 |
| Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis. |
Jakarta – Dalam dunia yang semakin cepat berubah dan masyarakat yang semakin haus informasi, cara sebuah institusi pemerintah menyampaikan pesan dan menjawab keluhan publik menjadi sangat krusial. Menyadari hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berinovasi dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat serta menata strategi komunikasi publik agar lebih efektif dan efisien.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah melalui kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025. Acara ini digelar secara daring dan diikuti oleh lebih dari seribu peserta dari berbagai kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia.
Informasi Publik Bukan Sekadar Formalitas, Tapi Kebutuhan Nyata Masyarakat
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, membuka kegiatan ini dengan sebuah pesan yang cukup mengena: “Tugas kita bukan cuma menjalankan program, tapi juga jadi pelayan informasi masyarakat.”
Ia menekankan bahwa dalam dunia kehumasan pemerintah, peran penyampai informasi sama pentingnya dengan pelaksana program. Menurutnya, setiap insan humas di lingkungan ATR/BPN harus peka terhadap kebutuhan informasi masyarakat dan memahami apa yang menjadi keresahan warga.
“Kadang masyarakat itu bukan butuh jawaban panjang, tapi cukup merasa didengar dan cepat direspons. Mentalitas seperti ini harus dibentuk oleh semua rekan-rekan di Satker,” ujarnya.
Mengelola Persepsi di Era Digital: Bukan Siapa yang Paling Benar, Tapi Paling Bisa Dipahami
Dalam konteks komunikasi publik, Harison juga mengingatkan kembali pesan dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bahwa dalam memainkan narasi publik, yang menang bukan yang paling benar, tetapi yang paling mampu mengelola persepsi publik dengan baik.
Pernyataan ini relevan di era digital saat ini, di mana informasi bertebaran dengan cepat dan kebenaran bisa jadi bias jika tidak dikomunikasikan secara tepat. Harison memberi contoh, bagaimana publik bisa salah menilai suatu kebijakan jika pemerintah tidak segera menyampaikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti.
“Kalau informasi kita kalah cepat dari hoaks, maka persepsi publik bisa terbentuk secara keliru. Itulah kenapa strategi komunikasi yang terarah sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Humas Harus Aktif Menyuarakan Capaian Nyata
Lebih lanjut, Harison mendorong seluruh insan kehumasan di lingkungan ATR/BPN untuk lebih aktif menyuarakan berbagai kegiatan dan capaian yang sudah diraih. Misalnya, penyelesaian tanah bekas peninggalan Jepang yang sertifikatnya sudah diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, hingga program konsolidasi tanah secara vertikal di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
Tidak hanya itu, program Reforma Agraria juga disebut sebagai contoh sukses yang patut dikabarkan ke publik. “Jangan sampai kerja keras teman-teman di daerah tidak terdengar karena tidak dikomunikasikan. Publik punya hak tahu atas kerja kita,” ujarnya.
Empat Pilar Strategi Komunikasi ATR/BPN
Untuk mendukung semua langkah komunikasi ini, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan strategi komunikasi resmi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024. Strategi ini mengusung empat model pendekatan komunikasi:
-
Paid Media – Komunikasi berbayar, seperti iklan di media massa atau media sosial.
-
Earned Media – Publikasi yang diperoleh dari media tanpa membayar, biasanya berupa pemberitaan hasil liputan wartawan.
-
Shared Media – Penyebaran informasi melalui media sosial yang dibagikan oleh publik atau komunitas.
-
Owned Media – Kanal resmi milik instansi seperti situs web, akun media sosial resmi, buletin, dan sebagainya.
Bagas Agung Wibowo, Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), menegaskan bahwa strategi ini harus dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan kerja. Untuk memantau pelaksanaannya, semua Satker wajib mengisi dan memperbarui data pada Dashboard EKSISTENSI (Dashboard Strakom) secara rutin.
“Jangan tunggu akhir bulan baru mengisi. Nanti malah banyak yang kelewat. Lebih baik update secara berkala biar datanya akurat dan bisa digunakan untuk analisis,” tegas Bagas.
Pengelolaan Pengaduan Wajib Responsif dan Transparan
Dalam dunia pelayanan publik, kanal pengaduan merupakan jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, ATR/BPN juga menyoroti pentingnya pengelolaan layanan pengaduan secara aktif dan profesional.
Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, menyampaikan bahwa setiap Satker wajib mengelola kanal-kanal aduan dengan tanggap dan manusiawi. Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
Beberapa kanal yang sudah tersedia dan wajib dimanfaatkan secara optimal antara lain:
-
SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
-
Hotline Pengaduan di nomor 081110680000
-
Email resmi satuan kerja
-
Loket tatap muka dan surat menyurat di kantor pertanahan
“Kita harus siap merespons semua pengaduan yang masuk. Jangan dibiarkan terlalu lama tanpa tindak lanjut karena ini menyangkut kepercayaan publik,” kata Adhi.
Pimpinan Juga Turut Hadir dan Beri Arahan Langsung
Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang memberikan arahan dan semangat kepada seluruh peserta. Tak ketinggalan, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, juga hadir memberikan arahan strategis dalam mendukung efektivitas komunikasi publik di semua lini organisasi.
Keduanya memberikan dukungan penuh terhadap transformasi layanan informasi dan pengaduan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN.
Membangun Kepercayaan Publik Lewat Komunikasi yang Tulus dan Terbuka
Dari kegiatan ini, terlihat jelas bahwa Kementerian ATR/BPN tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga serius membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan tepat sasaran.
Sebagai masyarakat, kita juga perlu ikut berperan aktif. Ketika ada pertanyaan, keluhan, atau masukan, jangan ragu untuk menggunakan kanal yang tersedia. Pemerintah pun terus berupaya memperbaiki sistem agar kita semua bisa mendapatkan informasi dan pelayanan terbaik.
Harapannya, dengan komunikasi publik yang baik, setiap program ATR/BPN bisa lebih dipahami, diterima, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
