Berita Borneotribun: Kalbar Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 12 Juli 2025

Stafsus Menko perjuangkan pembangunan pengaman pantai Matang Danau

Stafsus Menko perjuangkan pembangunan pengaman pantai Matang Danau
Stafsus Menko perjuangkan pembangunan pengaman pantai Matang Danau. (ANTARA)
Pontianak - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menegaskan komitmen perjuangkan percepatan pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang mengalami abrasi parah akibat gelombang laut.

"Kami akan perjuangkan tambahan pembangunan pengaman pantai sepanjang 400 meter yang belum tercakup dalam perencanaan saat ini. Sesuai arahan Bapak Presiden, perlindungan lingkungan adalah prioritas dan ini sejalan dengan AstaCita Presiden Prabowo," kata Herzaky usai meninjau langsung wilayah pesisir Matang Danau, Sabtu.

Ia menegaskan wilayah perbatasan, seperti Matang Danau, tidak boleh dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai beranda terdepan bangsa yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

"Seperti kata Pak Prabowo, perbatasan adalah beranda negara, bukan wilayah belakang. Karena itu pembangunan di daerah perbatasan harus menjadi bagian dari komitmen kita bersama," tuturnya.

Herzaky mengapresiasi pendekatan teknis yang diterapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I dalam proyek pengaman pantai. Ia menilai penggunaan struktur beton besar berukuran 80x80x80 cm dengan berat 1 ton yang dirakit langsung di lokasi tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

"Proses pembuatannya dilakukan onsite sehingga menyerap tenaga kerja lokal. Ini bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Kepala Satuan Kerja BWS Kalimantan I Rusly Effendi Hartono, menjelaskan pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Sambas telah dilakukan bertahap sejak 2020 hingga 2023, dengan total panjang hampir lima kilometer.

"Mutu dan spesifikasi struktur yang digunakan konsisten yakni beton 1 ton dengan ukuran 80x80x80 cm. Infrastruktur ini menghubungkan sejumlah desa, seperti Matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran," kata Herzaky.

Dari sisi pemerintahan desa, Kepala Desa Matang Danau, Halipi, menyampaikan bahwa pembangunan pengaman pantai telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam menyelamatkan lahan pertanian dan memunculkan potensi wisata baru di desa.

"Beberapa hektare lahan pertanian berhasil diselamatkan. Tapi kalau pembangunan tidak dilanjutkan tahun ini, ada risiko rumah warga akan tergerus gelombang laut," katanya.

Di tempat yang sama, Camat Paloh Budi Susanto berharap kunjungan Staf Khusus Menko Infrastruktur dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat agar aspirasi mereka segera direspons melalui kebijakan konkret.

"Proyek ini bukan hanya soal perlindungan lingkungan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Pengaman pantai ini menyentuh tiga aspek penting sekaligus: lingkungan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Dinkes Kalbar tingkatkan layanan digital kesehatan

Dinkes Kalbar tingkatkan layanan digital kesehatan
Dinkes Kalbar tingkatkan layanan digital kesehatan. (ANTARA)
Pontianak - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya penilaian kematangan digital sebagai langkah strategis mendukung kebijakan transformasi kesehatan di daerah.

"Seiring berkembangnya teknologi dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan, penilaian kematangan digital menjadi sangat penting untuk menilai kesiapan fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan dalam penerapan teknologi digital," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kalbar Yuliana di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan penilaian ini akan memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi terkini sistem kesehatan digital, mencakup aspek sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, hingga kapasitas organisasi.

Menurutnya, hasil penilaian ini juga akan digunakan sebagai data dasar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik (RME).

Selain itu, penilaian kematangan digital juga sejalan dengan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024, di mana peningkatan kematangan digital di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, menjadi salah satu indikator kunci.

"Melalui instrumen penilaian ini, kita bisa menetapkan target tingkat kematangan digital di masa depan dan merancang strategi perbaikan yang konkret guna mewujudkan sistem kesehatan digital yang lebih baik dan terintegrasi," tuturnya.

