Berita Borneotribun Hari ini

Kamis, 26 Juni 2025

Singkawang Kalbar jadi kota percontohan toleransi

Singkawang Kalbar jadi kota percontohan toleransi
Singkawang Kalbar jadi kota percontohan toleransi. (ANTARA)
Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat menjadi salah satu kota percontohan toleransi di Indonesia sehingga mendapat banyak kunjungan dari daerah lain untuk menjadi bahan kajian.

"Singkawang berhasil dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut dan banyak mendapat kunjungan yang merupakan bagian dari semangat berbagi dan belajar antar daerah dalam menjaga nilai-nilai kebhinekaan," kata Wali Kota Singkawang Tjhui Chui Mie saat menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari (FKUB) Kota Padang, Sumatra Barat, di Singkawang, Kamis.

Menurut Tjhui Chui Mie, kunjungan dari Kota Padang itu merupakan kunjungan ke-189 kali yang datang ke Singkawang dengan semangat belajar tentang toleransi. "Ini menunjukkan bahwa apa yang kita jaga di kota ini telah memberi inspirasi bagi banyak daerah lain,” ujar Tjhai Chui Mie.

Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi refleksi bagi Singkawang untuk terus meningkatkan upaya dalam merawat kerukunan, sembari menegaskan pentingnya persatuan di tengah keberagaman.

“Mari kita rawat kebersamaan dan keharmonisan, karena kita adalah saudara yang hidup dalam satu rumah besar, yaitu Kota Singkawang,” katanya.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, mengungkapkan kekagumannya terhadap pola kepemimpinan Tjhai Chui Mie yang dinilainya mampu mengayomi semua golongan tanpa memandang latar belakang agama maupun etnis.

Singkawang menurutnya, tempat yang tepat untuk belajar tentang bagaimana toleransi dipraktikkan secara nyata.

"Bahkan, saya sangat terkesan karena meskipun Ibu Wali Kota adalah non-Muslim, beliau justru memimpin pembangunan Masjid Agung Kota Singkawang, dan turun langsung dalam penggalangan dana,” ujarnya.

Maigus menambahkan, semangat kebhinekaan yang hidup di tengah masyarakat Singkawang menjadi contoh nyata dari harmoni sosial yang mendukung sektor pariwisata dan budaya.

“Dari Singkawang, kami belajar bahwa kolaborasi budaya dan nilai toleransi bukan hanya memperkuat kehidupan sosial, tapi juga menjadi daya tarik wisata yang kuat,” ujarnya.

Kunjungannya di Singkawang ini menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat jejaring antar-daerah dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi yang inklusif dan membangun bangsa yang damai di tengah keberagaman.

Oleh : Narwati/ANTARA

Polda Kalbar mutasi 32 pejabat, termasuk Kapolres dan PJU

Polda Kalbar mutasi 32 pejabat, termasuk Kapolres dan PJU
Polda Kalbar mutasi 32 pejabat, termasuk Kapolres dan PJU. (ANTARA)
Pontianak - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) melaksanakan rotasi besar-besaran terhadap 32 pejabat di jajaran utamanya, mencakup sejumlah Kapolres dan Perwira Menengah (Pamen), di mana langkah ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi, peningkatan efektivitas kerja, dan regenerasi kepemimpinan di lingkungan kepolisian.

"Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Kalbar nomor ST/488/VI/KEP/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam memperkuat transformasi Polri menuju institusi yang Presisi prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan," kata Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno di Pontianak, Kamis.

Batu mengatakan, mutasi adalah bagian dari siklus manajemen organisasi dan dilakukan secara periodik untuk menjawab kebutuhan kelembagaan yang terus berkembang.

"Mutasi ini merupakan bentuk dinamika organisasi. Kami harapkan para pejabat segera menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru dan melanjutkan program-program positif yang sudah berjalan," tuturnya.

