Berita Borneotribun.com: Ketapang Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan

Minggu, 17 Maret 2024

Sempat Telat, Jembatan Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Ketapang Rampung Dikerjakan

Sempat Telat, Jembatan Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Ketapang Rampung Dikerjakan
Jembatan kepuluk yang dilihat pada hari Jumat 15 Maret 2024. (Foto: istimewa)
KETAPANG - Pembangunan jembatan kepuluk kecamatan Sungai Melayu Raya Ketapang sempat telat pekerjaanya. Dinas pekerjaan Umum (PU) Ketapang harus mendenda kontraktor akibat lamban selesaikanya.

Menurut PU, saat ini hasil pekerjaan sudah dapat dinilai tuntas, hanya tersisa beberapa pekerjaan kecil sebagai penyempurnaan proyek tersebut. Mereka bilang, proyek itu memang di anggarkan pada tahun 2023.

"Masalah keterlambatan sebenarnya terletak pada kemampuan kontraktor sendiri bukan kita. Kata mereka sih, mereka ada masalah internal sehingga mengganggu progres pekerjaan," ucap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Uray Iing Fernando, Minggu (17/03/24).

Dia menambahkan, selain soal internal, kontraktor juga menghadapi masalah pengadaan material. Kendati begitu, pada dasarnya PU tidak peduli persoalan tersebut. Kontraktor tetap dikenakan denda setelah berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan atau BPK provinsi Kalbar. 

"Karna sudah diaudit BPK sebelumya, maka hasil pekerjaan inipun kami akan sampaikan lagi ke BPK," imbuh Uray Iing. 

Uray Iing melanjutkan, dinas PU telah membayar pekerjaan tersebut sebesar 90,6 persen sesuai dengan nilai kontrak yakni 2,3 miliar. Sesuai hasil pemeriksa lapangan, saat ini pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 persen. 

"Hitungan sementara tim tekhnis kita, proyek itu udah selesai, aman lah kalau soal pembayaran ke kontraktor," kata dia. 

Jembatan ini berada di ruas jalan Pelang Batu Tajam di dusun Kepuluk desa Sungai Melayu kecamatan Sungai Melayu Raya Ketapang. 

Proyek ini bersumber dari APBD Ketapang tahun 2023. Dikerjakan oleh CV  Barakas Jaya hasil dari tender terbuka tahun 2023 dengan nilai kontrak Rp 2.338.861.629.00. (din).

Sabtu, 16 Maret 2024

Baliho Ketua AJK Nangkring di Jalan Protokol, Warga Nilai Menarik

Baliho Ketua AJK Nangkring di Jalan Protokol, Warga Nilai Menarik
Baliho Ketua AJK Nangkring di Jalan Protokol, Warga Nilai Menarik.
KETAPANG - Penampakan baliho ketua AJK (Aliansi Jurnalis Ketapang) Theo Bernadhi yang nangkring di jalan R Suprapto tengah kota Ketapang cukup menarik perhatian. Baliho bertuliskan "Jaga Demokrasi Kita" dengan latar 2024 itu jadi enak dipandang mata. 

Bukan karena hanya desain, warna ataupun katanya tetapi karena sosok pada gambar baliho itu penyebabnya. 

Penglihatan di lokasi pada Sabtu (16/03/24), baliho Theo itu menampilkan Theo berbaju putih lengan panjang digulung, jam tangan hitam dengan tiga pose foto yakni silang tangan kedada, pose salam komando serta pose salam terimakasih. 

Salah seorang warga Ketapang, Epan Pebriadi mengatakan, belum ngerti maksud baliho yang terpasang tersebut, lantaran menurutnya pemilu sendiri sudah usai. Menurut pemuda itu, biasanya baliho di lokasi itu dipasang oleh caleg ataupun calon pemimpin daerah. 

"Menarik mah bang baliho itu, desainnya bagus enak dipandang. Tapi sejujurnya saya belum tahu apa maksud baliho ini," kata Epan saat di tanya, Sabtu (16/03/24). 

Sedangkan warga lainya ngaku bernama Yadi mengaku kalau orang yang terpampang di baliho merupakan Theo Bernadhi yang berprofesi sebagai seorang jurnalis dan ketua organisasi jurnalis lokal di Ketapang. 

Menurut dia, baliho Theo ini dalam perkiraanya bertujuan memperkenalkan diri menjelang Pilkada Ketapang tahun ini. Sebagai pemuda, dia menganggap sangat bagus dan baik jika ada seorang pemuda berkeinginan menjadi pemimpin daerah. 

"Dia ni kan jurnalis, pastinya tahu masalah-masalah di masyarakat, kemampuan pun saya rasa dia miliki, saya senanglah ada pemuda yang berani tampil dalam Pilkada kita nanti," kata Yadi. 

Dihubungi, Theo tidak secara terbuka menjelaskan makna baliho yang terpasang itu. Dirinya hanya menyampaikan kalau pesan dalam baliho tersebut harus sampai kepada semua masyarakat termasuk para jurnalis yang memang merupakan bagian dari 4 pilar demokrasi.

"Jadi menjaga demokrasi itu tugas bersama, apalagi Ketapang tahun ini akan menggelar Pilkada. Pilkada ini tidak hanya sebatas bicara siapa menang dan siapa kalah, Pilkada Ketapang harus menjadi momen para pihak yang berkontetasi untuk membuat gagasan terbaik untuk kepentingan masyarakat dan daerah bukan sebatas kepentingan pribadi atau kelompok, dan Pilkada menjadi momen anak-anak muda sebagai penerus daerah untuk bersatu dan bersama dalam memberikan pemikiran-pemikiran bahkan ikut dalam kontestasi," katanya.

Theo mengaku kalau pihaknya akan menggelar berbagai kegiatan Bakti Sosial yang selalu rutin dilaksanakan setiap bulan suci ramadan dan menyambut idul fitri, kegiatan yang digelar sebagai komitmen pihaknya untuk memberikan dampak positif atas hadirnya AJK di tengah-tengah masyarakat Ketapang.

Penulis: Muzahidin

Wujud Kepedulian Sesama, Aliansi Mahasiswa Ketapang Salurkan Bansos Ke Warga Yang Tidak Mampu

Wujud Kepedulian Sesama, Aliansi Mahasiswa Ketapang Salurkan Bansos Ke Warga Yang Tidak Mampu
Wujud Kepedulian Sesama, Aliansi Mahasiswa Ketapang Salurkan Bansos Ke Warga Yang Tidak Mampu.
SEKADAU – Wujud kepedulian dan solidaritas dalam berbagi kepada yang membutuhkan ditunjukan oleh Aliansi Mahasiswa Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (HIMAKATRA), BEM Politeknik Ketapang, dan BEM STAI Al Haudl Ketapang. Para mahasiswa dan mahasiswi ini menyalurkan bantuan sembako ke beberapa warga tidak mampu di Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Sabtu (16/03/2024) Pukul 09.00 Wib.

Ketua BEM Politeknik Ketapang Riska Ardiana dalam kesempatannya menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan mereka tak lain merupakan uluran tangan dari donasi yang telah dikumpulkan oleh pihaknya dengan tujuan membantu para warga masyarakat yang tidak mampu.

Wujud Kepedulian Sesama, Aliansi Mahasiswa Ketapang Salurkan Bansos Ke Warga Yang Tidak Mampu
Wujud Kepedulian Sesama, Aliansi Mahasiswa Ketapang Salurkan Bansos Ke Warga Yang Tidak Mampu.
“Sebagai wujud kepedulian serta bentuk bakti kami sebagai generasi muda mahasiswa kepada warga masyarakat yang kurang mampu ” ucapnya.

Dijelaskannya lebih jauh kegiatan Bansos di berharapkan dapat memberikan motifasi seluruh kalangan untuk lebih peduli terhadap kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu yang ada di sekitarnya.

Dalam hal ini aliansi mahasiswa memberikan bantuan kepada Ibu jaenah, Warga Desa Sukabangun menyampaikan terima kasih atas bantuan sembako dari Aliansi Mahasiswa Ketapang. Dirinya menyampaikan bahwa bantuan bahan sembako ini sangat membantu meringankan kebutuhan pangan bagi keluarganya.

Kamis, 14 Maret 2024

Kades di Kecamatan Tumbang Titi Bantah Lecehkan Anak Bawah Umur Keluarga Sendiri

Kades di Kecamatan Tumbang Titi Bantah Lecehkan Anak Bawah Umur Keluarga Sendiri
Kades di Kecamatan Tumbang Titi Bantah Lecehkan Anak Bawah Umur Keluarga Sendiri. (Gambar Ilustrasi)
KETAPANG - Oknum kepala desa di kecamatan Tumbang Titi Ketapang berinisial Bas alias Pak Abu dilaporkan ke Polres Ketapang atas dugaan pelecehan kepada keluarga sendiri yang berumur 14 tahun.

Peristiwa ini lantas dibantah oleh Bas dengan menjelaskan kejadianya bermula dari chatingan antara istrinya dengan terduga korban berinisial Melati yang menudingnya melakukan perbuatan tak senonoh pada salah satu hotel di Ketapang.

Bas bilang kejadian ini hanya bermula niat Melati hendak berhenti kerja dengan ngarang cerita terjadi pelecehan. 

Bantahan itu disampaikanya kepada Borneo Tribun pada Kamis 14 Maret 2024 melalui pesan tertulis. 

Diterangkan dia, Melati (nama samaran) sebenarnya bekerja di rumahnya untuk membantu segala urusan rumah tangga. 

Karena tak betah dan mau berhenti kerja, kemudian Melati mulai mengarang cerita kepada istrinya bahwa dirinya (Melati) dapat perlakuan tak senonoh darinya. 

"Ada percakapan WA antar istri saya dengan Melati pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 19.14 WIBA," kata Bas dalam pesan itu, Kamis (14/03/24).

Bas menjelaskan, kejadian bermula ketika Melati meminta ijin ke istri Bas lewat pesan tertulis atau WA untuk pergi ke rumah keluarga dengan alasan ambil barang.

Dalam percakapan tersebut, Istri Bas menyarankan agar perginya diantar oleh suaminya (kades) karena Melati tidak hapal kota Ketapang. 

Tetapi tanpa sepengetahuan, Melati sudah meninggalkan rumah memakai sepeda motor miliknya. 

Kemudian Melati dihubungi istri kades untuk menanyakan posisinya saat itu. Dan diketahui saat itu Melati sedang berada di rumah sakit. 

Percakapn WA selanjutnya dikatakan Bas adalah Melati mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya sudah mendapat perlakuan tak patut dari dirinya saat dibawa pada sebuah penginapan (hotel).

Melati menuduh dirinya telah mencium, tetapi perbuatan selanjutnya dalam kamar penginapan tersebut terhenti karena saat itu telepon saya berbunyi.


"Semua tuduhan itu dikatakan Melati kepada istri saya lewat WA. Kepada istri saya Melati minta kejadian ini jangan disampaikan ke saya dulu. Dan istri saya minta kejadian itu dibuktikan kemudian ditunjukanlah seolah olah chat saya kepadanya," terang Bas.

Kejadian berikutnya adalah Melati menceritakan peristiwa itu ke orang tuanya dan Melati dijemput untuk pulang ke Tumbang Titi.

Karena heboh, musyawarah keluarga dilakukan di tempat tokoh masyarakat desa setempat untuk saling menjelaskan persoalan sebenarnya. Tetapi saat musyawarah itu berlangsung, orang tua Melati tidak hadir dan lebih memilih jalur hukum

Namun demikian, dirinya berharap persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan agar menjadi terang. 

"Dan saya tau peristiwa ini dilaporkan ke polisi oleh keluarga Melati. Saya masih berharap ini bisa diselesaikan jalur kekeluargaan," tandasnya.

Penulis: Muzahidin

Rabu, 13 Maret 2024

Teganya Kades Aktif Diduga Hendak Cabuli Bocah Umur 14 Tahun yang Masih Keluarga Sendiri

Teganya Kades Aktif Diduga Hendak Cabuli Bocah Umur 14 Tahun yang Masih Keluarga Sendiri
Teganya Kades Aktif Diduga Hendak Cabuli Bocah Umur 14 Tahun yang Masih Keluarga Sendiri. (Gambar ilustrasi)
KETAPANG - Oknum kepala desa di kecamatan Tumbang Titi Ketapang berinisial Bas alias pak Abu diduga melakukan tindakan cabul atau pelecehan seksual pada seorang anak berusia 14 tahun korban tak lain masih keluarga sendiri. Modusnya dengan cara dirayu dan diberi hadiah handphone. 

Persoalan ini sudah dilaporkan ke Polres Ketapang dengan pendampingan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). 

Komisioner KPAD Ketapang Rini Pratiwi membenarkan pelaporan kasus tersebut. 

"Benar, karena korbanya dibawah umur, KPAD dampingi. Saat ini kasus itu sudah ditangani penyidik Polres Ketapang. Untuk kronologi kasusnya, silakan ditanyakan ke penyidik ya bang," ujar Rini Rabu (13/03/24). 

Berdasarkan keterangan keluarga korban bernama Der alias Sg serta berita acara dari kepolisian (BAK) yang diperoleh, kejadian berawal dari ajakan pelaku kepada korban bernama Melati (bukan nama sebenarnya) untuk membeli handphone.

Menurut Melati dikutip dari BAK itu, oknum kades itu dia sebut namanya dengan nama panggilan pak Abu. 

Pada hari Kamis 29 Februari 2024 sekitar jam 19.30 malam, pelaku mengajak korban membeli HP pada salah satu toko di kota Ketapang sekalian menjemput istri dan anaknya yang saat itu sedang berada di mall Ketapang. 

Setelah HP  dibayar dan diberikan pelaku kepada korban, kemudian korban diajak berkeliling kota Ketapang menggunakan sepeda motor pelaku.

Saat berkeliling tersebut, pak Abu langsung membawa korban ke salah satu hotel dijalan MT Haryono.

Korban tak menaruh curiga sama sekali kepada pelaku karena saat itu pelaku mengatakan bahwa ini salah satu rumahnya.

Koban sadar ketika berada dalam salah satu kamar hotel tersebut. Saat dalam kamar korban dirayu dengan kata-kata tak pantas, dibuka jilbabnya dan dicium oleh pelaku.

Perbuatan pelaku terhenti ketika tiba-tiba handphone pelaku berbunyi panggilan masuk yang diketahui berasal dari istri pelaku. 

Melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, korban mengambil kunci sepeda motor dan kabur dari dalam kamar tersebut dan langsung menelpon seorang temanya sekaligus saksi kasus ini.

Karena ketakutan, korban meminta tolong dengan kelurganya bernama Der alias Sg. Dan kasus ini sedang dalam penyelidikan unit perlindungan anak dan peremouan Polres Ketapang. 

Penulis: Muzahidin

PETI di Rengas Tujuh, Bernyalikah Polisi Usut Cukongnya?

PETI di Rengas Tujuh, Bernyalikah Polisi Usut Cukongnya?
Gelondongan emas diduga berada di lokasi milik oknum kades Basuni yang di temukan polisi dari unit 4 Ditkrimsus Polda Kalbar pada Jumat 8 Maret 2024.
KETAPANG – Penangkapan tiga orang pekerja tambang liar yang diduga sebagai anak buah oknum kades aktif bernama Basuni semestinya memudahkan polisi menegakan hukum tanpa pilih kasih. 

Padahal, sinyal keterlibatan oknum kades tersebut berdasarkan barang bukti dan keterangan pekerja yang ditangkap bisa dijadikan aparat sebagai pintu masuk penyelidikan perkara ini. 

Upaya paksa ini harusnya dilakukan aparat sebagai wujud pemenuhan komitmen pemberantasan praktik tambang liar di Ketapang terutama yang melibatkan penyelenggara pemerintah seperti kepala desa (Kades).

Diketahui sebelumnya, Tim 4 Ditkrimsus Polda Kalbar pada hari jumat 8 Maret 2024 sudah mengendus keterlibatan kades Segar Wangi bernama Basuni sebagai terduga cukong illegal mining (tambang illegal) di lokasi yang kerap disebut Rengas Tujuh kecamatan Tumbang Titi. 

Kecurigaan kades Segar Wangi sebagai cukong tambang liar diperoleh petugas hasil operasi tim 4 Ditkrimsus Polda Kalbar ketika menemukan enam orang sebagai pekerja tambang dan alat kerja tambang di lokasi yang di kuasai oleh Basuni dan 2 orang swasta lainya yang teridentifikasi warga Ketapang berinisial Sup dan Gus.

Dari para tersangka itu, menurut kabid humas polda Kalbar Raden Petit Wijaya, pemilik lokasi dan alat tambang sudah dikantongi.

"Terhadap pemilik, pastinya akan tetap kami cari, nanti akan ada waktu tersendiri untuk kita adakan jumpa pers terkait pengkungkapan kasus ini," ujarnya, Jumat malam (08/03/24) dalam siaran persnya. 

Raden Petit menjelaskan keenam pelaku pertambangan emas tanpa ijin (PETI) yang diamankan tersebut antara lain berinisial RM, SAM, UD, MUS, DUD dan YAT.

Dari lokasi PETI, kombes Petit Wijaya menyebutkan alat-alat yang dipergunakan dalam penambangan emas yang dipakai pelaku seperti mesin gelondong, mesin api, mesin jak hamer, mesin blower dan palu. 

Sementara itu versi warga Segar Wangi yang melihat dan tau operasi polisi itu menyebutkan, di lokasi tambang milik Basuni, polisi menyita 5 Karung batu, 2 bulatan emas mentah sudah di raksa diduga berat kotor -/+ 30 gram lebih, satu (1) buah gelondong beserta puyak olahan dan tiga orang terduga pelaku anak buah Bas.

Dikonfirmasi wartawan, Kades Basuni mengatakan terkejut karyawan tambang miliknya diamankan petugas pada subuh jumat lalu.

"Setelah heboh adanya, baru saya tau, saya kaget dan tak nyangka lah," kata Basuni, Jumat (08/03/24) dikutip dari media. (Mz)

Jumat, 08 Maret 2024

Amankan 6 Pekerja, Polisi Buru Tiga Pemilik Lokasi dan Alat Tambang Liar, Salah Seorang Kades Aktif

Amankan 6 Pekerja, Polisi Buru Tiga Pemilik Lokasi dan Alat Tambang Liar, Salah Seorang Kades Aktif
Tim 4 Ditkrimsus Polda Kalbar saat operasi penertiban tambang liar di Ketapang, sumber Polda Kalbar.
KETAPANG - Polisi sudah menangkap enam orang terduga pekerja tambang emas ilegal di lokasi Rengas Tujuh desa Segar Wangi kecamatan Tumbang Titi Ketapang. 

Polisi masih memburu tiga orang terduga pemodal, salah satunya adalah seorang kades aktif berinisial Bas sedang dua orang lainya merupakan warga Ketapang berinisial Gus dan Sup. 

Kabidhumas polda Kalbar Kombespol Raden Petit Wijaya mengkonfirmasikan bahwa dari areal tambang ilegal di desa Segar Wangi, tim subdit 4 Ditkrimsus Polda Kalbar sudah menyita mesin gelondongan milik Bas, Gus dan Sup serta mengamankan enam orang pekerja.

"Terhadap pemilik pastinya akan tetap kami cari, nanti akan ada waktu tersendiri untuk kita adakan jumpa pers terkait pengkungkapan kasus ini," kata Petit, Jumat malam (08/03/24) di Pontianak. 

Kombes Petit menegaskan, kasus ini adalah salah satu atensi Polda. Sehingga proses penyelidikanya memerlukan waktu. 

Hal ini kata dia guna membuktikan bahwa polisi serius memberantas kasus tambang liar. 

"Yang pasti kami tidak main main atas kasus ini. Silahkan media ikuti proses pengembangan lebih lanjut, jadi mohon bersabar," ujar Petit. 

Petit menjelaskan, dari operasi penertiban petugas pada subuh Jumat di lokasi tambang liar tersebut, disebutkanya identitas enam orang yang ditangkan yakni RM, SAM, UD, MUS, DUD dan YAT.

Sedangkan alat-alat yang dipergunakan dalam penambangan antara lain mesin gelondong, mesin api, mesin jak hamer, mesin blower dan palu sudah dijadikan barang bukti. (Mz).

Warga Antri Datangi Kantor Bulog Ketapang Dapatkan Sembako Terjangkau

Warga Antri Datangi Kantor Bulog Ketapang Dapatkan Sembako Terjangkau
Warga antri di kantor Bulog Ketapang pada jumat 8 Maret 2024 membeli sembako murah.
KETAPANG -  Dalam dua jam, warga yang ngantri di kantor bulog Ketapang jalan S Parman sudah selesai. Warga yang berjejer itu datang ke bulog untuk membeli sembako murah yang dibuka bulog setiap hari. 

Kepala cabang bulog Ketapang, Azwar Fuad mengatakan, antrian warga itu untuk membeli beras medium 5 kilo, minyak goreng dan gula pasir sebagai bagian dari program nasional bulog bernama RPK (Rumah Pangan Kita).

"Setiap hari kerja, program RPK ini kami buka di kantor cabang kita ini. Ada juga beras kita di beberapa RPK mitra kita dalam kota Ketapang ini," kata Azwar di kantornya, Jumat (08/04/24).

Azwar menjelaskan, masyarakat diberi pilihan untuk mendapatkan beras mengingat harga beras saat ini dipasar relatif tinggi walaupun sekarang enderung turun

"Adanya RPK ini agar masyarakat punya pilihan mengingat harga sembako sekarang cendrung tinggi, masyatakat bisa datang ke bulog atau RPK mitra bulog. Beras SPHP lima kiloan yang dijual," kata Azwar. 

Azwar menambahkan, di Ketapang, jumlah RPK aktif mitra bulog ada dua ratus lebih. RPK bulog juga ada di kecamatan perhuluan Ketapang 

RPK Bulog ini bertujuan menjangkau kecamatan pedalaman Ketapang dengan harga beras 11.500 rupiah perkilo sesuai dengan program dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Keberadaan RPK ini jelas dia guna menperluas jangkauan dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sesuai dengan program Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Azwar melanjutkan, operasi penjualan beras berkualitas dengan harga murah sudah masif dilakukan bulog Ketapang pada beberapa pasar dalam kota Ketapang.

Masyarakat diberi pilihan mengingat harga beras saat ini cenderung tinggi.

Seperti di pasar Hajj Sani, pasar Sukabangun serta pasar sore. Beras medium bulog ini kata dia juga dijual oleh pedagang dipasar tersebut. 

"Beras kita sudah menyebar di pasar dalam kota Ketapang itu, masyarakat bisa membeli disana dengan harga sesuai ketetapan pemerintah," ujarnya. 

Untuk sementara, program RPK beras SPHP ini akan dijalankan selama bulan Januari hingga Maret. Dengan asumsi akan terjadi panen raya bulan April sehingga akan menstabilkan harga kembali

"Perintahnya untuk sementara akan jalan tiga bulan dulu," kata Azwar. 

Sesuai data Bulog Ketapang, dalam sebulan, pasokan rata-rata beras bulog yang masuk dari pulau jawa ke Ketapang sebanyak 250 ribu hingga 300 ribu ton. Jumlah tersebut belum mencukupi dibandingkan kebutuhan masyarakat. 

RPK bulog Ketapang sejalan dengan program pemda Ketapang dari tim pengendali inflasi daerah (TPID) yakni sebagai penyeimbang harga kebutuhan pokok. 

Penulis: Muzahidin

Kamis, 07 Maret 2024

Penjelasan Perusahaan HS68 Dugaan Limbah Plastik Bekas Bersumber dari Pabrik

Penjelasan Perusahaan HS68 Dugaan Limbah Plastik Bekas Bersumber dari Pabrik
Pabrik HS68 yang terletak di desa Sungai Awan Kiri Ketapang sempat disangka sebagai sumber limbah plastik beri penjelasan.
KETAPANG - CV TPA (Tirta Prima Abadi) sebagai produsen air mineral kemasan merek HS68 menerangkan tudingan limbah bekas plastik dan limbah B3  (bahan berbahaya dan beracun) yang diutarakan warga tetangga pabrik bernama Darusadi 

Sebelumnya, kepada beberapa media di Ketapang, warga itu berkata pekarangan rumahnya kotor akibat limbah plastik dari pabrik HS68. Hewan ternak peliharaan seperti bebek dan ayam susah berkembang biak karena telurnya mudah membusuk.

Pemilik pabrik yang berlokasi di desa Sungai Awan Kiri itu, Chandra menjelaskan, limbah botol plastik bekas dari pabriknya dibuang ditempat pembuangan akhir atau TPA desa Sungai Awan Kiri tak jauh dari lokasi pabriknya berdiri.

"Karyawan kita selalu buang sampah bekas pabrik kita buangnya ke tempat pembuangan akhir (TPA) dekat pabrik kita disana, saya pastikan tiap selesai pekerjaan kita buang. Memang masih ada sedikit sisa sampah, tapi kan tidak parah dan merusak apalagi mengganggu kesehatan warga sekitar," terang Chandra, Kamis (07/04/23).

Menurut Chandra, dalam berbisnis, perusahaanya sadar dapat pengawasan ketat oleh pemerintah, baik dari segi perijinan, lingkungan, standar halal, maupun aspek kesehatan.

"Secara berkala perusahaan diperiksa semuanya itu oleh lembaga pemerintah. Jadi kami tetap taat aturan," tegasnya. 

Chandra menambahkan, tudingan dari warga tersebut dapat dimemgerti. Ia menyampaikan,.ketika perusahaan menolak tuntutan Darusadi yang disampaikan saat musyawarah di kantor desa setempat. 

"Permintaanya bagi kami berlebihan, tidak wajar, kami tolak. Dia pun mulai buat isu dan usil dengan perusahaan," pungkas Chandra. 

Oleh: Muzahidin

Ulah Kades Tanjungpasar Rusmin Nuryadin Resahkan Warga, Harap Pemda Ketapang Bersikap

Ulah Kades Tanjungpasar Rusmin Nuryadin Resahkan Warga, Harap Pemda Ketapang Bersikap
Ulah Kades Tanjungpasar Rusmin Nuryadin Resahkan Warga, Harap Pemda Ketapang Bersikap. (Gambar ilustrasi)
KETAPANG - Beberapa orang pemilik pangkalan dan pengecer BBM subsidi untuk masyarakat di desa Tanjungpasar kecamatan Muara Pawan Ketapang sekarang mengatakan sedang tersendat.

Hal ini disebabkan karena ulah kades Rusmin Nuryadin diduga bersikap diskriminatif karena tidak bersedia mengeluarkan surat rekomendasi sebagai syarat membeli BBM pada SPBU di Ketapang.

Sikap ini membuat mereka resah dan berharap pemda Ketapang turun tangan untuk menengahi. Karena jika berlarut, warga akan berunjuk rasa menentang perlakuan kades  

"Kalau dak ada rekom kita tidak bisa beli di SPBU atau pangkalan di Ketapang bang. Sekitaran udah dua minggu ini saya tidak jual minyak lagi. Kalau begini terus, suatu waktu akan kami demo, bila perlu demonya ke kota Ketapang," ucap Ujang Senso, warga desa itu, Kamis ini (07/04/24) lewat telepon. 

Akibat ketidaan BBM di kiosnya itu, pembeli langganan terutama para nelayan berpindah ke pengecer lain, sehingga membuat kerugian dirinya. "Beli kelain lah bang" ujarnya. 

Ia menduga sikap diskriminasi kadesnya akibat efek pemilu lalu. Karena saat itu, secara terang terangan kades mengkampanyekan seorang caleg namun hasil suara caleg usungan kades di desanya tidak memuaskan. 

"Jadi mungkin kades masih dendam pada warga yang bukan pemdukung caleg itu akan dipersulit urusan di desa dan terbukti, saya saat itu tidak milih caleg suruhan kades disusahkan dapat rekom," Kata Ujang. 

Sekretaris desa Tanjungpasar Ramiatun membenarkan perlakuan diskriminatif kadesnyan itu. Ramiatun mengaku juga menjadi korban sikap kades. 

"Terus terang kades secara lisan udah ngomong ke masyrakat kalau saya sudah tidak jabat sekdes lagi udah diberhentikanya. Suasana dikantor desa buat saya tidak nyaman bekerja," ucap Ramiatun. 

Untuk diketahui, rekomendasi kepala desa merupakan salah satu syarat pembelian BBM subsidi pada SPBU.

Bupati Ketapang telah menerbitkan edaran tentang penyaluran BBM bersubsidi pada daerah perhuluan yang termuat dalam Surat Edaran Bupati Ketapang nomor P11749/EKBANG-B.541/VIII/2022. Salah satu ketentuanya adalah rekomendasi kepala desa. 

Asisten II Ketapang Devi Harinda saat masih menjabat sebagai kabag ekbang setda Ketapang sudah menegaskan tata cara pembelian BBM subsidi bagi daerah perhuluan. 

