 |
| DPR RI dan ATR/BPN Gelar Rapat Kerja Bahas Evaluasi Kinerja dan Masalah Pertanahan Nasional. |
Jakarta – Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menuntaskan berbagai masalah pertanahan di tanah air, Komisi II DPR RI kembali mengadakan rapat kerja bareng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (19/05/2025). Rapat ini melibatkan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia dan jadi kelanjutan dari evaluasi kinerja triwulan pertama tahun ini.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bilang kalau pertemuan ini penting banget buat ngecek langsung kenapa capaian kinerja masih di bawah 25%, meskipun serapan anggarannya sebenarnya udah lumayan baik.
“Bulan lalu kami udah evaluasi bareng Pak Menteri ATR/BPN. Hari ini kami ingin tahu apa saja hambatan yang bikin kinerja belum maksimal dan langkah apa yang perlu diambil ke depannya,” ujarnya saat membuka rapat di Gedung DPR RI, Jakarta.
Fokus Bahasan: Reforma Agraria, Konflik Lahan, dan Digitalisasi Layanan
Dalam rapat ini, ada beberapa topik penting yang dibahas. Mulai dari progres Reforma Agraria dan legalisasi aset, penyelarasan kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, sampai penanganan konflik dan sengketa lahan. Reformasi birokrasi dan percepatan digitalisasi layanan pertanahan juga jadi fokus utama.
Rifqi juga mengingatkan soal pentingnya tata kelola keuangan di Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut hasil komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyarankan adanya perhatian khusus agar laporan keuangan tahun 2024 tetap bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.
Komunikasi Jadi Kunci
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, juga menekankan pentingnya komunikasi informal antara pusat dan daerah. Menurutnya, pendekatan ini bisa mempercepat penyelesaian masalah di lapangan.
“Kalau komunikasi lancar, kita bisa cepat dapet data awal kasus dan langsung ambil tindakan. Teman-teman di pusat juga jadi lebih mudah bantu menyelesaikan,” jelas Pudji.
Ia juga memberi tenggat waktu bagi seluruh Kanwil BPN Provinsi untuk segera menindaklanjuti hasil rapat ini. “Tolong, apa yang dibahas hari ini langsung dirangkum dan dikirim paling lambat Kamis. Hasilnya nanti saya teruskan ke Pak Menteri dan Komisi II DPR RI. Termasuk juga soal HGU dan HGB,” tegasnya.
Dukungan Penuh dari DPR RI
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, juga menyampaikan dukungannya untuk Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penanganan konflik pertanahan yang seringkali melibatkan masyarakat kecil.
“Kata Presiden, negara harus hadir dan berpihak pada rakyat kecil. Jadi itu yang harus jadi prioritas. Kita semua punya tujuan yang sama: menyelesaikan masalah tanah ini dengan serius, transparan, dan tanpa ‘ruang gelap’,” ujarnya penuh semangat.
Rapat ini dihadiri secara langsung dan daring oleh para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kanwil BPN dari berbagai provinsi. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan bisa membawa perubahan nyata dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
