Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia

Yakop    Kamis, Juli 25, 2024    Comment   

Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia

Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia. 

Tasikmalaya - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), R.B. Agus Widjayanto mengimbau seluruh satuan kerja (Satker) untuk membangun Zona Integritas dalam rangka mewujudkan visi kementerian berkelas dunia. Demikian ia sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat di Alhambra Hotel & Convention, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (23/07/2024).

“Dimulai di tahun 2024 ini, kita membangun dengan kesadaran yang sama, persepsi yang sama, membangun kantor menjadi tertib administrasinya, membangun integritasnya, komitmennya, saya ingin kita bangun Zona Integritas ini dalam rangka membangun kantor dengan standar yang sama, yang berkelas dunia,” ujar R.B. Agus Widjayanto.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, di mana pimpinan dan jajaran memiliki komitmen untuk mewujudkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Zona Integritas merupakan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana kegiatan-kegiatan terutama program strategis nasional bisa tercapai sesuai target, tidak ada kebocoran, sehingga antara anggaran dan target itu tercapai, tapi juga kualitasnya baik. Saya senang dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Kanwil, semoga dengan itu targetnya tercapai dan tidak menimbulkan permasalahan,” ungkap Irjen Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan saat ini Satker di bawahnya telah melaksanakan berbagai peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang juga merupakan salah satu upaya membangun Zona Integritas. Salah satunya, yakni dengan mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

“Alhamdulillah Bapak, 17 Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat baru kami launching implementasi Sertipikat Tanah Elektronik. Sebelumnya, 11 Kantor Pertanahan yang sudah lebih dahulu, sehingga Jawa Barat seluruhnya sudah lengkap menjalankan layanan untuk Sertipikat Tanah Elektronik,” ungkap Yuniar Hikmat Ginanjar.

Sebagai informasi, peresmian implementasi Sertipikat Tanah Elektronik untuk 17 Kantor Pertanahan Jawa Barat dilakukan pada Senin (22/07/2024) yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana secara daring. 

Adapun Rakerda yang berlangsung pada 22 s.d. 24 Juli 2024 ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Fungsional Madya beserta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat. (YS/GE)

Hadir Menjadi Pembicara di Lemhannas, Menteri AHY: Butuh Kepemimpinan Transformasional untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Yakop    Kamis, Juli 25, 2024    Comment   

Hadir Menjadi Pembicara di Lemhannas, Menteri AHY: Butuh Kepemimpinan Transformasional untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Hadir Menjadi Pembicara di Lemhannas, Menteri AHY: Butuh Kepemimpinan Transformasional untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi narasumber dalam kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis (25/07/2024). Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan menyatukan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang bisa menyatukan semua elemen bangsa, punya visi jauh ke depan, bisa melipatgandakan dan sekaligus mengorkestrasi sumber daya bangsa. Dengan ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi bagian dari kemajuan, termasuk Kementerian ATR/BPN,” ujar Menteri AHY.

Di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari Smandel Business Network (SBN), Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB), Indonesia Financial Group (IFG), dan BPJS Ketenagakerjaan, Menteri AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berurusan dengan agraria, tata ruang, dan pertanahan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Di mana tanah akan semakin bernilai seiring dengan bertambahnya penduduk, sehingga tata ruang harus tepat sasaran dan produktif agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

“Investasi akan datang jika ada kepastian hukum atas tanah. Ini yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan kami bisa terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Keadilan dan kesejahteraan adalah milik seluruh rakyat Indonesia, mari kita terus perkuat sinergi dan kolaborasi dalam visi misi, dan tentunya energi yang sama, energi yang satu, untuk Indonesia Emas di tahun 2045,” terang Menteri AHY.

Terkait dengan investasi, Menteri AHY menuturkan bahwa pada pagi hari ini, ia menghadiri peluncuran Golden Visa Indonesia oleh Presiden Joko Widodo di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Golden Visa tersebut dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing (WNA) dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Dengan lahirnya Golden Visa Indonesia ini diharapkan benar-benar menjadi daya tarik baru bagi investor. Kita harus menghadirkan kenyamanan berinvestasi, iklim yang juga menjanjikan. Oleh karena itu, membangun iklim investasi yang baik dan kompetitif adalah dengan kejelasan, kepastian, termasuk segala proses administrasi bagi WNA. Kami juga ingin terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini,” jelas Menteri AHY.

Plt. Gubernur Lemhannas, Eko Margiyono dalam momen tersebut memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dalam berbangsa dan bernegara. Sebanyak 101 peserta kegiatan diharapkan dapat mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, serta menyiapkan generasi masa depan.

“Pada intinya adalah kita ingin seluruh warga negara mengerti betul tentang kebangsaannya. Salah satu hal yang perlu kita bangun dalam berbangsa dan bernegara adalah karakter bangsanya. Ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kami untuk memberikan pemahaman hal ini,” papar Eko Margiyono.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kegiatan ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Lembaga, Widanardi Satryatomo; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Turut hadir, para Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. (YS/YZ)

Tanggung Jawab Besar Wakil Menteri Pertanian di Mata Prabowo

Redaksi    Kamis, Juli 25, 2024    Comment   

Tanggung Jawab Besar Wakil Menteri Pertanian di Mata Prabowo

Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

JAKARTA - Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, posisi Wakil Menteri Pertanian menjadi sangat strategis dan memikul tanggung jawab besar. Hal ini disampaikan oleh Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam keterangan di Jakarta pada Rabu (24/7/2024). 

Prabowo menegaskan bahwa posisi ini bukanlah jabatan etok-etok atau ringan, melainkan sangat berat dan penting karena berhubungan langsung dengan nasib bangsa, khususnya dalam mengatur keuangan negara dan mengurus pangan.

Pentingnya Sektor Pertanian Menurut Prabowo

Prabowo menyebut pertanian sebagai sektor yang sangat penting dan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan bangsa. Pertanian dianggap sebagai kunci dalam menumbuhkembangkan ekonomi, terutama di tengah ancaman krisis dunia yang semakin nyata. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo saat menggelar acara syukuran atas pelantikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 18 Juli.

Menurut Prabowo, baik bidang pertanian maupun bidang keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat vital karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

“Dua bidang ini sangat strategis dan saya percaya bahwa saudara-saudara akan memikul tanggung jawab itu dengan sekuat tenaga, penuh pengabdian, penuh cinta tanah air, bertanggung jawab mulai sekarang atas nasib Bangsa,” kata Prabowo.

Fokus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus mempercepat akselerasi produksi yang difokuskan pada dua komoditas utama yaitu jagung dan beras. 

Mentan telah memfasilitasi petani dengan tambahan alokasi pupuk subsidi, pembagian benih, hingga mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern.

Prabowo memiliki perhatian khusus pada sektor pertanian yang merupakan sektor dasar bagi ketahanan rakyat. Ia ingin negara memperkuat produktivitas melalui teknologi mekanisasi, keterlibatan anak muda, hingga hilirisasi industri.

Peran Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak seluruh jajaran kerja di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung penuh upaya swasembada yang saat ini tengah dijalankan oleh Mentan Andi Amran Sulaiman. 

Upaya ini dilakukan melalui penyediaan benih, pupuk, alsintan, dan juga solusi cepat seperti pompanisasi.

Menurut Sudaryono, berbagai program tersebut harus dikerjakan secara cepat agar ke depan Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. 

“Kesuksesan saya adalah kesuksesan Bapak Menteri Pertanian. Apapun perintah yang diberikan oleh Pak Menteri, saya siap dan loyal sebagai bawahan,” ujarnya.

Pertanian: Kunci Kemajuan Bangsa

Sudaryono menegaskan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan ketahanan negara.

 Bagi dia, ketersediaan pangan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja melainkan harus dikerjakan dari berbagai sisi.

 “Kita boleh naik mobil, tetapi ingat kita tidak bisa bergerak kalau kita tidak makan. Oleh karena itu, kita semua yakin dan menyadari bahwa pangan adalah kebutuhan primer semua orang. Pangan itu tidak bisa sebagai mantra kedaulatan pangan, tetapi harus betul-betul kita kerjakan,” kata Sudaryono.

Dalam menghadapi tantangan global dan nasional, sektor pertanian memegang peranan kunci dalam memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. 

