Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan

Redaksi    Rabu, November 29, 2023    Comment   

Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan

Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan.

JAKARTA – Analis politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto menganggap wajar jika calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sering absen di forum adu gagasan yang digelar berbagai institusi pendidikan dan lembaga riset. Ia menduga Gibran masih "dilarang" untuk tampil di debat-debat publik. 

"Selain itu, dilihat dari kemampuan debat, memang dia tidak memiliki cukup banyak pengalaman. Tampaknya dia punya keterbatasan tentang itu sehingga dikhawatirkan oleh tim suksesnya kalau dia muncul ke permukaan dan menyampaikan sesuatu yang berisiko menurunkan kredibilitas," kata Agus kepada wartawan, Rabu (29/11). . 

Pasangan Prabowo-Gibran memang paling sering bolos menghadiri debat. 

Dari 17 forum dialog dan adu gagasan, pasangan itu tercatat absen hingga 10 kali. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin sama-sama hanya absen sekali. Di beberapa forum, Prabowo juga kerap tampil solo.  

Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan.

Teranyar, Prabowo hadir sendirian dalam dialog publik bertakuk "Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Jawa Timur, Jumat (24/11). Batang hidung Gibran tak kelihatan. 

Absennya Gibran dalam dialog publik di UMS, menurut Agus, merupakan indikasi bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo itu tidak siap "dikuliti" sebagai cawapres. Ia melihat Gibran belum punya pengetahuan mumpuni untuk memahami isu-isu kenegaraan yang jauh lebih rumit ketimbang persoalan-persoalan perkotaan. 

"Interaksi dia terhadap masalah-masalah nasional dan kemudian solusi yang mau mereka berikan dan ide-ide yang mau dia sampaikan itu memang sangat terbatas. Keterbatasan itu coba dihindari supaya tidak ketahuan dan tidak terlihat di publik. Kalau dia muncul dengan kelemahan- kelemahan, itu akan menurunkan reputasi dia sebagai pemimpin," ucap Agus. 

Ke depan, Agus menduga Gibran bakal lebih banyak absen dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait pilpres. Apalagi, Gibran harus berhadapan dengan cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di antara ketiga cawapres, Gibran paling minim pengalaman di birokrasi pemerintahan. 

"Salah satu yang membuat ketakutan dia adalah karena keterbatasan pengalaman dan gagasan termasuk juga keterbatasan dalam mengartikulasikannya," kata Agus. 

Lantas bagaimana dengan klaim kesuksesan Gibran memoles Surakarta menjadi lebih metropolitan? Soal itu, Agus berpendapat tidak semua kemajuan di Surakarta merupakan hasil kerja keras Gibran. Kebanyakan proyek pembangunan di Surakarta digarap pemerintah pusat.

"Ketika dia tiba-tiba dia ke pentas nasional dengan kapasitas yang belum berpengalaman, itu bakal mengganggu elektabilitas. Sebetulnya Wali Kota Solo itu bukan Gibran. Dia hanya simbol, tapi yang kerja adalah pemerintah pusat. Banyak proyek-proyek pemerintah pusat di Solo untuk menaikan Gibran supaya terlihat pemimpin yang responsif," kata Agus.

Prabowo, kata Agus, juga setali tiga uang. Dalam sejumlah debat publik, Agus menilai mantan Danjen Kopassus itu lebih sering menampilkan gimmick politik ketimbang gagasan-gagasan konkret membangun negara. 

"Mirip sekali dengan pemenangan Bong-bong Marcos di Filipina itu yang dilakukan untuk menarik pemilih pemula. Politik riang gembira itu lebih ditonjolkan agar tidak fokus pada gagasan dan visi-misi," kata Agus. 

Bong-bong atau Ferdinand Romualdez Marcos ialah putra dari mantan diktator Filipina, Ferdinand Marcos. Berkuasa selama 21 tahun, Ferdinand menjalankan pemeritahan Filipina secara otoriter. Kemenangan Bong-bong pada pemilu diwarnai kampanye disinformasi masif di media sosial.

Pengamat: Bawaslu bukan milik kekuasaan, harus tegas sikapi pelanggaran

Redaksi    Selasa, November 28, 2023    Comment   

Pengamat: Bawaslu bukan milik kekuasaan, harus tegas sikapi pelanggaran

Pengamat: Bawaslu bukan milik kekuasaan, harus tegas sikapi pelanggaran.

JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan sikap tidak profesional sebagai pengawas Pemilu 2024. Menurut dia, Bawaslu terkesan tak berani memberikan sanksi kepada perangkat desa yang terindikasi kuat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

"Anak SD (sekolah dasar) juga tahu apa yang mereka (asosiasi perangkat desa) lakukan itu melanggar aturan. Setiap pelanggaran itu seolah hanya (diberikan) teguran kemudian tidak ada gebrakan tidak ada sanksi untuk efek jera," ucap Pangi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Kegiatan perangkat desa yang dimaksud Pangi ialah acara kumpul-kumpul bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" yang di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), pekan lalu. Acara itu diinisiasi 

kelompok Desa Bersatu yang dipimpin Muhammad Asri Anas. 

Desa Bersatu diklaim memayungi sejumlah organisasi, semisal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi),  Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Asosiasi Kepala Desa Indonesia. Dalam acara yang dihadiri Gibran itu, beredar surat yang isinya deklarasi nasional Desa Bersatu kepada Prabowo-Gibran.

Dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa dalam acara itu sudah dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) ke Bawaslu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku bakal mendalami laporan tersebut. Ia akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait terlebih dahulu. 

Pangi berharap Bawaslu serius menindaklanjuti laporan masyarakat sipil terkait Silaturahmi Nasional Desa 2023. Menurut dia, indikasi pelanggaran netralitas perangkat desa dalam acara tersebut sudah terlihat gamblang. 

"Kalau Bawaslu tidak serius jangan-jangan ini ada konflik kepentingan juga di Bawaslu itu. Itu yang kemudian tidak tahu seleksi Bawaslu itu seperti apa. Apakah ada peran-peran kekuasaan sehingga orang Bawaslu itu tidak merdeka," ucap Pangi. 

Pangi berpendapat reputasi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu 2024 bakal merosot jika hanya berlindung pada sanksi teguran ketika memproses kasus pelanggaran berat. Ia mendesak Bawaslu bersikap tegas dan tak pandang bulu.

"Seharusnya mereka menunjukan kalau Bawaslu ini bukan miliknya kekuasaan. Sehingga memang mereka berlaku fair dan tidak diskriminatif. Mereka harusnya bisa memberikan sanksi diskualifikasi pelanggaran berat," ucap Pangi.

Ke depan, ia menyarankan agar proses politik dalam pemilihan anggota Bawaslu dibenahi. Dengan begitu, anggota Bawaslu bisa bersikap netral saat menjalankan fungsi pengawasan, tanpa harus tersandera kepentingan-kepentingan politik dari penguasa. 

"Bisa jadi mereka tersandera oleh kepentingan itu sendiri jadi tidak berani memutus revisi undang- undang yang berlaku. Karena itu, Bawaslu harus adil. Memang sistem politik kita tidak kuat jadi sangat bergantung kepada orang. Sebenarnya kalau sistem kuat dan tidak melihat siapa dan jabatannya apa, dia bisa berlaku adil dan tidak diskriminatif," jelas Pangi. 

Tak semua kades satu suara mendukung Prabowo-Gibran. Di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng), banyak kades yang tak ikut "bermain politik" bersama Desa Bersatu. Belum lama ini, para kades di Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten dipanggil Polda Jateng. Polisi berdalih ada penggunaan dana desa yang tidak sesuai spesifikasi. 

Pemanggilan para kades itu disinggung calon presiden Ganjar Pranowo dalam acara konsolidasi relawan di JI Expo, Jakarta Pusat, Senin (28/11). Ganjar menduga pemanggilan tersebut bentuk intimidasi dari penguasa terhadap kades-kades yang berusaha menjaga netralitas di Pilpres 2024. 

"Saya sudah mendapatkan laporan, kades mulai diperiksa. Maaf, maaf. Saya tidak bisa lagi diam. Bapak, Ibu, tenang. Ada kawan-kawan DPR RI yang akan menggunakan seluruh konstitusinya jika pemilu ini tidak jurdil," ujar mantan Gubernur Jateng tersebut.

Bawaslu Dituntut Tak Pandang Bulu Tindak Pelanggaran Pemilu

Redaksi    Rabu, November 22, 2023    Comment   

Bawaslu Dituntut Tak Pandang Bulu Tindak Pelanggaran Pemilu

Logo Bawaslu. Bawaslu Dituntut Tak Pandang Bulu Tindak Pelanggaran Pemilu.

JAKARTA – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak pandang bulu dalam menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan perangkat desa dan aparatur sipil negara (ASN). Ia berharap ada sanksi yang tegas bagi perangkat desa dan ASN yang tak netral sepanjang pemilu.

"Saya agak pesimis, ya. Tapi, dari sisi konsitusi, Bawaslu sebenarnya punya kewenangan untuk memberi sanksi. Harapan kita, (kewenangan) itu benar-benar bisa dilakukan," kata Armand kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Sebelumnya, ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu berkumpul di Jakarta untuk menunjukkan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" itu digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Ahad (19/11).

Acara itu dihadiri Gibran dan sejumlah petinggi TKN Prabowo-Gibran, semisal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekretaris TKN  Nusron Wahid, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Beredar surat yang isinya deklarasi nasional Desa Bersatu kepada Prabowo-Gibran. Surat itu diteken Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas. 

Dukungan perangkat desa itu dinilai menyalahi aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pada Pasal 51 huruf c UU Desa disebutkan bahwa perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Armand menegaskan perlu ada sanksi tegas bagi perangkat yang terbukti mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Pemberian sanksi krusial untuk menimbulkan efek jera lantaran gejala ketidaknetralan ASN dan perangkat desa sudah tercium dari jauh-jauh hari. 

Armand mencontohkan deklarasi dukungan dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) untuk wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tiga periode, Maret lalu. Jika perpanjangan masa jabatan itu sukses, pemerintah dilaporkan menjanjikan penambahan dana desa dan revisi UU Desa yang menguntungkan para kades. 

"Gerakan yang dibuat kepala desa itu kan selalu ada gejala transaksional dari tuntunan revisi UU desa. Sebenarnya mereka ingin memuluskan kepentingan mereka. Tentu gerakan-gerakan itu dengan sangat mudah bisa dipolitisasi. Mereka ini juga sudah aktif untuk memobilisasi kepala desa untuk kepentingan tertentu," kata Armand. 

Menurut Armand, Bawaslu tidak bisa lagi sekadar basa-basi. Perlu ada tindakan konkret untuk memagari perangkat desa dan ASN yang gelagatnya tak akan netral pada Pemilu 2024. "Satu-satunya harapan adalah serius dalam penerapan sanksi," kata Arman. 

Selain mengawasi perilaku kepala desa, Armand juga meminta Bawaslu juga mewaspadai program-program di level desa yang dijalankan pemerintah. Menurut dia, program-program itu rentan dipolitisasi. "Tidak hanya mengawasi gesture dan perilaku, tetapi juga kebijakan dan pelayanan publik. Itu juga patut diwaspadai," imbuhnya. 

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sudah angkat suara terkait acara yang digelar kelompok Desa Bersatu itu. Ia mengatakan, Bawaslu telah menerjunkan personel untuk mengawasi acara tersebut. Sejumlah bukti video juga dikumpulkan.

”Ada potensi (pelanggaran). Pertama, tidak boleh menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye. Kedua, tidak boleh melibatkan (aparat desa),” ujar Bagja.

Pasangan Prabowo-Gibran mengantongi nomor urut 2 di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran "lolos" jadi pendamping Prabowo setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi batas usia capres-cawapres. Jokowi kerap disebut-sebut turut andil dalam memuluskan langkah politik Gibran.

Dialog Kebangsaan Lintas Etnis, Hermawansyah Ajak Berpegang Pada Pancasila, Cegah Risiko Konflik Pemilu

Robiantinus Hermanto    Minggu, November 19, 2023    Comment   

Dialog Kebangsaan Lintas Etnis, Hermawansyah Ajak Berpegang Pada Pancasila, Cegah Risiko Konflik Pemilu

Dialog Kebangsaan Lintas Etnis, Hermawansyah Ajak Berpegang Pada Pancasila, Cegah Risiko Konflik Pemilu

MEMPAWAH - Polarisasi pilihan politik di level nasional dikhawatirkan berdampak pada segregasi sosial di daerah. Karena itu, untuk mencegah terjadinya gesekan yang berujung konflik, Organisasi Masyarakat Lintas Etnis Kabupaten Mempawah mengadakan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana kegiatan, Adrianus, S.Pd., M.Pd, pada Sabtu (18/11/2023).

Kegiatan mengusung tema Peran dan Strategi Ormas Lintas Etnis dalam Mengawal Pemilu Damai 2024.

“Kami mengundang empat orang narasumber, yakni Ketua KPU Kabupaten Mempawah, Wakapolres Mempawah, Jaksa Fungsional Kejari Mempawah, dan Pengamat Politik Kalbar,” katanya.

Dialog Kebangsaan diikuti para tokoh lintas etnis Kabupaten Mempawah, organisasi masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, POLRI/TNI.

Hermawansyah, pengamat politik Kalbar, menyampaikan apresiasi atas inisiasi forum lintas etnis di Kabupaten Mempawah untuk mengawal pemilu agar berjalan aman dan damai.

“Saat ini kita harus berhati-hati dengan ancaman perpecahan akibat polarisasi pilihan politik. Saluran disinformasi dan misinformasi sudah banyak dan begitu mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan sebuah informasi,” terang pria kelahiran Desa Sungai Bakau Kecil, Mempawah.

“Terutama di media sosial, hoax menjadi concern kita semua. Jika tidak diantisipasi, hoax dapat memicu konflik,” himbaunya.

Wawan, sapaannya, menjelaskan kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dibarengi dengan validitas informasi. “Disaring dulu baru di share, “tambahnya.

Kalimantan Barat, menurut Wawan, telah memiliki pengalaman cukup banyak menghadapi konflik berbasis identitas. “Pengalaman itu adalah kekuatan kita untuk mencegah konflik terulang kembali,” tegasnya.

Bagi Wawan, perlu sinergi sesama anak negeri untuk terus memperindah sulaman keberagaman ini tetap indah. Kita bisa belajar dari sejarah bagaimana kerjasama antar anak bangsa yang ‘guyub’ dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, “tegasnya. Misalnya terkait penetapan Hari Santri dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, ‘adalah potret kerjasama dan sinergi antar golongan nasionalis dan agama (Nahdliyin), “tambah Alumni SMA 1 Mempawah ini. 

