 |
| Percepat Penyusunan RDTR, Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Sulawesi Gotong Royong Wujudkan Tata Ruang Berkelanjutan. |
Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi untuk bergotong royong mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ajakan ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10 Juli 2025).
Menurut Menteri Nusron, RDTR sangat krusial sebagai pedoman pembangunan yang tertib, terarah, dan berkelanjutan. Namun sayangnya, dari total target 2.000 dokumen RDTR yang dibutuhkan secara nasional, baru 695 yang rampung. Khusus di Pulau Sulawesi, dari target 451 dokumen, baru sebagian kecil yang terselesaikan—masih kurang sekitar 361 dokumen lagi.
Agar penyusunan RDTR bisa segera dituntaskan, Menteri Nusron mengusulkan skema pembagian tanggung jawab yang proporsional. Ia mendorong agar beban kerja dibagi rata:
-
Sepertiga ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN
-
Sepertiga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi
-
Sepertiga sisanya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota
“Supaya tidak ada saling menyalahkan karena lambatnya penyusunan RDTR, kita harus berbagi rasa, berbagi hasil. Ini bukan hanya tugas pusat, daerah juga harus aktif ambil peran,” jelas Menteri Nusron.
Namun, karena secara aturan pemerintah provinsi tidak diperbolehkan menyusun RDTR, ia menyarankan agar dilakukan mekanisme hibah anggaran dari provinsi ke kabupaten/kota agar dasar hukumnya kuat.
Berikut adalah rincian kekurangan dokumen RDTR di masing-masing provinsi di Sulawesi:
-
Sulawesi Utara: Kurang 59 dokumen
-
Sulawesi Tenggara: Kurang 96 dokumen
-
Sulawesi Barat: Kurang 21 dokumen
-
Sulawesi Selatan: Kurang 111 dokumen
-
Sulawesi Tengah: Kurang 51 dokumen
-
Gorontalo: Kurang 23 dokumen
Acara forum ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan RDTR yang berkualitas dan tepat guna.
“Kita butuh RDTR yang presisi, dan itu tidak bisa tercapai tanpa sinergi. Terima kasih kepada BIG yang sudah bekerja keras menyajikan peta berskala besar 1:5.000 yang jadi pondasi penting dalam tata ruang,” ujar AHY.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyerahkan secara simbolis peta dasar skala 1:5.000 kepada lima provinsi di Sulawesi. Ini menjadikan Sulawesi sebagai pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah memiliki peta dasar secara detail. Peta ini sangat berguna untuk mendukung proses perizinan, menarik investasi, serta mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Menteri Nusron turut hadir bersama jajaran tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dan Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia. Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri, juga hadir bersama jajarannya.
Penyusunan RDTR bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Kolaborasi lintas sektor, terutama peran aktif pemerintah daerah, sangat penting untuk mempercepat penyusunan dokumen ini demi mewujudkan pembangunan yang tertata, adil, dan berkelanjutan di Sulawesi.
