Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, meningkatkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat secara signifikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di wilayah tersebut.
"Anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat dinaikkan dari sebelumnya Rp21 miliar menjadi Rp35 miliar. Kenaikan ini merupakan bagian dari komitmen kepemimpinan saya bersama Wakil Bupati Sukiryanto untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo, di Sungai Raya, Selasa.
Meskipun demikian, Sujiwo mengakui bahwa anggaran tersebut baru akan efektif digunakan mulai Agustus 2025. Ia menekankan bahwa keberhasilan program jaminan kesehatan tidak bisa hanya bergantung pada alokasi pemerintah, tetapi juga pada kontribusi sektor swasta.
Ia menegaskan perusahaan swasta berkewajiban mendaftarkan karyawan mereka dalam program jaminan kesehatan, terutama bagi usaha menengah ke atas dan sektor perkebunan.
"Jangan sampai mereka cari untung tetapi membebankan pembiayaan jaminan kesehatan ke pemerintah. Itu tidak adil. Saya akan bentuk satgas untuk investigasi dan beri sanksi jika ada yang tidak patuh," tuturnya.
Bupati juga menginstruksikan kepada para kepala desa agar memprioritaskan dana bagi hasil desa untuk mendukung jaminan kesehatan warganya.
"Saya tidak mau ada warga miskin yang meregang nyawa hanya karena negara tidak hadir. Itu dosa besar bagi kita semua," tuturnya.
Pemkab Kubu Raya saat ini sedang melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban jaminan kesehatan. Di sisi lain, Sujiwo juga mendorong BPJS Kesehatan agar lebih aktif menjangkau pelaku usaha dan memperluas kepesertaan.
"Kita ingin UHC ini benar-benar tercapai, tidak sekadar jadi slogan, tetapi hadir nyata di tengah masyarakat," katanya.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS