Bupati Sekadau Aron Hadiri Pelatihan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun: Dorong Peningkatan Produktivitas Sawit

Redaksi    Senin, September 23, 2024    Comment   

Bupati Sekadau Aron Hadiri Pelatihan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun: Dorong Peningkatan Produktivitas Sawit

Bupati Sekadau Aron Hadiri Pelatihan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun.

SEKADAU - Bupati Sekadau Aron menghadiri kegiatan pelatihan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi para pekebun di aula SMKN 1 Sekadau, hari Senin, (23/9/2024). 

Acara pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk membantu pekebun sawit memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Aron menekankan pentingnya program ini bagi perkembangan sektor perkebunan sawit di Sekadau. Menurutnya, sertifikasi ISPO tidak hanya memastikan kelapa sawit yang dihasilkan memenuhi standar nasional dan internasional, tetapi juga akan berdampak positif pada kesejahteraan pekebun dan lingkungan.

“Kami telah mendistribusikan sekitar 171.000 bibit sawit kepada petani di Kabupaten Sekadau. Selain itu, dalam hal infrastruktur, Pemerintah Daerah terus melakukan perbaikan jalan dan meningkatkan berbagai program untuk mendukung sektor perkebunan,” jelas Aron.

Pemerintah Kabupaten Sekadau juga berkomitmen untuk memastikan produksi sawit swadaya semakin maksimal. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pekebun dapat memahami pentingnya tata kelola perkebunan yang baik, serta memenuhi standar sertifikasi ISPO yang menjadi syarat utama dalam meningkatkan daya saing produk sawit.

Aron juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para narasumber yang hadir dalam acara tersebut. Ia berharap pelatihan sertifikasi ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi para pekebun serta seluruh masyarakat Sekadau.

“Ke depan, mari kita pastikan sertifikasi ISPO ini bisa dijalankan dengan baik, demi kemajuan bersama,” pungkas Aron.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan pelatihan seperti ini, diharapkan para pekebun di Kabupaten Sekadau dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sawit mereka, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Apa Itu Sertifikasi ISPO?

Sertifikasi ISPO adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit di Indonesia memenuhi standar keberlanjutan. Sertifikasi ini meliputi berbagai aspek seperti praktik pertanian yang baik, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial bagi para pekerja dan masyarakat di sekitar perkebunan.

Bagi pekebun swadaya, memperoleh sertifikasi ISPO bisa membuka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan harga jual sawit mereka. Selain itu, sertifikasi ini juga membantu menjaga keseimbangan antara produksi sawit dan pelestarian lingkungan.

Dengan pelatihan ini, pekebun diharapkan dapat lebih memahami bagaimana memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO, sehingga mereka bisa berkontribusi lebih besar dalam memajukan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Sekadau.

BY. TIM PWI SEKADAU

Bupati Sekadau Serahkan Bibit Sawit Unggul kepada 32 Kelompok Tani di Tujuh Kecamatan

Redaksi    Kamis, Agustus 29, 2024    Comment   

Bupati Sekadau Serahkan Bibit Sawit Unggul kepada 32 Kelompok Tani di Tujuh Kecamatan

Bupati Sekadau Serahkan Bibit Sawit Unggul kepada 32 Kelompok Tani di Tujuh Kecamatan.

SEKADAU – Dalam upaya mendukung kesejahteraan petani di Kabupaten Sekadau, Bupati Sekadau, Aron, secara resmi menyerahkan bibit kelapa sawit unggul kepada 32 kelompok tani yang tersebar di tujuh kecamatan. Serah terima bibit ini berlangsung di Penangkaran Benih IP3K CV. Takashima, Dusun Janang Sebatu, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Kamis (29/08/2024).

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Sandae, dalam sambutannya menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, yakni Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat (IP3K).

"Bibit kelapa sawit yang diserahkan kali ini berasal dari kategori Pre Nursery varietas DxP TN 1 yang diproduksi oleh Balai Benih PT. Bakti Nusantara, Kepulauan Riau, dan proses pembesarannya dilakukan di penangkaran CV. Takashima," jelas Sandae.

Sandae juga menambahkan bahwa program ini ditujukan untuk kelompok tani yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sekadau. "Kelompok tani yang memenuhi syarat memiliki lahan di Kabupaten Sekadau yang tidak berada di kawasan hutan," katanya.

Ia juga mengungkapkan, dari tujuh kecamatan, terdapat lebih dari 176 kelompok tani yang mengusulkan permohonan bantuan bibit dengan luas lahan sekitar 3.700 hektar. Namun, setelah verifikasi, pada tahun anggaran 2024 ini, hanya 32 kelompok tani dari 22 desa di tujuh kecamatan yang terpilih, dengan total luas lahan sekitar 474 hektar.

"Dalam tahun 2024, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 61.620 bibit kelapa sawit unggul kepada 32 kelompok tani di Kabupaten Sekadau. Hingga saat ini, total bibit yang telah disalurkan mencapai 171.000 batang dengan luas lahan 1.021 hektar," tambahnya.

Sandae menekankan pentingnya penggunaan benih unggul sebagai kunci keberhasilan budidaya kelapa sawit. "Dengan benih unggul dan teknik budidaya yang tepat, produksi sawit akan optimal, dan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Bupati Sekadau, Aron, juga menyampaikan bahwa program IP3K ini bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi perkebunan. "Bantuan ini adalah stimulus bagi petani agar dapat membudidayakan kelapa sawit dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," ungkap Aron.

Bupati juga menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program ini, serta mengharapkan agar bibit sawit yang sudah disalurkan dirawat dengan baik. "Jangan sampai bibit ini dijual. Kelapa sawit adalah komoditas primadona dengan potensi ekonomi yang menjanjikan," tegasnya.

Ia juga meminta Dinas terkait, BPP, dan PPL untuk memberikan pendampingan teknis kepada para petani di lapangan. "Kami berharap agar bantuan ini dapat dikelola dengan baik dan optimal," pungkas Aron.

Acara penyerahan bibit ini juga dihadiri oleh Kapolres Sekadau, Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau, perwakilan Dandim 1204/Sanggau, serta sejumlah pejabat lainnya dari Kabupaten Sekadau.

Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sekadau dapat terus meningkat seiring dengan optimalisasi produksi kelapa sawit unggul.

DKP3 Kabupaten Sekadau Rutin Lakukan Verifikasi Indeks Proporsi "K" untuk Stabilitas Harga TBS

Redaksi    Senin, Agustus 12, 2024    Comment   

DKP3 Kabupaten Sekadau Rutin Lakukan Verifikasi Indeks Proporsi "K" untuk Stabilitas Harga TBS

Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Kabupaten Sekadau kembali melaksanakan verifikasi indeks proporsi "K" di Aula Kantor DKP3.

SEKADAU - Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Kabupaten Sekadau kembali melaksanakan verifikasi indeks proporsi "K" di Aula Kantor DKP3. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap bulan dan dihadiri oleh beberapa perusahaan yang bergerak di bisnis kelapa sawit, khususnya yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sekadau Pada hari Senin, 12 Agustus 2024.

Verifikasi indeks proporsi "K" ini bertujuan untuk mencocokkan data produksi, penjualan, dan biaya pengolahan dari masing-masing perusahaan. Data ini kemudian akan dikirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat sebagai dasar penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat provinsi.

Sekretaris DKP3 Kabupaten Sekadau, Utin Ramdiana, menegaskan bahwa verifikasi ini penting untuk menjaga keberlangsungan operasi PKS. Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan pola kemitraan antara PKS dengan petani sawit swadaya. Langkah ini diharapkan bisa membantu pemerintah Kabupaten Sekadau menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam mengatasi tantangan tata niaga TBS yang sering kali rumit.

"Verifikasi ini sangat penting untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Sekadau agar tetap kondusif," ujar Utin Ramdiana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kabupaten Sekadau, Paulus Rimus, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam verifikasi indeks proporsi "K" bulan Agustus 2024 ini.

"Kami sangat berterima kasih kepada semua yang hadir dan berpartisipasi dalam proses verifikasi indeks proporsi 'K' di Kabupaten Sekadau," kata Paulus Rimus.

Lebih lanjut, Paulus menyatakan bahwa data hasil verifikasi ini akan diteruskan ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar. Data tersebut akan menjadi acuan dalam penetapan harga TBS di tingkat provinsi.

Kegiatan verifikasi ini dihadiri oleh enam perusahaan pemilik PKS, yaitu PT. Permata Hijau Sarana, PT. Parna Agromas, PT. Kalimantan Sangar Pusaka, PT. Tinting Boyok Sawit Makmur, PT. Sumatera Makmur Lestari, dan PT. Grand Utama Mandiri. Selain itu, perwakilan dari KUD mitra PT. PHS, KUD mitra PT. SML, SPKS, serta dinas terkait lainnya juga turut hadir dalam kegiatan ini.

Dengan adanya verifikasi rutin ini, diharapkan harga TBS di Kabupaten Sekadau bisa tetap stabil dan menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun petani kelapa sawit.

PWI Gelar Seminar Kelapa Sawit Berkelanjutan Bersama GAPKI Kalbar

Redaksi    Rabu, Juli 10, 2024    Comment   

PWI Gelar Seminar Kelapa Sawit Berkelanjutan Bersama GAPKI Kalbar

Logo GAPKI dan Logo PWI.

KUBU RAYA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalbar mengadakan Seminar Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan yang menghadirkan Gabungan Pengusahan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, Selasa 9 Juli 2024.

Peserta seminar dihadiri pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalbar Periode 2024-2029 dengan menghadirkan narasumber dari GAPKI Kalbar, yakni Sekretariat GAPKI Kalbar, Ir. Juwita Yandi, M.Si dan Landscape Manager UDH The Sustainable Trade Initiative, Social Expert di Southridge Utama Nusantara, GM PT. Sempinur Bunga Energi, Lorensius, SP dengan moderator seminar yakni L Sahat Tinambunan.

Mengusung tema “Membangun Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan”, kegiatan seminar dipaparkan Juwita Yandi dengan materi Pembangunan Pemahaman Komprehensif Tentang Induatri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan.

" Mengenai Gapki Kalbar memiliki Visi mewujudkan kelapa sawit nasional yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan. Yang fungsinya sebagai representasi, wadah komunikasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi

bagi anggota terhadap sawit berkelanjutan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan Misi GAPKI 

1. Mensinerjikan pemangku kepentingan industri sawit nasional
2. Mitra pemerintah menyusun kebijakan industri kelapa sawit berkelanjutan
3. Mendorong anggota melaksanakan tata kelola kebun dalam mewujudkan sawit berkelanjutan
4. Memperkuat daya saing induatri sawit di pasar global

Tujuan GAPKI adalah :

1. Membina Dan Mengembangkan Kemampuan, Kegiatan Dan Kepentingan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Serta Memadukan Secara Seimbang Dan Keterkaitan Antar Potensi Pengusaha Kelapa Sawit.Sawit
2. Mendorong Terciptanya Iklim Industri Kelapa Sawit yang kondusif.
3. Membantu Meningkatkan Kemampuan Anggota Untuk Mencapai Industri Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan.
4. Memfasilitasi Dan Melakukan Advokasi Dalam Penyelesaian Masalah Yang Dihadapi Oleh Industri Kelapa Sawit.
5. Mengembangkan Sinergi Dengan Pemerintah & Pemda Dalam Penetapan Kebijakan Terkait Dengan Industri Kelapa Sawit

"Peran strategis agro industri kelapa sawit sebagai penyedia lapangan kerja langsung dan tidak langsung, membuka isolasi daerah terpencil (remote area), fungsi konservasi, menumbuhkan pusat ekonomi baru, kontribusi dalam penerimaan devisa," jelasnya.

Sekretariat GAPKI Kalbar, Juwita Yandi, menyampaikan isu strategis kelapa sawit berkelanjutan pada aspek kekuatan antara lain dapat terbangunnya eksistensi dan pepran serta gapki cabang Kalbar sehingga memudahkan koorsinasi dan sinergi sawit berkelanjutan. Dukungan Pemda Melalui Surat Gubernur Dalam Rangka Memperkuat Gapki Cabang Kalbar, terbangunnya kebersamaan sesama anggota dan komitmen pengurus GAPKI Kalbar dalam menyikapi masalah atau hambatan dilapangan serta terbangunnn keberagam sesama anggota dan komite pengurus GAPKI Kalbar.

Isu strategis pada aspek kelemahan antara lain belum semua pelaku usaha perkebuan sawit bergabung dalam wadah GAPKI Kalbar atau rendahnya pemahaman peran dan manfaat GAPKI. Kompilasi atau update data dan informasi dari lingkungan anggota untuk kepentingan edukasi publik atau promosi sawit berkelanjutan belum maksimal serta produktivitas hasil kebun petani mitra relatif rendah pra PSR (kelengkapan dokumen pendukung) masih lemah.

"Komoditi kelapa sawit merupakan komoditi unggulan yang dapat di kembangkan dalam pembangunan daerah, kemudin perlunya dukungan pemerintah terkait dengan

regulasi dan tata kelola yang komprehensif serta diperlukan stabilitas untuk menjaga kondusifitas untuk memastikan berlangsungnya kegiatan investasi secara aman dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit," tambahnya.

Pabrik Tanpa Kebun di Sekadau, Berikut Pandangan Ketua SPKS

Redaksi    Senin, Mei 06, 2024    Comment   

Pabrik Tanpa Kebun di Sekadau, Berikut Pandangan Ketua SPKS

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sekadau, Bernadus Mohtar. (Arni/Tim)

SEKADAU - Kontroversi mengenai pendirian pabrik tanpa kebun di Sekadau terus memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat. Di tengah sorotan tersebut, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sekadau, Bernadus Mohtar, memberikan pandangannya.

Mohtar menekankan bahwa petani sawit lebih membutuhkan pabrik mitra petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

"Petani mandiri memerlukan pabrik yang bersentuhan dengan sawit swadaya. Perkembangan petani swadaya, sampai saat ini belum sampai 10 persen petani swadaya yang bermitra dengan pabrik," ungkap Mohtar.

Menurut Mohtar, data dari Dinas terkait menunjukkan bahwa ada sekitar 100 hingga 200 hektar tanah yang belum terakses oleh petani plasma. "Jumlah ini adalah yang terlepas dari petani plasma," tambahnya.

Mohtar juga menyoroti pentingnya pabrik bermitra dengan kebun milik petani mandiri, bukan hanya sebagai pembeli buah petani, tetapi juga dalam hal pemberdayaan petani.

"Investor harus memenuhi peraturan mulai dari Permentan sampai peraturan dibawahnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Mohtar berharap pabrik non kebun lebih memilih untuk bermitra dengan petani melalui kelompok tani atau KUD. Dia juga menggarisbawahi potensi dampak sosial dari pendirian pabrik non kebun, yang bisa menciptakan situasi rentan terhadap tindakan kriminalitas seperti pencurian Tandan Buah Segar (TBS).

"Ini karena nantinya orang bebas mau menjual buah ke pabrik non kebun, makanya pabrik harus bermitra dengan petani dengan demikian, TBS yang dijual ke pabrik bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Pandangan Mohtar mencerminkan kompleksitas dan pertimbangan yang harus dihadapi dalam pengembangan industri sawit di Sekadau. Sementara proyek-proyek industri memberikan peluang ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan kesejahteraan petani dan dampak sosial yang mungkin timbul. (Arni Lintang)

Upaya Pemerintah Kubu Raya Tingkatkan Sertifikasi Sawit

Redaksi    Sabtu, Maret 02, 2024    Comment   

Upaya Pemerintah Kubu Raya Tingkatkan Sertifikasi Sawit

Pj Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzaman di Sungai Raya. ANTARA/Dokumentasi Prokopim Kubu Raya.

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, tengah berupaya keras dalam mempercepat proses sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan, mengingat masih minimnya jumlah kebun sawit milik petani yang telah tersertifikasi.

"Pada kenyataannya, di Kubu Raya belum ada kebun kelapa sawit milik petani yang sudah tersertifikasi. Setidaknya pada tahun 2023, ada 27 perusahaan sawit di Kubu Raya, namun hanya 11 di antaranya yang telah memperoleh sertifikasi," ujar Pejabat (Pj) Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzaman, dalam pernyataannya di Sungai Raya pada hari Jumat.

Sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan menjadi prioritas utama mengingat Kubu Raya merupakan kabupaten dengan luas kebun sawit terbesar ketiga di Kalimantan Barat.

Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya memiliki luas kebun sawit mencapai 198.714 hektar, dengan produksi kelapa sawit mencapai 147.887 ton. Dari produksi tersebut, 80,18% berasal dari perkebunan besar swasta, sementara sisanya, sebesar 19,82%, berasal dari perkebunan rakyat.

Kehadiran Kubu Raya dalam rantai pasok kelapa sawit, baik secara lokal maupun nasional, menjadi krusial. Namun, ketika sertifikasi menjadi keharusan bagi semua pelaku industri kelapa sawit di Indonesia, hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri.

Pemerintah Kubu Raya berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, mereka akan mengusulkan peraturan bupati guna mempercepat proses sertifikasi, yang nantinya akan dibahas oleh DPRD untuk menjadi peraturan daerah yang mengikat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para petani kelapa sawit di Kubu Raya.

Erdi Abidin, pemimpin proyek penyusunan Regulasi Peraturan Bupati (Perbub) Kubu Raya Percepatan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan, menjelaskan bahwa model baru telah ditemukan untuk mendorong percepatan sertifikasi, yakni melalui pembuatan peraturan daerah.

Langkah berikutnya adalah memberikan insentif bagi proses sertifikasi tersebut dan melibatkan petani, terutama melalui kelompok-kelompok petani, dengan bantuan dari sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah.

Erdi menekankan bahwa dengan memiliki status yang legal, para petani akan mendapatkan keuntungan lebih saat menjual produknya, karena tanpa sertifikasi, mereka tidak dapat mengekspor kelapa sawit ke luar negeri.

Tidak hanya itu, sertifikasi juga penting untuk menjamin praktik usaha yang ramah lingkungan serta mengendalikan dampak sosial dan ekonomi. Dengan sertifikasi, daya jual produk juga dipastikan akan meningkat.

"Dengan adanya sertifikasi, aspek keberlanjutan usaha juga lebih terjamin. Kualitas pekebun kelapa sawit pun akan meningkat karena sertifikasi bertujuan untuk menciptakan sistem industri perkebunan kelapa sawit yang ekonomis, sosial-budaya yang layak, dan ramah lingkungan," jelasnya.

Erdi optimis bahwa dengan adanya regulasi yang tepat, semua kebun kelapa sawit di Kubu Raya akan tersertifikasi pada tahun 2025 sesuai dengan amanat Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Oleh: Antara/Rizki Fadriani

Editor: Yakop

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pada Selasa (27/02/2024), membahas berbagai isu terkait kebijakan sawit di Indonesia. Salah satu fokus utama rapat adalah rendahnya realisasi program replanting sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam keterangan persnya bahwa regulasi yang mempersulit proses replanting menjadi salah satu penghambat utama. 

Dia menyampaikan, "Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu, tadi diminta agar mengkaji Peraturan Menteri Pertanian karena sawah kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat diminta juga rekomendasi dari KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan].”

Airlangga juga mengusulkan peningkatan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. 

Hal ini diharapkan dapat membantu pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah. 

"Dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat, di P4, sehingga kalau dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama, beli bibit dan hidup di tahun pertama,” katanya.

Masalah ketelanjuran lahan juga dibahas dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Jadi dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021."

"Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong ke sana,” ujarnya.

Rapat juga membahas rencana BPDPKS untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Airlangga menyatakan bahwa rapat akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret. 

"Tentu kita lihat program lain dari BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit], kita juga kaji terkait dengan pemberian beasiswa untuk keluarga pekebun,” tandasnya.

Polandia Tertarik pada Potensi Energi Terbarukan dari Cangkang Sawit Kalbar

Redaksi    Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

Polandia Tertarik pada Potensi Energi Terbarukan dari Cangkang Sawit Kalbar

Polandia Tertarik pada Potensi Energi Terbarukan dari Cangkang Sawit Kalbar. Gambar ilustrasi Cangkang Sawit.

PONTIANAK - Potensi cangkang sawit Kalimantan Barat sebagai sumber energi terbarukan menarik perhatian Polandia. Hambar Wiyadi, General Manager Pelindo II Pontianak, mengungkapkan bahwa perwakilan Kedutaan Besar Republik Polandia menunjukkan ketertarikan saat mengunjungi Pelabuhan Dwikora Pontianak.

"Kedutaan Polandia telah berkunjung ke Kalbar dan melihat aktivitas pelabuhan. Mereka tertarik akan potensi cangkang sawit untuk bahan baku energi terbarukan," ujarnya.

Potensi ini disambut baik oleh pihak Indonesia, terutama karena cangkang sawit menjadi salah satu limbah yang cukup melimpah di Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, perwakilan Polandia juga menyoroti infrastruktur pelabuhan yang memadai, terutama melalui Terminal Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.

"Untuk Pelabuhan Dwikora tidak bisa bersandar oleh kapal besar karena dangkal. Namun Pelabuhan Kijing sangat memungkinkan kedalaman mencapai 16 meter," jelas Wiyadi.

Piotr Firlus, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Republik Polandia, menegaskan bahwa Polandia tengah mencari sumber energi yang ramah lingkungan, terutama mengingat situasi geopolitik saat ini. Dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, kebutuhan akan pasokan energi di Polandia semakin mendesak.

"Saat ini sedang dilakukan penjajakan sumber energi yang ramah lingkungan seperti cangkang sawit," ujar Firlus. "Kami melihat dan mendengar bahwa Kalbar merupakan penghasil cangkang sawit yang cukup besar dan memiliki pelabuhan baru yang cukup besar dan dapat menampung kapal-kapal besar."

Polandia, sebagai negara di Eropa Tengah, memiliki kebutuhan energi yang signifikan, terutama saat musim dingin dengan suhu ekstrim. Hal ini mendorong Polandia untuk mencari pasokan energi yang berkelanjutan. Firlus juga menambahkan bahwa Polandia masih mengandalkan Pelabuhan Rotterdam di Belanda sebagai pusat transshipment untuk pasokan energi, namun potensi kerja sama dengan Indonesia memberikan alternatif yang menarik.

"Ini adalah potensi besar untuk dapat saling bersinergi," tegasnya.

Kerja sama potensial antara Indonesia dan Polandia dalam bidang energi terbarukan seperti cangkang sawit diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, sambil juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya global dalam menghadapi perubahan iklim.

Dana DBH Sawit untuk Perlindungan 2.700 Pekerja di Landak

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Dana DBH Sawit untuk Perlindungan 2.700 Pekerja di Landak

Penyerahan santunan program BPJAMSOSTEK di Landak. (ANTARA/Dedi)

LANDAK - Sebanyak 2.700 pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, kini dilindungi oleh program sosial perlindungan ketenagakerjaan yang didanai dari dana bagi hasil (DBH) sawit. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Landak, Samuel, pada hari Sabtu.

"Dalam rakor pelaksanaan perlindungan bagi 2.700 pekerja perkebunan sawit, kami menggunakan dana dari DBH sawit tahun 2023," ujar Samuel di Landak.

Ia menjelaskan bahwa skema perlindungan ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, yang menjadi mungkin berkat dana dari DBH Perkebunan Sawit yang merupakan hal baru.

"Kami mendapatkannya pada tahun 2023 dan 2024. Dengan kerja sama yang baik dengan BPJS Ketenagakerjaan, kami dapat memanfaatkan peluang ini karena salah satu ketentuan dari DBH ini memungkinkan untuk perlindungan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit," katanya.

Samuel menyatakan dukungannya terhadap program tersebut untuk menjamin keselamatan tenaga kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak.

"Pemerintah Kabupaten Landak akan mendukung semua program terkait perlindungan tenaga kerja ini karena manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Saya yakin ke depannya akan semakin banyak yang bergabung sebagai peserta mandiri. Ini akan kita dorong dan sosialisasikan di berbagai kesempatan, terutama di desa-desa yang masih memiliki masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Samuel.

Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Pontianak, Ryan Gustaviana, menyatakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat untuk melindungi pekerja perkebunan sawit.

"Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja perkebunan sawit akan mendapatkan manfaat perlindungan dari risiko perjalanan dan tempat kerja, perawatan medis tanpa batas biaya sesuai kebutuhan, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, bantuan beasiswa bagi dua anak maksimal senilai Rp174 juta, dan jaminan kembali bekerja," jelasnya.

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan santunan bagi ahli waris jika terjadi risiko meninggal dunia saat bekerja, dengan total santunan mencapai Rp42 juta serta santunan berkala selama 24 bulan.

Terkait dengan DBH sawit di Kalimantan Barat pada tahun 2023, baik untuk pemerintah provinsi maupun 14 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat, totalnya mencapai Rp310,98 miliar.

Sumber: Antara/Dedi

Editor: Yakop

Instruksi Presiden 6/2019 Ditetapkan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan

Redaksi    Jumat, Februari 02, 2024    Comment   

Instruksi Presiden 6/2019 Ditetapkan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan

Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit memberikan sambutan pada DKT mengenai implementasi RAN KSB, Kamis (01/02/2024), secara daring. (Foto: Humas/Jay)

JAKARTA - Sekretariat Kabinet (Setkab) menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau yang dikenal dengan focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024. 

Diskusi ini, yang merupakan seri I dan diselenggarakan secara daring, menghadirkan beragam narasumber termasuk Deputi Bidang Investasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari; Direktur Pangan dan Pertanian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jarot Indarto; serta akademisi dan tim ahli dari Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (TPD RAP KSB) Sumatera Utara, Diana Chalil.

"Rangkaian kegiatan FGD ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bekerja secara sistematis dalam kerangka policy cycle berdasarkan evidence based guna penyempurnaan terhadap instrumen kebijakan RAN KSB yang baru ke depan yang akan kita dorong," ujar Deputi Bidang Perekonomian, Setkab, Satya Bhakti Parikesit saat membuka diskusi.

Bhakti menekankan pentingnya komoditas kelapa sawit sebagai penopang subsektor perkebunan Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Ekspor kelapa sawit dan turunannya sebesar 35,16 miliar Dolar AS atau 12,7 persen terhadap total ekspor nonmigas pada tahun 2022. Kelapa sawit juga menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, menciptakan kemandirian energi baru terbarukan biodiesel dengan pemanfaatan untuk pasar domestik mencapai 12,2 juta kiloliter pada tahun 2023," ungkapnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan reputasi produk kelapa sawit Indonesia di pasar global dengan fokus pada penatakelolaan perkebunan yang ramah lingkungan.

