Berita BorneoTribun: Sutarmidji Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Sutarmidji. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sutarmidji. Tampilkan semua postingan

Jumat, 24 Maret 2023

Lantik Pejabat Fungsional, Gubernur Ingatkan ASN Pemprov Lebih Peka Terhadap Lingkungan

Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemprov Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menanamkan jiwa melayani sebagai seorang ASN dan peka terhadap kondisi yang ada.

Hal tersebut, disampaikannya pada acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional, serta Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (24/3/2023).

“ingat, menjadi ASN itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jangan pernah sedikitpun saudara ingin dilayani. Dan ingat, teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Sutarmidji kepada ASN yang dilantik.

Terkait kondisi belakangan, dimana jajaran ASN saat ini sedang disorot. Dirinya mengingatkan untuk lebih bijak dan peka terhadap kondisi sekitar, apalagi dalam bermedia sosial.

"Bukan hanya ASN saja tapi keluarganya juga. Saya ingatkan saudara (ASN) supaya peka terhadap hal-hal seperti itu. Saudara boleh memiliki apapun tapi prihatin dengan kondisi masyarakat kita yang  masih sangat membutuhkan. Jangan segala sesuatu dipamerkan sehingga nanti menjadi masalah bahkan bisa merembet kemana-mana, nanti membuat saudara pusing sendiri,” ujar pria yang akrab disapa Bang Midji ini.

Lanjutnya, untuk penampilan ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, dirinya berharap bisa menyesuaikan kondisi dan tempat bertugas. Sebab menurutnya, jika ASN mengubah penampilan yang terlalu mencolok akan menjadi perhatian masyarakat.

“Saya harap penampilan harus disesuaikan, di kantor tidak ada yang memperhatikan perubahan penampilan saudara, tampil lah apa adanya saja,” tuturnya. 

Tak hanya itu, dirinya juga menambahkan dan meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk bijak dalam bermedia sosial. Sebab saat ini masyarakat luas bisa melakukan penilaian kinerja terhadap para ASN dengan melihat media sosial yang dimiliki.

“Jangan banyak publish di medsos, saya kalau tidak penting, tidak dipublish. Hal-hal yang aneh-aneh jangan publish di medsos. Kalau mau, publish lah hal-hal positif  yang bisa membawa kemajuan dan perubahan,” tegasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama terkait pelantikan Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional serta Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar Drs. Ani Sofian, M.M., mengungkapkan jumlah Pejabat Fungsional yang dilantik sebanyak 76 orang dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

“Untuk CPNS Pemprov Kalbar lulusan STTD sebanyak 3 orang dan kenaikan pangkat sebanyak 15 orang,” katanya.

Kemudian sesuai arahan dari Gubernur Kalbar, BKD Provinsi Kalbar juga akan akan melakukan pengawasan dalam waktu dekat terkait instruksi tersebut.

“Kami akan melakukan pengawasan kepada seluruh ASN sesuai dengan instruksi Gubernur Kalbar,” ujar Kepala BKD Provinsi Kalbar.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. 

(Aws/R. Hermanto)

Gubernur Kalbar Mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) Di Masjid Muhtadin

Gubernur Kalbar Mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) Di Masjid Muhtadin.
Pontianak, Kalbar - Memasuki hari Kedua dalam pelaksanaan shalat tarawih di bulan Ramadhan 1444 Hijriyah, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., melaksanakan shalat tarawih di Masjid Muhtadin, Kota Pontianak, Kamis (23/3/2023) kemarin.

Selain shalat tarawih, Gubernur Kalbar juga mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) di Masjid Muhtadin tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tentang makna kejujuran dan kedisiplinan. 

Dirinya mengungkapkan bahwa kedua poin tersebut merupakan kunci kesuksesan bagi setiap orang, baik muslim maupun non muslim.

Lebih lanjut, Sutarmidji mengungkapkan banyak kajian mengenai kesuksesan yang telah diumumkan oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. 

“Seharusnya kita sering melakukan kajian tentang nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Karena hasil berbagai kajian selama ini justru banyak dipublikasikan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Tapi, hampir semua hasil kajian tersebut merupakan nilai-nilai keislaman,” ujarnya.

Dalam penyampaiannya, Sutarmidji memberikan sebuah contoh yang diharapkan dapat dicerna dengan baik oleh warga yang hadir saat itu. Ia mengambil contoh perilaku Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang memiliki nilai-nilai keutamaan Islam, sehingga diberi gelar sebagai orang yang jujur dan gelar tersebut sebagaimana sangat jelas di dalam Al Quran dan Hadist.

“Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam diberi gelar Al Amin karena kejujuran memiliki nilai-nilai yang diutamakan dalam islam. Kejujuran merupakan kunci pertama kesuksesan seseorang. Kedua, kedisiplinan. Orang yang memiliki kedisiplinan pasti akan sukses, seperti kita sudah ditentukan untuk menjalankan sholat 5 kali dalam 1 hari dengan waktu yang sudah ditentukan, maka kita harus bergegas untuk sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Faktor-faktor kesuksesan tersebut sudah tercantum dalam Al Quran dan Hadist. Hanya saja terkadang kita melupakan hal itu,” katanya.

Tak hanya itu, contoh lain keteladanan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagai pemimpin umat Islam di dunia adalah dalam menjaga hubungan antar umat. Karena dunia ini tidak hanya dihuni oleh umat muslim, melainkan umat lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan sudah ada sejak zaman dahulu.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah membuat panduan yang kita kenal dengan Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan konstitusi pertama kali yang ada di dunia. Konstitusi tersebut paling demokratis karena mengakomodir keberagaman, baik agama maupun suku. Islam sudah mengatur perbedaan agama dalam Al Quran Surat Al Kafirun ayat 6 yang berbunyi 'Lakum Dinukum Waliyadin' dan memiliki arti 'Bagimu, agamamu. Bagiku, agamaku'. Artinya, kita berbeda suku, bangsa, dan bernegara untuk saling mengenal dan berlaku adil. Ketika menjadi pemimpin, maka kita harus berlaku adil kepada semua orang,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, kembali Gubernur Sutarmidji mengingatkan seluruh umat islam yang ada di Kalbar, untuk selalu mengasah diri dan meningkatkan kompetensinya dalam menjawab tantangan dimasa yang akan datang, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

"Umat Muslim yang ada, saya berharap mengambil peran dalam kemajuan dunia, jangan menjadi penonton," tutulnya.

