 |
| Stafsus Menko Infrastruktur bahas strategi penanganan banjir di Kalbar. (ANTARA) |
Pontianak - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (Menko Infrastruktur) Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa penanganan banjir di Kalimantan Barat (Kalbar) akan menjadi salah satu fokus pemerintah pusat.
"Hari ini saya berdiskusi bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, Pramono, di Pontianak, dimana dalam pertemuan ini kami menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat BWS Kalimantan I dalam menangani kondisi darurat banjir di sejumlah wilayah Kalbar, sekaligus membahas sejumlah strategi prioritas dalam pengelolaan sumber daya air," kata Herzaky di Pontianak, Rabu.
Pada kesempatan itu ia mengapresiasi kerja cepat BWS dalam merespons banjir yang terjadi di beberapa titik Kalbar dalam beberapa bulan terakhir.
"Penanganan air dan banjir merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan infrastruktur wilayah," tuturnya.
Selain pengendalian banjir, lanjutnya, BWS Kalimantan I juga memiliki program strategis dalam bidang irigasi, normalisasi sungai, serta pengamanan pantai yang menjadi kebutuhan penting di Kalbar.
"Kalbar masih memerlukan banyak dukungan pembangunan infrastruktur, terutama terkait pengendalian air dan banjir. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti, melainkan disesuaikan dan diprioritaskan secara cermat," ujarnya.
Herzaky juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, dalam menangani persoalan banjir. Menurutnya, pembagian kewenangan harus disertai dengan koordinasi intensif agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab.
"Sungai ada yang kewenangan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Maka harus sinkron. Tidak bisa pusat jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, atau daerah jalan sendiri," kata Herzaky.
Sementara itu Kepala BWS Kalimantan I Pramono, menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif, termasuk pemeliharaan parit dan alur sungai di Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.
"Normalisasi, pengurukan, dan pemeliharaan sungai, terus kita lakukan. Kita sudah memiliki daftar skala prioritas dan akan segera kita tindak lanjuti," tuturnya.
Ia menambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dijalankan agar program-program BWS tepat sasaran dan berkelanjutan. Pramono juga menyebut tahun 2025 akan menjadi tahun penting dalam penanganan banjir, karena intensitas curah hujan yang diperkirakan tinggi.
Pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastruktur menegaskan bahwa Kalbar tetap menjadi prioritas dalam perencanaan infrastruktur nasional, termasuk alokasi anggaran yang akan ditetapkan usai pembahasan bersama DPR RI dan kementerian teknis.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
