 |
| Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan. |
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara daring pada Senin, 28 Juli 2025, membahas situasi terkini penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Rapat yang berlangsung di Ruang Data Analytic Room (DAR) itu diadakan oleh Kementerian Kehutanan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari pusat hingga daerah.
Dalam rakor penting ini, hadir langsung Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.Si. Turut serta juga Kepala BMKG, sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota, jajaran Forkopimda Kalbar, serta wakil dari enam provinsi terdampak kebakaran, termasuk Kalimantan Barat.
Salah satu poin utama dalam rapat adalah penegasan bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi prioritas dalam penanggulangan karhutla, bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, Letjen Suharyanto mengapresiasi Kalbar yang dinilai sudah melaksanakan operasi penanggulangan secara intensif, berbeda dengan dua provinsi lainnya yang belum menetapkan status darurat.
Dalam rapat itu juga dibahas kondisi cuaca terkini yang disampaikan oleh BMKG. Bahkan, Menteri Kehutanan akan segera turun langsung ke Kalimantan Barat untuk memperkuat koordinasi dan langkah strategis di lapangan.
“Kami berharap dapat segera berkoordinasi di lapangan untuk menangani situasi ini lebih lanjut,” ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat komitmen pengendalian karhutla, dengan mengedepankan pencegahan dan peningkatan kelembagaan. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 9 titik api yang sedang ditangani serius oleh tim gabungan.
“Sebelumnya ada 112 titik api, namun tidak menimbulkan kebakaran signifikan. Saat ini masih ada 9 titik api aktif, tersebar di Sambas, Sintang, dan Kubu Raya,” jelasnya.
Langkah antisipatif telah diambil sejak awal. Status siaga darurat bencana asap sudah ditetapkan sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025. Hal ini memungkinkan Pemprov Kalbar untuk mengerahkan berbagai sumber daya lebih cepat dan terkoordinasi.
Beberapa upaya nyata yang dilakukan Pemprov Kalbar antara lain:
-
Patroli gabungan melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat.
-
Operasi modifikasi cuaca pada bulan Juli 2025 untuk mempercepat turunnya hujan.
-
Tindakan hukum tegas terhadap pembakar lahan, dengan 3 perusahaan telah disegel karena terbukti terlibat pembakaran hutan.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar penanganan bisa maksimal.
Hingga saat ini, total luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mencapai 1.149,02 hektare. Namun, berkat kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, api berhasil dikendalikan secara signifikan.
“Alhamdulillah, dengan upaya yang dilakukan bersama, kebakaran di Kalimantan Barat masih terkendali. Kami berharap bantuan cuaca dan penanganan yang intensif dapat mengurangi titik api yang ada,” ujar Ria Norsan menutup laporannya.
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