Posisi strategis Wakil Menteri Pertanian menjadi sangat vital dalam mewujudkan visi ini, di mana tanggung jawab besar diemban untuk menjaga nasib bangsa melalui pengelolaan sektor pertanian yang efisien dan inovatif.

Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Redaksi    Rabu, Juli 24, 2024    Comment   

Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare bidang tanah ulayat bagi sekitar 3.000 Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

"Ini (pendaftaran tanah ulayat, red) masalah yang tidak sederhana karena kita tahu, tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing, tapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar Masyarakat Hukum Adat juga dilindungi, dijamin hak-haknya," kata Menteri AHY sesuai Rapat Koordinasi tentang Akselerasi Pelaksanaan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Untuk diketahui, 16 provinsi lokasi tanah ulayat yang telah diinventarisasi dan identifikasi Kementerian ATR/BPN meliputi Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Menteri AHY, eksistensi Masyarakat Hukum Adat merupakan isu yang sangat penting karena bukan hanya berbicara isu keadilan dan kesejahteraan, hal itu juga berkaitan erat dengan politik, hukum, dan sosial. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi langkah Menko Polhukam yang telah mengoordinasikan berbagai pihak dalam satu forum.

"Terima kasih kepada Bapak Menko yang telah menghimpun berbagai _stakeholders_ untuk mencari solusi, termasuk juga membangun semangat sinergi dan kolaborasi serta sinkronisasi baik di tingkat pimpinan maupun dilaksanakan di lapangan," imbuh Menteri AHY.

Kementerian/lembaga terkait akan mencari solusi bersama dalam percepatan pendaftaran tanah ulayat. Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah ulayat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. "Kalau sudah jelas, _clean and clear_, setelah itu baru bisa kita terbitkan statusnya utamanya hak pengelolaan lahan bagi Masyarakat Hukum Adat," tutur Menteri AHY.

"Jadi esensinya adalah bagaimana Masyarakat Hukum Adat ini bisa mendapatkan haknya, dilindungi, dan juga justru tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi, produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka," ujar Menteri AHY.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa diperlukan satu kegiatan bersama atau langkah bersama sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah ulayat. Mulai dari koordinasi dan sinkronisasi implementasi regulasi lintas kementerian, sosialisasi bersama berbagai regulasi lintas kementerian termasuk dengan Masyarakat Hukum Adat, memutakhirkan data dan sinkronisasi data mengenai status pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat, serta koordinasi dan sinkronisasi penentuan lokasi _pilot project_ bersama.

"Sehingga tempatnya di mana, lokasinya di mana, itu kita bisa ketahui bersama dan kita akan lakukan inventarisasi dan identifikasi. Setelah itu semua dilakukan, Kementerian ATR/BPN akan lakukan pendaftaran tanah-tanah ulayatnya," pungkas Hadi Tjahjanto.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Turut hadir, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Desa dan PDTT; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. (LS/JR/FA/AL)

Kejar Target Program Strategis, Kementerian ATR/BPN Lakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala

Yakop    Selasa, Juli 23, 2024    Comment   

Kejar Target Program Strategis, Kementerian ATR/BPN Lakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala

Kejar Target Program Strategis, Kementerian ATR/BPN Lakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala. 

JAKARTA - Dalam mengejar target dari program strategis yang telah dirancang, pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala. Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni dalam Rapat Pimpinan pada Senin (22/07/2024), mendorong satuan kerja yang memiliki capaian rendah untuk menyampaikan hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan.

“Monev dilakukan secara berkala untuk memastikan kerja yang telah dilakukan jajaran Kementerian ATR/BPN berjalan sesuai yang telah direncanakan. Saya meminta kepada Pak Kepala Kanwil dan Pak Kepala Kantah untuk menyampaikan apa saja hambatannya agar kita bisa mengantisipasi dan menemukan hasil yang lebih baik lagi,” tutur terang Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Wamen ATR/Waka BPN berharap, dengan dilakukannya monev secara berkala dapat menghasilkan capaian yang melebihi dari target tahun sebelumnya. 

“Kalau dibacakan peringkat bawah tentu tidak bermaksud untuk membuat malu atau merendahkan, tapi bagian dari cara kita untuk bekerja secara kolektif untuk memastikan capaian kita sebagai kementerian mencapai target," ujar Raja Juli Antoni.

Selanjutnya, disampaikan laporan berupa kendala serta hambatan dari sejumlah Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota. Secara umum, program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan Layanan Prioritas yang ada di masing-masing wilayah masih terus berproses. Jajaran di tiap satuan kerja juga tetap optimis dapat mencapai target yang sudah ditentukan.

Dengan demikian, Wamen ATR/Waka BPN mengimbau agar seluruh satuan kerja menentukan target mingguan. "Niat kita baik lakukan evaluasi agar ada peningkatan kinerja. Jadi per dua minggu akan kita evaluasi agar nanti capaian semakin baik dan target tercapai," pungkasnya.

Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota. (LS/YZ)

Cegah Konflik, Kementerian ATR/BPN Akan Inventarisasi Lebih dari 500 Perizinan Perusahaan Sawit

Redaksi    Selasa, Juli 23, 2024    Comment   

Cegah Konflik, Kementerian ATR/BPN Akan Inventarisasi Lebih dari 500 Perizinan Perusahaan Sawit

Cegah Konflik, Kementerian ATR/BPN Akan Inventarisasi Lebih dari 500 Perizinan Perusahaan Sawit

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam Entry Meeting Kajian Sistemik Bersama Ombudsman RI pada Senin (22/07/2024), di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta.

“Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertipikat lahannya oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian setempat terkait kepemilikan Izin Usaha Perkebunannya,” terang Suyus Windayana.

Sekjen Kementerian ATR/BPN menyebut, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

“Kalau data yang kita punya, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare sawit, meskipun memang yang sudah bersertipikat itu baru sekitar 7,9 atau 8 juta hektare dengan total 11 ribu bidang tanah. Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu,” ungkap Suyus Windayana.

Sejalan dengan topik Entry Meeting kali ini, yaitu “Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit”, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

“Tugas kita mengawal program strategis nasional dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan lain. Kita juga mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Ombudsman dan survei KPK juga terhadap kita,” tegas R.B. Agus Widjayanto.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama _stakeholders_ terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.

Turut hadir dalam pertemuan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta jajaran dari Ombudsman RI. (RT/JR)

Kementerian ATR/BPN Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Menteri AHY Apresiasi Kinerja Seluruh Jajaran

Redaksi    Selasa, Juli 23, 2024    Comment   

Kementerian ATR/BPN Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Menteri AHY Apresiasi Kinerja Seluruh Jajaran

Kementerian ATR/BPN Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Menteri AHY Apresiasi Kinerja Seluruh Jajaran

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi pencapaian kinerja seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, sehingga sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan Exit Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) Tahun 2023, Senin (22/07/2024).

“Saya bersyukur pada Laporan Hasil Pemeriksaan ini Kementerian ATR/BPN kembali mencapai WTP. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. WTP tidak akan terjadi kalau kita tidak bekerja secara serius. Terus dipertahankan, terus-menerus bahkan hingga tahun-tahun ke depan,” ujar Menteri AHY di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN. 

Sebagaimana kata Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa WTP adalah suatu keharusan bagi lembaga pemerintahan, Menteri AHY kembali menekankan kepada jajaran agar terus bekerja keras dalam mencapai berbagai target capaian. 

“Kita juga harapkan program percepatan Reforma Agraria. Targetnya begitu optimistis, hingga akhir 2024 saja target kami sebanyak 120 juta bidang tanah terpetakan. Oleh karena itu, mari kita bekerja dengan serius, sehingga program Reforma Agraria terwujud dengan sebaik-baiknya,” imbau Menteri AHY.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemeriksaan ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban APBN. Ia menyebut, dalam pelaksanaan kerja jajaran ATR/BPB perlu arahan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berjalan dengan baik.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan di Kementerian ATR/BPN secara independen, objektif dan profesional,” ujar Suyus Windayana.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI, Edward Ganda Simanjuntak. Ia mengungkapkan, pada semester I tahun 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023 pada Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian ATR/BPN tahun 2023 itu juga memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.  