Prinsip kebangsaan kita, ujar Wawan, dipandu oleh nilai-nilai Pancasila. “Selama masih berpegang pada Pancasila, InsyaAllah kita akan tetap kuat,” tutupnya.

Polres dan Bawaslu Sekadau Teken Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Robiantinus Hermanto    Rabu, November 15, 2023    Comment   

Polres dan Bawaslu Sekadau Teken Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Polres dan Bawaslu Sekadau Teken Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

SEKADAU – Polres Sekadau dan Bawaslu Sekadau melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Acara tersebut diadakan di Hotel Vinca Borneo, Jalan Mawar, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir pada Selasa (14/11/2023).

Hadir dalam kegiatan, Kapolres Sekadau AKBP Suyono, S.I.K., S.H., M.H, Ketua Bawaslu Sekadau Marikun, S.Sos, Komisioner KPU Sekadau Nur Soleh, Kasat Binmas Polres Sekadau AKP Masdar, Kasat Intelkam IPTU Didik Darman Putra, ST., M.Si, dan Komisioner beserta staf Bawaslu Sekadau.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Marikun mengungkapkan, bahwa tahapan pemilihan umum tahun 2024 semakin hari semakin dekat.

“Oleh karena itu, kami merasa perlu melakukan MoU berkaitan dengan pertukaran data dan informasi. Kami menyadari bahwa sektor keamanan pemilu ini ada di tangan kepolisian, sehingga kami berharap pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sekadau dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ucapnya.

Kapolres Sekadau AKBP Suyono mengatakan, bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan turunan atau tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani oleh Kapolri bersama Ketua Bawaslu RI terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk komunikasi dan koordinasi bersama selama tahapan pemilu 2024.

“Kegiatan pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu terbesar dari yang pernah kita hadapi. Oleh karena itu, sinergitas kita perlu dijalin agar tugas dan fungsi yang kita emban dapat terlaksana dengan baik,” kata Kapolres Sekadau AKBP Suyono.

“Semoga kita semua tetap bersatu dalam mensukseskan pemilu 2024 dan berharap tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kapolres Sekadau dan Ketua Bawaslu Sekadau, sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi guna terselenggaranya pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sekadau, dapat berjalan aman dan kondusif.

Meski Namanya Terseret Kasus Korupsi, Caleg PPP Ketapang Masih Berpeluang Untuk Dipilih

Redaksi    Senin, November 13, 2023    Comment   

Meski Namanya Terseret Kasus Korupsi, Caleg PPP Ketapang Masih Berpeluang Untuk Dipilih

Kantor KPU Ketapang di jalan Jendral Sudirman. (Borneotribun/Muz)

KETAPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  kabupaten Ketapang tidak secara jelas menentukan sikap atas kabar dugaan penetapan tersangka terhadap oknum calon legislatif (caleg) dari partai PPP Ketapang berinisial HA karena terseret kasus dugaan korupsi proyek BSPS alias bedah rumah tahun 2016.

Diketahui, HA diduga menjadi salah seorang tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Ketapang bersamaan dengan dua orang PNS dinas PUPR Ketapang dan 3 orang atau empat orang pihak swasta pada Rabu 08 November kemarin. 

Ketua KPU Ketapang Abdul Hakim dihubungi pada Senin (13/11/23) menjawab masih mencermati dokumen maupun berkas pencalonan kemudian dibicarakan dalam rapat internal. 

"Sedang dicermati. Hari ni akan dibahas dalam rapat, trus melengkapi dokumen dan berkas, sambil berkoordinasi dengan pimpinan bang," ujarnya, Senin (13/11/23).

Sebelumnya, kepala satuan Reskrim (Kasat Reskrim) Polres Ketapang AkP Fariz Kautsar  membenarkan sudah menahan dua orang PNS dilingkungan Pemda Ketapang berinisial Sar pegawai PUPR bidang Bina Marga dan AEM, ASN Bakesbangpollinmas serta pihak swasta. 

Kasus ini ditaksir Polres Ketapang sudah merugikan keuangan negara sebesar 1.2 miliar. 

"Intinya sudah ditetapkan tersangka, kalau untuk detailnya kami akan sampaikan saat kasus ini tahap dua,” ujar Fariz Kautsar. 

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, ketua partai PPP Ketapang mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa lagi atas status tersangka yang diduga disematkan kepada calegnya tersebut. 

"Taunya dari grup. Kami prihatin, beliau caleg yang berpotensi. Tapi mau gimana lagi, kita  sudah tidak bisa rubah DCT lagi, tahapan sudah selesai di KPU," kata Ishak, Minggu (12/11/23).

Penulis: Muzahidin

Aktivis Masyarakat Sipil Launching Pondok Ganjar di Kalimantan Barat

Robiantinus Hermanto    Jumat, November 10, 2023    Comment   

Aktivis Masyarakat Sipil Launching Pondok Ganjar di Kalimantan Barat

Aktivis Masyarakat Sipil Launching Pondok Ganjar di Kalimantan Barat.

PONTIANAK - Kalangan aktivis masyarakat sipil di Kalbar pada, Sabtu, 04 November 2023 beberapa waktu lalu. Berkumpul dalam acara Launching Pondok Ganjar Kalbar, Sekretariat Pondok Ganjar yang beralamat di Jalan Podomoro Nomor 36, Kota Pontianak, resmi beroperasi malam itu dengan ditandai Diskusi “Ganjar-Mahfud Dimata Aktivis”.

Hadir sebagai pembicara yang mewakili kalangan aktivis lintas generasi, yakni, Joko Waluyo, aktivis lingkungan yang lama berkiprah di Walhi; Happy Hendrawan, mantan pendiri dan aktivis Kontras; Lalu Sentot Setyasiswanto, peneliti HAM dan Lingkungan; Drianus Saban Setiawan, mantan aktivis Walhi dan Ketua KPUD Sekadau; aktivis perempuan muda Arniyanti; Diskusi dipandu oleh Ketua Dewan Pengarah Pondok Ganjar Kalbar, Hermawansyah.

Hermawansyah menjelaskan saat membuka diskusi, bahwa Pondok Ganjar Kalbar adalah rumah koordinasi, diskusi dan edukasi bagi relawan ataupun masyarakat umum terkait visi, misi, agenda strategis serta program kerja pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di Pondok Ganjar ini bergabung beberapa elemen Relawan, diantaranya Barisan Relawan Ganjar-Mahfud (BERGEMA), Relawan Tani Hutan Nusantara (RTHN), Barisan Soekarnois for Ganjar Presiden (BSGP), Kamek Ganjar Mahfud (KAGAMA), Gemini Club, serta Serikat Pekerja Informal (SPI-Pontianak),“ terang Wawan, panggilan akrabnya. 

Aktivis Lingkungan Joko Waluyo menekankan bahwa dilihat dari visi-misi tiga pasangan Bacapres-Bacawapres, Ganjar-Mahfud visi lingkungannya ‘Walhi banget’,“ujar aktivis senior Walhi ini. Karena itu ia tak ragu untuk menegaskan dukungannya pada pasangan Ganjar-Mahfud,“ tambahnya. 

Kalimantan Barat perlu menyampaikan consern dan agendanya terkait percepatan pembangunan kedepan. Apalagi menyambut Ibukota Negara (IKN) di Pulau Kalimantan. Demikian disampaikan Sentot Setyasiswanto. ‘Dialog terkait agenda itu saya kira terbuka di pasangan Ganjar-Mahfud, “ujar Sentot.

