Margaretha Sinambela
Editor: Yakop

KPU RI: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal pada Pemilu 2024 Lebih Rendah dari 2019

KPU RI: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal pada Pemilu 2024 Lebih Rendah dari 2019
Suasana di rumah duka Teguh Joko Pratikno (43), anggota KPPS di TPS 011 Kelurahan Curugsewu, Kabupaten Kendal, Kamis, yang meninggal dunia saat bertugas. (ANTARA/I.C. Senjaya)
JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama Pemilu 2024 tidak sebanyak yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Jumlahnya memang tidak banyak (seperti Pemilu 2019)," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari Kamis.

KPU masih dalam proses pendataan terkait jumlah petugas yang meninggal saat menjalankan tugas mereka. Selain itu, Idham juga menyatakan perlunya memperhatikan perbedaan waktu kematian anggota KPPS.

"Kalau kita bicara tentang badan adhoc yang wafat khususnya KPPS, itu kita harus bedakan. Yang pertama pada pemungutan, sebelum pemungutan. Terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara. Yang ketiga pasca pemungutan suara," katanya.

Dalam upayanya meningkatkan efisiensi, KPU telah mengusulkan penggunaan dua panel untuk menghitung suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Idham, hasil simulasi yang telah dilakukan di beberapa kota menunjukkan adanya efisiensi waktu.

"Kami sudah merancang dua panel perhitungan suara di TPS. Menurut kajian kami yang telah melakukan simulasi di Kota Tangerang, Kota Bogor, Palembang, Kutai Kartanegara. Itu ada efisiensi waktu," jelas Idham.

Namun, dalam rapat konsultasi, pembentuk Undang-Undang masih memutuskan untuk menggunakan satu panel, sama seperti yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, sesuai dengan Pemilu 2019.

Menanggapi beban kerja yang berat bagi anggota KPPS, terutama terkait penghitungan suara yang harus selesai di TPS, KPU pernah mengusulkan penggunaan dua panel penghitungan suara.

"Apabila surat suara belum selesai dihitung di hari pemungutan suara. Maka dapat diekstensi 12 jam setelah pemungutan suara. Karena proses penghitungan surat suara tak boleh berhenti. Harus selesai di TPS," tambahnya.

Pemilu 2024 mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Ada 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024, serta enam partai politik lokal sebagai peserta. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, ada tiga pasangan calon yang ikut serta.

Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Oleh: Antara/Narda M.S
Editor: Yakop

Rabu, 14 Februari 2024

Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud

Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud
Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menilai wacana pilpres satu putaran yang digaungkan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) bakal sulit terwujud. Menurut Agus, wacana itu sengaja digembar-gemborkan kubu Prabowo-Gibran hanya demi menjaga loyalitas konstituen mereka. 

"Menang 50% dari survei belum tentu menang pertarungan. Lembaga survei itu menggiring opini untuk calon yang dianggap sudah settle karena psikologi pemilih lebih yakin kepada calon yang dianggap menang. Padahal, kenyataannya tidak begitu karena memang tidak mudah," ucap Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/2). 

Syarat pilpres satu putaran tertuang dalam Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasangan kandidat bisa lansung memenangi pilpres jika memperoleh suara lebih dari 50% plus 1. 

Selain itu, pasangan tersebut juga harus menang di 19 provinsi atau setengah dari jumlah total provinsi di Indonesia, yakni 38 provinsi. Di provinsi-provinsi itu, pasangan pemenang harus mengantongi minimal 20% suara. 

"Suara mayoritas itu, dalam tradisi electoral study, disebut dengan suara yang mendapatkan dukungan minimal 50% plus 1. Dalam pilpres Indonesia itu, masih ada kreasi lagi. Jadi, tidak hanya 50% plus 1, tetapi juga ditambah menang di setengah jumlah provinsi," jelas Agus. 

Menurut Agus, sejauh ini belum ada pasangan capres-cawapres yang bisa menguasai lumbung suara hingga di 19 provinsi. Sebagaimana direkam sejumlah lembaga survei, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) juga menguasai provinsi-provinsi tertentu. 

"Jadi, kalau dari konstruksi itu sebenarnya agak sulit untuk memenuhi menang satu putaran. Tapi, kalau survei-survei yang selama ini digaungkan oleh 02, menurut saya, itu hanya strategi politik untuk menggiring keyakinan pemilih kepada calon yang kemungkinan bakal menang," ucap Agus.

Meskipun kerap diterpa isu negatif, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran tetap dominan. Dalam sigi LSI Denny JA yang dirilis di Jakarta, Sabtu (10/2) lalu, misalnya, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mencapai 51,9%. Pasangan AMIN berada di posisi kedua dengan raupan elektabilitas sebesar 23,3%. Pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi paling bontot dengan tingkat keterpilihan sebesar 20,3%.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis sehari sebelumnya juga menunjukkan komposisi elektabilitas serupa. Pada sigi Indikator, Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas sebesar 51,8%. Pasangan AMIN terpaut cukup jauh dengan raihan elektabilitas 24,1%, diekor Ganjar-Mahfud di urutan ketiga dengan tingkat keterpilihan sebesar 19,6%.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno