 |
| Kementerian ATR/BPN Targetkan PNBP Rp3,3 Triliun di 2026, Ini Strategi dan Fokus Utamanya. |
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan optimisme tinggi dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun anggaran 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa pencapaian target tersebut akan didukung oleh kerja keras, konsistensi, dan strategi yang terarah dari seluruh jajarannya.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Pudji menyampaikan bahwa pihaknya siap menghadapi tantangan dan akan fokus menyelesaikan berbagai program penting di tahun ini sebagai landasan untuk capaian lebih besar di 2026.
“Insyaallah kami yakin bisa mencapai target 2026, asal apa yang ditugaskan tahun ini bisa tuntas dengan baik. Kita perlu kebijakan dan aksi nyata dari sekarang,” ujar Pudji saat ditemui usai rapat Panja Rancangan RAPBN 2026 pada Selasa (8/7/2025).
Empat Fokus Strategis Kementerian ATR/BPN Menuju Target 2026
Dalam pemaparannya di hadapan Badan Anggaran DPR RI, Pudji menguraikan empat strategi utama Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan PNBP ke depan:
-
Digitalisasi Layanan Informasi Sertifikat Tanah
Fokus pertama adalah penguatan layanan informasi sertifikat dan data lokasi tanah melalui sistem elektronik. Kementerian ATR/BPN juga akan memperluas diversifikasi informasi melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT) agar data tanah lebih akurat dan transparan. -
Peningkatan Pelayanan Berbasis Teknologi
Penggunaan Sertipikat Elektronik akan semakin ditingkatkan demi mempercepat pelayanan dan mengurangi praktik manual. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih efisien. -
Penyesuaian Tarif untuk Dukung Investasi dan Rakyat Kecil
Evaluasi terhadap kebijakan tarif akan dilakukan secara berkala, tujuannya agar investasi tetap menarik namun tetap berpihak pada masyarakat kecil yang ingin mengakses layanan pertanahan. -
Optimalisasi Aset Kementerian untuk Tambah PNBP
Pemanfaatan aset-aset milik Kementerian ATR/BPN akan dimaksimalkan agar bisa memberi nilai tambah terhadap penerimaan negara, tanpa membebani masyarakat.
Target Rp3,3 Triliun dan Kontribusi Pelayanan Pertanahan
Dengan strategi tersebut, target penerimaan PNBP pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3,3 triliun. Hingga pertengahan tahun 2025 saja, realisasi PNBP dari kementerian ini sudah mencapai Rp1,2 triliun, atau sekitar 37,3% dari total target tahun berjalan.
Yang menarik, sekitar 97% dari total PNBP berasal dari layanan pertanahan, terutama melalui sistem pendaftaran tanah. Ini menunjukkan betapa vitalnya peran digitalisasi dan efisiensi pelayanan dalam menggenjot pendapatan nonpajak negara.
Kementerian juga mencatat pertumbuhan rata-rata PNBP sebesar 14,2% setiap tahunnya, sebuah capaian positif yang ingin terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Salah satu kunci keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan PNBP adalah implementasi sistem layanan elektronik yang semakin masif. Langkah ini terbukti mampu mempercepat proses pendaftaran tanah, meningkatkan akurasi data, dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.
Dengan semakin canggihnya sistem yang dimiliki, diharapkan potensi kebocoran data atau ketidakefisienan layanan bisa ditekan seminimal mungkin.
Dengan berbagai program dan strategi yang sudah disiapkan, Kementerian ATR/BPN optimistis bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap PNBP nasional. Selain itu, masyarakat juga akan semakin diuntungkan dengan layanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.
Langkah ini bukan hanya tentang angka atau target semata, tetapi juga tentang bagaimana negara bisa menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.
Yuk dukung transformasi digital pertanahan demi Indonesia yang lebih tertata dan sejahtera!
