 |
| Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan. |
Jakarta – Komunikasi publik yang efektif bukan hanya sekadar soal menyampaikan informasi. Lebih dari itu, komunikasi publik adalah seni membangun kepercayaan, memperkuat citra lembaga, dan menjembatani pemahaman antara pemerintah dan masyarakat.
Hal inilah yang menjadi inti dari pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi Publik, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang berlangsung secara daring pada Senin, 21 Juli 2025.
Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia ini, Wamen Ossy memaparkan lima pilar utama sebagai landasan strategi komunikasi publik Kementerian ATR/BPN. Kelima pilar ini bukan hanya penting bagi jajaran Humas, tetapi juga menjadi acuan yang bisa memperkuat hubungan antara institusi dan masyarakat luas.
"Tuhan Maha Tahu, Tapi Netizen Perlu Diberi Tahu"
Sebelum menguraikan pilar-pilar komunikasi tersebut, Wamen Ossy menyampaikan sebuah kalimat yang menggelitik tapi penuh makna: “Tuhan Maha Tahu, tapi netizen itu perlu diberi tahu.” Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dan aktif di ruang digital. Oleh karena itu, cara menyampaikan informasi harus dilakukan secara tepat, menyentuh, dan sesuai konteks.
“Informasi tidak bisa lagi disampaikan dengan gaya lama. Kita harus bisa menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dimengerti, jujur, dan tetap mengedepankan empati,” ucap Wamen Ossy.
1. Narasi Kebijakan yang Jelas, Nyata, dan Membumi
Pilar pertama yang ditekankan Wamen Ossy adalah pentingnya menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang membumi. Artinya, pesan yang disampaikan tidak boleh rumit dan penuh istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat awam.
Sebagai contoh, program sertipikasi tanah bukan sekadar proses administratif yang berakhir dengan keluarnya sertifikat. Lebih dari itu, ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Sertifikat tanah bisa menjadi aset yang mengubah kehidupan masyarakat bisa digunakan untuk akses permodalan, warisan, atau kepastian hukum.
“Kalau disampaikan dengan cara yang teknokratis, masyarakat bisa bingung. Tapi kalau dijelaskan sebagai bentuk perlindungan atas tanah milik mereka, baru terasa manfaatnya,” jelasnya.
2. Komunikasi yang Proaktif dan Antisipatif
Pilar kedua menyoroti pentingnya sikap tanggap dalam menghadapi isu. Menurut Wamen Ossy, jajaran humas Kementerian ATR/BPN tidak boleh hanya reaktif atau menunggu sebuah isu menjadi viral terlebih dahulu sebelum bertindak. Justru, langkah terbaik adalah membangun sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini.
Ia mencontohkan bagaimana humas pusat berhasil dengan cepat merespons maraknya situs palsu beberapa waktu lalu. Respons cepat seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kita harus peka terhadap isu. Jangan sampai ada framing negatif yang mendahului kita. Lebih baik kita yang membentuk opini publik daripada kita yang dibentuk oleh opini,” ujarnya.
3. Sinergi antara Pusat dan Daerah yang Saling Menguatkan
Tidak kalah penting, pilar ketiga menekankan sinergi antara pusat dan daerah dalam menyampaikan pesan yang konsisten. Namun demikian, Wamen Ossy juga menyadari bahwa tiap daerah punya karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, ruang untuk kreativitas lokal tetap perlu diberikan.
"Yang penting kita punya arah narasi besar yang sejalan, tetapi daerah bisa berinovasi dalam penyampaian. Tentunya tetap harus ada koordinasi, misalnya lewat brainstorming rutin agar tidak keluar dari jalur," kata Wamen Ossy.
Dengan cara ini, setiap daerah tetap bisa menyuarakan program Kementerian ATR/BPN sesuai dengan kondisi lokal, tanpa kehilangan pesan utamanya.
4. Kolaborasi Strategis dengan Media dan Influencer
Di era digital seperti sekarang, kekuatan media dan influencer sangat besar dalam membentuk opini publik. Maka dari itu, kolaborasi strategis menjadi salah satu kunci sukses komunikasi publik.
Wamen Ossy mengingatkan bahwa media lokal dan nasional, serta para konten kreator atau influencer yang memiliki pengaruh di komunitasnya, bisa menjadi jembatan penting dalam menyampaikan pesan-pesan kementerian.
“Tetapi tentu harus bijak dalam memilih mitra. Pilih yang punya nilai positif, punya pengaruh nyata, dan mengerti isu pertanahan,” tambahnya.
5. Komunikasi yang Manusiawi dan Empatik
Pilar kelima dan mungkin yang paling penting adalah komunikasi yang empatik. Dalam urusan pertanahan, sering kali yang dihadapi adalah masyarakat yang sedang mengalami persoalan berat: konflik tanah, sengketa keluarga, atau bahkan penggusuran.
“Tanah itu bukan sekadar objek hukum, tetapi bagian dari kehidupan seseorang. Maka saat kita bicara soal tanah, kita bicara soal perasaan, harapan, bahkan trauma,” ujar Wamen Ossy.
Ia mengingatkan agar setiap komunikasi yang dikeluarkan humas harus mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Jangan sampai ada penyampaian pesan yang tidak sensitif terhadap situasi, apalagi dengan gaya komunikasi kekinian yang justru bisa menyakiti perasaan masyarakat.
“Kalau ada sengketa tanah, jangan dijadikan konten ala TikTok yang lucu-lucuan. Itu tidak manusiawi. Kita harus bisa menempatkan diri,” tegasnya.
Pesan Khusus untuk Para Humas: Komunikasi Adalah Kunci Pelayanan Publik
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, ditekankan kembali bahwa komunikasi publik bukan hanya tugas Humas semata. Semua lini di Kementerian ATR/BPN perlu berkontribusi aktif dalam menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan mudah dipahami.
Acara ini diikuti oleh berbagai level pejabat dan pegawai, termasuk Kepala Kantor Wilayah BPN dari seluruh provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, hingga staf tata usaha. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa ada semangat yang sama untuk membenahi sistem komunikasi agar semakin transparan dan inklusif.
Lima Pilar Komunikasi Publik ATR/BPN untuk Indonesia yang Lebih Terbuka
Lima pilar komunikasi publik yang disampaikan oleh Wamen Ossy bukan sekadar teori, tapi panduan praktis yang bisa diterapkan dalam aktivitas keseharian Humas Kementerian ATR/BPN. Mulai dari menyusun konten media sosial, membuat siaran pers, hingga menangani aduan masyarakat.
Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik meja birokrasi. Masyarakat berhak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, dan pemerintah berkewajiban menyampaikannya secara jelas dan manusiawi.
Dengan memperkuat strategi komunikasi publik, Kementerian ATR/BPN bisa lebih dekat dengan masyarakat, membangun kepercayaan, dan menjalankan tugas pelayanan publik secara lebih baik.
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