Dalam kesempatan itu, Sefpri Kurniadi S.STP., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar turut hadir ada kegiatan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Muhtadin ini.

(Aws/R. Hermanto)

Sabtu, 18 Maret 2023

Pengukuhan Kepala Perwakilan BI, Sutarmidji Tekankan Sinergi Tumbuhkan Ekonomi

Pengukuhan Kepala Perwakilan BI di Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengapresiasi peranan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalbar dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peranan tersebut diantaranya dalam capaian kinerja ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan mendukung perkembangan UMKM di Provinsi Kalbar. Menurutnya, peran BI sangat terlihat jelas dalam menjaga inflasi di beberapa event seperti di Kota Pontianak dan Singkawang pada saat sembahyang kubur, imlek, termasuk hari raya besar menjadi salah satu pengawalan penting dan wajib dilakukan oleh Pemerintah termasuk Bank Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sutarmidji pada acara pengukuhan ibu Hanggini sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jumat (17/3/2023).

"Koordinasi antara BI dan Pemprov Kalbar saya anggap telah berjalan dengan sangat baik. Menjaga inflasi terutama di beberapa kegiatan besar seperti hari raya, termasuk sembahyang kubur. Untuk harga daging baik ayam sapi dan babi menjadi hal penting. Termasuk sebentar lagi dalam menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri," ungkap Gubernur Kalbar.

Sedangkan untuk tampilan pertumbuhan ekonomi Kalbar, dirinya menerangkan jika semua ekspor tercatat di Kalbar yang telah mencapai 7 Juta CPO meski kenyataan yang tercatat hanya 1 Juta CPO. 

Gubernur Kalbar juga menyinggung PT. Pelindo selaku pengelola pelabuhan internasional Kijing di Mempawah. Ia menilai, seharusnya ekspor CPO ini bisa menjadi sumber pemasukan yang besar bagi Kalimantan Barat  

"Di Pelabuhan Kijing belum ada tangki pendam dan belum ada crane. Karena itu, ekspor masih banyak dilakukan dari daerah lain seperti Lampung dan Batam. Pelabuhan itu diresmikan Presiden, jangan pakai crane bekas," ujarnya.

Untuk pembinaan UMKM di masa kepemimpinan Bapak Agus Chusaini terlihat sangat baik. Ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih Kerajinan Tenun Sidan Kapuas Hulu di Inacraft 2022 serta memperoleh penghargaan Stand terbaik nomor 1 di Inacraft 2023.

“Mudah-mudahan kedepan bisa terus berkolaborasi, terutama dengan para perajin yang ada di Kalbar. Kepada Ibu Hanggini,  kedepan akan sering saya tanya perkembangan menjaga inflasi dan capaian pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu di tempat sama, Deputi Bank Indonesia, Aida Ais Budiman berpesan kepada Kepala Perwakilan di daerah, agar memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Dalam hal ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami siap dukung,  Kami coba bantu analisa potensi di daerah,  agar dilirik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” paparnya.

Pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas dan pembiayaan bagi UMKM agar bisa didorong untuk Go Ekspor.

“Terhadap inflasi, kami suarakan dari TPID ke TPIP pusat, kami juga suarakan untuk buat angkutan udara reasonable wajar di Kalbar,” urainya.

Pihaknya juga telah memiliki gerakan pengendalian pangan yang dilakukan nasional, dan tahun ini merupakan gerakan tahun ke dua.

“Minimal dengan Pemda dan Pusat tujuan akhir ketahanan pangan supaya inflasi tidak terjadi. Mari kita terus inovasi. Terimakasih saya ucapkan kepada Pak Agus atas sumbangsihnya dan selamat bekerja kepada Ibu Hanggini,” pungkasnya.

(Aws/R.Hermanto)

Jumat, 17 Maret 2023

Mengedepankan Azas Kemanfaatan, Sutarmidji Minta Penyidikan APH Harus Ada Audit Internal APIP - APH

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, menghadiri menandatangani Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Aparat Penegak Hukum tingkat Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Jumat (17/3/2023).

Adanya nota kesepakatan ini merupakan amanat turunan dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik masing - masing sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hadir dari pemerintah pusat Penyidik Utama Tingkat II Dittipidkor Bareskrim Polri Brigjen Tubagus Ade Hidayat, S.IK, M.Sos, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Utama Itjen Kemendagri.

Kegiatan ini juga merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik.

"Intinya MoU ini sudah ada sejak tahun 2018, dan saat ini diperbaharui dan ditandatangani kembali. Oleh karenanya, sejak tahun 2018 tingkat koordinasi dan komunikasi diantara APIP dan APH harus berjalan dengan baik. Namun, saat ini dirasa perlu untuk ditandatangani kembali dan diperpanjang untuk 5 tahun kedepan karena dinamika permasalah dalam penyelenggaraan pemerintahan terus berjalan. Maksud utama kegiatan ini, agar penggunaan keuangan negara berjalan dengan baik dan benar serta upaya penegakan hukumnya," ujar Brigjen Tubagus Ade Hidayat.

Kegiatan yang juga turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Kepala Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, serta APIP se Kalbar ini juga untuk menyatukan persepsi dalam hal pengelolaan laporan yang datang dari masyarakat.

"Komitmen utama, semangat untuk meningkatkan partisipasi pengawasan dari masyarakat. Banyak permasalahan yang ditemukan atas dasar laporan dari masyarakat. Ini tugas kita bersama. Memberantas tipikor, jangan saling menutupi kepentingan masing - masing dan harus dimulai sejak dari upaya pencegahan. Saling percaya dan menghargai antara APIP dan APH. Jangan sampai kinerja kita menurun, bisa menimbulkan antipati dari masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji menyambut baik kegiatan penandatanganan komitmen bersama antara APIP dan APH ini. Walaupun baru - baru ini Pemprov Kalbar telah menerima 3 penghargaan sekaligus dari Kemendagri terkait pengelolaan APBD yang baik, tak menutup dirinya untuk lebih mengoptimalkan serta mengefisiensikan pengelolaan APBD Provinsi Kalbar kedepannya.

"Saya sependapat apa yang disampaikan. Namun saya mengusulkan, pertama eselon inspektur harus sama dengan Sekda. Sudah beberapa kali saya usulkan, hampir 20 tahun tak terealisasi. Kan sulit memeriksa Sekda, pasti susah. Karena eselonnya lebih rendah sehingga mikir - mikir dia mau periksa," tuturnya.

Dirinya juga menilai, dalam penegakkan hukum atas penyimpangan yang terjadi, haruslah mengedepankan azas kemanfaatan.

"Untuk koordinasi penegakan hukum, temuan dalam hal penyimpangan anggaran dan sebagainya, saya selalu koordinasi dengan Kapolda dan Kajati. Tapi kita tetap mengedepankan asas manfaat. Penegakkan hukum, jika sudah parah betul, ya apa boleh buat. Malah pernah terjadi kasus penggelapan pajak. Kerugian sudah 1 miliar lebih. Disuruh kembalikan, dia mau cicil, tapi sudah 2 tahun tak setor. Sampai kapanpun tak akan selesai. Ya kita limpahkan ke Kejaksaan," ujar pria yang akrab disapa Bang Midji ini.

Orang nomor satu di Kalbar ini juga berharap, agar APH benar - benar objektif dalam penegakan hukum khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

"Sering terjadi, suatu proyek sudah ada konsultan perencana dan pengawas. Setelah dicek oleh konsultan pengawas, layak untuk dibayar. PPK instruksikan membayar, karena sudah dicek oleh konsultan pengawas. Begitu ada kasus (temuan) konsultan perencana dan pengawas lepas, eh malah PPK nya yang kena kadang sampai merembet ke Kepala Dinasnya. Harusnya Kan putus di pengawas, kenapa memberikan rekomendasi layak untuk dibayar. Inspektorat di Kalbar cukup baik. Setiap temuan / kasus saya lihat. Kalau memang masih bisa dibahas, kita bahas bersama," terangnya.

Pria kelahiran pontianak ini juga berharap kedepannya agar seluruh pengaduan/kasus yang ada haruslah diselesaikan di level APIP terlebih dahulu, jika belum menemukan titik terang sampai waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundangan barulah dilimpahkan ke APH.

"Ada 1 hal yang perlu kita kaji bersama, kenapa satu dugaan tipikor tak dimulai dari audit dulu. Unsur kerugian negara, harus ter_audit. Kan tak mungkin bisa disampaikan ke pengadilan tanpa audit. Jangan gampang meningkatkan status ke penyidikan. Itu sudah masuk ranah KUHAP. Tidak bisa sembarangan dan tidak gampang, bisa praperadilan dan sebagainya. Jika ada dugaan, audit dulu. Kalau tidak bisa diselesaikan, barulah dilakukan penyidikan. Kecuali tangkap tangan / gratifikasi," ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Sutarmidji berharap agar seluruh APIP yang ada di Kalbar untuk peka terhadap potensi - potensi permasalahan dalam penyalahgunaan wewenang dan anggaran serta menjalin hubungan yang baik bersama APH agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Saya berharap koordinasi yang baik, antara APIP dan APH. Inspektorat juga harus betul - betul peka, kemudian harus betul - betul memahami aturan. Ingat, setiap item di APBD, berhak untuk diperiksa," Harapnya.

(Adpim/R. Hermanto)

Kamis, 16 Maret 2023

Serang Pejabat Pusat, Sutarmidji ; Pejabat Pusat Harus Paham Tupoksi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Sutarmidji saat membuka kegiatan pertemuan terkait Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Tahun Anggaran 2023 di Hotel Mahkota Singkawang.
Singkawang - Gubernur Sutarmidji berang, hal ini lantaran beberapa waktu belakangan ia menilai banyak pejabat - pejabat pusat yang ada di daerah (Kalbar) atau yang berkunjung ke Kalbar tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Pemerintah Pusat harus memahami betul tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah. Saya lihat kadang dia (pejabat pusat di daerah) takut dengan anggota legislatif dari dapil kita dan dia hanya lapor kepada mereka, sesuai mitra kerjanya. Padahal Gubernur disini sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah. Biar bapak ibu tau, ketika dia berkunjung kesini, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, kalau ada apa - apa kita juga yang repot. Nanti dibilang kita yang tidak peduli. Makanya saya heran, ada Pejabat Pusat yang mengunjungi Kalbar tidak memberitahu (melapor) ke Pemprov, hanya pinjam VIP Kalau perlu jangan dipinjamkan," tegas Sutarmidji saat membuka kegiatan pertemuan terkait Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Tahun Anggaran 2023 ditandai dengan pemukulan gong di Hotel Mahkota Singkawang, Kamis (16/3/2023).

Dirinya berharap Kemendagri tak hanya melakukan sosialisasi fungsi dan kewenangan GWPP ini kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) saja, melainkan juga tak kalah pentingnya kepada seluruh kementerian. 

"Kadang mereka tak mau koordinasi dengan kita, yang ada kita yang harus mendatangi mereka, tidur kali mereka. Kalau tak becus, angkat kaki dari Kalbar," pungkasnya.

Terkait dengan isu belakangan yang membahas tentang bencana yang melanda Kalimantan Barat, Sutarmidji menilai harus ada sinergitas yang baik antar semua stakeholder, tidak hanya saling mengkambinghitamkan, namun harus mampu memberikan solusi yang bersifat konstruktif.

