 |
| Sekda Kalbar: Anggaran program prioritas 2025 capai Rp1,2 triliun. (ANTARA) |
Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan total anggaran yang dialokasikan untuk program-program prioritas pada tahun 2025 telah menembus angka Rp1,2 triliun.
"Anggaran tersebut merupakan hasil dari langkah efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah provinsi guna memastikan penggunaan APBD yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat. Jika kita total, hanya dari beberapa program prioritas saja sudah mencapai Rp1,2 triliun dan itu belum termasuk program lain yang juga menyentuh langsung kepentingan masyarakat," kata Harisson di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen serta menata ulang kegiatan perangkat daerah yang dinilai tidak memberi kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dari efisiensi tersebut, Pemprov berhasil menghemat sekitar Rp322 miliar yang kemudian dialihkan untuk membiayai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat.
"Anggaran pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air mencapai lebih dari Rp737 miliar. Untuk lingkungan permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, dan bantuan rumah tidak layak huni kita anggarkan sekitar Rp273,8 miliar," tuturnya.
Sementara itu, sektor pendidikan juga menjadi prioritas utama dengan alokasi lebih dari Rp209 miliar untuk mendanai program beasiswa SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.
Harisson menegaskan, fokus anggaran tahun 2025 tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Program prioritas ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalbar. Jadi setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata," tuturnya.
Menanggapi sorotan publik terkait pengadaan kendaraan dinas senilai Rp15 miliar, Harisson menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian kecil dari total anggaran prioritas, dan justru lebih efisien dibanding terus menerus menyewa kendaraan untuk tamu kenegaraan dan operasional pejabat.
"Persentasenya sangat kecil dan bukan merupakan beban dalam struktur APBD. Justru peremajaan kendaraan dilakukan untuk menekan biaya sewa dan perawatan kendaraan lama yang sering rusak," kata Harison.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
