Facebook, Twitter akan Serahkan Akun @POTUS kepada Biden pada 20 Januari | Borneotribun.com -->

Senin, 23 November 2020

Facebook, Twitter akan Serahkan Akun @POTUS kepada Biden pada 20 Januari

Joe Biden dan Donald Trump. (Foto: VOA)
Joe Biden dan Donald Trump. (Foto: VOA)

BORNEOTRIBUN - Platform media sosial Twitter dan Facebook, Sabtu (21/11), mengatakan akan mengalihkan kendali akun @POTUS ke pemerintahan Joe Biden pada 20 Januari.

Akun @POTUS di kedua platform tersebut merupakan akun resmi Presiden Amerika Serikat. Ini terpisah dari akun Twitter @realDonaldTrump dan halaman Facebook @DonaldTrump yang sebagian besar digunakan oleh Presiden AS Donald Trump untuk menulis postingannya.

“Twitter secara aktif bersiap untuk mendukung transisi akun Twitter institusional Gedung Putih pada 20 Januari 2021. Seperti yang kami lakukan untuk transisi presiden pada 2017, prosesnya sedang dalam konsultasi tertutup dengan Arsip Nasional,” perusahaan tersebut memberikan konfirmasi kepada Reuters pada hari Sabtu (21/11).

Raksasa media sosial tersebut juga akan menyerahkan akun media sosial Gedung Putih lainnya, yaitu wakil presiden dan ibu negara Amerika Serikat, pada hari pelantikan.

“Pada 2017, kami bekerja dengan Pemerintahan Obama dan Pemerintahan Trump yang akan datang untuk memastikan transisi akun Facebook dan Instagram mereka mulus pada 20 Januari, dan kami berharap untuk melakukan hal yang sama di sini,” kata Facebook menanggapi pertanyaan dari Reuters.

Politico melaporkan sebelumnya bahwa penyerahan akun Twitter @POTUS tidak memerlukan pembagian informasi antara tim Trump yang akan keluar dan tim Biden yang akan datang.

Dilaporkan juga bahwa Twitter akan bertemu dengan pejabat transisi Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris dalam beberapa bulan mendatang untuk membahas perincian tentang bagaimana pemerintahan baru akan menggunakan Twitter.

Biden, yang telah mencapai batas dua minggu sejak menjadi presiden terpilih, bersiap untuk menjabat pada 20 Januari, tetapi Trump menolak untuk menyerah dan berusaha untuk membatalkan atau membatalkan hasil melalui tuntutan hukum dan penghitungan ulang di sejumlah negara bagian. (VOA)

*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar