 |
| Pemprov Kalbar dukung tata ruang laut untuk wujudkan ekonomi biru. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penataan ruang laut sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru dan percepatan pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan di Kalbar.
"Kalbar siap berperan aktif dalam implementasi tata ruang laut yang mendorong pertumbuhan ekonomi biru serta pembangunan pesisir secara terencana dan inklusif," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas, sehingga melalui penataan ruang laut, pihaknya memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan mendorong percepatan pembangunan di daerah pesisir.
Ia menambahkan, tata ruang laut yang terintegrasi dengan tata ruang darat akan mempercepat konektivitas antarwilayah dan membuka akses baru untuk investasi di sektor perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, serta energi dan sumber daya mineral.
"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar tata ruang laut ini benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil," tuturnya.
Dengan potensi maritim yang besar, Pemprov Kalbar menargetkan penguatan zonasi laut berbasis kearifan lokal dan konservasi, serta mendorong perizinan usaha kelautan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
Norsan menambahkan, saat mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa lalu (15/7), Kalbar berharap terbangun kolaborasi nasional dalam mewujudkan ekonomi biru yang menjadi salah satu pilar utama Indonesia Emas 2045.
Norsan menjelaskan, dalam arahannya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penataan ruang laut yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung program ekonomi biru nasional.
Ia menyebut laut sebagai ruang strategis yang memiliki potensi ekonomi sangat besar, namun perlu dikelola secara hati-hati dan terencana agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan.
"Penataan ruang laut bukan sekadar zonasi, tapi merupakan upaya strategis yang melibatkan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut dengan melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.
Ia juga menyampaikan target KKP untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total luas perairan Indonesia pada 2045, atau sekitar 97,5 juta hektare, guna memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
