Cedera Tangan Belum Pulih, Alex Marquez Cemas Hadapi Sirkuit Brno yang Lebih Menantang!

Redaksi    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Cedera Tangan Belum Pulih, Alex Marquez Cemas Hadapi Sirkuit Brno yang Lebih Menantang!

Cedera Tangan Belum Pulih, Alex Marquez Cemas Hadapi Sirkuit Brno yang Lebih Menantang!.

JAKARTA - Alex Marquez sedang menghadapi tantangan besar dalam perjalanannya di MotoGP musim ini. Meski baru saja naik podium di Jerman, pembalap Gresini Racing itu mengaku cukup khawatir menjelang balapan di Sirkuit Brno, Republik Ceko. Alasannya? Sirkuit ini punya karakter yang jauh lebih menuntut secara fisik, sementara tangan kirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Beberapa pekan lalu, Alex mengalami kecelakaan saat balapan di Belanda yang menyebabkan tulang di tangan kirinya retak. Setelah menjalani operasi di Madrid untuk menstabilkan kondisi tersebut, ia sempat membalap di GP Jerman dan berhasil finis di posisi kedua. Hasil ini memang membantu mempertahankan posisinya di klasemen sementara, tapi rasa sakit di tangannya ternyata masih membayangi.

Alex bercerita bahwa saat balapan di Sachsenring (Jerman), ia merasa cukup kesulitan saat harus mengubah arah motor dengan cepat—padahal di Brno, jumlah pergantian arah justru lebih banyak. “Saya memang sudah pulih cukup baik, tapi dalam empat hari terakhir tidak ada perubahan signifikan,” ujarnya.

Meski begitu, ia tetap optimis karena hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan bahwa kondisi tulangnya stabil dan tidak bergeser. “Itu yang paling penting,” katanya.

Strategi Alex untuk akhir pekan ini cukup realistis. Ia tidak membidik kemenangan secara agresif, melainkan berusaha untuk tetap konsisten dan mengurangi kehilangan poin sebanyak mungkin dari Pecco Bagnaia dan kakaknya sendiri, Marc Marquez.

“Tantangannya besar. Kami belum pernah balapan di Brno musim ini, jadi banyak yang perlu dicoba, termasuk ban dan adaptasi dengan aspal baru,” ujar Alex. “Target utamanya adalah mendengarkan feeling saat di atas motor, lalu menjalani tiap sesi dengan semangat dan usaha maksimal.”

Walau rasa cemas belum hilang sepenuhnya, Alex akan menjadikan akhir pekan ini sebagai ujian sejauh mana fisiknya sanggup bertahan. Sirkuit Brno, yang karakternya mirip dengan Mugello tapi dengan titik pengereman lebih banyak, jelas tak akan mudah. Tapi sebagai pejuang di lintasan, Alex siap hadapi semua tantangan, selangkah demi selangkah.

Kabar Baik dari Prabowo: Tarif Impor Produk Indonesia ke AS Turun Drastis, Ekspor RI Makin Menggeliat!

Redaksi    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Kabar Baik dari Prabowo: Tarif Impor Produk Indonesia ke AS Turun Drastis, Ekspor RI Makin Menggeliat!

Kabar Baik dari Prabowo: Tarif Impor Produk Indonesia ke AS Turun Drastis, Ekspor RI Makin Menggeliat!.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan gebrakannya di kancah internasional. Saat sedang menjalani kunjungan luar negeri ke Eropa pada 15 Juli 2025, beliau menyempatkan diri untuk melakukan panggilan telepon langsung dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam percakapan hangat berdurasi hampir 17 menit itu, keduanya membahas isu penting yang cukup krusial bagi perekonomian Indonesia, yakni soal tarif impor Amerika terhadap produk-produk asal Tanah Air.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan bahwa komunikasi ini berlangsung sangat serius, namun tetap dalam suasana penuh keakraban. “Keduanya membahas berbagai isu strategis, terutama soal kebijakan tarif Amerika Serikat yang selama ini cukup tinggi terhadap produk dari Indonesia,” ujar Teddy.

Dan kabar baiknya, dari percakapan itu muncul hasil yang menggembirakan. Lewat proses negosiasi yang panjang dan penuh dinamika, kedua pemimpin sepakat untuk menurunkan tarif impor Amerika dari 32 persen menjadi hanya 19 persen. Bayangkan, penurunan sebesar itu jelas memberi angin segar bagi pelaku usaha dan eksportir Indonesia.

