 |
| Prabowo Pimpin Rapat Bahas Sekolah Rakyat: Fokus ke Pendidikan untuk Warga Miskin Ekstrem. |
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto baru aja mimpin rapat terbatas bareng Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri di Istana Merdeka. Topik utamanya? Program Sekolah Rakyat! Sebuah inisiatif yang dirancang buat bantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem khususnya mereka yang ada di Desil 1 biar punya akses pendidikan yang layak.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan berbasis data buat program ini. Nggak mau asal jalan, pokoknya semua harus siap dari awal sampai akhir.
“Presiden minta kita pastiin 53 titik Sekolah Rakyat ini benar-benar siap dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti lulusannya,” jelas Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, setelah rapat berlangsung.
Bukan cuma soal bangunan atau lokasi aja yang dibahas, tapi juga soal rekrutmen siswa. Prabowo minta proses seleksi dilakukan secara ketat dan tepat sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan atau siswa yang seharusnya nggak masuk malah diterima.
Gus Ipul juga mengungkapkan kalau program tahun ini akan dimulai di 53 titik yang sudah ditentukan. Tapi nggak berhenti di situ aja, karena pemerintah juga lagi siapkan pembangunan di 200 titik tambahan. Saat ini, titik-titik baru itu masih dalam proses survei oleh Kementerian PUPR dan akan diprioritaskan di daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi serta kesiapan lahan.
Nah, buat yang bertanya-tanya soal gurunya nanti gimana, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa proses rekrutmen guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan akan dilakukan secara terintegrasi. Nantinya bakal melibatkan guru-guru ASN dan PPPK juga.
“Kita akan koordinasi penuh untuk pemenuhan tenaga pendidik sesuai arahan dari Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.
Yang menarik, kurikulum di Sekolah Rakyat ini nggak kaku seperti sekolah formal biasa. Mereka akan pakai sistem multi-entry dan multi-exit, yang artinya siswa bisa masuk dan lulus berdasarkan kesiapan dan latar belakang masing-masing. Jadi, fleksibel banget!
“Pembelajarannya disesuaikan. Nggak harus bareng masuknya, tapi tetap punya target capaian belajar yang jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti ikut menegaskan pentingnya program ini sebagai contoh nyata dari kebijakan berbasis data alias evidence-based policy. BPS bakal dukung penuh lewat data dari SUSENAS dan DTSEN untuk bantu petakan lokasi yang paling butuh Sekolah Rakyat.
“Dari 53 lokasi yang diusulkan, mayoritas memang daerah kantong kemiskinan dan banyak anak usia sekolah yang belum sekolah. Jadi ini pas banget untuk buka akses pendidikan buat mereka,” jelas Amalia.
Program ini jadi bukti bahwa kolaborasi lintas kementerian dan pemanfaatan data yang kuat bisa jadi jalan keluar buat persoalan kemiskinan jangka panjang. Harapannya, Sekolah Rakyat bisa jadi solusi pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata buat masyarakat yang paling membutuhkan.
Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan biasa. Ini langkah serius dari pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang paling terdampak kemiskinan juga punya peluang yang sama buat meraih masa depan lebih cerah. Yuk, kita dukung bareng-bareng!
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