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas sinergi yang telah terjalin, sehingga BPK dapat mengoptimalkan pelaksanaan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah yang bebas dan mandiri, dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, dengan penerapan nilai-nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme,” ungkap Edward Ganda Simanjuntak.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (AR/FA)

Kementerian ATR/BPN Terima Aset BMN Hasil Rampasan KPK Senilai Rp4,7 Miliar

Yakop    Selasa, Juli 23, 2024    Comment   

Kementerian ATR/BPN Terima Aset BMN Hasil Rampasan KPK Senilai Rp4,7 Miliar

Kementerian ATR/BPN Terima Aset BMN Hasil Rampasan KPK Senilai Rp4,7 Miliar. 

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terima aset Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai Rp4,78 miliar. Penyerahan ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto pada Selasa (23/07/2024).

“Ini sudah beberapa kali dilakukan, ini yang ke enam kali. Hari ini diserahkan satu tanah dan rumah, terdiri dari 2 sertipikat, luasnya sekitar 300 meter persegi, total nilainya Rp4,78 miliar, lokasinya juga cukup bagus. Jadi tolong dimanfaatkan aset yang sudah diberikan itu,” ungkap Suyus Windayana.

Kepada jajarannya, Suyus Windayana menginstruksikan untuk mengelola aset BMN secara transparan. Selain itu, ia ingin aset dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN.

“Bapak dan Ibu, saya minta kita komitmen untuk mengelola aset itu, di Bandung ada dua ya. Jadi saya pikir kita harus memanfaatkan, harus komitmen, bagaimana pengelolaan ini juga dilaksanakan secara transparan dan sebesar-besarnya buat masyarakat, jangan sampai ada misused penggunaan aset yang sudah kita berikan, baik yg sudah diberikan oleh KPK, BLBI,” tutur Suyus Windayana.

Penandatanganan ini menjadi wujud kolaborasi antara KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam upaya mengembalikan aset negara yang diperoleh dari penanganan kasus korupsi. Barang-barang hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto dalam kesempatan ini menekankan pentingnya peran KPK sebagai pihak yang memastikan harta negara yang dirampas bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat.

”Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari penetapan status penggunaan, yaitu menetapkan status penggunaan dari BMN hasil rampasan KPK untuk dipergunakan ATR/BPN dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Aset yang diserahterimakan hari ini merupakan aset dari tindak pidana korupsi berupa tanah dan bangunan,” terang Mungki Hadipratikto.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Kepala Satuan Tugas Eksekusi IV KPK dan jajaran. (RT/YZ)

Kementerian ATR/BPN Lakukan Pemutakhiran Data Website

Yakop    Senin, Juli 22, 2024    Comment   

Kementerian ATR/BPN Lakukan Pemutakhiran Data Website

Kementerian ATR/BPN Lakukan Pemutakhiran Data Website. 

JAKARTA - Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data dalam Website Kementerian ATR/BPN, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (17/07/2024). Pemutakhiran data sangat dibutuhkan karena website ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengetahui informasi terkini tentang kementerian.

Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Yoyo Budianto berharap, website dapat mengakomodir segala macam kebutuhan masyarakat. "Website ini kita jadikan tools bagaimana Kementerian ATR/BPN ini dapat diketahui publik, baik itu masyarakat maupun calon investor, mereka akan melihat di search engine dan website karena website ini seharusnya infonya lebih lengkap daripada sosial media," kata Yoyo Budianto yang memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Harison Mocodompis.

Menurut Yoyo Budianto dibutuhkan update pada data di website Kementerian ATR/BPN secara berkala. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang baik dari seluruh unit kerja Eselon 1 terkait dengan pembaharuan data yang akan ditampilkan di website kementerian. "Kita harus berkolaborasi agar website ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menyajikan data," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas mengatakan, selain menampilkan capaian, juga perlu diperhatikan faktor user experience-nya. Sedikitnya ada empat pilar yang perlu dikembangkan untuk memenuhi hal tersebut. "Selain membicarakan seluruh core business, ada empat pilar yang harus ditampilkan," ucapnya.

"Bagaimana performa kita bagi masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang, lalu harus ada informasi tentang tata kelola kita sebagai pelayan masyarakat, kemudian website kita harus menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan masukan dan secara paralel juga disampaikan progres dari masukan yang diberikan, dan terakhir bagaimana website kita menggambarkan bahwa kita merupakan institusi yang belajar dan bertumbuh," pungkas Harison Mocodompis.

Menjelang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, dalam rapat ini juga dibahas terkait indikator yang akan dijadikan tolok ukur penilaian evaluasi. Monev tersebut akan dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Badan Publik, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Hadir mengikuti rapat ini, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelola Pengaduan, Adhi Maskawan dan sejumlah jajaran di Biro Humas, serta perwakilan dari masing-masing unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (LS/JM)

Kementerian ATR/BPN dan MA Sepakat Perkuat Kerja Sama dalam Sertifikasi Hakim untuk Tangani Kasus-kasus Pertanahan

Yakop    Senin, Juli 22, 2024    Comment   

Kementerian ATR/BPN dan MA Sepakat Perkuat Kerja Sama dalam Sertifikasi Hakim untuk Tangani Kasus-kasus Pertanahan

Kementerian ATR/BPN dan MA Sepakat Perkuat Kerja Sama dalam Sertifikasi Hakim untuk Tangani Kasus-kasus Pertanahan. 

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Mahkamah Agung (MA) menyepakati kerja sama untuk melakukan sertifikasi hakim terkait penangan kasus-kasus pertanahan agar bisa menegakkan keadilan hingga tuntas.

“Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan. Ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN usai diterima Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin (22/07/2024).

Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Inilah yang mendasari kesepakatan Menteri AHY dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi.

Ke depan, rencananya akan diselenggarakan workshop untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. “Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” tutur Menteri AHY. 

Lebih lanjut Menteri AHY menyampaikan, “Kami bermohon tentunya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah. Kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di back up penuh oleh sistem peradilan yang juga prudent, transparan, akuntabel, dan adil,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (MW/JM/OD)

Kunjungi Mahkamah Agung, Menteri AHY Harapkan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di _Back Up_ Penuh

Redaksi    Senin, Juli 22, 2024    Comment   

Kunjungi Mahkamah Agung, Menteri AHY Harapkan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di _Back Up_ Penuh

Kunjungi Mahkamah Agung, Menteri AHY Harapkan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di _Back Up_ Penuh.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk dari Mahkamah Agung.

“Kami bermohon tentunya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah. Kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di _back up_ penuh oleh sistem peradilan yang juga _prudent_, transparan, akuntabel, dan adil,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai pertemuan di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin (22/07/2024).

Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Maka dari itu, Menteri AHY dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin dalam kesempatan ini menyepakati bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi.

“Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan, ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Ke depan, rencananya akan diselenggarakan _workshop_ untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. “Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” pungkas Menteri AHY. 

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (MW/JM/OD)

Komisi II DPR RI Apresiasi Capaian PTSL dan Implementasi Sertipikat Elektronik di Kota Denpasar

Redaksi    Senin, Juli 22, 2024    Comment   

Komisi II DPR RI Apresiasi Capaian PTSL dan Implementasi Sertipikat Elektronik di Kota Denpasar

Komisi II DPR RI Apresiasi Capaian PTSL dan Implementasi Sertipikat Elektronik di Kota Denpasar.

Denpasar - Akselerasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibawah Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dan masifikasi implementasi sertipikat elektronik mendapat apresiasi dari komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kantah Kota Denpasar, Kamis (18/07/2024).

"Pertambahan pendaftaran tanah selama 5 tahun terakhir ini begitu luar biasa. Dari target 126 juta bidang tanah, per hari ini sudah 114 juta bidang yang sudah berhasil dikerjakan oleh Kanwil dan Kantah Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air," ungkap Syamsurizal selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI. 

Dalam hal implementasi sertipikat tanah elektronik, hingga saat ini terdapat 295 Kantah yang sudah melaksanakam implementasi sertipikat tanah elektronik dimana Kantah Kota Denpasar merupakan Kantah pertama di Indonesia yang menjadi pionir.

Terkait hal ini, Bagus Adhi Mahendra selaku Anggota Komisi II DPR RI juga menyatakan apresiasinya. "Apresiasi dan selamat atas capaian yang diraih. Kita lihat ini Kantah Kota Denpasar kantornya bagus, pelayanannya (layanan elektronik, red) bagus, hasil layanan elektroniknya juga bagus. Tentunya ini tak lepas dari bimbingan dan arahan Pak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali pula," ujarnya. 