Bagi masyarakat pedalaman, aura kepemimpinan Ganjar-Mahfud begitu kuat. Saya tanya ibu-ibu di Kampung, mereka senang sekali dengan profil pak Ganjar & Prof Mahfud yang kelihatan ramah, sederhana, namun memiliki ketegasan,“ Tambah Saban Setiawan. 

Happy Hendrawan menyoroti soal demokrasi di Indonesia yang makin kesini semakin jauh dari nilai adab dan kepantasan. Karena itu, kita harus bergerak untuk mengembalikan demokrasi Indonesia agar lebih beradab,“ tegas aktivis senior yang tampil berpeci hitam malam itu. 

Aktivis perempuan Millenial Arniyanti juga tak kalah seru menyampaikan pandangannya bahwa anak muda hari ini perlu ‘rule-model’ seperti apa sosok pemimpin yang lahir dari proses tempaan yg matang. Dan itu adanya pada sosok pasangan Ganjar-Mahfud. ‘Ada ‘magic of interest’ dan ‘magic of connection’ yang membuat saya menentukan pilihan ke pasangan Ganjar-Mahfud,“ ucapnya meyakinkan. 

Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kalbar Drs. Budiman Tahir, MSi juga menyampaikan harapannya. Ditengah tantangan global dan memudarnya nilai-nilai Pancasila, kita perlu pemimpin yang tegak lurus menjaga Pancasila sebagai norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,“ Ujar tokoh yang dikenal aktif di MABM Kalbar ini. 

Diskusi malam itu tambah hangat saat ada ibu-ibu dari Kubu Raya maju kedepan dan menanyakan bagaimana strategi pemenangan Ganjar-Mahfud di Kalbar. Lalu dijawab oleh moderator sekaligus menutup acara dengan mempersilahkan Joko Waluyo untuk memandu seluruh peserta menyanyikan lagu pendek yang dikarangnya secara spontan malam itu.

Diskusi juga dihadiri berbagai elemen relawan lainnya, seperti Relawan Lasarus (RELA), Orang Muda Ganjar (OMG), Komando Barisan Ganjar, serta relawan pelajar dari Siswa Peduli Kebersihan Lingkungan (SPKL).

Imbauan Pencegahan Pelanggaran Kampanye dari Bawaslu Singkawang

Robiantinus Hermanto    Jumat, November 10, 2023    Comment   

Imbauan Pencegahan Pelanggaran Kampanye dari Bawaslu Singkawang

Imbauan Pencegahan Pelanggaran Kampanye dari Bawaslu Singkawang.

SINGKAWANG - Berdasarkan informasi dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Singkawang, Hendro Susanto, pada Kamis kemarin, pihaknya telah mengeluarkan surat imbauan tertulis kepada pimpinan partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) di Singkawang.

Imbauan ini merupakan bagian dari arahan pencegahan pelanggaran kampanye di luar jadwal, yang merupakan turunan dari imbauan serupa yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada pimpinan partai politik peserta pemilu di tingkat pusat.

Isi dari surat imbauan ini mencakup berbagai poin terkait pencegahan potensi pelanggaran kampanye di luar jadwal. Salah satunya adalah memperhatikan penjadwalan daftar calon tetap (DCT) yang dijadwalkan pada tanggal 3 November 2023. 

Dengan adanya penetapan DCT ini, diinstruksikan bahwa mulai dari tanggal 4 hingga 27 November 2023, seluruh peserta pemilu diizinkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, namun tidak diperkenankan melakukan kampanye di luar jadwal.

Imbauan juga menekankan pentingnya aturan terkait pemasangan alat peraga sosialisasi (APS), termasuk larangan tempat pemasangan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, disarankan untuk memperhatikan konten materi APS, seperti kalimat dan gambar, agar tidak memuat ajakan untuk memilih, seperti menampilkan nomor urut, simbol, atau materi lain yang bersifat ajakan memilih.

Selain itu, peserta pemilu diingatkan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada kampanye sebelum jadwal tahapan kampanye pemilu dimulai. 

Ini mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti pertemuan warga, penyebaran bahan kampanye (seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan atribut kampanye lainnya), pemasangan alat peraga kampanye (seperti reklame, spanduk, dan umbul-umbul), serta aktivitas terkait media sosial.

Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna mengambil langkah penertiban jika ditemukan APS peserta pemilu yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2023 dan melanggar peraturan daerah yang berlaku di Singkawang tentang Ketertiban Umum.

Hendro Susanto juga menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, tahapan kampanye untuk Pemilihan Umum 2024 akan berlangsung mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024, total selama 75 hari. 

Pada tahap ini, peserta pemilu diizinkan untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye, serta mengungkapkan unsur citra diri, identitas, dan karakteristik khusus dari partai politik yang mereka wakili.

KPU dan Bawaslu Dituntut Profesional Jaga Pemilu Dari Kecurangan

Redaksi    Kamis, November 09, 2023    Comment   

KPU dan Bawaslu Dituntut Profesional Jaga Pemilu Dari Kecurangan

Foto dok: Bawaslu

JAKARTA – Peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merancang strategi khusus untuk menghadapi potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024. Ia memandang gejala-gejala yang mengarah ke arah itu sudah mulai terlihat. 

Usep mencontohkan penurunan baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali, beberapa waktu lalu. Ia menduga tindakan itu sengaja dilakukan penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya untuk memuluskan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke provinsi tersebut. 

"Sulit untuk menyangkal bila Presiden bakal netral dalam Pemilu 2024. Apalagi, sang anak (Gibran Rakabuming Raka) juga maju. Sulit juga membantah bila aparat tidak digunakan untuk kepentingan politik," kata Usep saat dihubungi, Kamis (9/11/2023).

Gibran saat ini telah dipinang menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia mendadak memenuhi syarat setelah Mahkamah Konstitusi merilis putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Oktober lalu. Putusan itu merevisi syarat usia bagi calon capres-cawapres yang tertuang dalam UU Pemilu. 

Dalam putusannya, MK membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun untuk berkompetisi menjadi capres dan cawapres. Syaratnya, sang calon harus pernah dipilih atau menjabat menjadi kepala daerah. Saat putusan itu diketok Ketua MK Anwar Usman, Gibran masih berusia 36 tahun. Anwar ialah paman Gibran. 

Menurut Usep, seluruh penjabat kepala daerah saat ini berada di bawah "kendali" presiden. Keberadaaan para penjabat yang tak dipilih langsung oleh rakyat itu potensial dijadikan alat pemenangan pasangan calon tertentu. 

Selain itu, ia juga tak percaya Jokowi bakal benar-benar menghukum penjabat kepala daerah yang terindikasi memihak Prabowo-Gibran. "Jokowi itu antara panggung belakang dengan panggung depan berbeda. Dia bilang pj kepala daerah harus netral. Padahal, tidak demikian," ucap Usep. 

 

Usep berkata Pemilu 2024 merupakan pertaruhan integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Sebelum melakukan pengawasan, ia juga meminta agar Bawaslu menjaga netralitas. Pasalnya, Usep melihat pengkondisian pemenangan Prabowo-Gibran sudah sangat terencana. 

"Kalau berharap dengan masyarakat untuk berani melaporkan, menurut saya, agak susah karena ini hampir semuanya sudah termanajemen dengan baik untuk kepentingan tertentu. Selain itu, penyelenggara itu juga harus awas. KPU dan Bawaslu yang dituntut profesional. KPU itu kan punya kaki sebenarnya. Di kecamatan itu kan punya panita pengawas," ucap Usep.

Tak hanya aparat penegak hukum dan ASN, isu ketidaknetralan lembaga negara dalam pemilu juga dialamatkan kepada KPU. Saat ini, KPU digugat Rp75 triliun karena meloloskan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Ketika Gibran didaftarkan, belum ada PKPU yang dibuat sebagai aturan turunan putusan MK. 

Ketika itu, PKPU tidak bisa dibuat lantaran anggota DPR sedang masa reses. Sebagaimana amanat undang-undang, KPU harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR dalam penyusunan PKPU.  

Persoalan netralitas instansi dan lembaga negara dalam pemilu sebelumnya sempat disinggung bacapres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan usai makan siang bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, akhir Oktober lalu. Secara khusus, Ganjar berharap semua penyelenggara negara tidak berpihak kepada salah satu pasangan. 

"Demokrasi kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial menjadi berat sebelah. Tugas kita, yuk jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul betul imparsial (tidak memihak), semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga," kata Ganjar. 

Senada, Anies mengingatkan agar Jokowi menjaga netralitas di Pemilu 2024. Ia menyebut banyak pihak yang menitipkan pesan itu untuk disampaikan ke Jokowi. "Dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres, pemilu," kata Anies.

141 Orang Dicoret KPU Ketapang Tarung Pemilu 2024 dengan Berbagai Sebab

Redaksi    Senin, November 06, 2023    Comment   

141 Orang Dicoret KPU Ketapang Tarung Pemilu 2024 dengan Berbagai Sebab

141 Orang Dicoret KPU Ketapang Tarung Pemilu 2024 dengan Berbagai Sebab.

KETAPANG – Sebanyak 141 orang dicoret KPU Ketapang dari Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai peserta Pileg DPRD kabupaten. Pencoretan itu karena berbagai sebab, diantaranya berkas administrasi tidak sesuai, izajah diragukan keabsahanya ataupun sebagai mantan terpidana yang belum menyelesaikan masa lima tahun setelah menjalani masa hukuman. 

Komisioner KPU Ketapang Ahmad Saufi mengatakan jumlah bakal calon anggota DPRD kabupaten Ketapang terjadi tren penurunan jumlah ditiap tahapan pencalonan sampai dengan tahap penetapan DCT. 

"Pengajuan tahap awal sebanyak 701 orang, (saat) masa perbaikan dokumen menjadi 627 orang. Kemudian masa pencermatan rancangan DCS oleh Partai Politik 625 orang. Penetapan DCS oleh KPU Kabupaten 561 orang. Perubahan DCS pasca tanggapan Masyarakat 560 orang dan terakhir masa Penetapan DCT menjadi 560," katanya saat dihubungi pada Senin malam (06/11/23).

Saufi tidak merinci parpol mana saja yang Bacalegnya dicoret, namun dari DCS sampai DCT diketahui setidaknya ada tiga parpol yang terdeksi calegnya dicoret dan diganti  baru saat masa perbaikan. 

Diketahui pengumuman DCT sudah dirilis KiPU Ketapang pada 4 November kemarin dengan jumlah Caleg 560 orang terdiri dari 356 orang caleg laki-laki dan 204 orang caleg perempuan Sedangkan jumlah parpol sebanyak 15 parpol. 

KPU menyebutkan, ada tiga parpol yang tidak ikut serta mendaftarkan calegnya dalam pileg nanti. Yakni, partai Kebangkitan Nusantra (PKN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai Garuda. 

Penulis: Muzahidin

KPU Kapuas Hulu: 331 Nama DCT Pileg 2024 Telah Ditetapkan

Robiantinus Hermanto    Minggu, November 05, 2023    Comment   

KPU Kapuas Hulu: 331 Nama DCT Pileg 2024 Telah Ditetapkan

KPU Kapuas Hulu umumkan penetapan 331 Nama DCT Pileg 2024.

KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah mengumumkan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif yang akan berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Muhammad Yusuf, Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, mengungkapkan, "Dengan pengumuman DCT ini, kami berharap masyarakat dapat mengenali calon-calon legislatif yang akan berkompetisi dalam Pileg 2024 sejak dini." Pengumuman DCT tersebut disampaikan oleh Yusuf di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Sabtu.

Dalam pengumuman DCT di wilayah ini, diketahui bahwa ada tiga calon anggota legislatif yang awalnya masuk dalam DCT, tetapi kemudian mengundurkan diri dari kompetisi. Selain itu, calon penggantinya juga ada yang tidak memenuhi syarat atau dokumen yang diperlukan tidak lengkap.

KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah mengumumkan DCT ini sejak tanggal 3 November 2023 melalui situs web resmi KPU dan berbagai media cetak serta daring (online).

Setelah pengumuman DCT, partai politik akan diberikan waktu untuk berkampanye mulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Dalam persiapan Pemilu 2024, pihak terkait telah menerima sejumlah logistik pemilu, termasuk tinta, bilik suara, dan berbagai perlengkapan pemilu lainnya. Namun, pengiriman surat suara kepada daerah pemilihan masih menunggu tahapan berikutnya setelah daftar calon resmi ditetapkan.

Ketua KPU, Muhammad Yusuf, menyatakan harapannya bahwa semua tahapan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung kesuksesan Pemilu 2024.

Pakar: Jika berbasis moral, putusan MK bisa batal

Redaksi    Jumat, November 03, 2023    Comment   

Pakar: Jika berbasis moral, putusan MK bisa batal

Foto: Humas Mahkamah Agung.

JAKARTA – Guru besar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Muhammad Fauzan menilai putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 bisa dibatalkan. Namun, pembatalan putusan itu hanya mungkin jika Mahkamah Kehormatan (MK) menemukan pelanggaran kode etik pada hakim-hakim yang mengeluarkan putusan tersebut.

"Jika putusan MKMK ternyata para hakim terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik, maka dalam perspektif moral, putusan yang telah diambil tidak memiliki legitimasi secara moral karena diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik," ucap Fauzan kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Putusan nomor 90 dikeluarkan merespons permohonan gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres. Dalam putusan itu, MK menetapkan syarat pendaftaran capres-cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. 

Putusan itu membuka jalan bagi putra tertua Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Saat putusan itu diketok Ketua MK Anwar Usman, Gibran masih berusia 36 tahun. Anwar saat ini berstatus sebagai besan Jokowi atau paman Gibran. 

Keputusan itu berbuntut panjang. Sejumlah pihak melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam putusan tersebut. MKMK pun dibentuk. Ketuanya, eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Saat ini, perkara dugaan pelanggaran etik hakim MK itu tengah diselidiki. Sidang pendahuluan telah digelar. 

Bila merujuk pada hukum tata negara positif atau sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C Undang- Undang Dasar 1945, menurut Fauzan, keputusan MK lazimnya mesti diterima publik dan langsung berlaku tanpa upaya hukum. 

Namun, proses hukum di MKMK membuka jalan untuk pembatalan putusan nomor 90. Jika mengutapakan aspek moralitas, Fauzan berkata, bisa saja MKMK mengesampingkan hukum tata negara yang selama ini berlaku di Indonesia. 

"MKMK bisa menyatakan bahwa putusan yang diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik, putusannya tidak mengikat. Jika ini yang terjadi, maka akan ada dinamika hukum ketatanegaraan kita, dan pasti ini menimbulkan diskursus juga," kata Fauzan.