Untuk memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat tersebut, Dinkes Kalbar telah menggelar pertemuan penilaian kematangan digital tingkat provinsi yang diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, serta klinik di seluruh Kalbar, baik secara daring maupun luring.

Dia mengatakan kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, di antaranya perwakilan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan yang menyampaikan strategi peningkatan dan pemanfaatan hasil penilaian kematangan digital serta integrasi rekam medis elektronik (RME) ke dalam platform SatuSehat.

Selain itu, materi lainnya disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan terkait sosialisasi SIMGOS Klinik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar dengan topik keamanan data dalam implementasi RME, serta perwakilan dari praktisi SIMKes Khanza dan PT. Infokes yang mensosialisasikan aplikasi eKlinik.

Yuliana berharap, kegiatan tersebut, peserta dapat memahami secara utuh penggunaan instrumen elektronik dalam penilaian kematangan digital, serta mampu mengisi dengan tepat dan akurat. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari hasil penilaian untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik di sektor kesehatan digital.

"Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata dan mendorong penguatan sistem informasi kesehatan di Kalimantan Barat secara berkelanjutan. Salam sehat," kata Yuliana.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab gelar berbagai kegiatan semarakkan HUT ke-18 Kubu Raya

Pemkab gelar berbagai kegiatan semarakkan HUT ke-18 Kubu Raya
Pemkab gelar berbagai kegiatan semarakkan HUT ke-18 Kubu Raya. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyiapkan berbagai serangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Juli mendatang.

"Beragam agenda yang bersifat sosial, kebugaran, hingga pelestarian lingkungan digelar secara bertahap oleh berbagai perangkat daerah dan kecamatan, sebagai bentuk syukur atas perjalanan pembangunan daerah yang memasuki usia ke-18," kata Wakil Bupati Kubu Raya H. Sukiryanto, di Sungai Raya, Sabtu.

Salah satu kegiatan pembuka dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Sungai Raya, berupa jalan santai, senam bersama, khitanan massal, dan penanaman pohon di halaman Kantor Camat Sungai Raya.

"Di momen hari jadi ke-18 ini, kita adakan jalan sehat, senam, dan sunatan massal. Ini bentuk kepedulian dan kebersamaan. Insya Allah acara puncaknya akan digelar 17 Juli nanti di halaman Kantor Bupati," tuturnya.

Ia menekankan pentingnya momen hari jadi sebagai sarana memperkuat semangat kolektif membangun daerah, sembari mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para pemimpin agar diberi kesehatan dan kekuatan dalam mengemban amanah.

"Doa dari masyarakat sangat penting. Semoga saya dan Pak Bupati bisa terus membawa Kubu Raya cepat melaju melayani untuk maju dengan menjalankan 17 visi dan misi. Salah satunya menyelesaikan pembangunan jalan poros yang menghubungkan sembilan kecamatan dan 123 desa," kata Sukiryanto.

Menurutnya, tantangan geografis yang luas menjadi salah satu alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk terus menjalin kolaborasi dengan pusat. Dirinya dan Bupati Sujiwo disebut berbagi tugas dalam roda pemerintahan, ia fokus di lapangan, sementara Bupati intens membangun komunikasi dengan kementerian di Jakarta untuk memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan.

"Karena APBD dan DAU kita masih terbatas, sedangkan wilayah Kubu Raya sangat luas, sekitar 70 kali lebih besar dari Kota Pontianak. Untuk menjangkau satu kecamatan saja bisa memakan waktu berjam-jam menggunakan transportasi air," katanya.

Ia berharap, semarak HUT ke-18 ini dapat dimaknai sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta memperkuat tekad untuk memajukan daerah dari berbagai sektor.

"Kita isi HUT ini dengan hal-hal positif, menjaga kebersamaan, dan terus mendoakan daerah serta para pemimpin agar mampu membawa perubahan yang dirasakan masyarakat," kata dia.

Peringatan HUT ke-18 Kubu Raya akan terus berlanjut dengan berbagai agenda hingga puncak acara pada 17 Juli 2025 mendatang.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kafilah Kubu Raya siap tampil maksimal di MTQ Kalbar 2025

Kafilah Kubu Raya siap tampil maksimal di MTQ Kalbar 2025
Kafilah Kubu Raya siap tampil maksimal di MTQ Kalbar 2025. (ANTARA)
Pontianak - Kafilah Kabupaten Kubu Raya menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kabupaten Kapuas Hulu pada 14–20 September 2025.

"Kami memiliki tekad yang kuat dan semangat yang besar untuk mengikuti MTQ tahun ini secara maksimal. Harapannya tentu bisa meraih juara umum. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kubu Raya," kata Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto saat memimpin rapat persiapan pelaksanaan MTQ di Aula Praja Utama, Kantor Bupati Kubu Raya, Sabtu.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga komitmen dan konsistensi seluruh pihak dalam pelaksanaan MTQ, terutama berkaitan dengan kesepakatan hasil rapat koordinasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) sebelumnya mengenai representasi kafilah dari masing-masing daerah.

"Kami berharap pemerintah provinsi tetap konsisten dengan hasil rakor sebelumnya, agar prinsip keadilan tetap terjaga. Kalau dia ber-KTP Kubu Raya, maka berjuanglah untuk Kubu Raya, bukan untuk daerah lain," tuturnya.

Sukiryanto mengingatkan bahwa partisipasi dalam ajang MTQ bukan semata-mata soal lomba, tetapi juga menyangkut semangat kebersamaan dan komitmen membangun identitas daerah melalui prestasi keagamaan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menegaskan pihaknya memegang teguh hasil rapat koordinasi LPTQ Provinsi Kalbar, terutama terkait kejelasan asal-usul peserta.

"Kami konsisten dengan keputusan bersama. Warga Kubu Raya yang ingin mewakili daerah lain harus mendapatkan rekomendasi dari kami. Ini demi menjaga etika dalam proses pembinaan dan kompetisi yang sehat," katanya.

Yusran menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan proses seleksi di tingkat kabupaten dan saat ini tengah memasuki tahapan pemusatan latihan (TC) terpadu yang dilaksanakan di sejumlah titik.

"TC terpadu dimulai minggu ini, dan kami melibatkan para pelatih dan pembina yang berkompeten. Pembinaan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mempersiapkan peserta secara matang, baik dari sisi tilawah, tahfiz, maupun cabang lainnya," tuturnya.

Ia juga berharap keikutsertaan Kafilah Kubu Raya di MTQ Provinsi Kalbar tahun ini tidak hanya membawa prestasi, tetapi juga memperkuat semangat keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah

Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah
Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah. (ANTARA)
Pontianak - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih serius dalam menangani persoalan infrastruktur jalan daerah yang hingga kini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

"Saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri PUPR, bapak Dodi Hanggono yang digelar di Kompleks Parlemen, belum lama ini kita membahas soal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 serta evaluasi pelaksanaan APBN hingga Juli 2025. Dalam rapat ini saya secara khusus meminta Menteri PUPR untuk serius menangani jalan-jalan daerah," kata Lassarus saat dihubungi melalui media sosialnya, Sabtu.

Menurutnya, banyak daerah saat ini kesulitan anggaran bahkan hanya untuk sekadar mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada. "Ini harus menjadi perhatian kita bersama," tuturnya.

Ia menyoroti kondisi fiskal di daerah yang semakin terbebani akibat efisiensi anggaran, sehingga membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah pusat.

Lasarus juga menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan yang telah direvisi untuk membuka ruang intervensi pusat terhadap jalan-jalan daerah.

"Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Lasarus menyatakan tidak ada lagi alasan untuk menjadikan status jalan, apakah jalan kabupaten/kota atau provinsi, sebagai hambatan regulatif bagi pusat untuk bertindak.

"Jalan itu fungsinya sama, yaitu menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Yang membedakan hanyalah ego sektoral, dan itu yang seharusnya kita hilangkan," tambahnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat melalui regulasi yang adaptif dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Komisi V untuk mendorong perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polisi Tindak Pelaku PETI di Nanga Taman

Foto: Polisi Tindak Pelaku PETI di Nanga Taman 

SEKADAU - Polres Sekadau menangkap satu orang pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalbar. Penangkapan dilakukan pada Kamis (10/7/2025), sementara empat pekerja lainnya kabur ke arah hutan saat lokasi digerebek.

"Penangkapan ini kami lakukan sekitar pukul 17.15 WIB, setelah tim gabungan dari Satreskrim Polres Sekadau dan Polsek Nanga Taman menyisir sejumlah titik rawan aktivitas PETI," ujar Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manopo, melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin, Sabtu (12/7).

Penyelidikan dimulai dari aliran Sungai Biaban di Kecamatan Sekadau Hulu. Namun, saat dilakukan pengecekan, tidak ditemukan aktivitas tambang. Tim lalu bergerak ke Sungai Nyauk di perbatasan Kecamatan Sekadau Hulu dan Nanga Taman.

"Di aliran Sungai Nyauk, kami mendapati kondisi air yang tampak keruh. Setelah ditelusuri, petugas menemukan satu unit mesin yang tengah beroperasi di area kebun sawit, wilayah Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman. Saat itu terdapat lima orang di lokasi, namun hanya satu yang berhasil kami amankan," jelas IPTU Zainal.

Pelaku yang ditangkap diketahui berinisial NS (36), warga Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman. Ia langsung dibawa ke Mapolres Sekadau untuk diproses lebih lanjut.

"Empat pekerja lainnya melarikan diri ke hutan saat kami tiba di lokasi. Identitas mereka sedang kami dalami," sambungnya.

Dari lokasi, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti tiga buah panbel, beberapa jenis selang, alat dulang, dan perlengkapan penambangan lainnya.

"Penindakan ini dilakukan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," kata IPTU Zainal.

IPTU Zainal menuturkan, penindakan tersebut juga merupakan respons kepolisian terhadap keluhan masyarakat terkait kondisi air sungai yang keruh, yang diduga disebabkan oleh aktivitas PETI.

"Pemberantasan PETI terus kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari tindakan preventif, preemtif, hingga represif. Namun, dibutuhkan juga peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan," tegas IPTU Zainal. (***)



Jumat, 11 Juli 2025

Praktisi: Isu penyelundupan jadi alasan mendesak pemekaran wilayah

Praktisi: Isu penyelundupan jadi alasan mendesak pemekaran wilayah
Praktisi: Isu penyelundupan jadi alasan mendesak pemekaran wilayah. (ANTARA)
Pontianak - Praktisi Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (FISIP Untan), Dr. Erdi meminta pemerintah pusat untuk bisa segera mempertimbangkan kembali pembukaan moratorium pemekaran daerah agar Provinsi Kapuas Raya bisa segera dibentuk dari Kalimantan Barat.

"Isu krusial di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, mulai dari minimnya pelayanan publik, maraknya penyelundupan narkotika, hingga perdagangan manusia, dinilai dapat menjadi alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali pembukaan moratorium pemekaran daerah," kata Erdi di Pontianak, Jumat.

Menurut Erdi, langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memasukkan agenda pemekaran Provinsi Kapuas Raya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 merupakan penanda kuat atas keseriusan Pemprov dalam memperjuangkan terbentuknya provinsi baru di wilayah timur Kalbar tersebut.

"Ketika isu pemekaran Kapuas Raya masuk dalam RPJMD, maka itu bukan lagi sekadar wacana. Ini sudah menjadi prioritas. Dan dalam konteks moratorium yang saat ini masih diberlakukan oleh pemerintah pusat, pendekatan berbasis isu strategis seperti masalah kawasan perbatasan, penyelundupan narkotika dan manusia bisa menjadi pintu masuk yang meyakinkan," tuturnya.

Ia menyebutkan wilayah yang dirancang menjadi Provinsi Kapuas Raya seperti Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, dan Sanggau merupakan daerah dengan bentang perbatasan langsung terhadap negara tetangga Malaysia. Kondisi ini, jika tidak diimbangi dengan tata kelola wilayah dan pengawasan yang kuat, sangat rentan terhadap kejahatan lintas negara.

"Masalah seperti penyelundupan narkoba dan manusia sudah lama menghantui kawasan perbatasan. Maka dengan membentuk Provinsi Kapuas Raya, ada potensi besar bagi pemerintah daerah baru untuk fokus mengelola perbatasan dengan pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual," katanya.

Menurut Erdi, wacana pemekaran Kapuas Raya sebenarnya telah muncul sejak lebih dari 15 tahun lalu, bahkan telah dikaji dalam Buku Desain Penataan Daerah Kalbar 2012–2025.

Dalam dokumen tersebut, kata dia, Kalbar direkomendasikan untuk dimekarkan menjadi tiga provinsi. Namun, untuk saat ini, pemekaran menjadi dua provinsi Kalbar dan Kapuas Raya dinilai cukup realistis dan mendesak.

"Selain pelayanan publik yang masih belum merata, pemekaran Kapuas Raya akan memperpendek rentang kendali birokrasi dan membuka peluang akselerasi pembangunan yang lebih adil dan merata di wilayah timur Kalbar," katanya.

Erdi juga optimistis bahwa Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan memiliki kapasitas politik dan strategi yang cukup untuk membuka komunikasi ke tingkat pusat, terutama dengan mengedepankan urgensi keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan.

"Jika Papua bisa mendapat lima provinsi baru karena alasan kedekatan budaya dan keamanan wilayah, maka Kalimantan Barat, yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara asing dan memiliki sejarah panjang penyelundupan, juga layak mendapat perhatian yang sama dari pemerintah pusat," katanya.

Dengan situasi tersebut, Erdi berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan moratorium pemekaran wilayah dan membuka peluang bagi Kalbar untuk memekarkan Provinsi Kapuas Raya sebagai solusi nyata dalam mengatasi persoalan perbatasan dan memperkuat ketahanan wilayah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Kubu Raya tingkatkan aktualisasi hak anak lewat Jambore 2025

Pemkab Kubu Raya tingkatkan aktualisasi hak anak lewat Jambore 2025
Pemkab Kubu Raya tingkatkan aktualisasi hak anak lewat Jambore 2025. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat meningkatkan aktualisasi hak anak dengan menggelar kegiatan Jambore Anak Tahun 2025 di Aula Kepong Bakol Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya.

"Kegiatan ini juga sebagai sarana edukatif, rekreatif, dan partisipatif bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri serta mengenali hak-hak mereka secara lebih mendalam," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam, di Sungai Raya, Jumat.

Yusran mengatakan, kegiatan jambore ini menjadi ajang penting dalam membentuk karakter dan semangat generasi muda sebagai generasi emas Indonesia 2045.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas pihak dalam penyelenggaraan jambore, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB), BPI Kubu Raya, hingga Yayasan Rudy Gerakan Peduli Borneo.

"Ini kegiatan yang penuh makna dan sangat inspiratif. Diikuti oleh 50 anak-anak pilihan dari sembilan kecamatan dan 123 desa. Harapannya jambore ini tidak sekadar menjadi ajang berkumpul, tapi benar-benar memberi ruang bagi anak-anak untuk menggali dan mengaktualisasikan potensi diri," tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadi pelopor dan agen perubahan bagi ratusan ribu anak-anak lainnya di Kubu Raya.

"Setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Dengan pendampingan yang tepat, mereka bisa menghasilkan karya dan kontribusi positif bagi masyarakat. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara itu, Kepala DP3KB Kubu Raya Dyah Tut Wuri Handayani menekankan pentingnya kegiatan jambore sebagai media pembelajaran dan ruang silaturahim antar-anak dari berbagai wilayah.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap hak-haknya serta membangun jaringan komunikasi dan solidaritas di antara mereka.

"Melalui jambore, aspirasi anak dapat dikenali, dihimpun, dan nantinya dirumuskan dalam Deklarasi Anak 2025. Ini merupakan upaya konkret dalam mendorong partisipasi anak dalam proses pembangunan," kata Dyah.

Jambore Anak Kubu Raya 2025 diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif, antara lain gelar wicara dan diskusi tematik, pentas seni dan budaya anak Nusantara, pelatihan kepemimpinan dan kerja sama tim, mancakrida, dan permainan tradisional, pameran karya anak, serta layanan ramah anak.