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana juga menjelaskan mekanisme terkait layanan elektronik dan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik. "Meski masyarakat dapat melakukan alih media, masyarakat tetap memegang sertipikat yang bentuknya satu lembar itu, bukan lagi dalam bentuk buku. Masyarakat tetap memegang sertipikat fisik dengan kertas khusus berupa security paper," terang Suyus Windayana. 

Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri; Kepala Kantah Kota Denpasar, Y.C. Fajar Nugroho Adi; 13 Anggota Komisi II DPR RI peserta Reses; serta jajaran di Kantah Kota Denpasar. (AR/GE)

Wamen ATR/Waka BPN: Kerja Sama Pemerintah dan Pelaku Usaha Kelapa Sawit Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat

Redaksi    Jumat, Juli 19, 2024    Comment   

Wamen ATR/Waka BPN: Kerja Sama Pemerintah dan Pelaku Usaha Kelapa Sawit Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat

Wamen ATR/Waka BPN: Kerja Sama Pemerintah dan Pelaku Usaha Kelapa Sawit Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.

JAKARTA - Kerja sama pemerintah dan pelaku usaha komoditi kelapa sawit diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni dalam Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi serta Pemenuhan HGU dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) pada Kamis (18/07/2024) di Pullman Jakarta Hotel.

“Dengan kerja sama yang baik, kita berharap ada kepastian hukum yang akan menjamin Bapak/Ibu sekalian meningkatkan produktivitas. Sementara bagi pemerintah juga memiliki pendapatan yang lebih banyak dengan tujuan untuk kesejahteraan kita,” ujar Wamen ATR/Waka BPN kepada peserta Coaching Clinic yang terdiri dari para pelaku usaha kelapa sawit.

Raja Juli Antoni mengaku, persoalan terkait dengan produktivitas kelapa sawit juga dihadapi berbagai sektor. Namun, ia optimis dengan komitmen bersama pemerintah dan pelaku usaha dapat mencari solusi bersama. “Memang tidak mudah persoalannya. Dengan komitmen kita bersama, diharapkan bisa menguraikannya satu per satu. Saya mohon kita bisa berusaha menyelesaikannya dengan sebaik mungkin,” lanjutnya.

Imbauan kerja sama ini menurutnya sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam melakukan pembenahan pada administrasi pertanahan dan tata ruang. “Kami memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, memperbaiki tata kelola pemerintah yang lebih baik, transparan, akuntabel, melayani. Kita sama-sama bekerja memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ujar Raja Juli Antoni. 

"Terkait dengan adanya perkebunan kepala sawit yang belum memiliki data HGU, kita coba selesaikan dengan pola yang lebih cepat menyelesaikan HGU reguler yang memakan banyak waktu, misalkan nanti proses pengukurannya akan lebih cepat,” lanjut Raja Juli Antoni.

Untuk diketahui, kegiatan ini diinisiasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri serta Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean. Turut hadir, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. (YS/YZ)

Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024

Redaksi    Jumat, Juli 19, 2024    Comment   

Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024

Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Top GPR atau Government Public Relations Award 2024 dengan kategori “Special Achievement for Kementerian”. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja kehumasan yang telah berhasil mengelola digital komunikasi publik, di antaranya dengan memublikasikan program dan pelayanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis yang menerima penghargaan secara virtual mengungkapkan bahwa hal ini jadi bentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kementerian. “Kami menganggap GPR Institut adalah wakil dari suara masyarakat yang menilai bagaimana Kementerian ATR/BPN melakukan shifting dari era analog ke era digital di segala aspek,” ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (17/07/2024).

Tidak hanya berhasil dalam mengelola digital komunikasi publik, Kementerian ATR/BPN juga telah melayani masyarakat melalui 33 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan di 479 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota. “Dalam pelayanan yang kami berikan itu sampai dengan bulan Juli tahun 2024 ini telah ada 20 provinsi di seluruh Indonesia yang resmi melayani masyarakat dengan electronic base, dan ada sekitar 251 satker yang men-deliver layanan elektronik kepada masyarakat. Hari ini telah 100 persen bersifat electronic base di 20 provinsi tersebut,” tambah Harison Mocodompis.

Atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh Kanwil dan Kantah, Harison Mocodompis mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap seluruh keluarga besar Kementerian ATR/BPN bisa menyaksikan penghargaan ini sebagai bagian apresiasi masyarakat kepada apa yang sudah bersama-sama kami kerjakan,” ungkapnya.

Kementerian ATR/BPN berhasil meraih penghargaan Top GPR Award 2024 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh GPR Institut. Dari hasil penilaian itu, ditemukan angka 85,58% sebagai final score untuk tiga aspek penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media dan Website Aspect, serta Social Media Aspect. 

Berdasarkan penilaian dari GPR Institut, diketahui ada lebih dari 350 ribu ulasan mengenai Kementerian ATR/BPN di internet dan dicari oleh rata-rata 40 ribu lebih pengguna internet tiap bulannya. Penilaian lainnya dilihat di berbagai media online, Kementerian ATR/BPN telah diberitakan sebanyak lebih dari 150 ribu kali dalam satu tahun terakhir. Kemudian pada halaman website resmi atrbpn.go.id dikunjungi sebanyak 3,8 juta pengunjung setiap bulan. 

Direktur GPR Institute, Arief Munajad dalam sambutannya berharap penghargaan yang diberikan menjadi motivasi bagi Kementerian ATR/BPN. “Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran Biro Humas Kementerian ATR/BPN untuk terus membangun koordinasi, sinergi pelaksanaan komunikasi antar lembaga, dan semakin meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik secara lebih optimal,” pungkas Arief Munajab. (GE/YZ)

Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Bisa Dorong Investasi dan Kepastian Hukum

Redaksi    Jumat, Juli 19, 2024    Comment   

Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Bisa Dorong Investasi dan Kepastian Hukum

Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Bisa Dorong Investasi dan Kepastian Hukum.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024 pada Kamis (18/07/2024). Prabowo Subianto dalam hal ini hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPB berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.

“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY kepada awak media selepas acara di Jakarta. 

Menurut Menteri AHY, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. 

"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan _One Map Policy_ ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan, Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. "Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," kata Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. "Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan peluncuran ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto. (JM/PHAL)

Jokowi Terima Penghargaan Order of Zayed dari Presiden MBZ

Redaksi    Kamis, Juli 18, 2024    Comment   

Jokowi Terima Penghargaan Order of Zayed dari Presiden MBZ

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan sipil tertinggi Order of Zayed dari Presiden PEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Rabu (17/7/2024). ANTAR/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraannya ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Rabu (17/7), menerima penghargaan sipil tertinggi Order of Zayed dari Presiden PEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis dini hari, penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden MBZ kepada Presiden Jokowi saat keduanya bertemu bilateral di Qasr Al Watan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas upaya Presiden Joko Widodo untuk memperkuat hubungan erat antara kedua negara dan meningkatkan kerja sama bilateral selama masa jabatannya.

Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi yang diberikan PEA kepada para pemimpin dunia dan kepala negara. Tercatat sejumlah tokoh pernah menerimanya, antara lain Xi Jinping dari Tiongkok, Narendra Modi dari India, Vladimir Putin dari Rusia, hingga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

Presiden MBZ menyatakan bahwa pemberian penghargaan Order of Zayed kepada Presiden Joko Widodo merupakan bukti penghargaan pribadi yang diberikan atas upaya yang sangat berharga yang telah dilakukannya untuk memajukan hubungan PEA-Indonesia.

Presiden MBZ menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi senantiasa sehat dan sejahtera, serta agar rakyat Indonesia semakin maju dan sejahtera.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden MBZ dan mengungkapkan rasa bangganya atas penerimaan penghargaan tersebut, yang mencerminkan hubungan istimewa antara kedua negara dan mengusung nama mendiang Sheikh Zayed, seorang tokoh inspiratif global dengan warisan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden MBZ juga memberikan penghargaan Order of the Union kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya tulus Menteri Luhut dalam memperkuat hubungan strategis antara PEA dan Indonesia.

Oleh: Antara