 |
| Gubernur Kalbar Terima Audiensi PGRI: Usulan Bunda Guru dan Peringatan Hari Guru 2025 Diangkat. |
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H, menerima audiensi dari Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Barat, Muhammad Firdaus, M.Pd, bersama jajaran, di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (2/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PGRI Kalbar menyampaikan beberapa usulan penting. Salah satunya adalah mengusulkan Hj. Erlina untuk menjadi Bunda Guru Kalimantan Barat, yang nantinya akan dilantik oleh Bunda Guru Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Menariknya, pelantikan Bunda Guru Kalbar direncanakan akan dilakukan oleh Ibu Titiek Soeharto, selaku Bunda Guru Pusat.
Selain itu, PGRI Kalbar juga mengajukan permohonan agar Peringatan Hari Guru tahun 2025 bisa diselenggarakan di halaman Kantor Gubernur Kalbar pada bulan November mendatang. Hal ini diharapkan bisa menjadi momen besar bagi seluruh tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Muhammad Firdaus juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalbar atas pelantikan ASN PPPK, khususnya tenaga guru, yang telah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, hal ini sangat penting agar para guru yang telah ditempatkan bisa bekerja dengan lebih maksimal.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyambut baik dan menyarankan agar proses pengajuan dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur.
“Mengingat Bunda Guru Pusat adalah Ibu Titiek Soeharto, dan kami sama-sama ‘Anak Kolong’ (putra-putri TNI), mudah-mudahan beliau bisa hadir saat pelantikan Bunda Guru Kalbar nanti,” ujarnya.
Terkait permohonan tempat untuk Hari Guru, Gubernur juga menyetujui pelaksanaannya di halaman kantor gubernur. Ia meminta PGRI Kalbar mengajukan surat atau proposal resmi agar bisa diproses oleh instansi terkait.
Tidak hanya itu, Gubernur Ria Norsan juga merespons isu guru honorer yang saat ini masih dibiayai melalui dana BOS. Ia mengatakan, penggunaan dana BOS untuk membayar gaji guru ke depannya kemungkinan tidak diperbolehkan lagi, sehingga akan dicari solusi terbaik bersama PGRI.
“Pihak PGRI diharapkan bisa mendata guru-guru honorer tersebut. Nantinya kita akan carikan solusi agar mereka tetap bisa bekerja dan mendapat haknya dengan baik,” tambahnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi antara pemerintah provinsi dengan PGRI untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat.