Beberapa rotasi penting melibatkan pejabat utama (PJU) dan Kapolres. Di antaranya, Kombes Pol F. Guntur Sunoto yang sebelumnya menjabat Karo SDM digantikan oleh Kombes Pol Sugandi. Jabatan Dirreskrimum kini diisi Kombes Pol Raswin Bachtiar Sirait menggantikan Kombes Pol Bowo Gede Imantio. Sementara Dirreskrimsus dijabat Kombes Pol Burhanudin menggantikan Kombes Pol Sardo M.P. Sibarani.

Kapolresta Pontianak juga mengalami pergantian. Kombes Pol Adhe Hariadi dimutasi ke Bareskrim Polri dan posisinya digantikan oleh AKBP Suyono. Sementara AKBP Fatchur Rochman yang sebelumnya menjabat Kapolres Singkawang diangkat sebagai Wadirresnarkoba, digantikan oleh AKBP Dody Yudianto Arruan dari Polda Bengkulu.

Kapolres lainnya yang turut berganti, antara lain:

1. Kapolres Landak kini dijabat AKBP Devi Ariantari menggantikan AKBP Siswo Dwi Nugroho;
2. Kapolres Sintang dijabat AKBP Sanny Handityo menggantikan AKBP I Nyoman Budi Artawan;
3. Kapolres Bengkayang dijabat AKBP Syahirul Awab menggantikan AKBP Teguh Nugroho;
4. Kapolres Ketapang kini dijabat AKBP Muhammad Harris yang sebelumnya bertugas di Polda Lampung.

Selain itu, sejumlah pejabat lainnya menempati jabatan baru di bidang pembinaan dan operasional seperti Direktur Polairud, Dansat Brimob, Kepala SPN, serta Wadirkrimsus dan Wadirresnarkoba.

Kombes Bayu menegaskan bahwa rotasi ini bukan semata-mata pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya menjadikan Polri sebagai institusi yang semakin dipercaya masyarakat.

"Dengan penyegaran ini, Polda Kalbar berharap dapat lebih adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan keamanan di wilayah Kalimantan Barat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang humanis dan profesional," katanya.

Ia menambahkan bahwa regenerasi kepemimpinan juga merupakan langkah strategis untuk menjaga semangat dan komitmen anggota Polri dalam melaksanakan tugas negara.

Mutasi tersebut dipandang sebagai wujud konkret dari transformasi kelembagaan Polri untuk terus berbenah dalam mendekatkan diri kepada masyarakat serta memberikan rasa aman dan keadilan secara merata.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pontianak tuan rumah Equator Architecture Forum 2025

Pontianak tuan rumah Equator Architecture Forum 2025
Pontianak tuan rumah Equator Architecture Forum 2025. (ANTARA)
Pontianak - Kota Pontianak ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Equator Architecture Forum (EAF) 2025, ajang nasional yang menghimpun gagasan dan inovasi di bidang arsitektur, tata kota, dan pembangunan berkelanjutan.

"Forum ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Kalimantan Barat dalam memperkuat citra sebagai provinsi yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan desain berwawasan lingkungan," kata Ketua Panitia Pelaksana, Uray Feri Andi saat melakukan audiensi dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Pontianak, Kamis.

Uray mengatakan, menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, Panitia Pelaksana EAF 2025 melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan di ruang kerjanya, Rabu (25/6), untuk melaporkan kesiapan acara sekaligus memohon arahan dan dukungan dari pemerintah daerah.

"Kami memohon saran dan arahan Bapak Gubernur serta mengundang beliau untuk hadir dan membuka secara resmi forum ini. Alhamdulillah, arahan beliau akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi panitia," tuturnya.

Ia mengatakan, forum ini akan melibatkan akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dari berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus pada arsitektur tropis dan pembangunan kota berkelanjutan di wilayah ekuator.

EAF 2025 di Pontianak akan menjadi ruang temu gagasan dan kolaborasi antara pelaku arsitektur dan tata kota yang menyoroti tantangan serta potensi pengembangan kawasan tropis di sekitar garis khatulistiwa.

Kota Pontianak dipilih karena posisinya yang strategis sebagai satu-satunya ibu kota provinsi di Indonesia yang dilintasi garis ekuator.

"Harapan kami forum ini akan membawa dampak positif tidak hanya dalam bidang arsitektur, tetapi juga dalam pembangunan berkelanjutan dan penguatan citra Pontianak sebagai kota terbuka, modern, dan inklusif," kata Uray.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, panitia optimistis EAF 2025 akan menjadi tonggak penting dalam memajukan wacana arsitektur tropis Indonesia dan memperluas jejaring profesional di bidang perencanaan kota serta lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar H. Ria Norsan menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan EAF 2025 dan menilai forum ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan kesadaran lingkungan.

“Ini acara yang sangat baik dan tentu akan kami dukung. Forum ini dapat menjadi pemicu berkembangnya pemikiran dan kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kalimantan Barat,” ujar Norsan.

Ia juga menyampaikan kesediaannya untuk hadir secara langsung membuka kegiatan, jika tidak ada agenda lain yang bersamaan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bengkayang perkuat sistem pajak-restribusi untuk kemandirian keuangan

Bengkayang perkuat sistem pajak-restribusi untuk kemandirian keuangan
Bengkayang perkuat sistem pajak-restribusi untuk kemandirian keuangan. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat memperkuat sistem regulasi pajak daerah dan retribusi dalam rangka kemandirian keuangan daerah setempat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dalam nota penjelasan rancangan perubahan peraturan daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang, Kamis.

"Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat sistem regulasi pajak daerah guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah," ujar Bupati Darwis.

Bupati Darwis menekankan bahwa perubahan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat pondasi fiskal daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan melalui surat Nomor 900.1.13.1/2379/Keuda perihal penyampaian surat pemberitahuan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 13 Juni 2025, terdapat sejumlah ketentuan dalam perda tersebut yang perlu disesuaikan kembali agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan fiskal nasional.

Kemudian kepala daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat tersebut.

Jika hal tersebut tidak dilakukan katanya, akan ada sanksi administratif, berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), bahkan penghentian hak-hak keuangan daerah jika tidak dilakukan perubahan perda sesuai waktu dan prosedur yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

"Perubahan Perda ini akan menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta mendukung keberlanjutan pembangunan berbasis kemandirian keuangan daerah," ujarnya.

Bupati Darwis juga memohon dukungan DPRD untuk segera membahas rancangan perda ini dalam pembicaraan tingkat I dan II agar dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

"Kami berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bengkayang," katanya.

Dengan perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berharap dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat sistem regulasi pajak. Bupati Darwis berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri.

Perubahan perda ini juga diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Bupati Darwis menekankan bahwa perubahan perda ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan melanjutkan pembahasan Rancangan Perda ini dengan DPRD. Dan ia harap bahwa proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

"Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri," ujarnya.

Sementara itu katanya, rasio kemandirian daerah tahun 2024 mencapai 7,07 persen meningkat dari 6,56 persen di tahun 2023. Hal ini katanya menunjukkan Bengkayang semakin mandiri dalam mengelola keuangan daerah.

Kemudian pendapatan daerah dari sisi pajak daerah Tahun 2024 mencapai Rp25,4 miliar atau 88,99 persen dari target Rp28,6 miliar. Retribusi daerah sebesar Rp46,8 miliar atau 94,25 persen dari target Rp49,7 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp5,8 miliar atau 98,58 persen dari target Rp5,9 miliar. Dan lain-lain PAD yang sah Rp5,9 miliar atau 17,99 persen dari target Rp32,8 miliar.

Oleh : Narwati/ANTARA 

Pelaku Pencurian Motor Listrik di Tangsel Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Kronologinya!

Pelaku Pencurian Motor Listrik di Tangsel Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Kronologinya!
Pelaku Pencurian Motor Listrik di Tangsel Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Kronologinya!

Tangerang Selatan – Aksi pencurian motor listrik yang sempat meresahkan warga akhirnya berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Pelaku berinisial AT (43) ditangkap setelah terbukti mencuri motor listrik milik seorang warga yang tertidur di pinggir Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Kunci Motor Masih Menempel, Jadi Sasaran Empuk Pencuri

Peristiwa ini bermula saat korban memarkirkan motor listriknya dan tertidur di lokasi kejadian. Nahas, saat itu kunci motor masih menempel, sehingga memudahkan pelaku untuk membawa kabur kendaraan tersebut.

