 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dorong Percepatan Validasi Data Pertanahan dan Peningkatan Layanan di Sulawesi Tenggara. |
Kendari – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, baru-baru ini memberikan arahan penting buat jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Beliau menekankan bahwa proses validasi data pertanahan harus dipercepat demi mengurangi potensi konflik dan memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.
“Mumpung kita lagi transisi ke sistem digital, ini kesempatan emas yang harus dimanfaatkan. Proses validasi ini perlu strategi khusus supaya cepat selesai,” ujar Menteri Nusron saat berkunjung ke Kanwil BPN Sultra pada Rabu (28/05/2025).
Fokus Utama: Validasi Data dan Pelayanan Publik
Menurut Menteri Nusron, percepatan validasi data tanah bukan cuma soal administrasi, tapi juga bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Beliau bilang, sekitar 75-80% tugas Kementerian ATR/BPN itu berkaitan langsung dengan masyarakat, jadi pelayanan harus maksimal.
Sayangnya, masih ada dua masalah klasik yang sering dikeluhkan masyarakat, yaitu lamanya proses pengurusan tanah dan praktik pungli (pungutan liar). Nah, buat mengatasi ini, menurut beliau, dibutuhkan perbaikan menyeluruh lewat:
-
Penyederhanaan proses bisnis
-
Pemanfaatan teknologi digital
-
Peningkatan kualitas dan integritas SDM
“Sistem IT kita perlu diperkuat. Tapi SDM juga harus terus dikembangkan, baik dari sisi kemampuan teknis maupun etika kerja. Model pelayanan kita harus akurat, hati-hati, bertanggung jawab, dan transparan,” tambah Nusron.
SDM Jadi Kunci Transformasi
Gak cuma sistemnya yang dibenahi, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga jadi perhatian serius. Menteri Nusron ingin petugas di lini terdepan dari Kepala Kantah, Kepala Seksi, hingga petugas loket terus upgrade kemampuan.
Bahkan, kabarnya sedang disiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) buat ngatur jalur karier ASN di lingkungan ATR/BPN. Jadi, staf yang kerja dari bawah punya kesempatan jelas buat naik jabatan sampai posisi tinggi seperti direktur atau dirjen.
Rapermen itu juga bakal ngatur soal rotasi jabatan, mutasi, dan sertifikasi manajemen risiko. Tujuannya supaya ASN ATR/BPN lebih siap menghadapi tantangan dan punya arah karier yang pasti.
“Kita butuh SDM yang siap menghadapi tantangan pertanahan ke depan. Jadi semua harus diberi kesempatan yang jelas dalam pengembangan karier,” ujar Nusron.
Kolaborasi Pemerintah dan DPR Jadi Kunci Keberhasilan
Selain fokus ke internal kementerian, Nusron juga gak lupa menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif, khususnya dengan Komisi II DPR RI. Menurutnya, sinergi seperti ini bisa mempercepat realisasi program-program pertanahan yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Saya berharap ada hubungan saling menguatkan antara kita dan DPR. Ini bagian dari kolaborasi kebangsaan,” tegas Nusron.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
