 |
| Menuju Birokrasi Modern: Kementerian ATR/BPN Pacu Reformasi Demi Kesejahteraan Pegawai dan Layanan Lebih Baik. |
Jakarta — Perubahan besar sedang digerakkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Reformasi birokrasi bukan lagi sekadar target angka semata, tapi menjadi jalan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan bagi para pegawainya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini punya dampak nyata, salah satunya pada penghasilan pegawai.
“Kita semua harus sepakat bahwa reformasi ini bukan hanya soal memenuhi target nilai indeks. Tapi kalau berhasil, bisa langsung berpengaruh ke pendapatan yang dibawa pulang. Jadi ini penting untuk semua pihak,” ujar Pudji saat membuka rapat penyusunan rencana aksi RB di kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (15 Juli 2025).
Capaian Indeks Reformasi Terus Meningkat
Sejak 2010, indeks reformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN terus menunjukkan kemajuan. Rata-rata peningkatan tahunannya mencapai 3,16 poin.
Berikut ini capaian indeks RB dalam tiga tahun terakhir:
-
2022: 76,58%
-
2023: 78,75%
-
2024: 84,02%
Untuk tahun 2025, target yang dipasang cukup ambisius, yakni 90%. Meski angka ini terlihat tinggi, Pudji optimistis bahwa target ini bisa dicapai asal seluruh unit kerja saling bahu membahu.
“Nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Semua unit harus saling dukung, supaya tujuan kita tercapai,” tegasnya.
Penilaian Lebih Kompleks, Tapi Juga Lebih Relevan
Sistem penilaian reformasi birokrasi kini mengacu pada roadmap nasional dari Kementerian PAN-RB. Dalam rentang 2020–2024, ada dua komponen baru yang ditambahkan dalam penilaian, yakni komponen general dan komponen tematik.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, mengajak seluruh jajaran untuk mulai menyusun program kerja tematik sebagai langkah awal menyusun roadmap baru yang lebih matang.
“Coba cek kembali data yang ada, pelajari, lalu rancang program kerja RB tematik. Akan lebih gampang kalau kita sudah punya blueprint-nya,” kata Deni.
Aturan Baru Jadi Landasan Penting
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, mengungkap bahwa Kementerian ATR/BPN sudah menyesuaikan diri dengan perubahan sistem penilaian ini.
Penyesuaian itu tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Aturan ini menjadi dasar untuk memperkuat arah reformasi birokrasi agar lebih berdampak, fleksibel terhadap perubahan, dan tetap sejalan dengan visi nasional.
Reformasi birokrasi bukan cuma soal laporan dan angka. Di balik semua itu, ada upaya untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah, serta kesejahteraan pegawai yang meningkat.
Dengan target 90% di tahun 2025, Kementerian ATR/BPN kini sedang berlari menuju birokrasi yang tidak hanya profesional tapi juga manusiawi.