“Ini bukan hal yang mudah, karena masing-masing negara tentu punya kepentingannya sendiri. Tapi Presiden Prabowo tampil langsung sebagai negosiator utama. Beliau tidak mundur satu langkah pun dalam memperjuangkan kepentingan nasional,” tambah Teddy.

Bahkan menurutnya, tarif baru ini termasuk yang paling rendah di kawasan Asia. Artinya, produk-produk dari Indonesia akan punya daya saing lebih tinggi di pasar Amerika Serikat. Dari makanan dan minuman, tekstil, hingga produk industri kreatif—semuanya akan lebih mudah bersaing dan masuk ke pasar AS.

Yang lebih menarik lagi, kabar baik ini datang hanya beberapa waktu setelah Indonesia resmi menyepakati tarif dagang nol persen dengan Uni Eropa. Itu artinya, jalan produk Indonesia makin lebar baik di Eropa maupun di Amerika. Peluang ekspor pun makin besar, yang pada akhirnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Kesepakatan ini menjadi kabar positif yang datang bertubi-tubi. Setelah Eropa, kini giliran Amerika yang membuka diri lebih luas untuk produk-produk kita,” ujar Teddy.

Untuk langkah selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akan memimpin proses teknis dan implementasi kesepakatan ini. Pemerintah berjanji akan segera menindaklanjuti agar manfaat dari kesepakatan ini bisa segera dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat luas.

Keberhasilan Presiden Prabowo dalam menegosiasikan penurunan tarif impor ke Amerika Serikat menjadi bukti nyata bahwa diplomasi ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih strategis. Dengan tarif baru yang lebih rendah, produk lokal berpeluang lebih besar untuk merajai pasar internasional. Semoga langkah ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi nasional yang lebih kuat dan merata.

Reforma Agraria Bukan Sekadar Bagi Tanah: Harapan Baru untuk Keadilan Sosial yang Berkelanjutan

Robert Starling    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Reforma Agraria Bukan Sekadar Bagi Tanah: Harapan Baru untuk Keadilan Sosial yang Berkelanjutan

Reforma Agraria Bukan Sekadar Bagi Tanah: Harapan Baru untuk Keadilan Sosial yang Berkelanjutan.

Jakarta – Reforma Agraria selama ini sering dipahami sebatas pembagian tanah, padahal maknanya jauh lebih dalam dan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. 

Dalam Webinar Nasional bertajuk “Pelaksanaan Reforma Agraria: Lampau, Kini, dan Mendatang” yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan pandangan strategis tentang bagaimana Reforma Agraria seharusnya dipahami dan dijalankan untuk menjawab tantangan zaman.

“Reforma Agraria adalah warisan sejarah sekaligus mandat untuk masa depan. Ini bukan hanya tentang pembagian lahan, tapi juga memperbaiki ketimpangan, membangun harapan, dan menciptakan keadilan yang merata,” ujar Wamen Ossy dengan penuh semangat.

Tantangan Zaman, Solusi Reforma Agraria yang Lebih Adaptif

Ossy menekankan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tekanan besar dari pertumbuhan penduduk dan krisis ekologis. 

Sementara jumlah warga terus meningkat, ketersediaan lahan justru makin menyempit akibat alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan kebutuhan pembangunan.

“Karena itu, Reforma Agraria harus dipandang sebagai strategi pengelolaan ruang hidup yang adil, bijak, dan berkelanjutan, bukan sekadar urusan bagi-bagi tanah,” tegasnya.

Lima Gagasan Penting untuk Masa Depan Reforma Agraria

Dalam pemaparannya, Wamen Ossy menyampaikan lima pokok pemikiran untuk memperkuat arah kebijakan Reforma Agraria ke depan:

1. Tanggap Terhadap Dinamika Sosial dan Ekologis
   Reforma Agraria harus mampu menjawab tantangan demografis dan lingkungan. Ini artinya pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh dan tidak lagi bersifat sektoral.

2. Perlu Model yang Inovatif dan Fleksibel
   Diperlukan pendekatan yang responsif dan inovatif, seperti kolaborasi lintas sektor, pelibatan masyarakat lokal, hingga pemanfaatan data spasial secara digital.

3. Bank Tanah untuk Keadilan Sosial
   Prinsip transparansi dan keadilan harus diutamakan dalam pengelolaan Bank Tanah. Alokasi minimal 30% untuk Reforma Agraria harus benar-benar diterapkan dan bisa dipertanggungjawabkan.

4. Pemberdayaan Nyata bagi Masyarakat
   Reforma Agraria bukan cuma urusan sertifikat, tapi juga soal bagaimana penerima manfaat bisa mandiri dan berkembang. Oleh sebab itu, kemitraan dengan koperasi, UMKM, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan harus diperkuat.

5. Gotong Royong Sebagai Kunci Keberhasilan
   Reforma Agraria hanya bisa sukses jika dijalankan bersama-sama. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat sipil, komunitas adat, akademisi, dan semua pihak yang peduli akan keadilan.

Kolaborasi dan Edukasi Publik Jadi Kunci

Webinar ini merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Agraria dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN. 

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM, Agustyarsyah, menekankan pentingnya edukasi publik dalam memahami perjalanan dan tantangan Reforma Agraria.

“Lewat diskusi ini, kita ingin publik lebih memahami bahwa Reforma Agraria bukan hanya legalisasi aset atau redistribusi tanah, tapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan sejahtera,” ujarnya.

Hadirkan Para Pakar dan Praktisi

Acara ini juga menghadirkan para tokoh penting di bidang agraria, seperti:

• Yulia Jaya Nirmawati, Dirjen Penataan Agraria

• Maria S.W. Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria UGM

• Yuswanda A. Temenggung, Ketua Persatuan Pensiunan Agraria dan Pertanahan

• Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  Diskusi dipandu oleh Nurhasan Ismail, dosen Hukum UGM.

Reforma Agraria Adalah Harapan, Bukan Sekadar Program

Reforma Agraria adalah jembatan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Bukan hanya tentang siapa punya tanah, tapi bagaimana tanah bisa menjadi sumber penghidupan yang layak bagi semua. 

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi semua pihak, cita-cita keadilan agraria bukan sekadar impian.

Wujudkan Sumatra Hijau: Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan 3 Universitas Demi Tata Ruang Berkelanjutan

Robert Starling    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Wujudkan Sumatra Hijau: Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan 3 Universitas Demi Tata Ruang Berkelanjutan

Wujudkan Sumatra Hijau: Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan 3 Universitas Demi Tata Ruang Berkelanjutan.

JAKARTA - Sumatra Menuju Masa Depan Hijau dan Inklusif! Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Lewat Direktorat Jenderal Tata Ruang, mereka menggandeng tiga universitas ternama Universitas Riau, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi dalam kolaborasi Proyek RIMBA Swakelola Tipe II. 

Tujuannya? Mewujudkan tata ruang yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkeadilan sosial di kawasan Sumatra.

Perlindungan Wilayah Adat di Koridor Ekologis
Dalam acara penandatanganan kerja sama yang berlangsung Selasa (15 Juli 2025) di Jakarta, Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya kerja sama ini, khususnya untuk melindungi wilayah-wilayah masyarakat adat yang berada di koridor ekologis Jambi, Riau, dan Sumatra Barat.

“Kita harus memastikan bahwa komunitas adat ini terlindungi secara hukum dan masuk dalam perencanaan tata ruang nasional,” ucap Suyus.

Tentang Proyek RIMBA: Harmoni antara Alam dan Manusia
RIMBA adalah singkatan dari proyek strategis yang dirancang untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam penataan ruang di tiga provinsi kunci: Riau, Jambi, dan Sumatra Barat. 

Proyek ini bukan hanya soal konservasi, tapi juga bagaimana pembangunan bisa berdampingan dengan kelestarian alam.

“Tata ruang itu harus mampu menyeimbangkan antara kawasan industri, permukiman, dan ruang hijau. Jadi bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga kualitas hidup makhluk hidup di dalamnya,” tambah Suyus.

Fokus Kolaborasi: Dari Ekosistem Gambut hingga Solusi Permukiman Ilegal
Kerja sama ini mencakup tiga aspek penting:

1. Desain Konektivitas Satwa
   Membuat jalur yang aman dan alami bagi satwa liar untuk bermigrasi antarwilayah.

2. Strategi Pemulihan Ekosistem Gambut
   Menghidupkan kembali lahan gambut yang rusak agar kembali berfungsi sebagai penyimpan karbon alami.

3. Perencanaan Lahan Partisipatif
   Melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, termasuk mencari solusi untuk permukiman yang belum berizin.

Peran Kampus: Lebih dari Sekadar Penelitian
Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada dunia kampus atas dukungan yang diberikan.

“Harapan kami, dari kerja sama ini akan lahir rekomendasi kebijakan yang benar-benar bisa diterapkan di lapangan,” ujarnya.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh perwakilan dari ketiga universitas, serta Dirjen Tata Ruang sebagai pihak pemerintah pusat.

Hadir dalam acara ini:

• Iskandar Syah (Direktur Pengaturan Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan)

• Reny Windyawati (Sekretaris Ditjen Tata Ruang)

• Barano Siswa Sulistiawan (Team Leader PMU RIMBA)

Kenapa Ini Penting untuk Kamu?
Proyek seperti RIMBA bukan cuma urusan pemerintah atau akademisi. Ini juga soal masa depan kita bersama. 

Tata ruang yang berkelanjutan berarti udara yang lebih bersih, alam yang lestari, dan kota yang nyaman untuk ditinggali.

Kalau kamu tinggal di Sumatra atau peduli soal lingkungan kerja sama ini adalah langkah besar menuju hidup yang lebih hijau dan sehat!

Tanah Adalah Kunci Perut Rakyat: Menteri ATR Tegaskan Tanpa Lahan, Ketahanan Pangan Hanya Mimpi

Robert Starling    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Tanah Adalah Kunci Perut Rakyat: Menteri ATR Tegaskan Tanpa Lahan, Ketahanan Pangan Hanya Mimpi

Tanah Adalah Kunci Perut Rakyat: Menteri ATR Tegaskan Tanpa Lahan, Ketahanan Pangan Hanya Mimpi.

Jakarta – Ketahanan pangan bukan cuma soal beras dan stok di gudang, tapi dimulai dari satu hal mendasar: tanah. 

Hal ini ditekankan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat menjadi pembicara dalam Pra-Rapat Koordinasi (Pra Rakor) yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16 Juli 2025).

“Kalau tidak ada tanah, jangan harap bisa bicara soal pangan. Tanah itu masalah kemanusiaan paling dasar,” ujar Nusron di hadapan jajaran BPK dengan penuh penekanan.

Menurutnya, semua kebijakan pangan nasional yang tertuang dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tidak akan jalan kalau tidak ada jaminan atas lahan. 

Tanpa kepastian kepemilikan dan perlindungan tanah, mimpi Indonesia swasembada pangan hanya akan tinggal wacana.

Strategi Nyata Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Ketahanan Pangan:

Dalam sesi pemaparannya, Menteri Nusron membeberkan beberapa langkah konkret yang sudah dan sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan ketahanan pangan berkelanjutan. 

Beberapa di antaranya yaitu:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Langkah ini jadi benteng agar lahan pertanian tetap eksis dan tidak tergeser oleh pembangunan yang tidak terkontrol.

2. Penerapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)

Program ini terbukti sangat efektif. Sebelum ada LSD, rata-rata alih fungsi lahan sawah mencapai puluhan ribu hektare per tahun. Namun, dalam empat tahun terakhir, alih fungsi hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi. Menurut Menteri Nusron, selama dirinya menjabat, belum sekalipun ia menandatangani izin alih fungsi lahan LSD.

3. Optimalisasi Tanah Terlantar dan Tanah HGB/HGU Kedaluwarsa

Tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan secara produktif, termasuk tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa izinnya sudah habis, akan dikembalikan ke negara untuk direalokasi kepada masyarakat, terutama petani kecil. Ini menjadi bagian dari program redistribusi tanah.

4. Penyusunan Tata Ruang yang Presisi

Dari level nasional (RTRWN) hingga tingkat daerah (RDTR), pemerintah tengah mempercepat penyesuaian tata ruang agar tidak ada tumpang tindih antara rencana pembangunan pangan, energi, perumahan, hingga industri. 

Tata ruang yang presisi akan menjamin semua sektor bisa berjalan beriringan, bukan saling rebutan lahan.

Selain Menteri ATR, hadir juga tokoh penting dari berbagai instansi seperti Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Riset Nasional. 

Menteri Nusron turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa urusan pangan bukan hanya tugas satu kementerian. Semua pihak harus bersatu dan bergerak bersama karena urusan tanah dan pangan adalah urusan hidup rakyat.

Setetes Darah, Sejuta Harapan: Donor Darah di Kementerian ATR/BPN Bukti Nyata Peduli Sesama dan Jaga Kesehatan

Robert Starling    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Setetes Darah, Sejuta Harapan: Donor Darah di Kementerian ATR/BPN Bukti Nyata Peduli Sesama dan Jaga Kesehatan

Setetes Darah, Sejuta Harapan: Donor Darah di Kementerian ATR/BPN Bukti Nyata Peduli Sesama dan Jaga Kesehatan.

Jakarta — Ada yang spesial di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Sejumlah pegawai tampak antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar rutin setiap tahunnya. Bukan sekadar kegiatan sosial, donor darah ini juga jadi momentum untuk saling peduli dan menjaga kesehatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, turut hadir dan mendonorkan darahnya langsung. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya bermanfaat bagi tubuh kita, tapi juga menyelamatkan nyawa orang lain.

"Sebenarnya ini kegiatan yang sangat baik, ya. Selain bagus untuk kesehatan, kita juga bisa bantu sesama yang membutuhkan darah. Jadi, niat utamanya memang ingin menolong," ucap Pudji usai ikut donor darah di Aula Prona, Jakarta, Rabu (16/07/2025).

Pudji juga berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin agar makin banyak pegawai yang bisa ikut serta. Sebab tak sedikit dari mereka yang ingin mendonorkan darah, tapi terkendala waktu atau tugas kerja.

"Sebagian teman-teman memang belum sempat ikut, mungkin nanti bisa gabung di kegiatan berikutnya. Kalau dibuat rutin, itu akan lebih baik, supaya lebih banyak yang bisa berkontribusi," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh keluarga besar ATR/BPN untuk ikut terlibat dalam kegiatan donor darah.

"Donor darah itu bukan kewajiban, tapi panggilan hati. Jadi ayo, siapa pun yang mau berdonor, lakukan dengan ikhlas dan bahagia," serunya dengan semangat.

Tak hanya kegiatan donor darah, acara ini juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan mata gratis. Fasilitas ini sangat membantu para pegawai yang ingin memastikan kondisi penglihatannya tetap prima.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin, dan diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai unit kerja. Suasana penuh kebersamaan dan rasa empati tampak mewarnai jalannya acara.

Kenapa Donor Darah Itu Penting?

Donor darah bukan cuma bermanfaat untuk yang menerima, tapi juga untuk pendonornya. Ini beberapa manfaat donor darah yang bisa kamu rasakan:

✅ Melancarkan sirkulasi darah
✅ Menurunkan risiko penyakit jantung
✅ Menjaga kestabilan zat besi dalam tubuh
✅ Jadi ajang berbagi yang menyelamatkan nyawa

Donor darah adalah bentuk kebaikan sederhana tapi berdampak besar. Lewat kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN tak hanya menunjukkan kepedulian antarpegawai, tapi juga membangun budaya hidup sehat dan gotong royong. Kalau kamu punya kesempatan, yuk, jangan ragu untuk jadi pendonor. Karena setetes darahmu, bisa jadi harapan hidup bagi orang lain. 

Satukan Darat, Laut, dan Udara! Pemerintah Genjot Tata Ruang Terpadu Demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Tertata

Robert Starling    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Satukan Darat, Laut, dan Udara! Pemerintah Genjot Tata Ruang Terpadu Demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Tertata

Satukan Darat, Laut, dan Udara! Pemerintah Genjot Tata Ruang Terpadu Demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Tertata.

Jakarta — Pemerintah semakin serius menata ruang Indonesia agar lebih efisien dan terintegrasi. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyuarakan pentingnya menyatukan seluruh elemen ruang mulai dari darat, laut, udara, hingga bawah permukaan ke dalam satu kebijakan yang utuh dan sinkron.

“Integrasi tata ruang antara darat dan laut harus terus kita percepat. Tujuannya jelas, supaya kebijakan spatial planning atau penataan ruang bisa dibuat secara menyeluruh dan saling terhubung,” kata Suyus saat hadir dalam kegiatan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Senin (14 Juli 2025).

Langkah nyata menuju penataan ruang terpadu itu sudah mulai terlihat. Pemerintah saat ini telah menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk semua provinsi di Indonesia. Bahkan, 34 di antaranya telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, untuk empat Daerah Otonom Baru (DOB), perencanaannya masih dalam proses penyusunan.

Tak hanya sampai di situ, ada juga 652 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun. Dari jumlah tersebut, 367 RDTR sudah diatur melalui Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), bahkan sudah terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS). Ini artinya, proses perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kini bisa selesai hanya dalam satu hari saja. Cepat, kan?

UU Cipta Kerja Jadi Game Changer Tata Ruang Nasional

Acara diseminasi ini sendiri merupakan bagian dari evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berdasarkan keputusan DPD RI. Fokusnya adalah mengecek bagaimana kebijakan tata ruang di daerah bisa selaras dengan semangat UU ini.

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari keberadaan regulasi tata ruang yang kuat dan adaptif.

“Sekarang paradigma tata ruang sudah berubah. UU Cipta Kerja menuntut semua proses izin bisa lebih cepat dan berbasis risiko. Tapi jangan lupa, kemudahan ini juga harus diiringi dengan pengawasan yang ketat, agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Perlu Sinkronisasi Antara Pusat dan Daerah

Senada dengan itu, Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, Perda yang dibuat di daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional, tetapi tetap harus mengakomodasi kebutuhan serta karakteristik unik dari tiap daerah.

Acara ini pun dihadiri oleh berbagai pihak strategis mulai dari para gubernur seluruh Indonesia, perwakilan kementerian/lembaga, hingga asosiasi pemerintahan seperti APPSI, APKASI, APEKSI, serta perwakilan DPRD dari berbagai tingkatan.

Kenapa Ini Penting Buat Kita?

Penataan ruang bukan hanya urusan teknis pemerintah. Ini menyangkut cara kita hidup dan berkembang ke depannya apakah pembangunan di kota atau desa berjalan rapi, bagaimana akses ke laut atau udara diatur, sampai soal perizinan usaha yang makin cepat.

Dengan tata ruang yang tertib dan terintegrasi, investasi makin mudah masuk, pembangunan infrastruktur lebih efisien, dan masyarakat bisa menikmati ruang yang lebih nyaman dan tertata.

Indonesia sedang menuju transformasi besar dalam hal pengelolaan ruang. Langkah-langkah strategis seperti penyusunan RTRW dan RDTR, integrasi ke sistem digital, serta sinergi antara pusat dan daerah, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah ingin menciptakan ruang hidup yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kalau ruang sudah tertata, hidup kita pun jadi lebih nyaman. Setuju?

Menuju Birokrasi Modern: Kementerian ATR/BPN Pacu Reformasi Demi Kesejahteraan Pegawai dan Layanan Lebih Baik

Saputra Berry    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Menuju Birokrasi Modern: Kementerian ATR/BPN Pacu Reformasi Demi Kesejahteraan Pegawai dan Layanan Lebih Baik

Menuju Birokrasi Modern: Kementerian ATR/BPN Pacu Reformasi Demi Kesejahteraan Pegawai dan Layanan Lebih Baik.

Jakarta — Perubahan besar sedang digerakkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Reformasi birokrasi bukan lagi sekadar target angka semata, tapi menjadi jalan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan bagi para pegawainya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini punya dampak nyata, salah satunya pada penghasilan pegawai.

“Kita semua harus sepakat bahwa reformasi ini bukan hanya soal memenuhi target nilai indeks. Tapi kalau berhasil, bisa langsung berpengaruh ke pendapatan yang dibawa pulang. Jadi ini penting untuk semua pihak,” ujar Pudji saat membuka rapat penyusunan rencana aksi RB di kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (15 Juli 2025).

Capaian Indeks Reformasi Terus Meningkat

Sejak 2010, indeks reformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN terus menunjukkan kemajuan. Rata-rata peningkatan tahunannya mencapai 3,16 poin.

Berikut ini capaian indeks RB dalam tiga tahun terakhir:

• 2022: 76,58%

• 2023: 78,75%

• 2024: 84,02%

Untuk tahun 2025, target yang dipasang cukup ambisius, yakni 90%. Meski angka ini terlihat tinggi, Pudji optimistis bahwa target ini bisa dicapai asal seluruh unit kerja saling bahu membahu.

“Nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Semua unit harus saling dukung, supaya tujuan kita tercapai,” tegasnya.