"Kalau bicara banjir, tak mungkin kalau tak ada kaitan dengan pemerintah pusat. Jalan ada jalan nasional, jalan provinsi, ada juga jalan yang kewenangannya berada di  kab/kota. Ada drainase primer, sekunder dan tersier. Mereka tidak bisa mengambil kebijakan sesukanya. Mari bersinergi dan duduk bersama. Saya menyayangkan, ada legislator yang menyampaikan bahwa Gubernur jangan campur urusan pusat di daerah. Padahal itu juga tanggung jawab Gubernur berdasarkan aturan untuk mengingatkan kepada instansi vertikal (pusat) di daerah. Silahkan suruh yang bersangkutan banyak belajar lagi," ujarnya.

Dirinya juga mengambil contoh saat mengusulkan pengerukan Daerah Aliran Sungai Kapuas, dimana ia menilai langkah ini memang tidak mudah, namun hal ini diungkapkannya berdasarkan data dan fakta di lapangan dimana akibat pendangkalan yang terjadi di DAS Kapuas membuat air lama bertahan di daratan. 

"Seperti banjir Kapuas, saya bilang itu tak pernah dikeruk, saya punya data. Ketika dikeruk terus, kedalaman muaranya 7 meter dalam kondisi surut. Sekarang tinggal 4,5 m. Panjang DAS Kapuas adalah 1.134 km, kelandaiannya hanya 38 m. Akibatnya air lambat sampai ke muara, pendangkalan cepat, juga karena hutan yang sudah semakin sedikit," katanya.

Orang nomor satu di kalbar ini, mengajak pemerintah Kab/Kota untuk lebih peka dan mengkaji karakteristik masing - masing wilayahnya. Daerah harus mengetahui mana yang berpotensi banjir mana yang ketersediaan air bersihnya harus ditingkatkan.

"Untuk disini, bukit sudah banyak dijadikan pemukiman. Apabila sudah gundul, banjir akan melanda.  Singkawang ini banyak cekungan. Coba hitung saja letak drainase singkawang dari tepian laut, tapi sayang tidak pernah ada kajian topografinya. Padahal di Kodam itu ada, tinggal cari. Drainase primer hingga ke tersier harus konek. Ingat juga, untuk rumah tangga tak banjir pun tiap hari ada produksi air limbah. Kemudian sumber air bersih juga harus difikirkan, bisa krisis air bersih nanti. Debitnya berapa di Singkawang? Cuma 300 liter per detik. Singkawang minimal harus 1.000 liter per detik. Sebagai perbandingan Kota Pontianak sekarang jumlah penduduknya 2,5 kali singkawang, debit airnya sudah mencapai 2.500 liter per detik. Bengkayang juga harus memikirkan itu," ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sutarmidji berpesan kepada seluruh penyelenggara pemerintah untuk mempelajari lebih dalam terkait tupoksi yang dijalankan. Dirinya berharap, ASN untuk berani mengambil keputusan apabila itu benar dan sesuai peraturan. 

"Laksanakan tugas dengan benar. Jangan takut duluan apalagi kalau sudah diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH). Misalnya, jika ada 1 kasus dianggap penyimpangan, sebelum pemeriksaan APH, harus ada audit dari inspektorat terlebih dahulu. Fungsikan inspektorat, harus betul - betul fungsional. Kalau ada kerugian, kembalikan. Kalau sudah diselesaikan, tapi masih mau diperiksa bisa menolak. Pemda banyak takut karena tak faham. Biro hukum harus memberikan advice kepada para ASN. Ketika takut, benarpun bisa jadi salah," tutup Sutarmidji mengakhiri pidatonya.

(Adpim/R. Hermanto)

Rabu, 15 Maret 2023

Musrenbang Kabupaten Sekadau, Sutarmidji; Pemkab Sekadau Bisa Lebih Jeli Tingkatkan PAD

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menghadiri Musrenbang Kabupaten Sekadau.
Sekadau, Kalbar - Gubernur Kalimantan, H. Sutarmidji menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2024, bertempat di Aula Serbaguna lantai 2 kantor Bupati Sekadau, Rabu (15/3/2023). 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sekadau, Aron mengatakan Musrenbang pada tahun ini memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD Kabupaten Sekadau periode 2021-2026. 

"Marilah kita membuka dan mencermati beberapa isu strategis dan permasalahan yang masih menjadi kendala dan tantangan di Kabupaten kita ini yang hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan," kata Aron. 

"Saya minta kepada semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif dalam Musrenbang RKPD ini," tambahnya. 


Pada kesempatan itu juga, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, H. Sutarmidji berharap agar dalam Musrenbang ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau bisa lebih jeli dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Jika PAD bisa meningkat dan Indeks Desa Membangun (IDM) diperhatikan, kami yakin pembangunan di Kabupaten Sekadau akan semakin baik dan dapat terus berkembang," kata H. Sutarmidji

"Saya berharap kita semua bisa membuka diri untuk selalu berkoordinasi dengan baik terkait Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan agar dapat dalam menyelaraskan program-program prioritas Pembangunan Daerah ke arah yang lebih baik," pungkasnya. 

(Tim Liputan)

Selasa, 14 Maret 2023

Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024

Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024
Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024.

Sintang, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2024 di Gedung Pancasila Sintang pada hari Selasa (14/3/2023). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan arahan kepada seluruh stakeholder Kabupaten Sintang untuk bekerja berdasarkan data yang valid agar program-program yang dilaksanakan kedepannya akan berjalan dengan baik.

Gubernur mengatakan bahwa program pembangunan di Kabupaten Sintang telah mengalami peningkatan progresnya berdasarkan data yang ada. Namun, ia menekankan bahwa kunci keberhasilan program tersebut adalah data yang valid. Oleh karena itu, Gubernur berharap Kabupaten Sintang dapat membuat program untuk memvalidasi data agar program pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Gubernur juga mendorong penurunan angka stunting dan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang tertuang dalam 54 indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Ia berharap seluruh stakeholder bekerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan Kementerian agar lebih memudahkan pekerjaan.

Terkait pemekaran Kapuas Raya, Gubernur menegaskan bahwa semua yang menjadi tanggung jawab Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar sudah dilakukan. Namun saat ini terhambat dikarenakan pemekaran wilayah (provinsi) masih dalam tahap moratorium Pemerintah Pusat.

