 |
| Integrasi RDTR dan OSS: Strategi Kementerian ATR/BPN untuk Percepat Investasi Infrastruktur Nasional. |
Jakarta, 11 Juni 2025 — Dalam rangka mendorong masuknya investasi besar-besaran ke sektor infrastruktur, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya integrasi antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara di forum Infrastructure Investment Process in Indonesia yang merupakan bagian dari gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
Menurut Suyus, ada dua jurus utama pemerintah untuk menarik investor. Pertama, dari sisi regulasi—di mana Indonesia sudah punya payung hukum yang jelas lewat Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021. Aturan-aturan ini membuka jalan lebar untuk kegiatan usaha, proyek strategis nasional, hingga aktivitas non-bisnis sekalipun.
“Tapi nggak cukup cuma punya aturan, pelaksanaannya juga harus praktis. Nah, di sinilah RDTR yang terintegrasi OSS punya peran penting. Kalau mau cepat, ya harus terhubung OSS,” jelas Suyus dengan nada optimis.
Target Ambisius: 2.000 RDTR Siap Jalan
Kementerian ATR/BPN sendiri nggak tinggal diam. Mereka menargetkan bakal menerbitkan 2.000 RDTR dalam beberapa tahun ke depan, dengan lebih dari 100 RDTR dirilis tiap tahunnya. Dan kabar baiknya, dari sekitar 350 RDTR yang udah nyambung ke OSS, sudah menghasilkan sekitar 340.000 permohonan izin investasi. Bandingkan dengan wilayah yang belum punya RDTR atau belum nyambung OSS, yang hanya sekitar 20.000 permohonan izin—jauh banget bedanya.
“Kalau pakai OSS, pelayanan izin lokasi bisa kelar dalam satu hari. Cepat, transparan, dan pasti bikin investor betah,” tambahnya.
KKPR dan Perizinan: Dimulai dari RDTR
Lebih lanjut, Suyus juga menekankan bahwa proses perizinan sekarang dimulai dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dan KKPR ini dasarnya adalah RDTR. Jadi, kalau RDTR belum nyambung ke OSS, ya izin jadi lama, proyek bisa molor, dan investor bisa mundur.
Sampai saat ini, sudah ada 645 RDTR yang disusun, tapi baru 352 RDTR yang benar-benar terintegrasi ke OSS. Untuk mempercepat proses ini, Kementerian ATR/BPN lagi nyiapin Surat Edaran bareng Kementerian Investasi, supaya semua kepala daerah bergerak cepat menghubungkan RDTR mereka ke OSS.
“Intinya, makin gampang dan makin cepat, makin besar juga peluang kita dapetin investasi,” pungkas Suyus.
Komitmen Pemerintah: Ekosistem Investasi yang Sehat
Forum ICI 2025 ini juga jadi ajang penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem investasi yang efisien, transparan, dan berbasis tata ruang yang terukur. Selain Dirjen ATR/BPN, hadir juga pembicara dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan, dan KADIN. Semuanya satu suara: Indonesia butuh infrastruktur yang tertata dan iklim investasi yang ramah.
Integrasi RDTR dengan OSS bukan cuma soal teknis, tapi soal masa depan pembangunan Indonesia. Semakin cepat proses ini dijalankan, semakin besar pula peluang Indonesia menarik investasi berkualitas untuk mendongkrak infrastruktur nasional.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