"Untuk pengunaan atau pembelian BBM bersubsidi ini, selain rekomendasi dari kepala OPD terkait juga harus rekomendasi dari kepala desa setempat. Lama surat rekomendasi ini hanya untuk 30 hari. Selebihnya harus diperpanjang. Intinya pengguna atau konsumen mengajukan rekomendasi sesuai keperluan dan peruntukan masing-masing," kata Devi Harinda. (dn)

Rabu, 06 Maret 2024

Limbah Plastik Bekas Cemari Lingkungan Warga, Pengusaha Terkesan Ogah Tanggung Jawab

Limbah Plastik Bekas Cemari Lingkungan Warga, Pengusaha Terkesan Ogah Tanggung Jawab
Pabrik air minum kemasan merk HS68 di Sungai Awan Kiri Ketapang, diduga cemari lingkungan warga. (Borneotribun/Muz)
KETAPANG – Pekarangan rumah warga desa Sungai Awan Kiri kecamatan Muara Pawan jadi areal pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) serta sampah plastik bekas dan tisu dari pabrik air minum kemasan. 

Darusadi, warga setempat yang rumahnya terdampak limbah mengatakan, kotoran dan sampah tersebut berasal dari pabrik air minum kemasan dengan merk dagang HS68 diproduksi oleh perusahaan CV Tirta Prima Abadi. 

"Limbah bekas dari pabrik air minum itu bercampur dengan air kandungan minyak solar, dan bekas cerbi," ungkap Darusadi. 

Dia mengaku tak nyaman berdampingan dengan pabrik tersebut karena berbau membuat kesehatan keluarganya menjadi terganggu. 

Dampak lainya dikatakan Darusadi adalah merusak tanaman disekitar rumahnya dan hewan ternaknya seperti ayam dan bebek tidak berkembang biak. Telur dari hewan ternaknya tidak bisa dikonsumsi. 

"Tanam tumbuh yang ada dipekarangan rumah saya menjadi kerinh dan mati. Telur bebek ayam endak bisa dimakan atau menetas, cepat membusuk," kata dia.

Keluhan ini udah di rundingkan oleh kepala desa dengan pihak perusahaan, namun dari hasil mediasi tersebut perusahaan tidak sepakat dan menolak upaya musyawarah. 

“Terutama mengenai ganti rugi tanam tumbuh dan hewan ternak saya yang tidak bisa berkembang biak. Pihak perusahaan melalui perwakilannya yang hadir tidak mau bertanggungjawab, malah mereka hanya mau memperbaiki pintu saluran limbah mereka yang rusak dan akan menegur karyawan jangan membuang sampah bekas limbah padat ke pekarangan saya,” tuturnya.

Pemilik merek dagang HS68 Chandra menjawab konfirmasi malah berdalih bahwa limbah tersebut bukan dari pabriknya tetapi dari bekas genangan air hujan. Persoalan ketidak puasan warga dianggapnya wajar karena duduk perkaranya sudah jelas. 

“Hal ini sudah saya arahkan untuk bicarakan para pihak di desa dan sudah clear, adapun ada ketidakpuasan itu menurut kami wajar saja karena yang dipermasalahkan sebenarnya sudah jelas, andai pihak terkait tidak puas itu luar kuasa kita lagi,” kata Chandra, Selasa (06/3/2024).

Penulis: Muzahidin

Selasa, 05 Maret 2024

Warga Sampaikan Oknum Kades Diduga Terlibat Sebagai Pengelola Lobang Tambang Emas Ilegal

Warga Sampaikan Oknum Kades Diduga Terlibat Sebagai Pengelola Lobang Tambang Emas Ilegal
lubang sumur tempat pekerja mencari emas di daerah Rengas Tujuh desa Segar Wangi diduga dikelola oknum kades berinisial Bas.
KETAPANG - Sangkaan keterlibatan oknum kades dalam kegiatan tambang emas liar istilahnya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di dusun Mambuk desa Segar Wangi Ketapang jadi obrolan.

Seorang pekerja tambang yang menolak disebutkan namanya karena alasan keselamatan jelas menyebut nama kades aktif desanya berinisial Bas sebagai salah seorang pemilik lokasi PETI.

Ia menyampaikan, sejak menjadii pejabat desa dilantik oleh bupati Ketapang tahun lalu, kades Bas langsung memiliki usaha sampingan ilegal yang konon mendapat modal awal dari usaha pribadinya serta dari cukong gede penampung emas di Ketapang. 

Karung berisi batu hasil tambang ilegal berasal dari lokasi Rengas Tujuh
Karung berisi batu hasil tambang ilegal berasal dari lokasi Rengas Tujuh.
Lokasi PETI dikelola kades Bas dikenal masyarakat dengan daerah Rengas Tujuh masuk wilayah administrasi desa Segar Wangi kecamatan Tumbang Titi Ketapang. 

Di lokasi itu kata dia bukan hanya digarap oleh kades Bas, tapi ada juga oknum warga lain seperti inisial Mau dan inisial Gus, keduanya warga Ketapang.

"Sejak awal tahun ini dia sebagai pemodal lubang emas di Rengas Tujuh itu. Kerja lubang diolah pakai gelondong," ujar sumber tersebut, Minggu (03/03/24).

Menurut dia, dugaan keterlibatan kades Bas kerja sampingan sebagai penampung emas hasil PETI ditunjukan sumber tersebut dengan foto dan vidio yang diterangkanya berasal dari lokasi tambang Rengas Tujuh. 

Dalam video, dilihat beberapa pekerja sedang masuk kedalam lubang mirip lubang sumur untuk mencari emas di kedalaman bumi. Kedalaman sumur lokasi kades Bas rata-rata 20-30 meter diatas permukaan tanah. 

Sedangkan dari foto, nampak, batu hasil pekerjaan penambangan menumpuk dalam karung plastik tersusun rapi digudang dekat lokasi lubang PETI kades Bas. Nantinya, batu inilah yang diolah menggunakan alat mesin yang dikenal dengan sebutan mesin glondongan untuk memisahkan jenis batuan ataupun mineral lainya dengan emas murni. 

"Setelah banyak, baru batu tersebut diolah, diglondong pakai alat mesin glondong namanya. Emasnya dikumpulkan baru di jual ke bos besar disini (Ketapang)," tutur sumber itu. 

Usaha kades Bas diduga berawal dari kelihaianya menjadi "bamper" usaha perusahaan tambang emas di sekitar desa itu bernama PT Sultan Rafli Mandiri (SRM).

Sinyal itu dikaitkan dengan surat kuasa dari direktur utama SRM bernama Liu Changjin tertanggal 10 November 2023 kepada kades Bas. 

Dari SRM diduga kades Bas terima aliran uang jasa atau upah, apakah uang itu terkait dengan jabatanya atau karena professional belum dapat dipastikan. 

Tetapi, setelah SRM bermasalah hukum dan berhenti operasi nambang, kades Bas seakan memanfaatkan peluang itu untuk usaha sendiri dengan melibatkan warga sebagai pekerja. 

Kades Bas juga konon diduga terlibat aksi pencurian aset milik PT SRM yang kejadianya sekitar awal Desember tahun lalu. 

Peristiwa itu pada pertengahan Januari 2024 sudah masuk tahap permintaan keterangan. Penyidik Polres Ketapang sudah memeriksa beberapa orang yang disangka terkait kasus itu. Mereka yang diperiksa itu umumnya warga desa Segar Wangi dan warga kecamatan Tumbang Titi. (dn).

