Pemprov Kalbar dan BI sinergi susun kebijakan ekonomi regional 2025
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar berkolaborasi menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi regional untuk mendukung pencapaian target makro pembangunan daerah pada 2025.
"Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30–5,65 persen, pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,73 persen, serta penurunan angka kemiskinan hingga 6,07 persen pada tahun 2025," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar, Ignasius IK, di Pontianak, Senin.
Dia mengatakan kerja sama dari semua pihak diharapkan memberikan masukan strategis terhadap kebijakan ekonomi daerah, sekaligus mendukung BI dalam menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi regional yang lebih terarah.
Ignasius menambahkan, pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah daerah dan kebijakan moneter yang dijalankan BI untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dukungan terhadap inklusi keuangan, pengembangan UMKM, dan stabilitas harga juga menjadi fokus kerja sama ini.
Menurut dia, Pemprov Kalbar berkomitmen mendukung kebijakan strategis BI yang meliputi pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, perluasan inklusi keuangan, digitalisasi ekonomi, serta edukasi literasi keuangan.
"Semua pihak perlu meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya maju, tetapi juga berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," katanya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalbar, David Sipahutar, mengungkapkan bahwa industrialisasi berbasis inovasi komunitas menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat struktur ekonomi Kalimantan Barat.
"Pengembangan industri turunan seperti minyak kelapa sawit, bauksit, alumina, dan aluminium menjadi prioritas. Dengan strategi ini, kami berharap kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalbar dapat meningkat dari 15 persen menjadi 49–55 persen pada 2045," kata David.
David menambahkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi ini membutuhkan tiga aspek utama, yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri, percepatan pengembangan infrastruktur dan konektivitas, serta penyederhanaan perizinan untuk menarik lebih banyak investasi.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA