 |
| Komitmen Kementerian ATR/BPN di 2026: Layanan Pertanahan Lebih Akurat, Transparan & Pro Rakyat. |
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2026 akan difokuskan pada penyempurnaan sistem layanan yang lebih akurat, transparan, dan bertanggung jawab.
Anggaran 2026 Capai Rp7,78 Triliun: Fokus pada Layanan Publik
Mengacu pada Surat Edaran Bersama dari Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan, Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp7,78 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk:
-
Mendukung manajemen internal kementerian
-
Meningkatkan pelayanan pertanahan ke masyarakat
-
Menyusun dan menjalankan program penataan ruang secara strategis
Menteri Nusron menyampaikan, “Kami akan kelola dana ini secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Tujuannya jelas, yaitu agar pelayanan pertanahan makin akurat, prudent (bijaksana), dan akuntabel, semua dengan pendekatan berbasis manajemen risiko.”
Usulan Tambahan Anggaran Rp3,63 Triliun: Dorong PTSL dan Rekrutmen ASN
Selain anggaran pokok, Menteri Nusron juga mengusulkan tambahan dana sebesar Rp3,63 triliun. Tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk mempercepat tiga prioritas utama:
-
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) – agar makin banyak masyarakat bisa memiliki sertifikat tanah secara legal dan gratis.
-
Peningkatan penataan ruang – mendukung pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
-
Belanja pegawai baru – mendukung perekrutan CPNS dan PPPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Kami ingin percepatan PTSL bisa lebih masif dan menjangkau masyarakat luas. Maka kami sangat berharap dukungan dari DPR untuk penambahan anggaran ini,” ucap Menteri Nusron di hadapan para anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi kinerja Menteri Nusron yang dianggap progresif dan serius dalam membenahi layanan pertanahan nasional. Ia menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran tersebut.
“Saya pribadi mendukung penuh tambahan Rp3,63 triliun itu. Pak Menteri punya semangat besar, jadi kalau tidak kita dukung, beliau akan sulit bergerak. Program-program yang langsung menyentuh masyarakat memang harus kita prioritaskan,” kata Dede Yusuf.
Kementerian ATR/BPN menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik di tahun 2024, dengan serapan mencapai 99,04%. Angka ini menjadi bukti bahwa kementerian ini mampu mengelola dana publik secara efisien dan tepat sasaran.
Dengan dukungan anggaran yang cukup dan pengawasan yang ketat, Kementerian ATR/BPN menargetkan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Transformasi digital, percepatan program PTSL, dan peningkatan SDM menjadi pilar utama perubahan tersebut.
Harapannya, masyarakat bisa lebih mudah mengurus dokumen pertanahan, mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya, serta ikut menikmati manfaat dari pembangunan ruang yang tertata dengan baik.