Senin, 04 Maret 2024

Usai Diperbaiki, Suara Pemilih Di Kecamatan Delta Pawan Disepakati, Ini Infonya

Usai Diperbaiki, Suara Pemilih Di Kecamatan Delta Pawan Disepakati, Ini Infonya
Suasana proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 pada Minggu (03/03/24) di hotel Borneo Ketapang.
KETAPANG - Pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten hasil pemilu 2024 kecamatan Delta Pawan katagori pemilihan anggota DPRD kabupaten setelah direkap ulang alami perubahan. Suara partai dan caleg menjadi berkurang ataupun menambah.

Dipantau saat proses berlangsung pada Minggu tengah malam (03/03/24), pembacaan hasil pemilu kecamatan Delta Pawan dilakukan oleh salah seorang anggota panitia pemilih kecamatan (PPK).

Selepas dibacakan itu, komisioner KPU Ketapang Ahmad Saufi memberi kesempatan kepada saksi partai merespon hasil hitung suara dari PPK tersebut. 

Saksi partai Demokrat, partai Hanura dan partai PAN termasuk saksi partai PKB saling menanggapi. Intinya tanggapan mereka itu adalah meminta perbedaan data jumlah suara dijelaskan terutama hasil hitung suara di TPS 12 kelurahan Sampit Ketapang. 

Ketua PPK Delta Pawan Nanang menjawab, perbedaan itu karena saat proses input data, aplikasi sirekap pemilu (sistim aplikasi rekapitulasi) salah membaca. 

"Setelah ditelusuri, datanya tidak sesuai. Terjadi input yang tidak terbaca sirekap," ujar Nanang saat menjelaskan dihadapan saksi perhitungan suara pada Senin (04/03/24) tengah malam. 

Setelah diperbaiki dan dianggap sesuai dengan data yang dipunyai para saksi, pleno rekapitulasi kecamatan Delta Pawan itupun akhirnya setuju dengan tanda ketok palu oleh pimpinan rapat dari KPU Ketapang. 

Berikut ini adalah beberapa partai yang dikoreksi suaranya berdasarkan catatan Borneo Tribun ketika memantau proses rekapitulasi untuk hasil suara pemilihan DPRD kabupaten di kecamatan Delta Pawan. 

PKB 
Suara partai tertulis 295 menjadi 296
Suara caleg nomor 2 tertulis 1.587 jadi 1.582
Total suara keseluruhan tertulis dari 2.434 menjadi 2.430.

Gerindra 
Total suara tertulis 3.565 menjadi 3.559
Suara caleg nomor 1 awalnya 1.561 jadi 1.355, Caleg 5 tertulis 56 jadi 55
Caleg 10 dari 577 jadi 578

PDI-P
Total suara 6.342 menjadi berubah 6.347
Suara partai 402 diperbaiki 404
Suara caleg 1 tertulis 4.714 jadi 4.724
Suara caleg 2 tertulis 576 jadi 569

Golkar 
Total suara tertulis 10.157 menjadi 10.153
Caleg nomor 1 tertulis 2.119 jadi 2.126
Caleg nomor 2 tertulis 4.067 jadi 4.059
Caleg nomor 3 tertulis 1.141 jadi 1.138
Caleg nomor 4 tertulis 592 jadi 591
Caleg nomor 5 tertulis 746 jadi 747
Caleg nomor 8 tertulis 126 jadi 125
Caleg nomor 9 tertulis 354 jadi 353

Nasdem 
Total suara tertulis 6.186 berubah 6.176
Suara pemilih partai tertulis 343 jadi 341
Suara caleg 1 tertulis 364 menjadi 367
Suara caleg 3 tertulis 1.826 menjadi 1.825
Suara caleg 4 tertulis 103 menjadi 102
Suara caleg 5 tertulis 1.237 menjadi 1.231
Suara caleg 6 tertulis 92 menjadi 95
Suara caleg 9 tertulis 810 menjadi 806

Hanura 
Total suara tertulis 2.722 berubah 2.712
Suara caleg 1 tertulis 1.1433 menjadi 1.431
Suara caleg 2 tertulis 77 menjadi 78
Suara caleg 3 tertulis 204 menjadi 199
Suara caleg 4 tertulis 93 menjadi 89

PAN 
Total suara tertulis 4.766 menjadi 4.735
Suara pemilih partai tertulis 242 jadi 240
Suara caleg 1 tertulis 1.562 menjadi 1.545
Suara caleg 2 tertulis 1.811 menjadi 1.807
Suara caleg 4 tertulis 116 menjadi 115
Suara caleg 5 tertulis 135 menjadi 132
Suara caleg 10 tertulis 762 menjadi 758

Partai Demokrat 
Total suara tertulis 3.504 menjadi 3.547
Suara pemilih partai tertulis 188 jadi 189
Suara caleg 1 tertulis 2.921 menjadi 2.968
Suara caleg 4 tertulis 90 menjadi 89
Suara caleg 9 tertulis 35 menjadi 32
Suara caleg 10 tertulis 86 menjadi 85

Penulis: Muzahidin

Jumat, 01 Maret 2024

Hari Pertama Rekap Suara Pemilu Hujan Interupsi, 19 Desa di PPK Kendawangan Direkom Hitung Ulang

Hari Pertama Rekap Suara Pemilu Hujan Intrupsi, 19 Desa di PPK Kendawangan Direkom Hitung Ulang
Suasana proses rakapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU di hotel Borneo, Jumat (01/03/24).
KETAPANG - Ketidaksamaan data C1 salinan plano dengan D hasil rekap kecamatan suara pileg DPR-RI di kecamatan Kendawangan menjadi pemicu saksi partai melakukan sanggahan atau intrupsi.

Hal itu terjadi saat hari pertama proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilkukan KPU di hotel Borneo jalan dr Soetomo Mulia Baru Ketapang, Jumat 01 Maret 2024.

KPU Ketapang akan melakukan rekapitulasi suara kabupaten selama 5 hari, dari tanggal 01 sampai 05 Maret 2024.

Amatan di lokasi, komisioner Bawaslu Ketapang secara lisan sepakat dengan saksi merekom-kan kepada KPU Ketapang agar perhitungan suara di 19 desa dalam kecamatan tersebut di jeda. 

Komisioner Bawaslu berpendapat, keberatan para saksi dapat diterima karena dokumen acuan keberatan sesuai dengan dokumen Bawaslu miliki. 

"Terhadap hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh PPK Kendawangan, maka KPU dapat menindak lanjuti dengan melakukan perhitungan ulang suara per TPS sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kendawangan," ucap salah seorang komisioner Bawaslu Ketapang. 

Walau demikian keadaan saat proses rekapitulasi berlangsung, ketua KPU Ketapang Ahmad Shidiq melanjutkan acara tersebut dengan berpindah ke lain kecamatan.

Dikabarkan sebelumnya, DPD partai Golkar Ketapang melayangkan aduan ke Bawaslu atas sangkaan ketidak adilan petugas PPK Kendawangan akibat selisih D hasil rekap kecamatan dengan C1 plano milik saksi. 

Ketua DPD Golkar M Febriadi menduga, suara berkurang itu karena di duga diambil partai lain dengan peran pelibatan pihak PPK Kendawangan. 

"Bahwasanya patut diduga ada oknum PPK kendawangan merubah rekapitulasi C-hasil ditingkat TPS dan menambahkan ke D-hasil kecamatan,' kata Febri kepada wartawan saat menyerahkan aduan di media center Bawaslu Ketapang, Selasa (27/2/2024).