Gubernur juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar. Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM adalah rendahnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, ia mengharapkan Kabupaten Sintang dapat memprioritaskan bidang pendidikan untuk meningkatkan IPM.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kalbar beserta jajarannya menyerahkan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalbar untuk 5 rumah ibadah di Kabupaten Sintang.

Minggu, 12 Maret 2023

Gubernur Kalbar Tuntaskan Janji Pembangunan

Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
Kapuas Hulu, Kalbar - Usai menyerahkan bantuan sosial di Kantor Camat Semitau, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyaksikan secara langsung pemancangan tiang pertama pembangunan Jembatan Sungai Marsedan, Minggu (12/3/2023).

Usai saksikan pemancangan tiang pertama Jembatan Sungai Marsedan, Gubernur Sutarmidji bergerak menuju ke Masjid Raudhatul Jannah, untuk meresmikan masjid tersebut. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan bersama Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H.

Mengawali sambutannya, Gubernur Sutarmidji mengatakan kedatangannya kali ini dalam rangka menepati janjinya kepada masyarakat Semitau, dimana ada 2 jembatan yang dijanjikan untuk dibangun di wilayah tersebut.  Pertama adalah Jembatan Marsedan, dan yang kedua adalah Jembatan Ringin.

"Jembatan pertama sudah direalisasikan sebagaimana yang kita saksikan bersama, yang kedua insyaAllah tahun depan. Semoga semua yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar dapat kami tuntaskan ," ujar Sutarmidji.

Terkait penyelesaian pembangunan Masjid Raudhatul Jannah, dirinya memprediksi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp1 miliar.

Namun, ada hal unik yang terjadi, dimana Gubernur sutarmidji mengajak jajarannya untuk menyumbang secara spontan guna membantu penyelesaian pembangunan dari Masjid tersebut. 

"Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya (rumah) seperti itu pula di surga. Nah rombongan saya siapa yang ingin ikut menyumbang? ," tanya Sutarmidji kepada jajarannya.

Tak disangka, tak lama kemudian terkumpul bantuan untuk penyelesaian masjid tersebut dimulai dari Sekda Kalbar Harisson menyumbang sebesar Rp50 juta, Kepala Disperindag ESDM Kalbar Syarif Kamaruzaman menyumbang Rp10 juta, Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnaen menyumbang Rp40 juta, dan Kepala Bappeda Kalbar Sukaliman menyumbang Rp 50 juta.

Dirinya juga menyinggung hal terkait legalitas tanaman khas kapuas hulu yang kini namanya terkenal hingga luar negeri, yaitu tanaman kratom. Hal ini menjadi isu menarik, karena umumnya masyarakat di Kapuas Hulu sudah menggantungkan hidupnya pada tanaman ini. Sedangkan, baru - baru ini beredar informasi bahwa tanaman tersebut, akan masuk pada kategori tanaman yang tidsk boleh dibudidayakan apalagi diperjualbelikan.

"Luas Kapuas Hulu ini, lebih besar dari Provinsi Jabar ditambah Provinsi Banten. 51 persen wilayahnya adalah kawasan. Kalau Kratom dilarang, apalagi yang mau dibuat orang Kapuas Hulu ini, kan kita sudah menjaga lingkungan (Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional)," pungkasnya.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Kalbar ini berharap, budidaya kratom tidak dilarang, karena merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat kapuas hulu. Ditambah lagi, jumlah pohon kratom di Kapuas Hulu yang sangat banyak, mencapai jutaan batang.


Gubernur Sutarmidji juga mendoakan, semoga dibawah kepemimpinan Bupati Sis dan Wakil Bupati Wahyu, sapaan akrab mereka, kabupaten Kapuas Hulu selalu harmonis dan terus maju dan berkembang. (Adpim)

Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah

Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah
Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah.
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membangun Laboratorium Pemerintahan yang dapat dimanfaatkan dalam menjawab tantangan kebutuhan dan update informasi terkait isu-isu strategis yang tengah berkembang di masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan laboratorium ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan yang berdampak kepada masyarakat.

"Selama kami menjadi Mendagri sepertinya baru kali ini saya melihat ada istilah Laboratorium Pemerintah Daerah adanya di Kalimantan Barat. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi," ucap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., P.h.D. saat memberikan sambutan pada acara peresmian Laboratorium Pemerintahan di Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Jum'at Malam (10/3/2023).
Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah
Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah.
"Saya melihat ini model yang bagus, membuat laboratorium Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada adik-adik (Pelajar/Mahasiswa) kita agar mereka memahami sistem Pemerintahan dengan segala macam dinamikanya" jelasnya.

Tak hanya itu, Mendagri Tito Karnavian juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat yang telah hadir di Kampus IPDN Jatinangor berapa waktu yang lalu untuk berbagi pengalaman dalam kepemimpinannya selama ini.

"Saya memang memberikan arahan kepada Rektor IPDN jangan belajar itu-itu saja, Gurunya itu-itu saja karena ilmu sudah semakin berkembang. Kedua, lengkapi kemampuan adek-adek Praja itu sebelum mereka tugas diberikan pengalaman pengetahuan dari pengalaman para praktisi terutama praktisi pemerintah atau non pemerintahan yang bagus. Jadi kalau Bapak (Gubernur Kalbar) diundang kesana (Kampus IPDN Jatinangor) Bapak adalah termasuk kategori yang kami anggap terbaik," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Sutarmidji merasa bangga, karena mendapat apresiasi yang tinggi dari Mendagri Tito Karnavian terkait pembangunan Laboratorium Pemerintahan Daerah ini.

"Ini merupakan satu persembahan kami untuk bersinergi bersama masyarakat, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang Pemerintah Daerah. Mereka bisa mengetahui apa saja ruang lingkup tugasnya, kerjanya apa dan bagaimana hubungan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten kemudian Pemerintah Pusat dan kebijakan yang diambil sehingga mereka (Pelajar dan Mahasiswa) sesuai dengan prosedur yang ada," jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan nantinya bagi anak-anak sebelum tamat SMA/SMK harus sudah berkunjung ke Laboratorium Pemerintahan.