Menyadari motornya hilang, korban segera melapor ke pihak kepolisian. Tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat langsung bergerak cepat untuk mengusut kasus ini.

Pelaku Ditangkap Berkat GPS

Berbekal laporan dari korban, polisi melakukan pelacakan menggunakan sistem GPS yang masih aktif di motor listrik tersebut. Hasilnya, pelaku berhasil ditangkap di wilayah Tangerang Selatan tanpa perlawanan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan apresiasi kepada jajarannya atas tindakan cepat dan tepat dalam mengungkap kasus ini.

"Kami terus mendorong anggota agar sigap dalam merespons laporan masyarakat. Kejadian ini juga menjadi pelajaran penting bagi warga agar tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan kunci menempel, apalagi di tempat umum," ujarnya, Kamis (26/6/2025).

Masih Didalami, Apakah Ada Kasus Lain

Tim penyidik saat ini masih mendalami kemungkinan keterlibatan AT dalam kasus pencurian kendaraan lainnya di wilayah Jakarta maupun sekitarnya.

Imbauan untuk Masyarakat

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat memarkirkan kendaraan, terutama di area publik. Jangan lupa untuk selalu mencabut kunci dan mengunci kendaraan agar tidak menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua: jangan lengah, sekecil apa pun. Tindakan sederhana seperti mencabut kunci kendaraan bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah bertindak cepat, dan semoga kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Waspada! Modus Penipuan Berkedok Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Waspada! Modus Penipuan Berkedok Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Waspada! Modus Penipuan Berkedok Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Jawa Timur – Tim Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) berhasil mengungkap kasus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Seorang pelaku berinisial TD (38) diamankan polisi setelah ketahuan memanfaatkan data pribadi warga untuk kepentingan pribadinya.

Modus Pelaku: Manipulasi Data Warga untuk Daftar MBG

Pelaku diketahui mendekati warga dengan iming-iming bisa mendapatkan bantuan MBG tanpa harus datang ke kantor pajak, cukup dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Ia kemudian meminta data pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan foto selfie dari para korban.

Dengan data tersebut, pelaku membuatkan NPWP elektronik, lalu meregistrasikan kartu SIM dan membuka rekening e-wallet secara online. Tak berhenti di situ, ia juga membuat akun toko online melalui program Shopee Affiliate.

130 Akun Online Shop Dibuat untuk Live Streaming Palsu

Kombes Pol. Jules Abraham Abast selaku Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa pelaku menggunakan data dari warga untuk membuat hingga 130 akun toko online, yang semuanya dikaitkan dengan akun toko miliknya bernama Kayla Shop.

Akun-akun tersebut kemudian digunakan untuk melakukan aktivitas live streaming sejak Desember 2024, dengan tujuan menghasilkan komisi dari platform. Keuntungan yang diperoleh disimpan di akun e-wallet milik pelaku, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadinya.

Jeratan Hukum Berat Menanti Pelaku

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan sejumlah pasal serius:

  • Pasal 51 ayat 1 jo Pasal 35 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2024.

  • Pasal 67 ayat 3 jo Pasal 65 ayat 3 UU RI No. 27 Tahun 2022.

Ancaman hukuman yang menanti TD adalah penjara hingga 12 tahun dan denda sebesar Rp12 miliar.

Pelajaran untuk Kita Semua: Jaga Data Pribadi!

Kasus ini jadi pengingat penting bagi kita semua untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi, apalagi jika diminta oleh pihak tidak resmi. Meski mengatasnamakan bantuan sosial atau program pemerintah, selalu verifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum memberikan informasi pribadi.

Jika kamu ragu atau merasa jadi korban, segera laporkan ke pihak berwenang agar tidak semakin banyak korban berikutnya.

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Dumai, Empat Pelaku Ditangkap!

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Dumai, Empat Pelaku Ditangkap!
Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Dumai, Empat Pelaku Ditangkap!

HUKUM - Polda Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Melalui Direktorat Reserse Narkoba, aparat kepolisian berhasil mengungkap penyelundupan berbagai jenis narkoba yang berasal dari Kota Dumai, Pekanbaru, Provinsi Riau. Narkoba ini rencananya akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara.

Empat Pelaku Diamankan

Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa dini hari (17/6), sebanyak empat orang berhasil diamankan oleh polisi. Penangkapan pertama dilakukan terhadap seorang pria berinisial SYH (27) di Jalan Lintas Medan–Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, sekitar pukul 01.30 WIB. SYH mengaku baru saja mengambil narkoba dari Dumai.

Pengembangan dari penangkapan itu membawa polisi ke pelaku kedua, HAR (26), yang ditangkap di Jalan Lintas Medan–Binjai, tepatnya di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

Tak berhenti sampai di situ, dua pelaku lainnya juga ikut ditangkap, yaitu FER (48) dan SUR (46). Keduanya diamankan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia.

Barang Bukti Narkoba Bernilai Fantastis

Dari hasil penangkapan keempat pelaku tersebut, polisi menyita barang bukti berupa:

  • 25 kilogram sabu-sabu

  • 15 ribu butir happy five

  • 5 ribu butir ekstasi

Seluruh barang bukti beserta para pelaku langsung dibawa ke Mapolda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan kasus.

Masih Ada Tiga Buronan

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., menyebutkan bahwa jaringan penyelundupan ini dikendalikan oleh tiga orang lainnya yang kini masih dalam pengejaran alias buron.

“Pengungkapan kasus ini masih dalam tahap pengembangan. Nanti akan disampaikan penjelasan lengkapnya,” jelas Kombes Calvijn, seperti dikutip dari laman Matatelinga (25/6/2025).

Peran Masyarakat Sangat Diperlukan

Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman narkoba di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran serta warga sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi atau laporan apabila mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Pemprov Kalbar Gandeng Jerman untuk Turunkan Emisi, Siap Jadi Contoh Nasional!

Pemprov Kalbar Gandeng Jerman untuk Turunkan Emisi, Siap Jadi Contoh Nasional!
Pemprov Kalbar Gandeng Jerman untuk Turunkan Emisi, Siap Jadi Contoh Nasional!.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi isu perubahan iklim. Salah satu langkah strategisnya adalah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui skema Green Climate Fund (GCF) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian hutan.

Pertemuan terbaru antara Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dengan perwakilan Kedutaan Besar Jerman, menjadi momentum penting untuk memantapkan kolaborasi internasional dalam bidang lingkungan hidup. Dalam pertemuan tersebut, Penasihat Kedubes Jerman untuk Indonesia, Oliver Hope, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan lanjutan dari inisiatif Kalbar sendiri.

“Program ini merupakan hasil inisiatif Kalimantan Barat. Kami dari Jerman hadir sebagai mitra untuk mendukung penuh implementasinya,” ujar Oliver saat audiensi di ruang kerja Gubernur, Kamis (18/6/2025).

Dukungan Konkret dari Jerman Lewat GCF

Jerman, melalui Green Climate Fund dan Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk dana maupun teknis. Menariknya, sebagian besar pendanaan GCF berasal dari Jerman.

Total hibah yang dikucurkan mencapai Rp1 triliun atau setara 59,5 juta Euro, yang akan dimanfaatkan untuk:

  • Program pengelolaan hutan berkelanjutan

  • Konservasi alam

  • Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan

Menurut Oliver, fokus utama kerja sama ini bukan hanya soal menurunkan karbon, tetapi membangun sistem dan kapasitas kelembagaan yang kuat. Dengan begitu, Kalimantan Barat akan siap menjalankan program jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan.

Kalbar Siap Jadi Provinsi Percontohan

Gubernur Ria Norsan menyambut baik dukungan yang diberikan Pemerintah Jerman. Ia menyebut bahwa Kalbar memiliki komitmen tinggi terhadap isu lingkungan dan siap berkontribusi secara aktif dalam program iklim nasional maupun global.

“Kami sangat menghargai dukungan ini. Semoga kerja sama ini bisa memperkuat posisi Kalbar sebagai provinsi percontohan dalam pelestarian lingkungan dan penurunan emisi,” kata Norsan.

