 |
| Transformasi Besar Layanan Pertanahan: Menteri Nusron Ajak IPPAT Jadi Ujung Tombak Perubahan. |
Manado – Layanan pertanahan di Indonesia sedang berada di titik penting untuk berubah menjadi lebih cepat, bersih, dan profesional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara tegas mengajak Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk terlibat aktif dalam proses transformasi ini.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading IPPAT Tahun 2025 yang digelar di Manado pada Jumat, 18 Juli 2025, Menteri Nusron menyampaikan bahwa peran IPPAT sangat krusial sebagai garda terdepan dalam sistem layanan pertanahan.
“Kalau hulunya, yaitu proses awalnya, sudah benar, maka layanan di hilirnya pun akan berjalan dengan baik. Semua aspek, dari awal sampai akhir, harus kita tingkatkan,” ujar Nusron di hadapan ratusan anggota IPPAT dari berbagai daerah.
Dua Masalah Besar: Proses Lambat dan Pungli
Menteri Nusron juga menyoroti dua tantangan utama yang masih dihadapi masyarakat dalam urusan pertanahan, yaitu lamanya proses dan maraknya pungutan liar (pungli). Menurutnya, solusi dari masalah ini tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian saja, tapi perlu kerja sama dengan berbagai pihak termasuk PPAT.
Untuk mempercepat layanan dan memberantas praktik tidak sehat, Nusron menyebut ada dua hal yang harus diubah secara mendasar: sistem dan sumber daya manusia (SDM).
“Kalau ingin pelayanan cepat, kita harus ubah dua hal. Yang pertama adalah sistemnya, dan yang kedua SDM-nya harus kita tingkatkan atau transformasi,” jelasnya.
Fokus Transformasi di 125 Kantor Pertanahan
Saat ini, sekitar 75% layanan pertanahan nasional terpusat di 125 kantor pertanahan. Karena itulah, kantor-kantor ini menjadi fokus utama untuk memastikan perubahan yang dilakukan benar-benar terasa dampaknya oleh masyarakat.
“Kalau pelayanannya benar dan semua sistem sudah elektronik, akan tercipta efek domino yang mempercepat transformasi,” lanjut Menteri Nusron dengan optimis.
Kolaborasi Jadi Kunci Sukses
Menteri Nusron menegaskan bahwa transformasi layanan tidak bisa hanya dilakukan oleh internal Kementerian ATR/BPN. Peran mitra seperti IPPAT justru sangat menentukan. Untuk itu, ia mengajak IPPAT terus meningkatkan kemampuan dan integritas demi mendukung pelayanan yang lebih cepat dan bebas pungli.
Acara penting ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN, termasuk Kepala Kanwil BPN Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh dan jajarannya. Turut hadir pula Wali Kota Manado, Andrei Angouw, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap, serta sekitar 500 peserta Rakernas yang merupakan PPAT dari seluruh penjuru Indonesia.
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
