Meski Hujan, Umat Muslim Di Pontianak Tetap Khusuk Menjalankan Sholat Tarawih

Robiantinus Hermanto    Jumat, Maret 24, 2023    Comment   

Meski Hujan, Umat Muslim Di Pontianak Tetap Khusuk Menjalankan Sholat Tarawih

Sholat tarawih.

Pontianak, Kalbar - Hujan yang mengguyur Kota Pontianak tak menyurutkan semangat umat muslim untuk tetap melaksanakan Sholat Tarawih berjamaah di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis malam (23/3/2023).

Tampak Wagub Ria Norsan berada di shaf terdepan, dan berkesempatan memberikan tausiyah sesaat sebelum didirikannya shalat tarawih berjamaah.

Pada kesempatan kali ini ia mengajak seluruh umat muslim untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala karena diperkenankan untuk bertemu kembali bulan yang agung dan penuh ampunan ini.

"Bagaimana doa kita di bulan Rajjab. Ingin dipertemukan dengan dengan bulan Ramadhan. Alhamdulillah malam hari ini doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wata'ala.. Kita bisa sampai kepada bulan ramadhan ini karena rahmat dan kemurahan dari Allah subhanahu wata'ala," ujarnya.

Dirinya mengingatkan kepada para jamaah yang hadir, dengan 

kesempatan yang didapat ini untuk selalu memakmurkan masjid sebagaimana yang dituangkan dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

"Penting bagi kita, umat muslim untuk memakmurkan masjid di bulan suci ramadhan. Masjid adalah rumah Allah. Tempat dimana kita beribadah dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita temukan, apalagi nanti di malam - malam terakhir Ramadhan, sebagian saudara - saudara kita malah terlena dengan urusan pribadi masing - masing. Padahal, pada malam - malam terakhir itulah ada 1 malam mulia yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu malam Lailatul Qadar," terangnya.

Pria kelahiran Mempawah ini juga mengingatkan, sebagai hamba yang beriman, jangan pernah lupa untuk selalu mendekatkan diri ke masjid. Hal ini dinilainya karena masjid tempat yang mulia dan dapat memberikan ketenangan.

"Suatu kewajiban kita memakmurkan masjid. Insya Allah ia akan dimakmurkan di akhirat kelak. Kalau kita menghadapi suatu masalah, jangan lari kemana - mana, larilah ke masjid. Ambil wudhu, sholat dan baca quran. insyaAllah kita menjadi tenang. Kalau ke tempat lain, yang ada kantong kita jadi kering," ucapnya seraya tertawa.

Kembali ia mengingatkan untuk memakmurkan masjid, terutama saat ini pada bulan suci ramadhan. Dimana ganjaran pahala dijanjikan, dilipatgandakan oleh Allah subhanahu wata'ala.

"Ingat surah Al-Baqarah ayat 183, disebutkan Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karenanya, mari mengisi malam ramadhan dengan ibadah semaksimal mungkin. Belum tentu kita mendapatkan Ramadhan berikutnya. Banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil sebelum bertemu ramadhan kali ini. Gunakanlah waktu dengan sebaik - baiknya, beramallah semaksimal mungkin," ujarnya.

Dirinya menambahkan, hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan “Barang siapa berpuasa Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni” (HR. Bukhari no. 38 dan Muslim no. 760).

"Intinya apa, dari amal sholeh yang kita kerjakan, agar kita menjadi golongan orang - orang yang beriman. Semoga segala dosa - dosa kita diampuni. Sebagai motivasi anggaplah Ramadhan kali ini sebagai Ramadhan terakhir bagi kita. Tapi kita tetap dianjurkan untuk berdoa agar diberikan umur yang panjang, dan kembali dipertemukan dengan Ramadhan - Ramadhan berikutnya, agar kita termasuk insan - insan yang bertaqwa", pungkasnya.

(Nzr/Redaksi)

Forsesdasi Di Ketapang, Ria Norsan Sebut IPM Fokus Utama

Robiantinus Hermanto    Selasa, Maret 14, 2023    Comment   

Forsesdasi Di Ketapang, Ria Norsan Sebut IPM Fokus Utama

 

Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

Ketapang, Kalbar - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus utama yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) se-Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini karena dalam penerapan peningkatannya, Sekretaris Daerah memiliki peranan penting untuk mensinergikan dan meningkatkan seluruh program pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., saat membuka acara tersebut yang digelar di Hotel Grand Zuri, Kabupaten Ketapang, Selasa (14/3/2023).

"Upaya kita bersama untuk terus bersinergi dalam mengimplementasikan seluruh program untuk meningkatkan IPM melalui langkah-langkah konkrit untuk percepatan harus kita lakukan," ungkap Ria Norsan.

Pada tahun 2022 yang lalu, capaian IPM Provinsi Kalimantan Kalbar di angka 68,63 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yakni menjadi 67,90 meningkat 0,73 poin. Berbagai upaya peningkatan IPM Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilakukan secara maksimal.

"Saya berharap dengan kedudukan strategis Sekda ini, akan menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian program pemerintah daerah. Mari bersama kita menggali permasalahan yang ada di masyarakat, dengan demikian program yang akan dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, apalagi bila terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat," ujarnya.

Dirinya juga menekankan bahwa aksi percepatan peningkatan IPM Provinsi Kalbar harus selaras dengan program Indeks Desa Membangun atau Desa Mandiri dan juga Program Bangga Kencana serta upaya penurunan angka stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Kalbar.

"Ketiga program tersebut saling terkait dan akan berdampak kepada pembangunan SDM di Kalbar. Masing-masing Pemerintah Daerah  diharapkan dapat mencermati setiap nilai-nilai indikator IPM yang harus ditingkatkan dan mengupayakan perbaikan melalui perencanaan program dan penganggaran efektif," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Ketapang H. Farhan S.E., M.Si., mengutarakan bahwa IPM Kabupaten yang dikenal sebagai penghasil Ale-ale dan Kerupuk Amplang ini naik di angka 67,92 dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 67,43. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga berkomitmen akan terus melakukan berbagai inovasi untuk menaikkan IPM di kabupaten guna turut serta mendongkrak IPM Provinsi Kalimantan Barat.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen, agar bagaimana kita bersama-sama membuat rencana aksi dengan berbasis data untuk mendorong IPM lebih baik," ungkapnya.

Lanjutnya, dalam rangka mendorong IPM di Kabupaten Ketapang khususnya pada sektor pendidikan, dirinya berharap Pemerintah Provinsi Kalbar  membentuk Tempat Kegiatan Belajar Mengajar (TKBM). Dirinya mengakui bahwa TKBM di Kabupaten Ketapang masih minim.

"Dalam konteks pendidikan, kami (Pemkab Ketapang) mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk membentuk TKBM, sesungguhnya di Kabupaten Ketapang sendiri tidak terlalu banyak TKBM. Jika TKBM banyak, tentu bisa mengatasi anak-anak kita yang putus sekolah", pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Kalbar juga berkesempatan  menyerahkan sepeda motor bagi Kepala Desa yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang berhasil meraih kategori Desa Mandiri.(aws)

Editor : R. Hermanto 

Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah

Redaksi    Sabtu, Maret 11, 2023    Comment   

Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah

Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah. (Adpim Pemprov Kalbar)

SINGKAWANG, KALBAR - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023. 

Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah ini mengangkat tema "Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Mandiri, dan Terdepan" dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah Hj. Erlina, S.H, M.H., bertempat di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jum'at (10/3/2023).

Penyusunan Rencana Pembangunan setiap tahunnya merupakan sebuah langkah awal bagi setiap level pemerintahan guna mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan baik dalam target jangka panjang, menengah, maupun tahunan. 

Guna mencapai target dimaksud dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam merangkul seluruh komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

"Melalui Musrenbang ini, proses penyusunan perencanaan tidak lagi digambarkan, hanya Top Down namun juga bersifat partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat," kata Wagub Kalbar H. Ria Norsan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

"Dalam Musrenbang ini juga akan disepakati Program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Pada Tahun 2024 nantinya," ungkap H. Ria Norsan.

Dihadapan Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Mempawah, Wagub Kalbar juga menyoroti beberapa capaian kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah yang pada Tahun 2022. Misalnya terkait Indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukan nilai yang cukup baik, yakni tumbuh 4,70% jika dibanding kondisi tahun sebelumnya yakni di angka 4,10%. Kemudian indikator selanjutnya persentase penduduk miskin sebesar 5,32% terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 5,18% namun berada dibawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,73%.

"Tentu dua indikator sektor pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan harus berbanding lurus serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak," terangnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Erlina mengatakan bahwa terdapat beberapa target kinerja yang telah tercapai. Selama tiga tahun RPJMD Kabupaten Mempawah terdapat sembilan indikator kinerja yang tuntas tercapai dan terdapat sebelas indikator yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia dan khususnya di Kabupaten  Mempawah.

"Tentu hal ini berdampak cukup signifikan, bahkan menjadi hambatan terhadap pencapaian pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah," ujarnya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik di Tahun 2023 terkait capaian kinerja makro yang belum berhasil dicapai diantaranya, pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 masih dibawah dari yang ditargetkan. Ditambah lagi dengan angka pengangguran terbuka masih mengalami hal yang sama dimana pada Tahun 2022, sebesar 4,37% dengan realisasi sebesar 4,48%. 

Selain itu, untuk indikator IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 menempati posisi kesembilan dari 14 Kabupaten/Kota dengan angka 66,94% meningkat dari tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 0,91 poin yang mana angka capaian ini masih dibawah angka realisasi IPM Kalbar.

"Kita berharap dengan peran seluruh pihak bisa menghasilkan sebuah capaian kinerja yang baik dalam perencanaan pembangunan yang terkoordinasi agar dapat menyelaraskan pembangunan ke arah yang tepat dan berkelanjutan," pungkasnya.

Turut hadir pada acara Musrenbang Kabupaten Mempawah yakni, Wakil Bupati Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, jajaran Forkopimda Kab. Mempawah, Kepala Bappeda Prov. Kalbar, Kepala OPD Kab. Mempawah, serta seluruh unsur Instansi Vertikal yang ada di Kab. Mempawah.(rfa)

Tabah dan Bersabar Menghadapi Banjir, Wagub Kalbar Kunjungi Korban Bencana di Singkawang

Redaksi    Sabtu, Maret 11, 2023    Comment   

Tabah dan Bersabar Menghadapi Banjir, Wagub Kalbar Kunjungi Korban Bencana di Singkawang

Wagub Kalbar Hibur Masyarakat Yang Terdampak Banjir Di Kota Singkawang.

SINGKAWANG - Bertolak dari Kabupaten Bengkayang, Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Kota Singkawang dengan agenda serupa yakni penyerahan bantuan kepada korban banjir di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kamis Sore (9/3/2023).

Dalam sambutannya, Wagub Kalbar menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut prihatin dengan bencana yang dialami. Namun demikian Pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan selalu hadir dalam keadaan apapun.

Dirinya berpesan kepada warga yang terdampak banjir agar bisa tabah dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Karen kita tahu bahwa banjir tidak selamanya melanda kita.

"Jadi saya harap warga di Kelurahan Condong agar bisa tabah dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini," tuturnya..

Sementara itu, PJ Wali Kota Singkawang Drs.H. Sumastro, M.Si., mengatakan bahwa untuk di Kelurahan Condong Kec. Singkawang Tengah ini merupakan lokasi langganan banjir.

"Jadi di Kelurahan Condong ini memang hampir setiap ada bencana banjir di lokasi inilah yang cukup terdampak karena daerahnya cukup rendah dibandingkan tempat yang lain," ujar H. Sumastro.

Ia menambahkan, bahwa di lokasi tersebut ada 30 kepala keluarga yang terdiri dari 103 jiwa. Langkah awal pemerintah adalah dengan menyediakan tempat pengungsian di Aula Kantor Camat Singkawang Tengah.

"Tentu kami sangat berbangga hati karena kami mendengar kedatangan Bapak Wakil Gubernur kesini ditambah lagi dengan menyerahkan bantuan. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wagub," timpal Sumastro.

Usai menyerahkan bantuan, Wagub Kalbar meninjau lokasi penampungan atau menjadi shelter bagi warga yang terdampak banjir dan menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga mengungsi di tempat tersebut.

Turut hadir di lokasi tersebut Kepala BNPB Prov. Kalbar Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA., jajaran Forkopimda Kota Singkawang dan Kepala OPD Kota Singkawang terkait.(rfa)

Wagub Kalbar Tinjau PLBN Jagoi Babang

Redaksi    Jumat, Maret 10, 2023    Comment   

Wagub Kalbar Tinjau PLBN Jagoi Babang

Wagub Kalbar Tinjau Plbn Jagoi Babang.

Bengkayang, Kalbar - Diakhir rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Bengkayang, Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., meninjau Pos Lintas Batas Antar Negara (PLBN) Jagoi Babang yang berlokasi di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kab. Bengkayang, pada hari Kamis (9/3/2023).

Dalam peninjauan tersebut Wagub Kalbar tampak melihat satu persatu bangunan dan ruangan yang baru saja selesai dibangun tersebut.

Tak hanya itu, tampak Wagub Kalbar juga menyempatkan waktu untuk berdialog dengan penjaga Pos Lintas Batas dan warga setempat serta meninjau ke titik nol perbatasan antara wilayah Indonesia - Malaysia.

Pembangunan PLBN Jagoi Babang memiliki kesan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan sebagai gerbang masuk yang dapat mendorong wilayah tersebut menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru. Disamping itu, pembangunan tersebut diharapkan dapat menjaga perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dan pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing nasional, keamanan nasional, dan konektivitas antar pulau.

Pembangunan proyek PLBN Jagoi Babang sangat memperhatikan kearifan lokal dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Tak hanya itu, tenaga kerja yang digunakan juga melibatkan sumber daya manusia lokal sesuai dengan kompetensinya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Adapun ruang lingkup pembangunan PLBN meliputi bangunan utama PLBN beserta fasilitas pendukung, infrastruktur kawasan, landscape dan hardscape, mekanikal, elektrikal dan plumbing (MEP) Kawasan, serta site development zona inti dan zona pendukung.  Dengan demikian, pembangunan menjadi bersifat komprehensif, tidak hanya pos perbatasan, namun juga seluruh infrastruktur pendukung hingga sarana jalan nasionalnya.  Hal ini untuk memudahkan jalur logistik dan bahan pokok, sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang secara luas.

Pengembangan PLBN Jagoi Babang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia khususnya Kalimantan Barat sebagai bangsa yang besar, dengan fungsi terpenting sebagai pertahanan keamanan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia.  Diharapkan pembangunan PLBN Jagoi Babang dapat menjadi wilayah terdepan dan terluar yang maju dan tidak lagi tertinggal dari wilayah Indonesia yang lain.(rfa)

Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir

Redaksi    Jumat, Maret 10, 2023    Comment   

Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir

Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir.

BENGKAYANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., menyerahkan 1000 paket bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Aula Kantor Camat Ledo Kabupaten Bengkayang, Kamis (9/3/2023).

Wagub Ria Norsan mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selain untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga untuk menekan angka inflasi. 

"Kami pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut prihatin terhadap masyarakat Kabupaten Bengkayang yang mendapatkan musibah banjir, mudah-mudahan dengan cobaan ini masyarakat lebih dewasa dan tetap menjaga kelestarian lingkungan," ungkapnya.

Dirinya menilai, hutan yang tadinya berfungsi untuk menahan air kini telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit. 

"Memang secara ekonomi sawit itu lebih menguntungkan daripada karet. Tapi akibat jangka panjangnya cukup berat, daerah tersebut tidak bisa menahan air dan berpotensi bencana banjir," ujar H. Ria Norsan.

Kemudian, ia menghimbau masyarakat yang terdampak banjir untuk tetap bersabar dan kedepannya agar masyarakat juga terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Kita harus menerima musibah banjir dengan sabar dan tabah, baik pemerintah maupun masyarakat harus bersatu menangani banjir. Masyarakat diimbau juga untuk tidak membuang sampah ke sungai agar sungai tidak meluap," ajak Ria Norsan.

Disaat yang sama, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur Kalbar yang telah menyerahkan paket bantuan sebanyak 1000 paket kepada masyarakatnya.

"Ini merupakan gerak cepat Pemerintah Provinsi dalam membantu penanggulangan bencana. Dan kami sangat bersyukur dengan bantuan ini dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kami," timpal Sebastianus Darwis.

Usai menyerahkan bantuan, Wagub beserta rombongan menyempatkan diri meninjau salah satu lokasi banjir yang cukup parah hingga menyeret rumah penduduk akibat derasnya air yang mengalir tepatnya di Desa Rodaya Kecamatan Ledo Kab. Bengkayang.

Pada kegiatan ini juga turut hadir Kepala BNPB Prov. Kalbar, Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA., serta Forkopimda dan Forkopimda Kabupaten Bengkayang.(rfa)

Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas

Redaksi    Rabu, Maret 08, 2023    Comment   

Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas

Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas

SAMBAS - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.,bersama Kepala BNPB Prov. Kalbar Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dengan didampingi Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kabupaten Sambas Eko Susanto, S. Km ,. M. Kes beserta Forkopimda Kabupaten Sambas menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada para korban bencana banjir pada beberapa titik di Kabupaten Sambas, Rabu (8/3/2023).

Paket sembako tersebut diserahkan yang terbagi di dua titik lokasi yakni di Desa Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas dan Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dengan total 1000 paket yang terdiri dari minyak goreng, gula, beras, susu kaleng hingga mi instan.

Usai menyerahkan Wagub Ria Norsan mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan luapan sungai dari wilayah Subah kemudian meluap ke sungai Teberau. Hal ini ditengarai akibat pendangkalan daerah aliran sungai.

"Ini banjir sebenarnya ulah tangan manusia juga, makanya jika penahan airnya (pohon) sudah tidak ada lagi maka kita imbangi dengan pengerukan sungai guna mengantisipasi pendangkalan. Saya rasa sungai sebarau ini memang harus segera dikeruk," ungkap Ria Norsan.

Kemudian, Wagub juga mengingatkan untuk seluruh instansi terkait dan stakeholder, agar mengambil langkah strategis terkait penanganan pasca banjir di Kabupaten Sambas ini.

"Kita juga akan melihat kondisi masyarakat setempat setelah banjir ini surut terutama masalah kesehatan warga. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini komunikasi kita berjalan dengan lebih baik. Apabila ada kendala dan kekurangan di lapangan, mohon segera sampaikan agar cepat untuk ditindaklanjuti," tuturnya.

Wagub juga memberikan motivasi kepada masyarakat yang terdampak banjir untuk bersabar atas cobaan dari Allah subhanahu wata'ala. Dirinya juga mengingatkan, dengan adanya bencana ini, bisa menjadi pelajaran dan renungan untuk semua agar selalu menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah menyalurkan bantuan di Kabupaten Sambas, rombongan Wagub Kalbar direncanakan bertolak ke Kabupaten Bengkayang dan Singkawang untuk menyerahkan bantuan serta meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir.

Dirinya menyalurkan bantuan sebanyak 2.500 paket sembako dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada korban banjir. Jumlah tersebut dibagi untuk warga Kabupaten Sambas 1.000 paket,  Bengkayang 1.000 dan Kota Singkawang 500 paket. (rfa)

Hadiri Rakornas PEMDA dan FKUB, Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024

Redaksi    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Hadiri Rakornas PEMDA dan FKUB, Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

TANGERANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2023 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, Selasa (28/2/2023).

Rakornas ini mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni" dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dan turut dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kaban Kesbangpol, Kepala Kanwil Kemenag dan Ketua FKUB se-Indonesia.

Seusai mengikuti kegiatan tersebut, Wagub Kalbar Ria Norsan menjelaskan akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena agama memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan ini.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

“Kerukunan harus kita bangun sebagai modal utama menjaga integritas NKRI,” katanya.

Ia juga menyampaikan menjelang pilkada Tahun 2024, kepedulian masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Kalbar sangat penting dalam menciptakan suasana Pemilu yang aman dan kondusif. Hal ini karena apabila tidak melihat hal tersebut secara arif dan bijaksana, akan mudah memercikkan konflik yang sulit untuk hindari sebagai akibat dari berbagai perbedaan yang ada.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas peran seluruh Forkopimda serta instansi terkait yang telah berperan menjaga kerukunan dan kekompakan antar umat beragama di Provinsi Kalbar.

“Kekompakan antar umat beragama sangat diperlukan mengingat Kalbar masyarakatnya tergolong heterogen dan merupakan miniatur Indonesia. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, FKUB, semua elemen dan masyarakat Kalbar yang telah bekerjasama dengan Pemerintah dalam upaya menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Hal baik ini harus terus dijaga dan dipertahankan sehingga pembangunan Kalbar terus terjaga dan tanpa ada gangguan yang terkait SARA, terutama menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

Lebih lanjut, ia menyampaikan suhu politik menjelang Pemilu kian meningkat. Potensi terjadinya konflik, terutama konflik horizontal, bukan tidak mungkin terjadi apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Ia meminta peran FKUB untuk dapat mewujudkan Pemilu damai, aman dan sejuk dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi Pemilu yang sebentar lagi akan digelar.

“Jagalah persatuan dan kerukunan bersama untuk mewujudkan Kalbar aman dan kondusif guna menyukseskan Pemilu 2024, serta selalu menumbuhkan semangat dan kerukunan antar umat beragama,” tegasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan, bahwa Rapat Koordinasi ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka untuk semakin memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, terlebih menjelang diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada Serentak pada Tahun 2024 mendatang.

"Acara ini sangat penting karena kita menitipkan pesan khusus kepada rekan-rekan sekalian untuk menjaga kerukunan beragama di tempat kita semua berada," ungkap Suhajar Diantoro saat mewakili Menteri Dalam Negeri RI membuka rakornas tersebut.

Sekjen Kemendagri pun memberikan apresiasi atas kinerja FKUB dan menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri RI agar menjaga situasi tetap kondusif. 

"Apalagi tugas kita semakin berat menyambut pesta demokrasi," ujarnya.

Seperti diketahui, FKUB memiliki peran sangat strategis dalam merawat kerukunan dan keberagaman di Indonesia, terutama dengan terus mensosialisasi nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menambahkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) soal syarat pendirian rumah ibadah.

Sebab, dia mengatakan, SKB 2 Menteri itu kerap ditafsirkan sebagai dasar untuk pelarangan penggunaan atau ibadah agama minoritas di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengingatkan para Kepala Daerah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melarang pembangunan rumah ibadah.

"Jadi nanti kalau kita mengevaluasi sebuah regulasi, harus berbasis penciptaan ketertiban. Hari ini kita belum sampai pada kesimpulan itu. Ya (pertahankan), itu yang kita tetap laksanakan," ujarnya.

Suhajar memastikan bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap warga dalam beribadah. Menurutnya, negara terus berupaya menciptakan situasi yang nyaman untuk semua umat beragama dalam beribadah.

"Siapapun orangnya, dilindungi dia, termasuk dilindungi pelaksanaan ibadahnya. Konflik-konflik yang ada di lapangan inilah yang harus dikelola dan diselesaikan oleh kita bersama secara arif dan bijaksana," pungkasnya.(aws)

Optimalisasi Program PSR Demi Kesejahteraan Petani Sawit

Redaksi    Senin, Februari 27, 2023    Comment   

Optimalisasi Program PSR Demi Kesejahteraan Petani Sawit

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park. (Adpim Pemprov Kalbar)

JAKARTA - Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Senin (27/2/2023).

Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mengambil tema 'Optimisme Pembangunan Perkebunan 2023, Akselerasi Pencapaian Peremajaan Sawit Rakyat'.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya, memastikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ditargetkan, program ini bisa mencapai 180.000 hektar pada setiap tahunya. Demikian disampaikannya saat membuka rapat koordinasi sawit nasional dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

“Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” ujar Syahrul Yasin Limpo.

Lanjutnya, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

“Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat,” katanya.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Diantaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

“Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua,” terangnya.

Namun demikian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikan tangan. Berbagai tantangan yang dihadapi Pekebun sawit kita, tentu perlu kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.

“Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kalbar mengutarakan bahwa di Provinsi Kalbar sendiri saat ini sudah ada PSR yaitu di Kabupaten Landak, meskipun demikian untuk target PSR tersebut masih belum maksimal dikarenakan berbagai kendala administrasi.

"Jadi penekanan dirjen perkebunan tadi pertama regulasi administrasi yang masih berbelit-belit supaya disederhanakan, sehingga para petani masih susah dalam PSR," ungkap Wagub Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

Lanjutnya, untuk pelaksanaan PSR Provinsi Kalbar pada tahun 2022 yang lalu berdasarkan data yang diterimanya bahwa jumlah penanaman PSR yaitu sekitar 12.885,73 Hektar di delapan kabupaten yang ada di Provinsi Kalbar.

"Untuk kelembagaan kelompok tani sekitar 112 lembaga kop/koptan dengan jumlah pekebun sekitar 7.265 orang dan chipping sekitar 14.330,51 hektar serta yang belum tanam kita perkirakan sekitar 3,813 hektar lebih. Kita usahakan untuk semuanya dilakukan PSR," katanya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Heronimus Hero S.P., M.Si., menambahkan bahwa ada beberapa kendala dalam program PSR diantara kurangnya tenaga pemetaan (GIS) di kabupaten baik di tingkat kelembagaan maupun dinas kabupaten dan usulan wajib dilengkapi telaahan kawasan hutan dan kawasan gambut lindung dari unit Kemenlhk serta telaahan HGU dari ATR/BPN.

"Tak hanya itu saja, masih kurang pelaporan realisasi dari kelembagaan dan kabupaten secara berjenjang baik secara tertulis maupun online dan kurangnya benih kelapa sawit bersertifikat untuk penanaman PSR dan pengawasan benih di lapangan. Serta diperlukan bantuan pendamping dan bimtek dari perusahaan mitra terkait pembinaan kelembagaan," pungkasnya. (aws)

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023

Redaksi    Jumat, Februari 24, 2023    Comment   

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK - Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023 resmi dibuka  oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang bertemakan "Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024"  dan diikuti secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dengan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten I Sekda Kalbar), Dra. Linda Purnama, M.Si., yang diselenggarakan di Ballroom Novotel Hotel Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan untuk kebutuhan masyarakat.

"Terutama pada beras, jangan sampai terjadi pasokan beras tidak ada, jaga pasokan, jaga harga. Sekali lagi, saya ingin memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan, jangan nanti sudah kejadian barangnya tidak ada karena produksinya tidak dikontrol, baru semuanya teriak," ujar Presiden Jokowi.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023.

Dalam menjaga dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi, Presiden mengingatkan kepada Kepala Daerah akan hal itu dan mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.

"Sekarang saya kalau ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar meskipun 1 atau 2 pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Lalu harganya benar atau tidak benar, karena ini berdampak kepada inflasi," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Wagub Kalbar sejalan arahan Presiden RI terhadap penekanan peran Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat terkait perekonomian.

"Jadi pesan Presiden tadi, dengan dicabutnya PPKM diharapkan pertumbuhan ekonomi akan menggeliat terutama pada ekonomi makro dan mikro. Contohnya jika ingin mengadakan kegiatan seperti olahraga, kesenian, konser dan sebagainya itu harus cepat diproses sehingga izinnya cepat keluar. Ini juga membuat perekonomian tumbuh di suatu daerah," ucap H. Ria Norsan.

Menanggapi inflasi, Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan dan menekan angka inflasi di Kalbar agar semakin menurun.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023.

"Presiden berpesan kepada seluruh Kepala Daerah jangan sampai angka inflasi tinggi. Dalam hal ini Kita (Pemprov. Kalbar) bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam menekan angka inflasi dan menjaga pasokan pangan," kata Wagub Kalbar.

Usai menghadiri pembukaan Rakernas APPSI Tahun 2023, Wagub meninjau UMKM yang dipamerkan di sekitaran Novotel Hotel dan melanjutkan Persidangan Pertama dengan Topik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Polemik Dana Bagi Hasil sektor Sumber Daya Alam.(wnd)

GAPOKTAN Kalbar Bertemu Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, ini yang dibahas?

Redaksi    Kamis, Februari 23, 2023    Comment   

GAPOKTAN Kalbar Bertemu Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, ini yang dibahas?

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M, M.H. (Foto: Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK, KALBAR - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M, M.H, menerima kunjungan dari Ketua Lembaga Mitra Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)  Kalimantan Barat, Nasir beserta jajaran di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Selasa (21/02/2023). 

Pada kunjungan tersebut Ketua Lembaga Mitra GAPOKTAN Kalbar, Nasir menjelaskan bahwa tujuan dari berdirinya Lembaga ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari Petani untuk disampaikan keluh kesahnya kepada Pemerintah, kemudian sebaliknya, jika Pemerintah terkendala dalam menyampaikan program-program terkait dengan Pertanian, Kami juga dapat menjadi penyambung lidahnya, jadi sifatnya dua arah kerjanya dari Lembaga Mitra Gapoktan ini. 

"Kemudian maksud dan tujuan kunjungan ini meminta dukungan dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat agar melalui Lembaga ini dapat berkembang dan bisa membantu petani untuk lebih sejahtera serta mampu meningkatkan pendapatan para petani", ungkap Nasir.

Ketua Lembaga Mitra Gapoktan juga menginginkan adanya kerjasama dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan pengarahan kepada para petani agar mau bertani yang menghasilkan. 

Hal ini dikarenakan sebelumnya para petani hanya menanam dan menjual hasil pertanian, sekarang ingin merubah supaya hasil pertanian dapat dijual mahal dengan cara penangkaran. Untuk itu dirinya meminta kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyiapkan penangkarannya. 

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Lembaga Mitra Gapoktan, Nova menjelaskan bahwasanya mereka siap membantu para petani agar mampu memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

"Lembaga Mitra Gapoktan Kalimantan Barat ini sudah memiliki produk sendiri  diantaranya adalah pupuk padat 'Subur Tani' (NPK 16 16), Pupuk Cair, beserta Racun Rumput, dimana tujuan dari produk pupuk sendiri ini, dikarenakan kelangkaan pupuk dan harga yang sangat tinggi, jadi dengan adanya Pupuk 'Subur Tani' akan membantu petani lebih mudah mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau dan ramah lingkungan agar dapat mengembalikan unsur hara tanah pertanian yang sudah terkontaminasi dengan pupuk kimia", pungkasnya.

Setelah menerima kunjungan dari Lembaga Mitra Gapoktan Kalbar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa Instansi lain terkait maksud dan tujuan dari kunjungan tersebut, terutama dalam hal melakukan pengujian terhadap produk yang telah di produksi oleh Lembaga Mitra Gapoktan Kalbar.

Disela-sela kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga menerima pupuk padat "Subur Tani" ( NPK 16 16) hasil produksi sendiri dari Lembaga Mitra Gapoktan Kalbar yang ramah lingkungan.

Oleh: Sma/Adpim Pemprov Kalbar

Editor: Yakop

Wagub Kalbar Ria Norsan Terima Audiensi Satgas TPPS Provinsi Kalbar

Redaksi    Selasa, Februari 21, 2023    Comment   

Wagub Kalbar Ria Norsan Terima Audiensi Satgas TPPS Provinsi Kalbar

Wagub Kalbar Ria Norsan Terima Audiensi Satgas TPPS Provinsi Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M, M.H, menerima kunjungan Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Barat, Ibu Aida Muchtar beserta jajaran dan Perwakilan Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (21/02/2023). 

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang juga selaku Ketua TPPS Provinsi Kalbar berpesan Kepada BKKBN Kalimantan Barat dan Kepada  Ketua Tim Satuan TPPS Kalimantan Barat, beserta jajaran dan Perwakilan Tim Satuan TPPS Kabupaten/Kota untuk dapat bergerak dan menjalankan Program Penurunan Stunting dari Kabupaten / Kota hingga Kecamatan dan sampai ke tingkat Desa.

Kondisi Desa yang nol kasus Stunting akan mempercepat persentase Penurunan  Kasus  Stunting. Kemudian Ketua Satgas TPPS di Kalimantan Barat ini juga menjelaskan bahwa Kunjungannya bersama dengan Perwakilan Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat yang jumlahnya ada 17 orang dimana ada 14 orang di masing-masing Kabupaten / Kota dan 3 orang di Provinsi, yang menjalankan tugas fungsi fasilitasi, koordinasi, konsultasi serta penyediaan Data Stunting. 

"Satuan Tugas ini ditugaskan untuk mendampingi Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diKetuai oleh Wakil Gubernur di setiap Provinsi dan Wakil Bupati / Walikota di setiap lini, untuk memberikan dukungan teknis penajaman program dan advokasi", ungkap Aida Muchtar. 

Dalam rangka Rapat Kerja TPPS Kalimantan Barat yang akan digelar pada tanggal 22 Februari 2023 maka Kami menemui Bapak Wakil Gubernur Kalbar untuk mendapatkan arahannya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Barat yang diberikan amanah oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk menurunkan angka prevalensi Stunting di Kalimantan Barat yang cukup harus bekerja keras di tahun 2023 ini, karena begitu banyak Kabupaten/Kota berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 ini yang mengalami kenaikan angka prevalensinya", tutup Ketua Satgas TPPS Kalbar. (Sma).