Ia juga berharap implementasi awal kerja sama ini bisa dimulai pada Agustus 2025, sesuai dengan rencana yang tengah dibahas di tingkat pusat.

Manfaat Ganda: Lingkungan Lestari, Masyarakat Sejahtera

Tak hanya fokus pada pelestarian hutan, hibah dari GCF juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program ini mencakup pelatihan, penyediaan akses terhadap sumber daya alam yang lestari, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Dengan langkah ini, Kalbar tidak hanya menjaga hutan tetap hijau, tapi juga memastikan masyarakatnya mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.

Kerja sama antara Pemprov Kalbar dan Pemerintah Jerman melalui Green Climate Fund adalah bukti nyata bahwa kolaborasi internasional bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. Kalimantan Barat siap menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bisa dimulai dari daerah, dengan dukungan global.

Pemprov Kalbar Optimis Cetak Prestasi Lewat POPDA: Bibit Atlet Muda Siap Harumkan Nama Daerah

Pemprov Kalbar Optimis Cetak Prestasi Lewat POPDA: Bibit Atlet Muda Siap Harumkan Nama Daerah
Pemprov Kalbar Optimis Cetak Prestasi Lewat POPDA: Bibit Atlet Muda Siap Harumkan Nama Daerah.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan optimisme tinggi terhadap perkembangan dan prestasi atlet pelajar dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 2025. Ajang ini bukan hanya sekadar kompetisi, tapi juga menjadi langkah awal bagi para atlet muda Kalbar untuk menembus level nasional bahkan internasional.

POPDA tahun ini diselenggarakan mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2025 di Kota Pontianak, melibatkan 14 Kabupaten/Kota dengan total 525 peserta, terdiri dari atlet, pelatih, dan official. Pertandingan akan digelar di beberapa venue utama seperti GOR Pangsuma, Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Lapangan Panahan, dan Sirkuit Balap Sepeda Gelora Khatulistiwa.

POPDA: Ajang Penting Cetak Prestasi dan Temukan Bibit Unggul

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat membuka acara, menyampaikan pesan penuh semangat kepada seluruh peserta. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan, latihan rutin, menjaga kesehatan, dan bertanding secara sportif.

“Keberhasilan ada pada diri kalian sendiri. Kalau mau sukses, ya harus disiplin dan terus berlatih,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan optimisme bahwa atlet Kalbar bisa melangkah lebih jauh. Ia menargetkan agar atlet dari daerah ini bisa memberikan hasil yang lebih baik dari capaian sebelumnya pada ajang POPNAS di Jakarta November mendatang.

Capaian POPNAS dan Dukungan Penuh Pemprov Kalbar

Sebagai informasi, pada POPNAS 2023 di Palembang, Kalimantan Barat sukses menembus peringkat 8 nasional dengan raihan 9 medali emas, 4 perak, dan 6 perunggu dari berbagai cabang olahraga seperti renang, atletik, angkat besi, balap sepeda, hingga wushu dan taekwondo.

Sementara itu, pada Pra POPNAS Zona II di Solo tahun 2024, kontingen Kalbar berhasil meloloskan 35 atlet dan pelatih untuk cabang olahraga beregu seperti basket, pencak silat, tinju, dan bulutangkis putri.

“Prestasi ini adalah bukti nyata dari kerja keras atlet dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama stakeholder dalam membina dan mengembangkan potensi atlet muda,” ungkap Windy Prihastari, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar.

Pemprov dan Pemda Diminta Beri Apresiasi Lewat Bonus

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Norsan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan memberikan bonus bagi atlet yang berhasil meraih prestasi nasional. Ia juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota turut memberikan bonus kepada atlet dari daerah masing-masing.

“Jangan cuma provinsi yang kasih bonus, daerah juga harus. Kepala daerah seperti bupati dan walikota perlu ikut mengapresiasi perjuangan atletnya,” ujarnya.

6 Cabor Dipertandingkan, 4 Cabor Lain Lewat Seleksi Daerah

Tahun ini, POPDA Kalbar mempertandingkan 6 cabang olahraga utama: atletik, taekwondo, karate, balap sepeda, panahan, dan wushu. Sedangkan 4 cabor lainnya panjat tebing, angkat besi, renang, dan menembak dilakukan melalui seleksi daerah bekerja sama dengan pengurus cabang olahraga masing-masing.

Harapan Tinggi untuk Masa Depan Atlet Kalbar

Dengan semangat kompetisi dan pembinaan yang konsisten, POPDA Kalbar 2025 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung talenta muda di bidang olahraga. Harapannya, ajang ini dapat menjadi batu loncatan untuk mencetak lebih banyak atlet berprestasi dari Kalimantan Barat, yang bisa bersinar di kancah nasional hingga internasional.

Gubernur Kalbar Dorong Maskapai Tambah Rute Internasional, Air Asia Jadi yang Terdepan

Gubernur Kalbar Dorong Maskapai Tambah Rute Internasional, Air Asia Jadi yang Terdepan
Gubernur Kalbar Dorong Maskapai Tambah Rute Internasional, Air Asia Jadi yang Terdepan.

Pontianak – Pemerintah Kalimantan Barat terus berupaya mempercepat konektivitas udara internasional demi mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. Salah satu langkah nyata dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang baru saja menerima kunjungan dari pihak Air Asia Indonesia-Malaysia, Senin (23/6/2025), di Pendopo Gubernur Kalbar.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Norsan menyambut baik kehadiran perwakilan Air Asia dari Divisi Government Relations. Ia menyampaikan apresiasinya atas kembali dibukanya rute internasional dari Pontianak oleh maskapai berbiaya rendah tersebut.

“Terima kasih kepada Air Asia yang telah membuka kembali penerbangan internasional dari Pontianak. Kami berharap maskapai lain bisa segera menyusul. Ini penting agar masyarakat Kalbar lebih mudah bepergian ke luar negeri, dan sebaliknya, turis asing juga makin gampang masuk ke Pontianak,” ungkap Norsan.

Dorong Percepatan Izin Penerbangan

Air Asia saat ini telah melayani rute Pontianak–Kuching dan Pontianak–Kuala Lumpur pulang-pergi. Namun tak berhenti di situ, Pemerintah Provinsi Kalbar juga tengah mengupayakan pembukaan rute tambahan menuju Penang dan Singapura.

Menurut Gubernur Norsan, rute-rute baru ini sebenarnya dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan September. Namun, ia meminta agar proses perizinan dapat dipercepat, sehingga targetnya sudah bisa terbang mulai 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kita minta agar izin bisa selesai lebih cepat. Insyaallah kalau semua lancar, pertengahan Agustus sudah bisa terbang,” katanya optimis.

Bandara Supadio Siap Jadi Gerbang Internasional

Upaya mempercepat rute internasional ini sejalan dengan peningkatan status Bandara Supadio menjadi bandara internasional. Meski status internasionalnya sudah diresmikan, saat ini Bandara Supadio masih terus dilakukan pembenahan dan peningkatan fasilitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa.

“Kita ingin masyarakat tidak perlu ke Jakarta dulu kalau ingin ke luar negeri. Cukup dari Pontianak saja, dan itu akan menghemat waktu dan biaya,” tambah Gubernur.

Dukungan untuk Mobilitas dan Pariwisata Kalbar

Ketersediaan rute internasional dari Kalbar bukan hanya mendukung mobilitas masyarakat lokal, tapi juga memberikan efek positif bagi sektor pariwisata, perdagangan, hingga investasi. Dengan makin mudahnya akses masuk ke Kalimantan Barat, potensi wisata dan bisnis di provinsi ini akan lebih dikenal luas oleh pasar luar negeri.

Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan pihak maskapai dan pemerintah pusat agar rute internasional ini bisa berjalan lancar dan berkelanjutan.

Langkah Gubernur Kalbar untuk mendorong percepatan rute internasional adalah angin segar bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya rute ke Kuching, Kuala Lumpur, dan rencana menuju Penang serta Singapura, Kalimantan Barat semakin terbuka ke dunia. Mari dukung percepatan ini demi kemajuan daerah!