Penilaian Lebih Kompleks, Tapi Juga Lebih Relevan

Sistem penilaian reformasi birokrasi kini mengacu pada roadmap nasional dari Kementerian PAN-RB. Dalam rentang 2020–2024, ada dua komponen baru yang ditambahkan dalam penilaian, yakni komponen general dan komponen tematik.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, mengajak seluruh jajaran untuk mulai menyusun program kerja tematik sebagai langkah awal menyusun roadmap baru yang lebih matang.

“Coba cek kembali data yang ada, pelajari, lalu rancang program kerja RB tematik. Akan lebih gampang kalau kita sudah punya blueprint-nya,” kata Deni.

Aturan Baru Jadi Landasan Penting

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, mengungkap bahwa Kementerian ATR/BPN sudah menyesuaikan diri dengan perubahan sistem penilaian ini.

Penyesuaian itu tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Aturan ini menjadi dasar untuk memperkuat arah reformasi birokrasi agar lebih berdampak, fleksibel terhadap perubahan, dan tetap sejalan dengan visi nasional.

Reformasi birokrasi bukan cuma soal laporan dan angka. Di balik semua itu, ada upaya untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah, serta kesejahteraan pegawai yang meningkat.

Dengan target 90% di tahun 2025, Kementerian ATR/BPN kini sedang berlari menuju birokrasi yang tidak hanya profesional tapi juga manusiawi.

Kerja Nyata Demi Tanah Air: Sekjen ATR/BPN Dorong Percepatan Program Lewat Evaluasi Kinerja Triwulan II 2025

Saputra Berry    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Kerja Nyata Demi Tanah Air: Sekjen ATR/BPN Dorong Percepatan Program Lewat Evaluasi Kinerja Triwulan II 2025

Kerja Nyata Demi Tanah Air: Sekjen ATR/BPN Dorong Percepatan Program Lewat Evaluasi Kinerja Triwulan II 2025.

Jakarta — Demi memastikan semua program strategis berjalan sesuai jalur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar Evaluasi dan Analisis Kinerja Triwulan II Tahun 2025 pada Senin, 14 Juli 2025. 

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mengukur capaian, mencari solusi atas hambatan, dan mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas.

Dalam rapat yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring), Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan pesan tegas: seluruh jajaran diminta untuk tetap fokus dan konsisten menjalankan program yang telah ditetapkan sejak awal tahun.

“Saya ingin semua pihak punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan program yang sudah direncanakan. Tantangan itu pasti ada, tapi yang paling penting adalah kita mau jujur mengevaluasi diri sendiri,” tegasnya di hadapan peserta rapat di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Pentingnya Evaluasi Internal yang Objektif

Sekjen Pudji menyoroti bahwa hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan bukan hal baru. 

Namun, hal tersebut bisa diatasi apabila setiap unit kerja di pusat maupun daerah mau melakukan evaluasi internal secara terbuka dan objektif.

“Tugas utama pelaksanaan program ada di unit teknis. Kami di Sekretariat Jenderal hanya mengompilasi dan menganalisis data dari teman-teman di lapangan. Jadi, masing-masing unit perlu tahu letak masalahnya agar bisa cepat diperbaiki,” tambahnya.

Evaluasi Bukan Sekadar Rutinitas

Evaluasi triwulanan ini bukan hanya kegiatan formalitas belaka. Sekjen menegaskan, evaluasi adalah alat kontrol untuk memastikan bahwa program kerja dan penyerapan anggaran berjalan tepat sasaran, sesuai target yang telah ditentukan.

“Kita harus jaga supaya tidak ada program yang mandek di tengah jalan. Serapan anggaran harus optimal, karena ini berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Momentum untuk Tingkatkan Sinergi

Senada dengan Sekjen, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi momen tepat untuk memperkuat sinergi internal.

“Evaluasi ini kita lakukan setiap tiga bulan, supaya kita bisa cek capaian program dan menyiapkan langkah yang lebih baik ke depan,” jelas Andi.

Evaluasi ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 14 hingga 16 Juli 2025. 

Selama kegiatan, peserta dari seluruh Indonesia ikut terhubung secara daring, termasuk dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh kabupaten/kota.

Hadirnya Pejabat Tinggi untuk Beri Arahan

Tak hanya Sekjen dan Kepala Biro Perencanaan, sejumlah pejabat eselon I juga turut hadir memberikan arahan. Mereka adalah:

• Yulia Jaya Nirmawati, Dirjen Penataan Agraria

• Embun Sari, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

• Jonahar, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Acara ini juga diikuti oleh para pejabat tinggi pratama dan jajaran lainnya dari lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kolaborasi untuk Indonesia yang Lebih Baik

Evaluasi kinerja seperti ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak pada masyarakat. 