Oleh: Muzahidin

Kamis, 29 Februari 2024

Kasus Dugaan Manipulasi Suara Di TPS Kecamatan Delta Pawan

Kasus Dugaan Manipulasi Suara Di TPS Kecamatan Delta Pawan
Kantor KPU Ketapang.
KETAPANG - Kasus dugaan kecurangan perhitungan suara tingkat kecamatan pada perolehan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang ditemukan oleh partai Demokrat. Kasus ini diduga melibatkan panitia pemilih kecamatan atau PPK. 

Modusnya adalah dengan cara mengambil suara caleg dari partai Demokrat nomor urut satu dari Dapil Ketapang Satu selanjutnya ditambahkan ke caleg partai tertentu. 

Menurut salah seorang tim saksi partai Demokrat, Umar mengatakan, hasil perhitungan internal, jumlah suara caleg Demokrat yang di alihkan ke caleg lain sebanyak 84 suara sesuai C1 plano dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se kecamatan Delta Pawan.

Walaupun hal ini tidak mempengaruhi perolehan kursi partai di Dapil Ketapang Satu, namun sudah mengganggu jumlah perhitungan suara partai secara keseluruhan.

Setelah berkonsultasi ke struktur partai, maka dugaan kecurangan ini akan dipersoalkan saat pleno tingkat kabupaten.

"Ketidaksesuai data C1 dengan D hasil yang paling mencolok kami temukan di TPS 12 kelurahan Sampit kecamatan Delta Pawan. Suara seluruh sesuai C1 Demokrat turun drastis, dari 56 tersisa 13 suara," ungkap dia, Kamis (29/02/24).

Dari analisa sementara, Umar menjelaskan suara di TPS 12 kelurahan Sampit tersebut diduga bertambah ke suara caleg partai lain. Dan yang paling mencolok adalah caleg partai PAN. 

Karena, dari data C1, jumlah seluruh suara caleg dan suara partai di TPS itu hanya 2 suara, menjadi 33 suara di rekap D hasil. 

"Selisih suara ini mempengaruhi jumlah suara partai secara keseluruhan. Dugaan kami hal ini terjadi merata hampir di seluruh TPS se daerah pemilihan Ketapang Satu," kata Umar. 

Pihaknya meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti temuan ini karena suara masyarakat pemilih Demokrat dihilangkan sehingga berdampak terhadap perhitungan suara partai secara keseluruhan. 

"Berharap KPU, Bawaslu mau tindaklanjuti, karena caleg kami sangat dirugikan," katanya 

Oleh: Muzahidin

Selasa, 27 Februari 2024

Endus Kecurangan Pemilu, Golkar Ketapang Laporkan PPK Kendawangan

Endus Kecurangan Pemilu, Golkar Ketapang Laporkan PPK Kendawangan
Endus Kecurangan Pemilu, Golkar Ketapang Laporkan PPK Kendawangan.
KETAPANG - DPD Partai Golkar Ketapang mengendus kecurangan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Kendawangan. Kecurangan itu terjadi pada hasil suara tingkat DPR RI.

Ketua DPD Partai Golkar Ketapang M Febriadi mengungkapkan, ada dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemilih Kecamatan (PPK). Pihaknya sudah membuat laporan keberatan atas hasil pleno tingkat kecamatan tersebut. 

"Kami sudah melapor ke Bawaslu Ketapang per hari ini karena terindikasi ada pengelembungan suara dari hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kendawangan atau D-hasil. Dan ini menjadi bahan kami untuk mengikuti Pleno di kabupaten," kata Febri kepada wartawan di media center Bawaslu Ketapang, Selasa (27/2/2024).

Febri mengatakan, hampir semua Tempat Pemungutan Suara atau TPS terjadi penambahan jumlah hasil hitungan tersebut.  

Menurut dia, kejadian ini sudah masuk katagori Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) dan berpotensi tindakan pidana Pemilu. 

"Pengelembungan suara ini terjadi di beberapa TPS dan itu dilakukan secara masif," ujarnya. 

Ketua DPRD Ketapang itu merincikan, terdapat dua katagori kecurangan yang disangkakan pelakunya oknum PPK yaitu, suara partai Golkar berkurang ditambahkan ke partai lain dan suara partai lain hilang masuk ke partai tertentu. 

"Kecurangan itu ada dua jenis, pertama untuk suara partai golkar berkurang dan bertambah ke Partai lain. Yang ke dua, Partai lain menambahkan suara namun untuk yang ini belum kita cek dari mana saja suara tersebut. Apakah dari suara partai golkar atau partai partai lainnya," sebut dia. 

Febriadi menegaskan, persoalan ini dipandang serius sehingga pihaknya juga melaporkan kejadian ini kepada time hukum terpadu pemilu atau Gakkumdu..

"Kita juga akan melaporkan ke Polres Ketapang. Bahwasan nya patut diduga ada Oknum PPK kendawangan itu merubah rekapitulasi C-hasil yang ditingkat TPS dan menambahkan ke D-hasil," tegas Febri. 

Ketua Bawaslu Ketapang, Moh Dofir membenarkan pelaporan tersebut, pihak nya akan melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan oleh DPD Partai Golkar Kerapang.

"Untuk pelaporan DPD Golkar terkait hasil rekapitulasi perhitungan yang ada kecamatan kendawangan, terkait pelaporan tersebut tentu kami akan melakukan kajian kajian sesuai dengan mekanisme tatacara yang sesuai dengan undang undang,"kata Dofri. 

Penulis: Muzahidin

Rabu, 21 Februari 2024

Putri Sulung Bupati Ketapang Berpeluang Jadi Ketua DPRD

Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu
Maria Raisa Sofia Rantan SH, calon ketua DPRD Ketapang tahun 2024 -2029. (Borneotribun/Muz)
KETAPANG - Proses perhitungan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang hasil pemilu 2024 masih berjalan. Kendati begitu, sudah dapat diprediksi partai dan caleg mana saja di perkirakan lolos ke parlemen daerah. 

Partai Golkar berdasarkan hitungan cepat (quick count) masih jadi raja di Ketapang dengan perolehan 9 kursi. Dalam aturanya, ketua DPRD bakal dipimpin oleh partai pemenang pemilu atau partai suara terbanyak sehingga Golkar berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. 

Satu nama yang moncer di Partai Golkar adalah Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu. 

Putri sulung bupati Ketapang Martin Rantan itu memperoleh suara tertinggi dari partai Golkar bahkan terbanyak dari seluruh caleg-caleg lain dari seluruh partai konstestan pemilu yang lolos jadi dewan. 

Suara pribadi Sasa berdasarkan hitungan tim pemenanganya diprediksi sebanyak 5 ribu lebih, jauh memuncaki suara-suara caleg lain di partai berlambang pohon beringin tersebut. 

Sehingga wajar, Sasa diunggulkan jadi ketua DPRD Ketapang, penerus kepemimpinan ketua DPRD saat ini, M Febriadi. 

Meski berusia muda, tetapi Sasa didik dari lingkungan yang baik, kental politik dan kepemimpinan bagus yang berasal dari ayahandanya.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, Maria Raisa tidak mengecewakan, wanita muda generasi Gen-Z ini mengondol sarjana strata satu (S1) dari bidang hukum. 

Sasa aktif berorganisasi dan memiliki jaringan maupun pergaulan yang luas terutama di kalangan anak muda di Ketapang. 

Sementara itu, dari data sementara pemilihan anggota DPRD Ketapang, Golkar 9 kursi, disusul Gerindra 8, PDIP 8, Nasdem 8, berikutnya Demokrat dan Nasdem sebanyak 5 kursi kemudian PAN, PKS dan PKB masing-masing  2 kursi dan terakhir adalah pertai PPP yakni 1 kursi.  

Sementara komposisi pimpinan DPRD Ketapang memiliki satu ketua dan tiga wakil ketua. Untuk posisi wakil ketua sementara masuk dari partai PDIP dan Gerindra, sisa satu diperebutkan Nasdem dengan Demokrat.

Penulis: Muzahidin

Jumat, 09 Februari 2024

Keluarga Korban Penangkapan Polisi Hingga Tewas di Ketapang Minta Proses Transfaran

Keluarga almarhum RP bersama Kapolres Ketapang saat hadiri acara tahlilan
Keluarga almarhum RP bersama Kapolres Ketapang saat hadiri acara tahlilan.
KETAPANG - Dua pekan peristiwa tewasnya Restu Pahreza (RP) pemuda yang ditangkap anggota Polsek Benua Kayong Polres Ketapang karena disangka sebagai pelaku pencurian masih berproses. 

Keluarga mendiang RP berharap proses hukum berjalan transparan dan oknum polisi terlibat diproses pidana apalagi pihak keluarga sudah diminta keterangan oleh penyidik Polda Kalimantan Barat. 

"Karena setelah proses otopsi pada Senin 5 Februari lalu kami belum dapat info perkembanganya," ujar Paman mendiang RP bernama Marzuki, Jumat (09/02/24).

Marzuki bercerita, peristiwa ini pernah diupayakan untuk ditutup tutupi oleh oknum. Bahkan, dirinya pernah disodorkan kertas yang berisikan bahwa keluarga tidak bersedia jasad mendiang untuk diotopsi.

"Jelas kami tolak, kami ingin kasus ini terang benderang dan yang terlibat diproses pidana," tegasnya.

Kendati begitu, pihaknya berterima kasih atas kehadiran Kapolres Ketapang AKBP Tommy Ferdian kerumah mendiang RP.

Kapolres hadir proses pemakaman maupun proses tahlilan dirumah almarhum.

"Atas nama keluarga kami berterimakasih hal itu dilakukan bapak Kapolres. Tetapi kami tetap minta kasus ini diproses pidana," kata Marzuki.

Sebelumnya, ibu almarhum bernama Jamilah sudah membuat laoran polisi atas peristiwa tersebut. 

Laporan yang teregister dengan nomor LP/ B/21/II/2024/SPKt Polres Ketapang dibuat dengan sangkaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. 

"Kami sudah diambil keterangan terkait kasus ini," pungkasnya. 

Penulis: Muzahidin
Editor: Yakop

Cek Kesiapan Pemilu Di Lapas Ketapang yang Sediakan 3 TPS Khusus

Cek Kesiapan Pemilu Di Lapas Ketapang yang Sediakan 3 TPS Khusus
Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas II B Ketapang Nerdin Weripih. (Borneotribun/Muz)
KETAPANG - Sebanyak tiga (3) lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus disediakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas II B Ketapang bekerjasama dengan KPU guna menyalurkan hak politik warga binaan pada Pemilu 14 Februari mendatang.

Lapas Ketapang menyiapkan pegawai Lapas sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) per TPS. 

Kepala Lapas klas II B Ketapang Sugiharto melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas II B Ketapang Nerdin Weripih menjelaskan, personil Pamdal dan pegawai Lapas akan bersikap netral dan siap mensukseskan Pemilu. 

"Kita pakai sistim buka tutup pintu tiap blok penghuni warga binaan. Nantinya, tiap-tiap warga binaan kita atur masing-masing 5 orang tiap TPS yang diizinkan mencoblos," ujar Nerdin, Jumat pagi (09/02/24) saat ditemui dikantornya di Ketapang.  

Sementara, mengenai jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki hak suara, secara detail belum dapat dipastikan karena berkaitan dengan WBP yang bebas sebelum pemilu ataupun penghuni baru yang mempumyai hak suara tapi datanya belum disampaikan ke KPU sebagai pemilih tambahan. 

Tetapi, sambung dia, data WBP sementara yang sudah disampaikan ke KPU Ketapang pada bulan Mei tahun lalu adalah sebanyak 851 orang.

"Finalnya jumlah pemilih disini baru dipastikan pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 karena ada WBP yang mutasi ataupun pindahan maupun bebas. Nanti jumlah pemilih disesuaikan oleh KPU dengan surat suara. Kita koordinasi terus dengan KPU," katanya.  

Lebih lanjut kata dia, bagi Parpol yang hendak mengirim saksi ke Lapas, diminta untuk sebelum hari H sudah mengirimkan identitas saksinya untuk disiapkan identitas khusus buat saksi tersebut. 

"Karena ini TPS khusus, tidak sembaramg orang boleh ada disini. Saksi itu akan pakai identitas khusus. Makanya surat mandat dan KTP perlu disampaikan ke kami sebelum hari H pemilu," kata Nerdin. 

Terkait dengan hak suara baik penghuni Lapas dan petugas Lapas sesuai dengan ketentuan yakni hanya mendapatkan kertas suara sesuai dengan alamat domisili atau KTP yang dipegang masing-masing. 

"Hal-hal seperti itu sudah di sosialisasikan oleh KPU kepada WBP dan kami, jadi kami patokanya pada aturan itu," pungkasnya. 

Penulis: Muzahidin
Editor: Yakop

Kamis, 08 Februari 2024

Insiden Tembakan di Perkebunan Sawit, Polisi Ketapang Terluka

Pelaku Pencurian Sawit Menembak Anggota Polisi di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).
Pelaku Pencurian Sawit Menembak Anggota Polisi di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).
KETAPANG - Anggota Ditsamapta Polda Kalimantan Barat berusia 23 tahun dengan inisial RD mengalami luka tembak di sekitar pelipis mata kanannya saat sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT Cargill di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 

Peristiwa penembakan ini terjadi ketika RD bersama dengan asisten kebun dan satpam PT Cargill sedang berusaha mengamankan terduga pelaku pencurian buah sawit di area perkebunan perusahaan tersebut pada hari Selasa (06/02/2024).

Kronologi kejadian tersebut dijelaskan oleh Kasi Humas Polres Ketapang, AKP Sumiadinata, melalui siaran persnya, "Bripda RD bersama asisten kebun dan satpam pun langsung mengecek di lokasi yang dimaksud dan menemukan 3 orang terduga pelaku sedang memuat buah sawit kedalam sebuah mobil Avanza berwarna putih."

Setelah terpergok oleh RD, ketiga pelaku mencoba melarikan diri. RD berusaha mengejar terduga pelaku berinisial JE yang berusaha kabur ke dalam area kebun. 

Saat melakukan pengejaran, RD ditembak oleh pelaku JE menggunakan senjata rakitan, namun beruntung tembakan tersebut tidak mengenai sasaran. 

Namun, pelaku JE yang sempat terjatuh kembali menembak RD, kali ini mengenai pelipis mata sebelah kanan.

Sumiadinata menambahkan, "Setelah terkena tembakan, Bripda RD masih sempat mengamankan pelaku JE dan membawa pelaku ke kantor kebun PT Cargill. 

Saat ini, Bripda RD sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun. 

Pelaku JE dan beberapa barang bukti telah diamankan di Polsek Manis Mata untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut."

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno