 |
| Pemkab Kubu Raya terapkan sistem digital awasi penyaluran TJSL. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, dengan mulai merancang sistem digital guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kontribusi sektor swasta terhadap masyarakat.
"Pemerintah daerah mendorong iklim investasi yang sehat dan adil, dengan memastikan seluruh pihak bisa melihat kontribusi nyata dari perusahaan, terutama dalam menjalankan TJSL," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, di SUngai Raya, Jumat.
Dia mengatakan bahwa upaya pengawasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap investasi, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Evaluasi ini juga mencakup kinerja pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Yusran menuturkan, secara umum target pelayanan dan capaian investasi di Kubu Raya telah menunjukkan hasil positif. Sejumlah perusahaan juga dinilai telah aktif menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun demikian, Pemkab Kubu Raya menilai perlunya pendekatan digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sistem digital yang sedang dikembangkan nantinya akan menjadi media pemantau terbuka yang dapat diakses oleh publik.
"Melalui sistem ini, semua pihak bisa mengetahui perusahaan mana yang menjalankan TJSL dengan baik. Kami juga akan memberikan bentuk apresiasi, misalnya dengan mempublikasikan perusahaan-perusahaan yang patuh dan berkontribusi," kata Yusran.
Sebaliknya, lanjutnya, perusahaan yang belum transparan atau tidak menunjukkan komitmen dalam program TJSL akan dikenai langkah penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain fokus pada korporasi besar, Pemkab Kubu Raya juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi melalui program Koperasi Merah Putih. Yusran menegaskan bahwa keterlibatan warga menjadi kunci pemerataan kesejahteraan dan percepatan roda perekonomian daerah.
"Kalau masyarakat terlibat langsung, maka pemerataan ekonomi akan lebih cepat terwujud. Tidak boleh hanya segelintir investor saja yang menikmati hasil pembangunan," katanya.
Ia menyebutkan bahwa seluruh perangkat daerah harus mampu menindaklanjuti kebijakan pembangunan dengan langkah nyata di lapangan, sejalan dengan visi-misi kepala daerah yang berpihak kepada masyarakat.
"Kita sebagai birokrasi harus siap menjalankan kebijakan dari pusat dan juga program strategis kepala daerah yang sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat," kata Yusran.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