"Arahan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, sebagai wujud komitmen konkret Presiden serta bentuk konsolidasi kebijakan, program, dan kegiatan perkelapasawitan nasional yang terserak di berbagai kementerian lembaga pada pemerintah pusat dan di berbagai OPD [organisasi perangkat daerah] pada pemerintahan daerah penghasil sawit," tambahnya.

Meskipun demikian, Bhakti mengakui bahwa banyak pekerjaan yang belum terselesaikan menjelang berakhirnya pelaksanaan Inpres RAN KSB pada 2024. 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelangsungan kebijakan ini.

Bhakti berharap hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian pelaksanaan RAN KSB periode 2019-2024 serta kelangsungan RAN KSB di masa yang akan datang.

“Masukan narasumber dan partisipasi aktif peserta FGD menjadi penting guna mencapai kualitas rekomendasi kebijakan presisi, guna menjawab berbagai isu terkait pelaksanaan Inpres RAN KSB yang existing serta menyempurnakan rencana kebijakan RAN KSB yang akan datang,” tandasnya.

DKT ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari pegawai dan pejabat di lingkungan Setkab serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

Pj Gubernur Kalbar Hadiri Workshop PSR, Perkebunan Sawit Rakyat Dibahas, Target PSR 16.000 Hektar di Kalbar

Redaksi    Sabtu, Januari 27, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Hadiri Workshop PSR, Perkebunan Sawit Rakyat Dibahas, Target PSR 16.000 Hektar di Kalbar

Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., telah menghadiri Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". Workshop ini berlangsung di Ballroom Hotel Aston Pontianak pada Kamis (25/1/2023).

PSR merupakan inisiatif untuk membantu petani kelapa sawit dalam memperbaharui kebun mereka dengan varietas kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Dr. Harisson menyampaikan, "Melalui program PSR ini, diharapkan produktivitas lahan milik petani dapat ditingkatkan tanpa perlu membuka lahan baru."

Program PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat unsur utama, yaitu Legal, Produktivitas, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Prinsip Sustainabilitas.

Dalam konteks legalitas, petani yang berpartisipasi dalam program ini harus memastikan aspek legalitas tanahnya terpenuhi. 

Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas, targetnya adalah meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar per hektar per tahun dengan kepadatan tanaman kurang dari 80 pohon per hektar.

Sertifikasi ISPO menjadi hal penting untuk menjamin keberlanjutan program ini. Peserta program diberi fasilitas untuk mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama. 

Adapun prinsip sustainabilitas mencakup berbagai aspek, seperti tanah, konservasi, lingkungan, dan kelembagaan.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memainkan peran penting dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. 

BPDPKS bertugas mengelola dana pengembangan dan cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam kesempatan ini, dr. Harisson juga membahas tentang Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Kalimantan Barat. 

Ia mengungkapkan bahwa meskipun Pemerintah Pusat telah memberikan DBH sebesar 311 miliar rupiah untuk Kalimantan Barat, namun ia merasa masih kurang.

Direktur Utama PTPN III Holding Perkebunan, Muhammad Abdul Ghani, menargetkan areal seluas 16.000 hektare untuk program PSR di Kalimantan Barat. 

Ghani menyatakan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam merealisasikan program ini.

Workshop yang berkaitan dengan Optimalisasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Acara ini diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dengan tema "PTPN Untuk Sawit Rakyat". (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan bahwa realisasi PSR hingga saat ini telah mencapai 300 ribu hektare di Indonesia. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit dan kesejahteraan mereka.

"Tantangan PSR saat ini bukanlah soal pendanaan, SDM, atau faktor lainnya, melainkan terkait dengan penataan dan regulasi. Hal ini sedang dalam proses penyelesaian," tambahnya.

Upaya Membangun Keberlanjutan Industri Sawit di Indonesia

Redaksi    Jumat, Januari 26, 2024    Comment   

Upaya Membangun Keberlanjutan Industri Sawit di Indonesia

Dirjenbun Kementan saat menerima cendera mata dari Direktur Utama PTPN III Holding Perkebunan Muhammad Abdul Ghoni. ANTARA/Dedi

PONTIANAK - Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, memimpin ajakan untuk menjaga keberlanjutan industri sawit, menegaskan bahwa komoditas perkebunan menjadi kebanggaan Indonesia pada saat ini.

"Saat ini hampir sebagian besar perkebunan rakyat dari berbagai komoditas, seperti teh, karet, tebu, kelapa dalam, dan lainnya, mengalami penurunan. Komoditas-komoditas tersebut telah mengalami masa jayanya dan kini kurang produktif, tidak seperti sawit yang masih terus eksis dan membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga kelangsungannya," ujar Andi Nur Alam Syah dalam sebuah workshop yang diadakan oleh PTPN untuk petani sawit rakyat, di Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari Kamis.

Dirjen tersebut menjelaskan bahwa untuk memastikan keberlanjutan industri sawit, sangat penting untuk mengatur tata kelola dan regulasi yang tepat. Pihaknya saat ini berkomitmen untuk mengatur hal tersebut.

"Saar ini, kita memiliki lahan sawit yang luas, kebun sawit yang sudah ada, dan petani sawit yang sudah siap. Namun, perlu adanya penataan dan penyempurnaan regulasi yang lebih efisien dan mudah," tambahnya.

Menurut Andi, program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan industri sawit dan harus didukung oleh semua pihak. 

Dia mengatakan bahwa PSR dapat mendorong peningkatan produktivitas sawit yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, dengan harapan produktivitasnya setara dengan sawit yang dikelola oleh perusahaan besar.

"Sawit memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, PSR menjadi penting agar produksi dan produktivitas sawit dari masyarakat terus meningkat," ujarnya.

Namun, dia juga menyoroti perlunya penataan ulang terkait bantuan yang diberikan kepada penerima program PSR, serta perlunya penyempurnaan regulasi terkait hal tersebut. 

Untuk itu, dia menyebutkan bahwa peraturan pertanian dan peraturan presiden yang sedang disusun saat ini menjadi hal yang sangat penting.

"Pengaturan terkait penataan lahan, pengembangan SDM, penerapan ISPO, implementasi PSR, dan hal-hal lainnya harus diatur melalui regulasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Kami berharap bahwa hal ini dapat menjadi solusi sehingga pelaksanaan PSR di lapangan tidak lagi terbentur oleh peraturan yang rumit dan lambat. Kami juga mengharapkan bahwa dalam regulasi tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat memiliki peran yang lebih aktif terkait alokasi anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seefektif mungkin," tambahnya.

Sumber: Antara/Dedi

Editor: Yakop

DPD BAMAGNAS Kabupaten Sekadau Lakukan Rapat Koordinasi Pimpinan Gereja Kristen

Robiantinus Hermanto    Jumat, November 10, 2023    Comment   

DPD BAMAGNAS Kabupaten Sekadau Lakukan Rapat Koordinasi Pimpinan Gereja Kristen

DPD BAMAGNAS Kabupaten Sekadau Lakukan Rapat Koordinasi Pimpinan Gereja Kristen.

SEKADAU - DPD Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAGNAS) Kabupaten Sekadau diketuai Pdt Marthin Jasmin, S.Th Melaksanakan Rapat koordinasi pimpinan gereja Kristen Kabupaten Sekadau.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gereja Gapembri Jalan Longkam Jaya, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir pada hari Kamis, 9 November 2023

Agenda: Membangun sinergitas pemerintah dengan pimpinan gereja dalam menciptakan suasana kondusif dan damai pada pemilu tahun 2024, Strategi partisipasi gereja pada pemilu tahun 2024 Laporan progres pembangunan gedung Christian Center, Penguatan moderisasi beragama dan implementasinya pembinaan kerukunan internal umat Kristen, serta Program pelayanan BAMAGNAS Kabupaten Sekadau. Diikuti 53 pimpinan gereja Kristen Kabupaten Sekadau.

Dalam arahannya Wabup Subandrio SH.MH mengucapkan selamat atas terselenggaranya musyawarah antar gereja nasional Kabupaten Sekadau yang pada hari ini. Bamagnas adalah wadah bagi pemkab untuk menyalurkan bantuan hibah rumah ibadah Jemaat Kristen.

"Dulu pemerintah sulit memberikan bantuan kepada umat Kristen karena cabang gerejanya banyak. Sekarang kehadiran Bamagnas dapat mempermudah pencairan dana hibah.

Lebih lanjut wabup mengatakan untuk mendapatkan hibah dari pemerintah, semua usulan harus dimasukan kedalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terangnya. 

Menyinggung soal hibah, wabup menjelaskan pada tahun 2024 pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan guna kepentingan pemilu serentak 2024. Namun untuk rumah ibadat tetap akan kita upayakan bagi rumah ibadat yang tidak layak.

Soal RPJPD, wabup menambahkan, Sekadau termasuk kabupaten yang paling tinggi capaiannya yaitu mencapai 85 persen.

Untuk pencapaian RPJPD, pemkab Sekadau mempunyai visi dan misi. Pemkab saat ini fokus bagaimana membangun perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau. Oleh karena itu masyarakat harus manfaatkan investor yang masuk ke daerah kita demi kesejahteraan masyarakat ucap Wabup

Pada pemilu 2024. Wabup mengajak pimpinan gereja agar menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif maupun pilpres dan wapres periode 2024-2029.

Pemkab Sekadau Dorong Pertanian Melalui Pendistribusian Bibit Sawit kepada Kelompok Tani

Robiantinus Hermanto    Minggu, Agustus 06, 2023    Comment   

Pemkab Sekadau Dorong Pertanian Melalui Pendistribusian Bibit Sawit kepada Kelompok Tani

Bantuan Bibit Sawit

SEKADAU - Upaya pemerintah daerah dalam mendorong sektor pertanian terus berlanjut. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Perkebunan (DKP3) Kabupaten Sekadau melakukan pendistribusian bantuan bibit sawit kepada kelompok tani penerima.

Secara simbolis penyerahan bantuan ini diadakan belum lama ini, secara resmi Bupati Sekadau, Aron menyerahkan bantuan di penangkar bibit Desa Tapang Semadak.

Dalam pernyataannya, Kepala Dinas DKP3, Drs. Sandae, M.Si, menjelaskan bahwa pendistribusian bantuan bibit sawit telah selesai dilakukan hingga minggu pertama bulan Agustus 2023. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya karena kendala transportasi di sebagian kelompok tani, tetapi proses ini telah berhasil rampung.

"Untuk tahun 2023, jumlah bantuan bibit sawit dari Pemkab Sekadau mencapai 72.000 batang, mengalami peningkatan 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan komitmen kuat dari bupati dan wakil bupati dalam memberikan bantuan bibit sawit kepada para petani. Saya senang mengumumkan bahwa bantuan ini telah diterima oleh para petani," ungkap Kepala Dinas pada Jumat (4/7/2023).

Dengan penyelesaian pendistribusian bantuan bibit sawit kepada 27 kelompok tani di 7 kecamatan, Kepala Dinas berharap kepada para ketua kelompok tani untuk memantau perkembangan kondisi tanaman di setiap anggota kelompok. Jika terdapat masalah atau kendala terkait dengan kondisi tanaman, diharapkan agar segera dilaporkan kepada Dinas DKP3.

"Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa selama proses perjalanan dari penangkar bibit ke lokasi tujuan, ada kemungkinan terjadinya kerusakan pada satu atau dua tanaman. Namun, ini merupakan hal yang wajar," tambahnya.

Mengenai rencana kedepan, Kepala Dinas menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Dinas Pertanian akan melakukan persiapan yang lebih baik lagi dalam rangka memberikan bantuan bibit sawit. 

Hal ini dilakukan mengingat sekitar 80% penduduk Sekadau merupakan petani, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk mengangkat potensi ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan adanya langkah konkret seperti pendistribusian bantuan bibit sawit ini, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Sekadau akan semakin berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal.

(Tim/Yk/Hermanto)

Dinas Pertanian Kabupaten Sekadau Berkomitmen Sukseskan Program Unggulan Pertanian dan Perkebunan

Robiantinus Hermanto    Minggu, Agustus 06, 2023    Comment   

Dinas Pertanian Kabupaten Sekadau Berkomitmen Sukseskan Program Unggulan Pertanian dan Perkebunan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan dan Perkebunan, Drs. Sandae, M.Si

SEKADAU - Dinas Pertanian Kabupaten Sekadau terus berkomitmen untuk memastikan suksesnya program unggulan pemerintah daerah yang dijalankan, khususnya yang berdampak positif bagi petani dan perkebunan.

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah melakukan peninjauan lapangan terhadap lahan kelompok tani yang menerima bantuan bibit sawit pada tahun 2022 lalu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan dan Perkebunan, Drs. Sandae, M.Si, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memonitor perkembangan tanaman sawit yang telah ditanam oleh kelompok tani pasca menerima bantuan bibit dari Pemerintah Kabupaten Sekadau pada bulan November 2022.

"Ada 16 kelompok tani yang tersebar di 13 desa dan 6 kecamatan yang menerima bantuan bibit sawit pada tahun 2022. Saat ini, kami sedang merencanakan wilayah mana yang akan kami tinjau. Ini penting dilakukan agar kami bisa melihat sendiri perkembangan tanaman," ungkap Kepala Dinas tersebut pada Jumat (4/8/2023) kemarin.

Dalam pertemuan di kantornya, Drs. Sandae menjelaskan bahwa beberapa tim akan diterjunkan ke lapangan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi oleh para petani. Tim ini juga akan memberikan edukasi terkait perawatan tanaman sawit.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dari 35.000 bibit sawit yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau pada tahun 2022. 

Selain itu, langkah ini dianggap akan berdampak positif secara ekonomi bagi petani, mengingat program ini akan terus berlanjut sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati.

Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Kabupaten Sekadau pada tahun 2023 juga telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan 72.000 bibit sawit kepada 27 kelompok tani.

Penyerahan simbolis bantuan bibit ini dilakukan pada bulan Juli lalu, sebagai tindakan konkret untuk terus mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini.

(Tim/Hermanto)

Tragedi Kecelakaan Kerja di Kalbar, Pekerja Pabrik Tewas Terpintal Mesin Sawit

Robiantinus Hermanto    Sabtu, Juli 29, 2023    Comment   

Tragedi Kecelakaan Kerja di Kalbar, Pekerja Pabrik Tewas Terpintal Mesin Sawit

Pekerja Pabrik Tewas Terpintal Mesin Sawit

KUBU RAYA – Tragedi menimpa seorang pekerja pabrik di Kubu Raya, Kalbar, pada Jumat (28/7/23) pukul 17.30 Wib, Riski (23), warga Dusun Karya Usaha Desa Kuala Mandor B, tewas terpintal Mesin Pabrik Pengolahan Sawit Conveyor di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa.

Kejadian tersebut terjadi saat Riski bersama rekannya sedang memperbaiki kerusakan mesin pengolahan sawit.

Tiba-tiba, mesin conveyor tersebut tanpa diduga menyala dan menggiling tubuh Riski yang sedang melakukan perbaikan plat conveyor.

Meskipun rekan kerjanya berusaha mematikan mesin, namun sayangnya Riski sudah meninggal dunia.

Polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP dan mengevakuasi tubuh korban dari dalam mesin.

Hasil visum menyatakan bahwa Riski mengalami Luka Terbuka pada bagian Perut, Luka Terbuka pada bagian belakang Lutut, dan Luka Terbuka pada bagian Pergelangan Kaki.

Jenazah Riski kemudian dikafani atas permintaan keluarga dan diserahkan kepada mereka untuk prosesi pemakaman.

Pihak Kepolisian Kubu Raya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kematian tragis pekerja tersebut dalam kecelakaan kerja di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa. (Ian)