Fauzan mengatakan, MKMK bisa juga tidak membatalkan putusan nomor 90 meskipun hakim MK terbukti melanggar etika. Namun, ia berharap MKMK membuat terobosan dengan menetapkan putusan hakim yang terbukti melanggar kode etik bisa dibatalkan. 

"Pembatalannya ada dua cara.  Pertama, pembatalan oleh MK sendiri atas perintah MKMK. Kedua, oleh MKMK yang memeriksa dan memutus laporan adanya pelanggaran kode etik," kata Fauzan. 

Aspirasi agar putusan MK dibatalkan juga disuarakan hukum tata negara Denny Indrayana. Dalam sebuah rilis pers, Denny berharap MKMK berani membatalkan putusan nomor 90 jika menemukan pelanggaran etika hakim dalam proses pengambilan putusan. 

Ia juga meminta agar putusan terhadap dugaan pelanggaran etika para hakim MK dikeluarkan sebelum 8 November 2023 atau batas akhir pendaftaran capres-cawapres. Dengan begitu, pihak terkait, baik itu KPU, koalisi parpol, maupun pasangan Prabowo-Gibran, bisa menyiapkan diri merespons putusan.

Tutup Rakercab PDI Perjuangan Kayong Utara, Karolin : Lakukan Politik Yang Santun

Robiantinus Hermanto    Kamis, November 02, 2023    Comment   

Tutup Rakercab PDI Perjuangan Kayong Utara, Karolin : Lakukan Politik Yang Santun

Tutup Rakercab PDI Perjuangan Kayong Utara, Karolin : Lakukan Politik Yang Santun.

KAYONG UTARA – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa secara resmi menutup Rapat kerja cabang (Rakercab) III dan IV PDI Perjuangan Kayong Utara yang bertempat di Hotel Mahkota Kayong, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, rabu (01/11/23) sore.

Rakercab III dan IV PDI Perjuangan Kayong Utara yang dibuka oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lasarus, merupakan agenda kerja partai berlambang banteng dalam upaya untuk memantapkan kekuatan mesin partai mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), Pengurus Ranting, Pengurus anak ranting dan calon legislatif (caleg) dalam memenangkan PDI Perjuangan di Kabupaten Kayong Utara.

Karolin mengatakan bahwa kekuatan mesin tempur PDI Perjuangan sudah sangat siap mengikuti kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Kita PDI Perjuangan siap tempur dan memenangkan Pemilu 2024 dengan menargetkan tambahan tiga kursi di DPRD Kabupaten Kayong Utara yang mana saat ini baru mendapatkan satu kursi di DPRD," ucap Karolin.

Karolin mengungkapkan PDI Perjuangan selalu solid bergerak bersama-sama dengan mengikuti instruksi partai yakni turun ke lapangan, bertemu masyarakat serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Koordinasi dan komunikasi PDI Perjuangan sudah jelas yakni menjalankan instruksi partai, kita caleg dan struktur partai turun dan bergerak bersama-sama ke masyarakat mengkampanyekan program kerja dari PDI Perjuangan," ungkap Karolin.

Terakhir Karolin mengingatkan kepada kader dan caleg PDI Perjuangan untuk melakukan politik yang santun dan bermartabat, serta menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

"Pesan dari Ibu Ketua Umum lakukan politik yang santun dan bermartabat dengan tidak merendahkan, menjelekkan ataupun menghina partai atau caleg lain. Kita kerja sesuai jalur dan ikuti instruksi partai dalam memenangkan PDI Perjuangan," pesan Karolin. (**)

Kader Partai "Banteng Merah" Ketapang Satukan Gerak Sukseskan Pileg dan Pilpres

Redaksi    Kamis, November 02, 2023    Comment   

Kader Partai "Banteng Merah" Ketapang Satukan Gerak Sukseskan Pileg dan Pilpres

Lasarus, ketua DPD PDIP Kalbar. (Borneotribun/Muz)

KETAPANG – Kegiatan Rakercab III dan IV DPC PDIP kabupaten Ketapang Kalbar berlangsung hari ini, Kamis (02/11/23) di salah satu hotel di jalan DI Panjaitan kelurahan Sampit Ketapang. Acara dibuka pukul 08 pagi. 

Rakecab ini mengusung tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara dan Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat.

Acara ini dihadiri sayap partai, badan partai, satgas, struktural partai hingga pengurus Anak Ranting (PAC) serta para Caleg PDIP Ketapang.  

Ketua DPD PDIP Kalbar, Lazarus, Sekretaris DPD Karoline Margaret Natasha dan anggota DPR RI Cornelis hadir di acara tersebut.  Sedangkan, partai koalisi Pilpres juga terlihat datang dan duduk di barisan depan. 

Diatas mimbar podium saat memberi arahan, Lazarus menegaskan pentingnya asas gotong royong dalam membangun kerja sama, khususnya dalam internal partai.

"Jika ada kader partai yang menghantan teman sesama meskipun yang bersangkutan terpilih menjadi anggota dewan, bisa saja keterpilihan itu tidak dilantik. Mengurus partai ini harus dengan rasa kebersamaan beserta keinginan kuat untuk bergotong royong semuanya demi membangun partai agar lebih kokoh dan solid kedepannya,” ungkapnya.

Lazarus melanjutkan pentingnya pengendalian diri dan bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinga. Terlebih, kader tidak tergoda dengan kekuasaan jika nantinya mendapatkan porsi lebih dari kader yang lainnya.

“Jangan sampai ada rasa untuk menguasai, apalagi mengeksploitasi orang lain, kita harus ingat bahwa semua bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya, semuanya saling bersinergi dan bermanfaat untuk sesama,” pungkas Lazarus. 

Penulis: Muzahidin

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024

Redaksi    Senin, Oktober 30, 2023    Comment   

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024.

JAKARTA – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mampu bertarung "meladeni" pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski tanpa dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ganjar-Mahfud diyakini masih punya peluang menang. 

Kesimpulan itu diambil Saidiman berbasis temuan sejumlah survei, termasuk yang dilakoni SMRC. Saat dipasangkan dengan Gibran, elektabilitas Prabowo ternyata tidak naik signifikan. Padahal, Jokowi telah merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo. 

"Sejauh ini, belum bisa dipastikan siapa yang nomor satu. Tapi, kami melihat Gibran sebagai orang yang di-endorse Jokowi ternyata tidak signifikan (mendongkrak elektabilitas Prabowo). Pengaruh Jokowi ternyata sangat terbatas," ucap Saidiman, Senin (30/10/2023).

Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Agustus 2023 menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 74,3%. Itu merupakan tingkat kepuasan publik tertinggi Jokowi sejak 2019. 

Tak hanya berbasis kepuasan publik yang tinggi, Jokowi juga dianggap punya pengaruh politik yang besar terhadap hasil Pilpres 2024 lantaran masih merawat kelompok relawan dengan jumlah anggota yang besar. Salah satunya ialah Projo yang diketuai Budi Arie Setiadi. Projo telah mendeklarasikan bakal mendukung Prabowo-Gibran. 

Menurut Saidiman, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tidak serta-merta bisa diwariskan kepada Gibran. Sebagian masyarakat, kata dia, justru kecewa lantaran Gibran "diloloskan" menjadi cawapres Prabowo melalui proses yang kurang adil dan demokratis. 

"Prabowo terbuka terhadap generasi milenial dengan memilih Gibran sebagai  cawapres. Tapi, ada sentimen negatif juga semisal bergabungnya Gibran ke Prabowo itu justru bisa menurunkan suara Pak Prabowo karena proses masuknya Gibran sebagai cawapres tidak dilakukan secara normal sebagai calon," kata Saidiman. 

Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres setelah MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres. 

Dalam putusannya, MK menetapkan syarat pendaftaran capres-cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Saat putusan itu diketok, Gibran masih berusia 36 tahun. 

Saidiman melihat tipisnya elektabilitas Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran bisa dimaknai dukungan Presiden Jokowi tak berpengaruh besar. Ia meyakini rekam jejak masih menjadi acuan utama memilih capres dan cawapres dan bukan hanya sekadar melihat trah politik.  

"Pemilih kita itu sebenernya relatif independen. Mereka memilih berdasarkan rekam jejak dan program kerja, baru setelahnya mempertimbangkan aspek- aspek lain di luar itu," kata Saidiman. 

Selain itu, Saidiman berpendapat dinamika elektabilitas para paslon juga bakal kuat dipengaruhi debat publik. Pada momen debat itu, ia meyakini Prabowo- Gibran potensial keok saat beradu gagasan melawan Ganjar Mahfud atau Anies-Muhaimin. 

"Debat itu saya rasa punya pengaruh elektoral bagaimana publik melihat siapa yang paling ikhtiar di antara kandidat ini yang kira-kira melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi. Dari situ kemudian terlihat siapa yang tidak punya konteks dan tidak punya subtansi," ucap Saidiman.

Dinamika elektabilitas setidaknya bisa dilihat dari sigi sejumlah lembaga. Survei Alvara Research Center pada periode 1-6 Oktober, misalnya,  menunjukkan duet Ganjar-Mahfud meraup elektabilitas hingga 36,5%, diekor Prabowo-Gibran (30,1%), dan Anies-Muhaimin (19,4%). 

Adapun survei LSI Denny JA yang digelar pada 4-12 September menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 

39,3%,  dikuti Ganjar-Mahfud dengan tingkat keterpilihan 36,9%. Pasangan Anies-Muhaimin hanya dipilih 15% responden dalam sigi tersebut. 

Sejauh ini, Saidiman menilai, publik melihat Ganjar sebagai figur yang paling bisa meneruskan pembangunan Presiden Jokowi. Setelah itu, baru Prabowo. Anies yang menempatkan diri sebagai oposisi sangat kecil bakal dipilih simpatisan Jokowi. "Karena Anies mengusung narasi perubahan," kata Saidiman.

Rakercab PDI Perjuangan Kota Singkawang, Targetkan Juara Pemilu 2024 dan Pertahankan Kursi Ketua DPRD

Robiantinus Hermanto    Minggu, Oktober 29, 2023    Comment   

Rakercab PDI Perjuangan Kota Singkawang, Targetkan Juara Pemilu 2024 dan Pertahankan Kursi Ketua DPRD

Rakercab PDI Perjuangan Kota Singkawang, Targetkan Juara Pemilu 2024 dan Pertahankan Kursi Ketua DPRD.

SINGKAWANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Singkawang melaksanakan Rapat kerja cabang (Rakercab) III dan IV PDI Perjuangan Kota Singkawang yang dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lasarus dengan didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (28/10/23).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 Cornelis, jajaran pengurus DPC dan PAC PDI Perjuangan Kota Singkawang serta Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalbar 3 dan caleg DPRD Kota Singkawang PDI Perjuangan se-Kota Singkawang yang siap berjuang untuk memenangkan PDI Perjuangan di Kota Singkawang.

Dalam Rakercab tersebut PDI Perjuangan menargetkan 8 kursi di DPRD Kota Singkawang yang mana saat ini mendapat 5 kursi dan meraih kursi Ketua DPRD Kota Singkawang.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pemenang di Kota Singkawang, harus dapat mempertahankan posisi tersebut dengan memperkuat kekuatan basis partai.

"Dengan target 8 kursi untuk Pemilu 2024 ini memang sangat memungkinkan menambah 3 dari 5 kursi saat ini, apalagi kita disini partai pemenang. Para caleg terus turun ke lapangan baca situasi dan medan pertempuran serta perkuat basis-basis pemilihnya," ucap Karolin.

Lebih lanjut Karolin meminta kader dan caleg PDI Perjuangan Kota Singkawang turut serta mengkampanyekan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pilihan PDI Perjuangan bersama partai koalisi.

"Sampaikan kepada masyarakat bahwa PDI Perjuangan memiliki calon presiden dan wakil presiden yang memiliki pengalaman secara komplit, karena mereka berdua sosok pemimpin yang sudah pernah bekerja di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan lakukan kampanye Ganjar Mahfud bersama partai koalisi," pinta Karolin. (**)

Ketua KPU Pontianak: Kami Siapkan Gudang Logistik untuk Pemilu

Robiantinus Hermanto    Sabtu, Oktober 28, 2023    Comment   

Ketua KPU Pontianak: Kami Siapkan Gudang Logistik untuk Pemilu

Ketua KPU Pontianak: Kami Siapkan Gudang Logistik untuk Pemilu.

PONTIANAK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pontianak, Kalimantan Barat, Deni Nuliadi, telah mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang mempersiapkan gudang untuk penyimpanan logistik dan telah memulai tahap pertama pengadaan logistik untuk tingkat kabupaten/kota.

"Kami telah menyiapkan gudang dan peralatan yang diperlukan untuk menyimpan logistik. Gudang ini akan digunakan untuk menyimpan semua peralatan yang dibutuhkan. Kami juga telah memulai pengadaan logistik tahap pertama, termasuk penyegelan kotak suara dengan segel plastik," ujar Ketua KPU Pontianak, Deni Nuliadi, pada hari Jumat.

Deni menjelaskan bahwa segel plastik sudah dipesan dan kontraknya telah disusun. Saat ini, mereka sedang menunggu pengiriman segel plastik tersebut.

Sementara itu, pengadaan logistik lainnya masih dalam tahap persiapan. Ini termasuk formulir-formulir, perlengkapan alat, perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan hal-hal lain yang masih menunggu instruksi dari KPU Republik Indonesia.

"Logistik seperti kotak suara masih belum tiba. Pengadaan untuk hal seperti bilik suara sedang dalam proses, namun bukan KPU kabupaten/kota yang melaksanakannya. Saat ini, pengiriman bilik suara sedang berlangsung," jelasnya.

Deni menyebutkan bahwa hingga saat ini, logistik bilik suara baru tiba di wilayah Sintang, Ketapang, Sekadau, Singkawang, dan Sanggau, sedangkan untuk Kota Pontianak, logistik bilik suara belum tiba dan diharapkan akan tiba sore ini.

"Di Kota Pontianak, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan memiliki 4 bilik suara. Dengan total 2.110 TPS di Kota Pontianak, maka kami membutuhkan sebanyak 8.440 unit bilik suara," tambahnya.

Deni menegaskan harapannya bahwa semua tahapan dan proses pemilu berjalan lancar, aman, damai, dan berkualitas. Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk menjadikan pemilu sebagai acara yang transparan, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (**)

Ganjar-Mahfud dianggap angin segar bagi investor

Redaksi    Kamis, Oktober 26, 2023    Comment   

Ganjar-Mahfud dianggap angin segar bagi investor

Ganjar-Mahfud dianggap angin segar bagi investor.

JAKARTA – Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal membawa angin segar bagi para investor. Jika memenangi Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud diyakini bakal mampu memberikan kepastian hukum untuk investasi di Indonesia. 

Secara khusus, Emrus menyoroti rekam jejak Mahfud di bidang hukum. Sebagai eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan kini menjabat sebagai Menkopolhukam, menurut dia, Mahfud punya kapabilitas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam investasi, semisal sistem perizinan yang rumit dan pemerasan oleh pejabat korup. 

"Kalau dilihat rekam jejaknya tentu dia akan lakukan. Dia adalah tokoh dan sosok yang tangguh di penegakan hukum. Saya memberi saran kepada investor itu masuk ke Indonesia bila Ganjar-Mahfud terpilih. Ini kesempatan pengusaha," ucap Emrus, Kamis (26/10/2023).

Emrus mengaku mendengar banyak pengusaha yang mengeluhkan perizinan yang sulit dan diperjualbelikan. Di lain sisi, Ganjar-Mahfud berulangkali menyinggung kendala investasi karena perilaku pejabat korup yang memperjualbelikan izin usaha. 

"Jadi, lebih baik para pengusaha semua mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena di bawah kepemimpinan mereka akan lebih ada kepastian hukum. Tidak lagi ada alasan hukum itu bisa diperjualbelikan," ujar Emrus.

Hukum yang tegas, kata Emrus, sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan aliran investasi. Sosok Mahfud yang memiliki rekam jejak mentereng di bidang hukum bisa menjadi keunggulan pasangan Ganjar-Mahfud dalam program rancangan investasi 2024- 2029 yang bakal ditawarkan ke pemilih.

"Kita agak lambat maju karena kepastian hukum kita belum ada. Mahfud itu angin segar untuk bisa membenahi ini. Ganjar sebagai presiden nanti bisa memberikan kewenangan itu kepada wakil presiden untuk menangani bidang Kemenkumham, Menkopolhukam, kepolisian dan KPK," turur dia. 

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengakui investor butuh kepastian hukum. Mengutip data indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business), menurut dia, masih ada ketidakpastian dalam melakukan bisnis di Indonesia. 

"Mereka sekarang masih wait and see. Mereka takut investasi sekarang. Tapi di kemudian hari takut berubah kebijakannya sehingga mengubah bisnisnya atau bahkan merugikan bisnisnya," ucap Esther.

Esther memandang wajar Mahfud menjadi sosok yang dianggap bisa memberi kepastian hukum di bidang investasi. Ia berharap Mahfudsegara membuat perencanaan nasional yang berorientasi pada kepentingan investasi dan sejalan dengan kebutuhan publik.

"Dan tetap stick on the plan. Pemimpin bangsa perlu memperluas dampak positif atas national planning tersebut. Jadi siapa pun pemimpinnya maka kebijakannya tetap sama," kata Esther.

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan

Redaksi    Selasa, Oktober 24, 2023    Comment   

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Mahfud Md., di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan pesan penting agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan lancar, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres).

Mahfud Md. mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi juga memberikan selamat kepadanya sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Beliau (Presiden RI) memberikan selamat dan menyampaikan pesan agar Pemilu berjalan dengan baik. Pemilu ini bukan untuk menciptakan persaingan yang merusak, melainkan sebagai cara bersama untuk mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri," ujar Mahfud dalam keterangannya kepada media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Menurut Mahfud, ucapan selamat dari Presiden Jokowi juga mencerminkan dukungan resmi untuk partisipasinya dalam Pilpres 2024.

"Iya, beliau memberikan selamat, yang berarti telah memberikan restu. Secara resmi, izin sudah diberikan pada tanggal 18 Oktober 2023 ketika saya mengumumkan pencalonan saya. Pagi itu, Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) mengumumkan pencalonan, dan sore harinya saya mengirimkan surat kepada Presiden," kata Mahfud.

Meskipun Presiden saat itu sedang melakukan kunjungan negara ke Tiongkok dan Arab Saudi, beliau langsung merespons surat dari Mahfud.

"Beliau langsung memberikan izin pada malam harinya. Pertemuan kami baru berlangsung pada hari ini," tambah Mahfud.

Selama pertemuan tersebut, Mahfud Md. juga secara langsung meminta izin cuti kepada Presiden. Sebagai bagian dari masa kampanye, Menkopolhukam RI meminta izin cuti setidaknya selama 1 hari dalam seminggu, mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Presiden dengan tulus menyetujui permohonan cuti tersebut dan juga menginstruksikan Mahfud untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Mahfud Md. akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024. Pasangan ini didaftarkan oleh sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo pada tanggal 19 Oktober 2023.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan rentang waktu 19–25 Oktober sebagai masa pendaftaran pasangan calon presiden/wakil presiden untuk Pemilu 2024. Selanjutnya, pada tanggal 13 November 2023, KPU mengumumkan pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Tahap berikutnya adalah pengundian dan penentuan nomor urut pasangan calon presiden pada tanggal 14 November 2023. Masa kampanye dijadwalkan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang akan dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024, diikuti oleh pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Gerindra Kalbar siap menangkan pasangan Prabowo-Gibran

Redaksi    Selasa, Oktober 24, 2023    Comment   

Gerindra Kalbar siap menangkan pasangan Prabowo-Gibran

Gerindra Kalbar siap menangkan pasangan Prabowo-Gibran.

PONTIANAK - Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar, Yuliansyah, mengatakan pihaknya siap memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pilpres mendatang, karena pasangan ini dinilai mampu membawa banyak perubahan di Indonesia dan Kalbar khususnya untuk menjadi lebih baik.

"Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tentu memiliki banyak prestasi dan telah berbuat yang terbaik, selama berada di pemerintahan. Sedangkan Mas Gibran menjabat Wali Kota Solo dan kita tahu, prestasinya membenahi Solo sudah tidak diragukan lagi," kata Yuliansyah di Pontianak, Senin, menanggapi deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran.

Menurut Juliansyah, Prabowo Subianto sudah dipastikan menggandeng Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi Pilpres 2024. Langkah politik tersebut diapresiasi oleh pengurus Partai Gerindra di Provinsi Kalbar.

"Prabowo-Gibran pasangan yang sangat baik untuk NKRI. Sebagai bakal calon wakil presiden, Mas Gibran yang mewakili anak muda dan akan mendampingi seniornya Pak Prabowo sebagai bakal calon, ini kombinasi yang bisa menjadi penyeimbang," tuturnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya bersama partai pengusung lain di Kalbar memastikan akan mengerahkan semua kader dan simpatisan untuk menarik dukungan dari masyarakat Kalbar, guna memenangkan pasangan tersebut.

"Sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Pranowo-Gibran akan menunjukkan kemampuannya untuk memimpin, dan berbuat untuk bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga masyarakat harus yakin pada pasangan ini" kata Yuliansyah.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden RI Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju untuk Pilpres 2024.

Prabowo di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Minggu malam, mengatakan, "Baru saja Koalisi Indonesia Maju telah berembuk secara final dan secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju."

Prabowo menjelaskan bahwa keputusan itu secara aklamasi dan seluruh partai anggota Koalisi Indonesia Maju mencapai konsensus atas keputusan tersebut.

Saat mengumumkan, Prabowo didampingi oleh ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Gelora Indonesia Anis Matta, dan Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono.

Walaupun demikian, Gibran yang dideklarasikan pada malam ini tidak terlihat ada di kediaman Prabowo.

Gibran, yang sejauh ini diketahui masih aktif sebagai kader PDI Perjuangan, diusulkan secara resmi oleh Partai Golkar sebagai bakal cawapres yang mendampingi Prabowo maju Pilpres 2024.