 |
| Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. |
JAKARTA - Di zaman sekarang, di mana informasi bisa menyebar dengan sangat cepat hanya dalam hitungan detik, strategi komunikasi menjadi hal yang sangat krusial.
Hal ini disadari betul oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Lewat kegiatan bertajuk Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang diadakan secara daring pada Senin, 21 Juli 2025, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Acara ini diprakarsai oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN dan melibatkan para pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
Bahkan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Bapak Ossy Dermawan, turut hadir dan memberikan sambutan penting dalam pembukaan acara tersebut.
Komunikasi Publik Itu Bukan Sekadar Menyampaikan Informasi
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menyampaikan hal yang cukup menarik dan sangat relevan dengan kondisi saat ini.
Menurut beliau, komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tidak cukup jika hanya bersifat informatif atau sekadar menyampaikan kegiatan seremonial seperti penyerahan sertifikat tanah.
Lebih dari itu, komunikasi harus mampu mendidik masyarakat (edukatif), melibatkan mereka dalam proses (partisipatif), serta mampu membawa perubahan atau dampak positif (transformasional).
“Komunikasi publik yang baik itu bukan cuma soal siapa yang paling banyak bicara atau paling sering muncul di media. Tapi, siapa yang bisa membangun kepercayaan. Karena ketika kepercayaan itu sudah ada, maka informasi akan lebih mudah diterima,” ujar Wamen Ossy.
Kalimat ini seakan menjadi penegasan bahwa era komunikasi saat ini bukan lagi soal seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa besar kepercayaan yang bisa kita bangun.
Dua Wajah Komunikasi di Tubuh Kementerian
Dalam pelaksanaannya, Wamen Ossy juga menyinggung bahwa komunikasi publik Kementerian ATR/BPN saat ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, kantor wilayah (Kanwil) dan kantor pertanahan (Kantah) di berbagai daerah sudah cukup aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Tapi di sisi lain, komunikasi tersebut masih cenderung reaktif dan belum menyatu dalam sebuah strategi komunikasi yang terencana dan menyeluruh.
Nah, di sinilah pentingnya sosialisasi seperti ini. Tujuannya agar seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, bisa memiliki satu pemahaman dan arah yang sama dalam mengelola komunikasi publik. Jadi, bukan cuma asal menyampaikan informasi, tapi benar-benar punya strategi yang jelas dan berdampak.
Peran Penting Jajaran Daerah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, juga menambahkan bahwa peran teman-teman di daerah sangat penting. Menurutnya, jajaran daerah adalah "perpanjangan tangan" dari pusat. Mereka punya tugas besar untuk memastikan bahwa informasi dari pusat bisa sampai ke masyarakat dengan tepat dan tidak menimbulkan kebingungan.
“Kalau informasi yang kita sampaikan tidak dimengerti masyarakat, artinya ada yang salah dalam cara kita berkomunikasi. Maka dari itu, kita harus selalu introspeksi dan memperbaiki diri,” ujar Pak Pudji.
Pesan ini sangat penting, karena pada dasarnya informasi yang baik bukan hanya yang benar, tetapi juga yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Sosialisasi Bukan Cuma untuk Humas
Yang menarik dari acara ini, ternyata sosialisasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi para petugas humas saja. Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa kegiatan ini juga ditujukan untuk seluruh pimpinan di unit kerja masing-masing. Artinya, semua harus ikut terlibat, termasuk para Kepala Kanwil dan pimpinan satuan kerja Eselon II.
Kenapa? Karena komunikasi publik bukan hanya tugas humas, tapi tanggung jawab bersama. Semua pimpinan harus bisa menjadi komunikator yang baik. Mereka harus mampu menyampaikan program-program kementerian dengan narasi yang positif, serta menjawab berbagai isu atau pertanyaan publik dengan bijak.
“Kalau kita ingin masyarakat percaya, maka narasi yang kita bangun harus positif dan konsisten. Jangan sampai ada perbedaan informasi antara pusat dan daerah. Semua harus satu suara,” kata Harison.
Narasumber Profesional dan Antusiasme Peserta
Dalam sosialisasi ini, tidak hanya disampaikan laporan dan sambutan saja, tapi juga ada pemaparan materi dari para narasumber yang kompeten di bidangnya. Beberapa di antaranya adalah:
-
Bagas Agung Wibowo, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga
-
Adhi Maskawan, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat
-
Nur Adhani, Kepala Subbagian Media Center, yang bertindak sebagai moderator
Sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk pejabat tinggi pratama, kepala Kanwil BPN Provinsi, kepala Kantah, hingga pejabat tata usaha di tingkat kabupaten/kota. Jumlah peserta yang besar ini menunjukkan bahwa antusiasme terhadap isu komunikasi publik sangat tinggi.
Kenapa Komunikasi Publik Itu Penting?
Sekarang kita masuk ke hal yang lebih mendasar: kenapa sih komunikasi publik itu jadi begitu penting, khususnya bagi institusi seperti Kementerian ATR/BPN?
Jawabannya simpel: karena masyarakat punya hak untuk tahu. Mereka berhak tahu bagaimana proses pertanahan berjalan, bagaimana mengurus sertifikat tanah, dan informasi penting lainnya yang menyangkut hak-hak mereka.
Selain itu, komunikasi publik yang baik bisa mencegah kesalahpahaman, menghindari hoaks, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jika masyarakat merasa dekat dengan institusi negara dan merasa dilibatkan, maka kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya.
Tantangan Era Digital: Banjir Informasi dan Misinformasi
Namun, membangun komunikasi publik yang kuat tidaklah mudah, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Informasi bertebaran di mana-mana, dan belum tentu semuanya benar. Bahkan, informasi yang salah bisa lebih cepat menyebar daripada informasi yang benar.
Di sinilah tantangan sesungguhnya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, perlu hadir sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya. Maka, bukan hanya penting untuk menyampaikan informasi, tapi juga penting untuk menyampaikannya dengan cara yang benar, mudah dipahami, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Komunikasi yang Terencana dan Terukur
Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa komunikasi publik bukan pekerjaan sambil lalu. Ia butuh perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi secara berkala. Semua elemen dalam kementerian, baik pusat maupun daerah, harus bekerja sama agar strategi komunikasi ini bisa berjalan efektif.
Dengan komunikasi yang edukatif, partisipatif, dan transformasional seperti yang disampaikan Wamen Ossy, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat citra positif Kementerian ATR/BPN di mata publik.
Saatnya Komunikasi Publik Naik Kelas
Melalui sosialisasi ini, kita belajar bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi juga membangun kepercayaan, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan perubahan positif. Dan untuk mencapainya, dibutuhkan kerja sama semua pihak, bukan hanya tim humas.
Jadi, apakah kamu bagian dari tim ATR/BPN atau sekadar warga yang ingin tahu lebih banyak tentang pertanahan, ingatlah satu hal: informasi yang tepat, jujur, dan mudah dipahami bisa menjadi jembatan menuju pelayanan publik yang lebih baik.
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