Dengan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah, diharapkan program-program strategis Kementerian ATR/BPN bisa segera dituntaskan, demi mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan pertanahan yang adil, merata, dan transparan di seluruh Indonesia.

Ajak Alumni PMII Bangkit, Menteri Nusron: Mari Rebut Peluang Reforma Agraria Demi Keadilan dan Ekonomi Umat

Saputra Berry    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Ajak Alumni PMII Bangkit, Menteri Nusron: Mari Rebut Peluang Reforma Agraria Demi Keadilan dan Ekonomi Umat

Ajak Alumni PMII Bangkit, Menteri Nusron: Mari Rebut Peluang Reforma Agraria Demi Keadilan dan Ekonomi Umat.

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengajak para alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk ikut ambil peran nyata dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. 

Ajakan itu disampaikan saat acara Pengukuhan dan Orientasi Nasional Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII (PB IKA-PMII), Minggu (13/07/2025) di Jakarta.

Dalam pidatonya, Menteri Nusron menekankan pentingnya mengisi ruang-ruang strategis dalam pembangunan bangsa.

Ia menyebut, konsep kesinambungan ekonomi bukan sekadar menjaga yang sudah ada, tapi juga memastikan bahwa peluang baru bisa dinikmati oleh masyarakat yang belum mendapatkan akses.

“Kalau sudah ada yang punya, jangan diberikan lagi ke orang yang sama. Harus adil dan merata. Ini kesempatan buat keluarga besar PMII, NU, Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya untuk ikut terlibat,” tegas Nusron dengan semangat.

TORA: Peluang Nyata untuk Umat

Nusron mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memetakan dan menerbitkan sertifikat tanah seluas 55,9 juta hektare. 

Namun, masih ada sekitar 1,4 juta hektare tanah yang masuk dalam kategori tanah terlantar dan bisa dimanfaatkan melalui program Reforma Agraria (TORA).

Tanah-tanah ini terbuka untuk dikelola siapa saja yang ingin membawa manfaat bagi masyarakat luas termasuk alumni PMII baik untuk pendidikan, pesantren, koperasi, maupun program pemberdayaan ekonomi umat.

“Tanahnya ada, besar potensinya. Daripada tidak dimanfaatkan, lebih baik kita manfaatkan bareng-bareng untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Nusron.

Kerja Sama dengan Kepala Daerah Itu Kunci

Namun, proses pemanfaatan tanah melalui program TORA tak bisa dilakukan sendirian. Harus ada sinergi antara pusat dan daerah. 

Pemerintah pusat hanya menentukan objek tanah, sedangkan kepala daerah dalam hal ini bupati atau wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang menetapkan siapa penerima manfaatnya.

“Makanya penting banget bangun komunikasi dan kerja sama dengan kepala daerah. Mereka yang paling tahu siapa yang benar-benar butuh,” tambahnya.

Pemanfaatan Tanah Harus Sesuai Tata Ruang

Nusron juga menegaskan, meskipun lahan tersedia, penggunaannya harus tetap mengacu pada tata ruang yang berlaku. 

Misalnya, jika ingin membangun pesantren, maka harus memilih lokasi yang memang diperuntukkan untuk permukiman atau industri. 

Sedangkan untuk lahan pertanian atau kehutanan, bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif berbasis koperasi pondok pesantren.

“Jangan sampai asal bangun. Kalau lahan bukan untuk permukiman, ya nggak bisa dibangun pondok. Tapi masih bisa didirikan koperasi yang menunjang pesantren,” terangnya.

Bersama Mewujudkan Ekonomi yang Berkeadilan

Acara tersebut juga dihadiri tokoh-tokoh penting seperti KH Said Aqil Siradj (Mustasyar PBNU), Ketua Umum PB IKA-PMII Fathan Subchi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, serta ratusan alumni PMII dari berbagai penjuru Indonesia.

Pesan utama dari pertemuan ini jelas: alumni PMII dan organisasi masyarakat lainnya diajak ikut serta membangun negeri lewat jalur reforma agraria. 

Ini bukan sekadar soal tanah, tapi tentang menciptakan kesempatan, pemerataan, dan masa depan ekonomi yang lebih adil.