"Puncaknya, kegiatan ini akan menghadirkan pembacaan Deklarasi Anak yang berisi komitmen dan aspirasi anak-anak Kubu Raya dalam memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan bagi seluruh anak di daerah tersebut," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Diskominfo Kalbar perkuat komunikasi melalui Website KIM.id

Diskominfo Kalbar perkuat komunikasi melalui Website KIM.id
Diskominfo Kalbar perkuat komunikasi melalui Website KIM.id. (ANTARA)
Pontianak - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat menggelar sosialisasi pemanfaatan website KIM.id sebagai upaya memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

"Melalui sosialisasi dalam forum ini, kami ingin memastikan bahwa setiap KIM di kabupaten dan kota memahami kebijakan dan mampu mengoperasikan KIM.id secara optimal, agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan lebih efisien dan transparan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kalbar, Marwan Siregar, di Pontianak, Jumat.

Dia mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antara pembina dan pengelola KIM di daerah dalam mendukung komunikasi publik yang efektif, sesuai dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024.

Kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan pemaparan materi kebijakan, sesi diskusi interaktif, serta pelatihan teknis terkait penggunaan platform KIM.id.

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, Natalia Karyawati menekankan bahwa KIM.id merupakan bagian penting dari transformasi digital yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah. 

"Website KIM.id harus dimanfaatkan sebagai ruang interaktif yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, sekaligus ikut menyebarluaskan informasi positif dan membangun," kata Natalia.

Berdasarkan data Diskominfo Kalbar, jumlah KIM di provinsi ini mengalami peningkatan signifikan dari 73 kelompok pada 2024 menjadi 181 kelompok hingga pertengahan 2025, mencerminkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mendukung literasi digital.

Sementara itu, narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Helmi Hafid menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari penerapan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Urusan pemerintahan konkuren, di mana pemerintah pusat memberikan pembinaan hingga tingkat provinsi, yang selanjutnya bertanggung jawab membina kabupaten/kota.

"KIM merupakan mitra strategis pemerintah dalam diseminasi informasi pembangunan, penguatan literasi publik, serta promosi potensi daerah secara digital. Maka kegiatan seperti ini sangat krusial," ujarnya.

Diskominfo Kalbar berharap KIM di seluruh wilayah dapat menjalankan perannya secara aktif dan produktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di era digital.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kubu Raya jadikan Duta Lingkungan Hidup agen pelestarian lingkungan

Kubu Raya jadikan Duta Lingkungan Hidup agen pelestarian lingkungan
Kubu Raya jadikan Duta Lingkungan Hidup agen pelestarian lingkungan. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui ajang Pemilihan Duta Lingkungan Hidup (LH) tahun 2025, setelah sempat vakum sejak 2016.

"Pemilihan duta lingkungan bukan sekadar seremoni, melainkan strategi untuk melahirkan figur inspiratif yang mampu mengedukasi masyarakat terkait kepedulian lingkungan," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, di Sungai Raya, Jumat.

Dia menegaskan bahwa merawat lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah. "Dalam ajaran agama kita, kebersihan dan kerapian merupakan bagian dari iman," tuturnya.

Ia berharap para duta yang terpilih dapat menjadi role model (panutan) sekaligus penggerak dalam kampanye pelestarian lingkungan. Sukiryanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan pesan-pesan positif terkait lingkungan.

"Duta Lingkungan harus mampu menjadi inspirator yang aktif bekerja sama dengan berbagai pihak. Hanya dengan kolaborasi kita bisa menumbuhkan semangat cinta lingkungan secara lebih luas," katanya.

Wakil Bupati juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup agar melibatkan duta dan para finalis secara aktif dalam program-program edukatif, seperti kampanye pengurangan plastik dan pelarangan membuang sampah ke sungai.

"Mereka adalah tim komunikasi terbaik kita. Gunakan mereka untuk menyampaikan gerakan-gerakan ramah lingkungan secara langsung ke masyarakat," katanya.

Pemkab Kubu Raya, lanjutnya, berkomitmen untuk menjadikan ajang ini sebagai agenda rutin minimal dua tahun sekali, sekaligus membuka akses penggunaan fasilitas pemerintah guna mendukung penyelenggaraannya.

"Selamat kepada para pemenang, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Saya mendorong panitia agar ke depan lebih proaktif menjalin kerja sama dengan sponsor, sehingga program ini bisa terus berkelanjutan," kata Sukiryanto.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

ODF Desa Engkersik, Camat Sekadau Hilir Ucapkan Terimakasih

Foto: Momen pemberian penghargaan kepada semua pihak yang telah mensukseskan ODF Desa Engkersik oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio.


SEKADAU - Camat Sekadau Hilir, Gustiar Indarto, menghadiri Deklarasi (ODF) Open Defecation Free/Bebas Buang Air Besar Sembarangan tiga pilar di Desa Engkersik, Kamis (10/7/2025) di halaman Kantor Desa Engkersik.


Pada kesempatan tersebut, Camat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Deklarasi ODF (Open Defecation Free) di Desa Engkersik.


Desa Engkersik menjadi desa ke-18 di Kecamatan Sekadau Hilir yang mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) dan dua desa di Kecamatan Sekadau Hilir yang belum mendeklarasikan ODF adalah Desa Sungai Ringin dan Desa Mungguk.


Warga di kedua desa yang belum ODF sebagian besar tinggal di bantaran sungai, sehingga diperlukan kerja keras dari berbagai pihak (tokoh masyarakat, perangkat desa, Puskesmas) untuk meyakinkan mereka.

Perubahan kebiasaan lama menuju pola hidup bersih membutuhkan perjuangan panjang.


Dua desa tersebut berencana akan melaksanakan ODF (Open Defecation Free) bulan ini, berbarengan dengan ODF Kecamatan Sekadau Hilir, dan saat ini masih dalam tahap persiapan.

Desa Engkersik, yang merupakan salah satu desa yang akan melaksanakan ODF, memiliki 9 dusun dengan jarak yang cukup berjauhan.


Pengecekan Water Closet (WC) di rumah-rumah warga di Desa Engkersik membutuhkan waktu, tenaga, dan perjuangan yang besar karena jarak antar dusun.

Pelaksanaan ODF di desa tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak, mengingat tantangan dalam pelaksanaannya.


Desa Engkersik berhasil mencapai status Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan, meskipun baru memenuhi tiga dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).


"Keberhasilan ini dicapai berkat kerja keras tim yang melakukan pengecekan kepemilikan WC di rumah-rumah warga," ungkap Camat.


Acara peresmian atau sosialisasi dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Ketua GOW, Anggota DPRD, Wakapolres, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Timang Kaseh Kabupaten Sekadau, Wahana Visi Indonesia, BPD, Perangkat Desa, Kepala Desa Tapang Semadak, Kepala Desa Engkersik, Kepala Desa Sungai Ringin, Para Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda dan tamu undangan lainnya.


Wabup Subandrio Deklarasikan ODF Tiga Pilar Desa Engkersik

Foto: Penyambutan rombongan Wakil Bupati Sekadau, Subandrio di gerbang masuk kantor desa engkersik, sekadau hilir, kabupaten sekadau, kamis (10/7/2025).


SEKADAU - Wakil Bupati Subandrio SH.MH meresmikan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) tiga pilar di Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Selasa (10/7/2025).


Deklarasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Indonesia Emas 2045.


Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio memaparkan program unggulan Pemda, termasuk operasi katarak gratis, pembangunan sarana kesehatan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.


Selain itu, Pemerintah daerah juga memberikan bantuan untuk dunia pendidikan, seperti bantuan dana skripsi bagi mahasiswa.


Untuk Program unggulan di bidang pertanian tetap berjalan, termasuk pembagian bibit gratis dan bantuan lainnya kepada petani.

Program pertanian dianggap mampu meningkatkan penghasilan dan daya beli masyarakat di masa depan.


"Pemerintah Daerah mengalokasikan sekitar Rp 2 Miliar untuk pengadaan bibit kelapa sawit meskipun ada efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Alokasi anggaran ini bertujuan untuk kemajuan ekonomi masyarakat Sekadau di masa depan," ujar Subandrio.


Wakil Bupati juga meminta camat dan kepala desa untuk kembali menggalakkan gotong royong karena sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya.


Gotong royong bertujuan untuk membersihkan lingkungan dari tingkat desa, dusun, hingga RT.

Gotong royong membawa dampak positif seperti meningkatkan interaksi sosial antar warga dan menjaga kebersihan lingkungan.


"Kebiasaan gotong royong merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan kembali," tegasnya.


Dalam hal ini, Desa Engkersik telah berhasil mendeklarasikan ODF (Open Defecation Free) pada hari ini.


Keberhasilan deklarasi ODF ini merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, termasuk Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak kecamatan.

Wakil Bupati (Wabup) menyatakan bahwa perubahan pola pikir masyarakat dari kebiasaan lama adalah hal yang sulit.


ODF dianggap sebagai jembatan menuju kehidupan masyarakat yang sehat karena kebersihan lingkungan adalah faktor utama kesehatan masyarakat, menurut Suban.


Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No 13 tahun 2023 tentang kesehatan pada pasal 104 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.


"Untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, harus didukung oleh lingkungan yang sehat dan bersih. Dan itu semua menjadi tanggung jawab semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, terutama oleh masyarakat itu sendiri," ungkapnya.


Wakil Bupati juga menyebutkan rencana pemekaran kecamatan, khususnya Sekadau Hilir.

Tujuan utama pemekaran adalah untuk memangkas birokrasi yang lamban, terutama karena jarak tempuh yang jauh ke kantor camat menjadi kendala pelayanan.

Pemekaran diharapkan menjadi solusi agar masyarakat dapat berurusan dengan kantor pemerintahan secara murah, cepat, tepat, dan lancar.


Dikatakannya juga, 87% desa di Kabupaten Sekadau telah mencapai status Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.

Target Kabupaten Sekadau adalah mencapai status ODF di seluruh kabupaten pada bulan Agustus mendatang. Sekitar 70% faktor kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan. Pengolahan air minum merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.


(DBD) dapat dicegah dengan pengelolaan limbah rumah tangga yang baik dan membasmi genangan air, karena genangan air dan tempat lembab adalah sarang nyamuk. Kebersihan lingkungan juga berperan dalam mengurangi penyakit Diare, dengan disebutkan berkurangnya wabah Diare di Kabupaten Sekadau sejak masifnya ODF (Open Defecation Free).

Kesehatan lingkungan sangat penting karena merupakan penyebab penyakit.


"Selamat kepada Desa Engkersik yang telah melakukan ODF (Open Defecation Free/Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Meskipun sudah ODF, Desa Engkersik masih berada di tiga pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)," ujarnya.


Subandrio juga menjabarkan terkait Pelayanan kesehatan di Puskesmas saat ini sudah baik dan memiliki standar yang sama dengan RSUD. Oleh karenanya, masyarakat tidak perlu lagi ke RSUD untuk pemeriksaan kesehatan, cukup di Puskesmas saja.


Disisi lain, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Saat ini, sudah tersedia sekitar 13 Puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa.


Pemerintah telah menyiapkan dana untuk operasi katarak gratis bagi warga yang menderita penyakit tersebut.


Kepala Desa diminta untuk mendata warganya yang terserang katarak agar dapat diobati secara gratis melalui operasi.

Program operasi katarak gratis ini diharapkan dapat dilanjutkan kembali setelah berhasil dilaksanakan tahun lalu.


Acara peresmian dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Ketua GOW, Anggota DPRD, Wakapolres, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Camat, Plt Kepala Desa Sungai Ringin, Kepala Desa Tapang Semadak, Kepala Desa Engkersik, Timang Kaseh Sekadau, Manajer Wahana Visi Indonesia Cabang Sekadau, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna dan Tamu Undangan lainnya.


Kehadiran tokoh masyarakat dan pejabat menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap program sanitasi ini.