"Nanti kita undang kesini, ini ruangan bisa 670 set kursi. Saya yakin, akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes. dan Pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.(irf)

Sabtu, 04 Maret 2023

Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda

Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda
Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda.
Pontianak, Kalbar - Sebanyak 125 orang  Hafiz dan Hafizah Tahap I Hafalan 30 dan 20 Juz Tahun 2023,  diwisuda oleh penceramah Agama Islam ternama  Ustadz Abdul Somad (UAS) bersama Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (4/3/2023).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Barat mengatakan bahwa,  Wisuda Tahap I Tahun 2023 ini terdiri dari 86 orang untuk hafalan 20 juz dan 39 orang untuk hafalan 30 Juz.

Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda
Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda.
"Alhamdulillah hari ini kita mewisuda 125 orang Hafiz dan Hafizah. Saya berharap yang 20 Juz ini dalam beberapa bulan kedepan selesai juga hafalannya menjadi 30 Juz," ungkapnya.

Gubernur menegaskan kembali Program 5.000 Hafiz dan Hafizah ini merupakan program resmi Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Sekarang yang sudah menghafal kurang lebih 7.400 orang dan yang sudah wisuda untuk hafalan 20 dan 30 Juz sebanyak 1.501 orang. Insya Allah program ini harus terus berjalan,  siapapun nanti Gubernurnya. Karena ini merupakan Program Provinsi Kalbar, bukan program saya maupun pak Wagub," terangnya.

Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda
Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda.
Selain itu, Gubernur Sutarmidji mengungkapkan  sebelum masa jabatannya berakhir akan mewisuda kurang lebih 2000 Hafiz dan Hafizah dan akan kembali mengundang Ustadz H. Abdul Somad (UAS) serta memberikan reward kepada para wisudawan.

"Nanti akan kami adakan pertemuan juga seluruh yang diwisuda, kami akan mengundang Ustaz Abdul Somad kembali. Mudah - mudahan  sebelum kami mengakhiri masa jabatan, jumlah yang wisuda bisa lebih 2.000 atau 3.000 orang yang sudah hafal 20 Juz dan 30 Juz. Sedangkan bonus untuk yang diwisuda hari ini,  kita lihat yang usia paling muda (20 dan 30 Juz), nanti akan ikut rombongan Umroh," ungkap Gubernur menutup sambutannya.

Di tempat yang sama, UAS berkesempatan untuk memberikan tausiyah dan pencerahan kepada para peserta yang hadir pada kegiatan tersebut. Dirinya mengajak seluruh umat islam untuk memperjuangkan dan menegakkan ajaran agama islam.

"Sebagai umat manusia yang beriman, kita memiliki tanggung jawab untuk membantu agama kita. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk kepentingan agama. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, “Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195)", terangnya.

Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda
Gubernur Sutarmidji Berikan Reward Ibadah Umroh Bagi Hafiz Dan Hafizah Termuda.
Dirinya juga memberikan motivasi kepada umat muslim untuk memperjuangkan agama islam berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki.

"Banyak cara untuk membantu agama dengan kemampuan kita, tergantung dari bakat dan kemampuan yang kita miliki. Beberapa diantaranya adalah Membantu dengan kemampuan intelektual, membantu dengan kemampuan finansial serta membantu dengan kemampuan sosial. Dalam Islam, membantu agama tidak hanya menjadi kewajiban, namun juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah. Semoga kita selalu diberikan kesempatan dan kemampuan untuk membantu agama kita dengan sebaik-baiknya, dan semoga usaha kita selalu mendapatkan ridha Allah", pungkasnya.

(Yakop/Wnd)

Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Tarik Ribuan Jamaah di Tengah Hujan Deras

Kecintaan Masyarakat Kalbar Sambut Ustaz Abdul Somad
Gubernur Kalbar, Sutarmidji. (Foto Adpim Pemprov Kalbar)
Pontianak, Kalbar - Ribuan masyarakat Kalimantan Barat tumpah ruah memadati Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk menyaksikan Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam rangka Subuh Akbar pada Sabtu subuh (4/3/2023).

Para jemaah terlihat antusias dan semangat saat mendengarkan secara langsung ceramah UAS, meskipun dengan kondisi hujan yang membasahi halaman Masjid kebanggaan masyarakat Kalbar ini. 

Tampak hadir Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., dan Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., di barisan shaf sholat paling depan. Sesekali keduanya tak kuasa menahan tawa, saat sook ustaz kelahiran tanah sumatera itu menyampaikan tausiahnya diselingi dengan candaan - candaan ringan.

Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Tarik Ribuan Jamaah di Tengah Hujan Deras
Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Tarik Ribuan Jamaah di Tengah Hujan Deras.
“Alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke Kalbar tepatnya di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang sangat dibanggakan oleh warga warga Kalbar,” ungkap UAS sembari mengucapkan rasa syukurnya di hadapan para jamaah.

Ia juga menuturkan, selalu menaruh kerinduan untuk kembali mengunjungi Kalimantan Barat karena dirinya menganggap Kalbar sebagai kampung halaman baginya.

“Kalbar  menjadi daerah yang wajib saya singgahi untuk mengisi tausiyah, karena daerah ini, saya anggap seperti kampung halaman bagi saya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, UAS mengajak umat islam di Kalbar untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan umat  serta menghindari pertikaian dan perkelahian. 

Dirinya juga turut menyebutkan pentingnya umat muslim untuk menjaga ukhuwah dan berijtihad.

“Jangan sibukkan diri untuk mencari kelemahan orang lain. Mari bersama berjihad pada bidang ekonomi, berjihad melawan kebodohan serta berjihad menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sutarmidji mengapresiasi umat muslim di Kalbar,  yang sangat antusias untuk mendengarkan tausiyah dari sang ustaz. Hal ini terlihat dengan besarnya atensi umat muslim di Kalbar untuk hadir di Masjid Raya Mujahidin pada acara tausiyah akbar subuh ini.

“Jadi ini tanda kecintaan kami,  (masyarakat Kalbar) kepada Ustaz Abdul Somad. Kalbar  selalu memukau dan dirindukan. Kapan saja bapak ustaz datang selalu ramai. Kita sangat merindukan ulama-ulama yang memberikan pencerahan dalam pemahaman agama untuk kehidupan kita di dunia ini,” ujar Sutarmidji.

Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Tarik Ribuan Jamaah di Tengah Hujan Deras
Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Tarik Ribuan Jamaah di Tengah Hujan Deras.
Dirinya menambahkan, tanpa adanya pencerahan dari para asatiz/ guru tentang agama seperti menampikkan makna dalam ajaran agama islam itu sendiri.

“Dan semua kita tahu bagaimana kualitas keilmuan agama dari beliau  (Ustaz Abdul Somad). Saya berharap kedatangan beliau selalu kita nantikan. Dan tidak lupa kepada para jamaah untuk tertib,  supaya beliau bisa menyampaikan tausiyah dengan nyaman,” harapnya.

(Yakop/Aws)

Jumat, 03 Maret 2023

Pemerintahan Provinsi Kalbar Lantik 113 Pejabat, Gubernur Sutarmidji Ingatkan Penilaian Kinerja sebagai Dasar Jabatan

Pemerintahan Provinsi Kalbar Lantik 113 Pejabat, Gubernur Sutarmidji Ingatkan Penilaian Kinerja sebagai Dasar Jabatan
Pemerintahan Provinsi Kalbar Lantik 113 Pejabat, Gubernur Sutarmidji Ingatkan Penilaian Kinerja sebagai Dasar Jabatan. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Sejumlah 113 orang yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dilantik serta diambil sumpahnya oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., di Gedung Pelayanan Terpadu Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Jum'at (3/3/2023).

Adapun Pejabat Administrator yang telah dilantik berjumlah 65 orang dan Pejabat Pengawas berjumlah 48 orang.
Turut hadir pada pelantikan tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Sejumlah 113 orang yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dilantik
Sejumlah 113 orang yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dilantik.
Dalam arahannya, Gubernur Sutarmidji menegaskan bahwa posisi jabatan yang diduduki oleh para pejabat yang baru saja dilantik merupakan penilaian kinerja dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov Kalbar.

"Saya dan Pak Wagub percaya pada pertimbangan Baperjakat berdasarkan kemampuan atau kompetensi saudara. Jadi mekanisme dan sistem yang berlaku sesuai peraturan harus dibangun dan dihormati," tegasnya.

Gubernur juga menekankan kepada para Pejabat atau ASN untuk dapat memberikan contoh pelayanan yang baik terutama pada sektor kesehatan.

Sejumlah 113 orang yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dilantik
Sejumlah 113 orang yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dilantik.
"Bapak/ibu dokter maupun perawat harus mampu bersikap dengan bijak. Pelayanan dengan hati itu yang utama sedangkan obat nomor 2, beban psikologis orang yang sakit itu harus dibuat nyaman dulu baru bisa kita obati," jelasnya.

Masih terkait bidang kesehatan, dirinya meminta untuk resep obat jangan ada lagi memakai kertas, melainkan menggunakan sistem elektronik agar mudah dan lebih cepat dalam pelayanan.

"Resep dokter itu harus elektronik semua, jadi sudah tersistem. Kalau begitukah lebih cepat, orang tidak perlu mengantri tapi berdasarkan file (resep elektronik) yang masuk," pinta Sutarmidji.

Sejumlah 113 orang yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dilantik
Sejumlah 113 orang yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dilantik.
Selanjutnya, orang nomor satu di Kalbar ini berpesan kepada para pejabat yang telah dilantik agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau penyimpangan serta selalu menyampaikan laporan keuangan dan kinerja dengan cepat dan tepat.

"Kalau kerjanya bagus tidak akan mungkin ada masalah. Alhamdulillah kita (Pemprov. Kalbar) tercepat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di seluruh Indonesia, dikarenakan sistem kita berjalan dengan baik," pesan Sutarmidji menutup sambutannya.

(Yk/Wnd)

Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya

Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya
Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya.
KUBU RAYA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan reward kepada Desa Mandiri di Kabupaten Kubu Raya dengan menyerahkan 52 unit kendaraan bermotor kepada Kepala Desa di Kawasan Wisata Cafe Amalzone Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis (2/3/2023).

"Dalam rangka memberikan reward berprestasi bagi Desa Mandiri di Kabupaten Kubu Raya, saya serahkan 42 unit hari ini di sini (Cafe Amalzone), yang 10 unitnya telah diserahkan pada saat Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalbar tempo hari, sehingga jumlah totalnya menjadi 52 unit kendaraan bermotor," jelas Gubernur.

Gubernur berharap agar seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi Desa Mandiri sehingga prestasi seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting dapat ditingkatkan.

Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya
Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya.
"Karena ada 54 indikator yang sama dengan program untuk mencapai pada bidang-bidang tersebut, semuanya akan selaras," harap H. Sutarmidji.

Gubernur Sutarmidji juga meminta kepada seluruh Kepala Desa yang hadir untuk berlomba-lomba dalam percepatan pembangunan di desa mereka.

Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya
Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya.
"Kita harus melihat terobosan-terobosan apa yang bisa dicapai, kalau sudah menjadi bagian dari tugas kita, maka kita akan bekerja bagaimana meningkatkan nilai (value) suatu wilayah/kawasan. Saya menyarankan agar data yang digunakan dalam membangun desa harus lengkap dan valid," tutup Gubernur Sutarmidji.

Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya
Gubernur Kalimantan Barat Serahkan Reward 52 Unit Kendaraan Bermotor untuk Desa Mandiri di Kubu Raya.
Penyerahan kendaraan bermotor tersebut turut disaksikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Kalbar, Aulia Chandra, S.STP., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar, Sefpri Kurniadi, S.STP., dan jajaran dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. (wnd)

Kamis, 02 Maret 2023

Gubernur Sutarmidji Apresiasi Audisi Qori Cilik Indonesia Season 2

Gubernur Sutarmidji Apresiasi Audisi Qori Cilik Indonesia Season 2
Gubernur Sutarmidji Apresiasi Audisi Qori Cilik Indonesia Season 2. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menghadiri Audisi Qori Cilik Indonesia Season 2, di Aula Serbaguna Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis (2/3/2023).

Orang nomor satu di Kalbar ini mengapresiasi dan mendukung  Penyelenggaraan lomba membaca Al Qur’an bagi anak-anak yang digelar oleh pihak SCTV dan Ajwa TV. 

Kegiatan Audisi tersebut, menurutnya sangat baik dan perlu digaungkan ke masyarakat, khususnya masyarakat Kalbar untuk mendorong semangat generasi muda Muslim guna mempelajari, memahami dan mencintai kitab suci Al Qur’an dengan harapan akan terwujudnya generasi-generasi Qur’ani yang berprestasi sampai ditingkat Nasional dari Provinsi Kalbar.


“Alhamdulilah pihak panitia dari SCTV dan Ajwa TV, memilih Kota Pontianak Provinsi Kalbar yang telah memilih salah satu daerah mengadakan Audisi Qori Cilik Indonesia. Saya selaku Gubernur sangat berterimakasih dan ini memberi semangat kepada anak-anak dan LPTQ Kalbar yang seiring dengan program Pemerintah Provinsi melahirkan 5.000 Hafidz Al Qur’an, dan Alhamdulillah sekarang yang sedang menghafal ada 7.400 orang serta sekitar 1.300 orang sudah diwisuda,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar sudah melakukan program untuk membangun rumah-rumah tahfidz Al Qur’an yang kian banyak dan tersebar di seluruh daerah yang ada di Kalbar.


“Dan semangat daerah (Pemprov Kalbar) untuk membangun rumah-rumah tahfidz Al Qur’an, Alhamdulillah seluruh Kalbar sudah semakin banyak dan ini akan menjadi bekal mereka untuk menatap kehidupan masa depan. Karena tantangan masa depan itu hanya bisa di filter dengan pemahaman ajaran agama, bagi agama Islam Al Qur’an bisa menjadi pedoman hidup serta menginspirasi bagi generasi muda,” ujarnya.


Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan kepercayaan penuh kepada dewan juri dan panitia untuk bekerja secara profesional serta bertanggung jawab dalam acara audisi Qori Cilik Indonesia Season 2 ini,  selain mencari bibit-bibit Qur’ani yang akan mewakili Provinsi Kalbar di tingkat nasional.


“Ajang ini juga untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan dan pengalaman aqidah yang terkandung dalam Al Qur’an serta untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan membawa kemaslahatan umat khususnya umat Islam di Kalbar,” pungkasnya.(aws)

Rabu, 01 Maret 2023

Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian

Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian
Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK, KALBAR - Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Milik Redistribusi Tanah dan Aset Pemerintah Kabupaten/Kota di Aula Khatulistiwa Kantor Wilayah ATR/BPN Perwakilan Kalbar, Rabu (1/3/2023).

Penyerahan Sertifikat ini turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., Plt. Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn., Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Cornelis, M.H., dan para Forkopimda Kalbar.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/BPN mengungkapkan,  pembagian Sertifikat hari ini merupakan pembagian kepada masyarakat yang sudah menetap di wilayah kawasan hutan itu selama puluhan tahun.


"Sehingga hari ini kita serahkan Sertifikat itu dan kami juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan Sertifikat itu untuk meningkatkan ekonomi mereka," ungkap Hadi Tjahjanto.

Selain menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah, Menteri ATR/BPN menyerahkan Sertifikat PTSL yang mana kondisi PTSL saat ini sudah mencapai 65%.

"Jadi kurang lebih 35% ini akan kita kejar sampai akhir tahun 2024 atau  tahun 2025 dan ini harus selesai," ujar Menteri ATR/BPN RI.

Tak hanya itu, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan Sertifikat Aset Pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk membangun sekolah maupun jalan.

"Program Agraria yang ada di Kalbar ini harus terus dilaksanakan, khususnya yang merambah ke masyarakat yang saat ini hidup di kawasan hutan, agar masyarakat benar-benar mendapatkan hak atas tanah dan hak ekonomi masyarakat," tutup Hadi Tjahjanto. (wnd)

Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini

Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini
Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini.
PONTIANAK, KALBAR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang tercepat diantara Provinsi kawasan Timur Indonesia, saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD Pemprov Kalbar untuk tahun anggaran 2022 tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Rabu (1/3/2023).

Penyerahan LKPD ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Padahal, Pemerintah Daerah diberikan waktu maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Alhamdulillah Kalbar bisa menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lebih cepat satu bulan dari waktu yang telah ditentukan, 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tercepat seperti sebelum-sebelumnya,” ungkap Sutarmidji dengan bangga.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemprov Kalbar pada tahun ini bisa dibilang lebih cepat, jika dibanding dengan Provinsi di kawasan timur Indonesia. Hal ini dilakukan agar memudahkan pekerjaan di tahun berjalan.

Dirinya menilai, hal itu perlu agar pekerjaan di 2023 sudah tidak lagi terbebani terkait pelaporan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Apalagi dirinya juga menerangkan bahwa ada banyak pekerjaan yang sudah menanti. Gubernur Kalbar berharap dengan cepatnya pelaporan tersebut, apa yang menjadi kekurangan juga segera diketahui untuk diperbaiki.

 ”Memang saya instruksikan untuk segera dibuat, dan laporannya segera disampaikan. Karena cepat dilaporkan, juga bisa segera diaudit dan segera ditindaklanjuti juga. Harapannya, kekurangan tidak terulang. LKPD Pemprov Kalbar memang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih terdapat sejumlah catatan dari BPK. Kita berharap, Pemprov Kalbar kembali meraih opini WTP untuk pelaporan tahun anggaran  2022", pungkasnya.(rfa)

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda