Berita Borneotribun: Kalbar Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

Selasa, 24 Juni 2025

Wakil Bupati Kubu Raya Buka Khitanan Massal 'Anak Hebat Berani Sunat'

Foto: Khitanan Massal dalam rangka program Injourney Airports Peduli Kesehatan 'Anak Hebat Berani Sunat'


KUBURAYA- Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukriyanto, S.Ag secara resmi membuka kegiatan Khitanan Massal dalam rangka program Injourney Airports Peduli Kesehatan, yang digelar di Gedung Serbaguna Graha Candra Dista Wiradi, Bandara Internasional Supadio, Pontianak. Selasa tgl (24/6/2025).

Mengusung tema “Anak Hebat Berani Sunat”, kegiatan ini diikuti oleh 100 anak peserta dari wilayah Kubu Raya dan sekitarnya. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara PT Angkasa Pura Indonesia (Bandara Supadio Pontianak), Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, dan berbagai pihak lainnya dalam mendorong pemerataan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Wakil Bupati H. Sukriyanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh penyelenggara terhadap anak-anak dan keluarga di Kubu Raya.

“Khitanan massal ini bukan hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar Sukriyanto.

Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Supadio Pontianak, Muhamad Iwan Sutisna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar bandara.

“Kami ingin berkontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan anak-anak. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata dan menjadi kenangan baik bagi para peserta,” ujar Iwan Sutisna.

Selain layanan khitan gratis, setiap peserta juga mendapatkan bingkisan perlengkapan dan edukasi mengenai perawatan pasca-khitan. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat, ditutup dengan sesi foto bersama para peserta, panitia, dan pimpinan daerah. (Jeckmus)



Senin, 23 Juni 2025

Pendapatan PBB-P2 di Singkawang Kalbar Rp2,1 miliar

Pendapatan PBB-P2 di Singkawang Kalbar Rp2,1 miliar
Pendapatan PBB-P2 di Singkawang Kalbar Rp2,1 miliar. (ANTARA)
Singkawang - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Singkawang, Kalimantan Barat Parlinggoman mengatakan hingga 22 Juni 2025, telah mengumpulkan pajak daerah (PBB-P2) sebesar Rp2,1 miliar dari target Rp13 miliar atau sebesar 16,42 persen.

"Berbagai upaya yang kita lakukan untuk menghasilkan pajak terutama PBB-P2," katanya di Singkawang, Senin.

Parlinggoman juga mengatakan salah satu upaya tersebut dengan menggelar pekan pajak daerah yang telah dilangsungkan selama lima hari dari tanggal 17-21 Juni 2025. Dalam pekan pajak daerah ini telah mengumpulkan sebanyak Rp999,2 juta lebih dari PBB-P2 di tahun 2025.

"Di hari pertama, 17 Juni 2025, dari 1.568 nomor obyek pajak (NOP) jumlah penerimaan pajak PBB-P2 ada sebanyak Rp211,2 jura," katanya.

Di hari kedua (18/6), jumlah NOP sebanyak 2.063 jumlah penerimaan sebanyak Rp138,5 juta. Sedangkan di hari ketiga, jumlah NOP sebanyak 2.428 penerimaan sebanyak Rp185,1 juta.

Kemudian, di hari keempat jumlah NOP sebanyak 3.863 penerimaan sebanyak Rp260,7 juta dan di hari kelima jumlah NOP sebanyak 3.344 penerimaan sebanyak Rp203,6 juta.

"Sehingga dari jumlah NOP yang bayar selama pekan pajak daerah sebanyak 13.265 wajib pajak dengan jumlah penerimaannya sebanyak Rp999,2 juta," ujarnya.

Ia melanjutkan, selain penerima dari PBB-P2, juga omzet penerimaan stand pameran dan UMKM selama kegiatan tersebut yaitu untuk stand pameran sebesar Rp36,4 juga dan untuk stand UMKM sebesar Rp410,1 juta.

Selain pembayaran pajak, pekan pajak daerah juga menggelar berbagai kegiatan dan acara yang menarik, yaitu Festival Band ASN, zumba party, pounfit fun class, marching band, lomba mewarnai dan dance competition.

Menurut dia, selama kegiatan pekan pajak daerah berlangsung telah terlaksana dengan sukses dan lancar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.

"Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini," ucapnya.

Ia berharap di tahun depan kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih besar dan menarik lagi, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terutama pajak daerah dapat terwujud.

Ia harap berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan terutama berkaitan dengan pajak dapat menyumbang PAD kota setempat.

Oleh : Narwati/ANTARA

LBH RAKHA Singkawang buka posko pengaduan korban "debt collector"

LBH RAKHA Singkawang buka posko pengaduan korban "debt collector". (ANTARA)
Singkawang - Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Khatulistiwa (LBH RAKHA) Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) secara resmi membuka posko pengaduan masyarakat untuk menampung laporan warga korban penarikan kendaraan secara ilegal oleh debt collector atau penagih utang.

"Posko ini didirikan sebagai respons atas meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang mengaku mengalami intimidasi, kekerasan verbal, bahkan pengambilan kendaraan tanpa prosedur hukum yang sah oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan penagih utang," kata Ketua LBH RAKHA Singkawang Roby Sanjaya, di Singkawang, Senin.

Dia menegaskan, penarikan kendaraan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah tindakan yang melawan hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Menurutnya, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak penarikan kendaraan jika tidak disertai dengan putusan pengadilan. Hal ini kerap dimanfaatkan oleh oknum debt collector untuk melakukan penarikan secara paksa dan intimidasi.

"Maka dari itu, LBH RAKHA menyatakan siap memberikan pendampingan hukum gratis kepada warga yang mengalami hal tersebut, baik berupa konsultasi hukum, surat somasi, maupun pelaporan kepada pihak kepolisian," ujarnya.

LBH RAKHA mengajak masyarakat yang merasa menjadi korban untuk tidak diam dan segera melaporkan kasus yang dialami. Penarikan kendaraan tanpa melalui proses hukum bukan hanya pelanggaran hukum perdata, tapi juga bisa mengarah pada tindak pidana.

“Kami berdiri bersama rakyat. Jangan biarkan hak anda diinjak. Laporkan, kami siap membantu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, LBH RAKHA adalah merupakan lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kecil dan rentan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Singkawang dan sekitarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkab Bengkayang Kalbar tingkatkan pemenuhan SPM pendidikan

Pemkab Bengkayang Kalbar tingkatkan pemenuhan SPM pendidikan
Pemkab Bengkayang Kalbar tingkatkan pemenuhan SPM pendidikan. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersinergi untuk meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan dalam sistem perencanaan nasional e-Rakortek.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Norida menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam memastikan seluruh indikator SPM terpenuhi secara bertahap dan terukur.

"Sinergi dan konsistensi adalah kunci untuk mempercepat pemenuhan hak-hak dasar pendidikan warganya," ujarnya dalam rapat Pendampingan perencanaan pemerintah daerah terkait SPM pendidikan dalam e-Rakortek di Bengkayang, Senin.

Pendampingan ini katanya memperkuat pemahaman dan komitmen dalam pemenuhan SPM pendidikan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan Disdik Bengkayang Victor Terang mengatakan berdasarkan data dari rapor pendidikan tahun 2025, indeks SPM Kabupaten Bengkayang tercatat berada di posisi 65,1 atau masuk dalam kategori “Tuntas Muda”.

"Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya progres positif dalam pelaksanaan layanan pendidikan dasar minimal," ujarnya.

Namun lanjutnya, skor ini masih belum menempatkan Kabupaten Bengkayang pada posisi ideal (kategori tuntas penuh) sehingga perlu dorongan lebih lanjut melalui intervensi strategis.

Dia juga menyampaikan bahwa jumlah lembaga PAUD secara administratif telah mencukupi, namun belum semuanya terintegrasi dan tervalidasi dalam sistem pendataan nasional seperti Dapodik, yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan anggaran pusat.

Sehingga katanya, di pertengahan 2025, ketimpangan sarana dan prasarana masih cukup terasa di lapangan, terutama pada jenjang TK Negeri, SD, dan satuan pendidikan nonformal seperti SKB.

"Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyediaan meja dan kursi belajar siswa yang layak, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah perbatasan dan pedalaman," ujarnya.

Sementara itu, mutu kelembagaan pendidikan juga menjadi isu penting. Sebagian besar sekolah jenjang SD dan SMP di Bengkayang masih berakreditasi C, dengan hanya sebagian kecil yang telah mengantongi akreditasi A.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Tantangan lainnya adalah pada layanan PAUD.

Dari 122 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkayang, tercatat masih ada 32 desa yang belum memiliki satuan PAUD, sehingga menjadi kendala utama dalam menyukseskan program wajib belajar 13 tahun yang menekankan pada pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pijakan awal membentuk SDM unggul.

Dia juga mengatakan alokasi anggaran untuk memenuhi seluruh indikator SPM Pendidikan. Meskipun secara kebijakan daerah telah memiliki komitmen kuat, namun realisasinya sering kali terganjal oleh struktur anggaran yang terbatas dan persaingan program prioritas lain dalam APBD.

Dia minta agar adanya peningkatan proporsi anggaran pendidikan untuk pemenuhan SPM, terutama dalam sarpras, pendidik dan tenaga kependidikan, serta layanan PAUD. Percepatan pendirian PAUD di 32 desa tanpa layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah daerah.

Penguatan sistem pelaporan capaian indikator SPM, termasuk penjadwalan pendampingan berkala bersama BPMP. Dan pemanfaatan data dapodik sebagai acuan tunggal dalam perencanaan dan pengusulan, yang harus diperbarui oleh sekolah secara jujur dan akurat.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkab Bengkayang pastikan SPMB 2025 transparan dan berkeadilan

Pemkab Bengkayang pastikan SPMB 2025 transparan dan berkeadilan 
Pemkab Bengkayang pastikan SPMB 2025 transparan dan berkeadilan. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di daerah tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkayang, Yustianus meminta agar satuan pendidikan di Bengkayang dapat melaksanakan SPMB dilakukan sesuai dengan asas objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga setiap anak dapat memiliki hak yang sama dalam pendidikan.

"Kita tidak mau dengar ada laporan dan juga masalah terkait penerimaan murid baru ini," ujar Sekda dalam penandatanganan komitmen dukungan penyelenggaraan SPMB di Bengkayang, Senin.

Dia juga menekankan agar SPMB 2025 tidak ada intervensi terhadap seluruh proses dan tahapan pelaksanaan SPMB dan harus sesuai dengan aturan dan/atau regulasi yang berlaku.

Dia minta agar satuan pendidikan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mematuhi aturan berlaku dan tidak menambahkan persyaratan yang tidak ada untuk mempersulit masyarakat.

"Penandatanganan komitmen kita bersama hari ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan integritas serta juga sebagai bentuk kontrol terhadap SPMB," ujarnya.

Ia juga mengatakan jika ada kendala dalam proses pendaftaran murid baru ini untuk dapat berkonsultasi dengan dinas teknis, begitu sebaliknya dinas dapat membantu masyarakat yang kesulitan dengan memberikan solusi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Heru Pujiono mengatakan SPMB Tahun 2025 ini terdiri empat kategori domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.

Pendaftaran murid baru dilaksanakan serentak melalui moda daring dan luring pada tanggal 1-3 Juki 2025 dengan prinsip objektif, transparan dan tanpa diskriminasi.

"Spirit utama SPMB adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua," ujar Heru.

Heru menjelaskan, tahun ini jumlah kouta atau daya tampung penerima murid baru di Bengkayang secara keseluruhan sebanyak 15.415 siswa yang terdiri dari jenjang SD sebanyak 7.766 siswa, SMP sebanyak 2.796, SMA/SMK 4.913. Kemudian jumlah siswa aktif di Bengkayang untuk paud, SD dan SMP sebanyak 54.833 siswa.

Ia harap agar SPMB di Bengkayang dapat berjalan dengan lancar, berkualitas dan berintegritas sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua.

Kemudian syarat untuk pendaftaran murid baru orangtua/wali murid wajib melampirkan foto copy lunas PBB sebagai satu diantara persyaratan daftar ulang. Hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkayang nomor:900.1.13.1/1125/Bapenda-c/ Tahun 2024btenhwng kewajiban untuk melampirkan bukti lunas pajak dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun berjalan.

"Syarat tersebut sebagai dokumen pendukung pengurusan pelayanan administrasi lainnya serta syarat masuk sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi," ujarnya.

Syarat lainnya seperti akta kelahiran, KK, ijazah, dan syarat pendukung sesuai dengan jalur yang dipilih.

Oleh : Narwati/ANTARA

Peduli Sosial, PT BGA Salurkan Bantuan Korban Banjir

Foto: CSR PT Bumitama Gunajaya Agro Salurkan Bantuan Banjir

KETAPANG - Perusahaan kelapa sawit PT Bumitama Gunajaya Agro atau BGA Group regional Sungai Melayu, Ketapang salurkan bantuan berupa logistik pangan bagi warga terdampak Banjir di Desa Muara Gerunggang, Kecamatan Pemahan. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan Empati terhadap warga terdampak banjir.

Akhirin Fitra Selaku Regional Head PT BGA wilayah Sungai Melayu menjelaskan Logistik bantuan ini diberikan kepada 33 kepala keluarga (KK). Bantuan ini langsung diserahkan kepada warga yang dilakukan Oleh Tim CSR Perusahaan.  

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi kemarin. Bantuan ini semoga meringankan beban ekonomi masyarakat," kata Akhirin Fitra, dalam siaran tertulis yang diterima pada, Senin (23/6/2025).

Fitra menjelaskan, adapun bantuan yang diserahkan ini berupa beras, mie instan, telur dan minyak goreng. Bantuan ini ditujukan kepada warga yang rumahnya terendam banjir akibat perubahan cuaca ekstrem beberapa hari lalu yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten Ketapang. 

Atas nama pribadi dan perusahaan, Fitra menyampaikan empati atas musibah yang dialami warga. Sebagai salah satu wilayah operasional kebun, perusahaan tetap berkomitmen memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemda Ketapang. 

"Kami bersimpati atas musibah yang menimpa warga desa Muara Gerunggang, PT BGA yang memiliki wilayah operasional salah satunya di kecamatan Sungai Melayu tetap berkomitmen memberikan kontribusi positif dan peduli atas keadaan sosial masyarakat, semoga bantuan ini bermanfaat," pungkasnya.

(MZ)


Minggu, 22 Juni 2025

BI Kalbar perkuat literasi ekonomi syariah lewat Majelis Huffadz

BI Kalbar perkuat literasi ekonomi syariah lewat Majelis Huffadz 
BI Kalbar perkuat literasi ekonomi syariah lewat Majelis Huffadz. (ANTARA)
Pontianak - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Majelis Huffadz dan Literasi Ekonomi Syariah sebagai bagian dari rangkaian Pre-Event Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2025.

"Kegiatan ini berlangsung di Aula Masjid Ismuhu Yahya, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya. Masjid ini dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas, terutama melalui peran strategis para ustadz dan guru mengaji yang selama ini aktif membina masyarakat," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Reinaldy Akbar Ariesha, di Pontianak, Minggu.

Reinaldy menegaskan pentingnya literasi ekonomi syariah sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

"Bank Indonesia menjalankan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan literasi ekonomi syariah. Kegiatan hari ini merupakan bentuk konkret dari pilar ketiga," tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK, tingkat literasi keuangan syariah nasional berada di angka 43,42 persen, namun inklusinya baru mencapai 13,41 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman terhadap konsep ekonomi syariah meningkat, pemanfaatannya dalam praktik ekonomi sehari-hari masih terbatas.

"Di sinilah pentingnya peran para ustadz dan guru ngaji sebagai agen literasi ekonomi syariah di komunitas masing-masing," tuturnya.

Sebagai arah kebijakan nasional, Grand Design Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah yang disusun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menetapkan target literasi keuangan syariah mencapai 50 persen pada 2025. Hal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri halal serta memperluas akses keuangan syariah secara merata.

Materi utama dalam kegiatan ini disampaikan oleh Trisna Handayani, Analis Bank Indonesia, yang membahas “Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.” Ia menjelaskan berbagai inisiatif strategis yang tengah dilakukan BI, antara lain, pembangunan ekosistem halal terintegrasi melalui halal value chain, penguatan UMKM halal melalui pelatihan dan akses pembiayaan syariah, edukasi halal lifestyle lewat kampanye publik, kolaborasi dengan pesantren, sekolah, dan komunitas milenial dan pengembangan sistem pembayaran syariah, seperti QRIS Syariah,

"Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan keagamaan untuk memperluas dampak literasi juga kita gencarkan," katanya.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami prinsip dasar ekonomi syariah, tetapi juga mampu mengelola keuangan pribadi sesuai syariat, menjadi agen literasi di komunitas, serta mendorong penggunaan produk halal dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

"Bank Indonesia menaruh harapan besar agar Majelis Huffadz dan Literasi Ekonomi Syariah ini menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, serta memperkuat ekonomi umat melalui jalur edukasi dan pemberdayaan berbasis masjid," kata Reinaldy.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

231 petinju ikuti Turnamen Winner Open Boxing Championship Kubu Raya

231 petinju ikuti Turnamen Winner Open Boxing Championship Kubu Raya
231 petinju ikuti Turnamen Winner Open Boxing Championship Kubu Raya. (ANTARA)
Pontianak - Sebanyak 231 petinju amatir dari sejumlah sasana ambil bagian dalam kejuaraan bertajuk Winners Open Boxing Championship 2025 yang digelar di Hortipark Dream Land Kabupaten Kubu Raya.

"Petinju dari sejumlah kelas akan merebut total hadiah Rp98 juta itu resmi dibuka tadi malam dan pertandingan ini akan berlangsung sampai tanggal 25 Juni mendatang," kata Ketua Pelaksana Open Winner Championship 2025 Bambang Derryawan di Pontianak, Minggu.

Sebagai panitia, Bambang tidak menyangka antusias peserta yang mendaftar cukup besar. Bahkan terdapat sasana yang sengaja datang dari luar kalbar.

Ia mengatakan event tinju amatir yang digelar kali ini cukup unik dan baru pertama di Kalbar. Yakni penggabungan kegiatan olahraga dengan obyek wisata.

"Ini konsep yang sengaja kami usung dari panitia, menggelar kegiatan olahraga di obyek wisata yakni Hortipark dreamland," tuturnya.

Ia ingin menjadikan even Winner Boxing Championship sebagai laboratorium bagi para talenta muda tinju di Kalbar menuju prestasi nasional hingga internasional.

"Para petinju datang dengan semangat juang, bukan hanya untuk menang, tapi untuk tumbuh, belajar, dan berbagi pengalaman," kata Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Rini Kurnia Solihat memberikan apresiasi terhadap ajang Winner Open Boxing Championship.

"Dari pemerintah kabupaten kubu raya tentunya mengapresiasi semua turnamen olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Kubu Raya," ujarnya.

Menurutnya pemerintah Kabupaten kubu raya tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai pihak supaya atlet di Kubu Raya dan Kalbar punya kesempatan untuk bertanding melalui turnamen rutin digelar.

"Kami sangat mengapresiasi turnamen tinju kali ini digelar di tempat wisata. artinya sudah ada kolaborasi yang baik antara olahraga dan pariwisata," ujarnya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya Gelar Seminar Lingkungan: Tanamkan Nilai Astacita dalam Aksi Nyata

Foto : Seminar Lingkungan Oleh Pemuda Muhammadiyah Kuburaya Upaya Tanamkan Nilai Astacita dalam Aksi Nyata

KUBURAYA - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya menggelar seminar lingkungan bertajuk “Menanam Nilai Astacita dalam Gerakan Lingkungan: Kolaborasi Aksi dan Solusi”, pada Minggu (22/6) di Aula Kantor Desa Parit Baru, Kubu Raya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya, Eco Bhinneka Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup, organisasi kepemudaan (OKP), serta beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Kubu Raya.

Seminar ini menjadi wadah kolaboratif untuk membahas urgensi persoalan lingkungan di Kubu Raya, yang dinilai semakin kompleks dan membutuhkan solusi lintas sektor.

“Menyoroti isu lingkungan di Kubu Raya yang urgen, kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini, sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya penyelesaian isu lingkungan yang ada di Kubu Raya,” ujar Unggul Ali Sadewo, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya, dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Unggul menyampaikan bahwa seminar ini bukanlah akhir dari gerakan, melainkan awal dari rangkaian aksi nyata. Salah satu program terdekat adalah kegiatan penanaman bibit pohon di sepanjang Jalan Angkasa Pura 2, Kubu Raya.

“Kami juga memiliki program kerja yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat yakni penanaman bibit pohon di Jalan Angkasa Pura 2. Kami juga berencana untuk melibatkan organisasi lain dalam kegiatan tersebut,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya berharap nilai-nilai dalam Astacita Muhammadiyah delapan cita-cita strategis organisasi dapat di internalisasi dalam gerakan kepemudaan yang peduli lingkungan, berdaya saing, dan inklusif.

Seminar ini menjadi langkah awal menuju gerakan lingkungan yang lebih terstruktur, partisipatif, dan konsisten demi masa depan Kubu Raya yang lebih hijau dan berkelanjutan. (SM)



Wamentan lakukan percepatan mekanisasi pertanian di Ketapang

Wamentan lakukan percepatan mekanisasi pertanian di Ketapang
Wamentan lakukan percepatan mekanisasi pertanian di Ketapang. (ANTARA)
Pontianak - Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan komitmennya untuk melakukan percepatan transformasi pertanian di Kalimantan Barat melalui pendekatan intensifikasi dan mekanisasi, khususnya di Kabupaten Ketapang.

"Tujuan utama saya datang ke sini bukan sekadar bagi-bagi alat, karena itu hanya salah satu cara. Yang lebih penting adalah bagaimana para petani bisa panen tiga kali dalam setahun, dari yang sebelumnya hanya sekali," kata Sudaryono dalam kunjungan kerja sekaligus penyerahan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Kabupaten Ketapang, Minggu.

Menurutnya, salah satu hambatan utama dalam peningkatan produksi pertanian adalah proses pengolahan lahan yang masih manual dan menyita waktu, sehingga petani hanya mampu melakukan satu kali tanam dalam setahun.

Untuk itu, pemerintah mendorong penggunaan alsintan agar proses tanam-panen dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu, menyesuaikan dengan musim tanam.

"Kalau masih dicangkul manual, waktunya habis. Padahal, pertanian sangat bergantung pada cuaca. Dengan bantuan alat seperti traktor dan combined harvester, proses yang biasanya berhari-hari bisa diselesaikan dalam hitungan jam," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan untuk dimiliki pribadi, tetapi digunakan secara kolektif oleh kelompok tani. Alat-alat tersebut dilarang diperjualbelikan dan harus dirawat dengan baik agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

"Saya titip ke Pak Bupati dan seluruh dinas pertanian agar alat ini dimonitor. Tidak boleh ada yang mangkrak. Kalau di satu tempat sudah selesai digunakan, bisa disewakan ke kelompok tani lain, tapi tidak boleh dijual. Ini milik negara," kata Sudaryono.

Sudaryono juga memberikan strategi kepada para petani agar bisa mempercepat siklus tanam. Salah satunya dengan menyemai benih di lokasi lain sebelum panen, sehingga setelah panen selesai, lahan bisa langsung ditanami kembali.

"Panen hari ini, olah tanah besok, tanam lusa. Bisa? Bisa! Tapi benihnya harus sudah disiapkan dulu. Jadi, hasil panen yang semula dibagi 12 bulan, kini bisa dua atau tiga kali lipat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan dukungannya terhadap upaya peningkatan sektor pertanian di Ketapang. Ia juga menyampaikan progres pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

"Untuk Ketapang, tahun ini kita mendapat alokasi perbaikan empat ruas jalan. Insya Allah tahun depan akan kita tambah lagi. Target kita dalam lima tahun ke depan, kondisi jalan mantap di Ketapang mencapai 80 persen," kata Norsan.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi terus mendorong percepatan pembangunan di Ketapang sebagai salah satu wilayah strategis yang kini makin mendapat perhatian publik.

"Kita ingin jalan-jalan di Ketapang dan seluruh Kalbar semakin baik, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan mengembangkan ekonomi dengan lancar," kata Norsan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Norsan berharap upaya peningkatan sektor pertanian dan infrastruktur di Kalimantan Barat dapat berjalan optimal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Baznas dan Polres Singkawang Kalbar khitan 104 anak

Baznas dan Polres Singkawang Kalbar khitan 104 anak
Baznas dan Polres Singkawang Kalbar khitan 104 anak. (ANTARA)
Singkawang - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Singkawang, Kalimantan Barat bekerja sama dengan Polres dan Kemenag Singkawang menyelenggarakan kegiatan khitanan massal kepada 104 anak.

"104 anak ini tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Singkawang," kata Ketua Baznas Singkawang, Mahmudi, di Singkawang, Minggu.

Adapun rinciannya, Kecamatan Singkawang Barat sebanyak 18 anak, Singkawang Tengah 36 anak, Singkawang Utara 22 anak, Singkawang Selatan 15 anak dan Singkawang Timur 15 anak. Sehingga totalnya ada sebanyak 104 anak.

Dia mengatakan sebelum dilaksanakannya kegiatan ini, para penyuluh agama melakukan pendataan kepada peserta.

"Mereka turun ke masyarakat langsung untuk melakukan pendataan terhadap anak yang akan di khitan," ujarnya.  

Dia berharap kegiatan ini memberikan manfaat bagi penerima dari zakat akan lebih berkembang. Sehingga, masyarakat bisa melihat dan juga tergugah untuk membayarkan zakatnya ke Baznas sehingga dari tahun ke tahun penerimaan zakat semakin meningkat.  

Untuk memperlancar kegiatan sosial ini, pihaknya melibatkan tim medis dari puskesmas sebanyak 10 orang.

"Tim medis ini sudah lama membantu kita dalam kegiatan sosial, mungkin sudah ada 10 tahun," ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Muslim untuk menyalurkan zakat, infaq dan sadakahnya ke Baznas.

“Karena zakat yang terkumpul di Baznas tentunya akan kami distribusikan sesuai dengan asnaf,” ujarnya.

Masyarakat Muslim juga bisa menyampaikan atau menyalurkan zakatnya ke UPZ-UPZ baik masjid maupun mushola yang sudah di SK-kan oleh Kementerian Agama.

“Kepada masyarakat Muslim yang sudah menyalurkan zakatnya di Baznas, kami juga mengucapkan terima kasih semoga zakat yang diberikan dapat diganjar yang berlipat ganda oleh Allah SWT,” katanya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kuasa hukum temukan kejanggalan dari autopsi balita di Singkawang

Kuasa hukum temukan kejanggalan dari autopsi balita di Singkawang
Kuasa hukum temukan kejanggalan dari autopsi balita di Singkawang. (ANTARA)
Singkawang - Kuasa hukum keluarga korban balita yang meninggal dunia akibat pembunuhan di Singkawang, Charlie Nobel mengatakan, berdasarkan autopsi yang dilakukan pihak kepolisian pada Jumat (19/6) diduga ada kejanggalan yang dialami balita RF.

Kejanggalan tersebut seperti ada luka pada bagian telinga korban. Selain di telinga, juga ada luka gores di bagian kening korban.

"Mengenai penyebabnya masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian," katanya dalam keterangan di Singkawang, Minggu.

Pihaknya juga bakal terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP Deddi Sitepu dalam keterangannya mengatakan autopsi dilakukan guna mengetahui penyebab dan waktu kematian sehingga dapat membuka kasus ini secara terang.

"Dari hasii hasil visum luar kita menemukan beberapa kejanggalan. Mudah-mudahan dengan dilakukannya autopsi ini bisa membuat terang dari kejadian tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan autopsi terhadap balita 1 tahun 11 bulan yang sudah dimakankan ini dilakukan bersama dengan Biddokkes Polda Kalbar di pemakaman Masjid At Taqwa, Jalan RA Kartini, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah atas permintaan pihak keluarga korban.

Dia juga mengatakan autopsi dilakukan dengan pembongkaran jenazah RF yang disaksikan oleh kuasa hukum maupun keluarga korban dengan tujuan untuk membuat terang benderang rangkaian tindak pidana dugaan hilangnya nyawa almarhum RF.

"Mudah-mudahan dengan rangkaian autopsi ini bisa membuat terang apa penyebab dan kapan waktu kematian balita RF," katanya.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan luar (visum luar) yang dilakukan oleh dokter RSUD Abdul Aziz Singkawang, bahwa ada bekas luka di bagian wajah dan tangan korban.

"Sehingga pihak keluarga memohon untuk dilakukan autopsi guna menguatkan apa penyebab dari luka-luka tersebut," ujarnya.

Hasil visum tersebut berbeda dengan pengakuan dari tersangka yang mengaku jika anak tersebut hanya ditutup mulut dan hidung korban dengan tangannya. Seluruh prosedur autopsi dilaksanakan dengan mengedepankan aspek legalitas dan etika, serta telah mendapatkan izin dari pihak keluarga dan otoritas terkait.

Tim forensik melakukan pemeriksaan awal secara eksternal untuk mencari indikasi luka, memar, atau tanda-tanda kekerasan lain yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana. Selanjutnya, dilakukan otopsi internal dengan membuka bagian tubuh tertentu guna meneliti kondisi organ dalam serta mengambil sampel jaringan untuk analisa laboratorium.

"Hasil dari proses autopsi ini nantinya akan menjadi bagian penting dalam mengungkap penyebab kematian korban secara ilmiah dan mendukung pembuktian dalam proses penyelidikan. Dokumentasi secara rinci juga dilakukan untuk keperluan administrasi hukum dan penyidikan lanjutan oleh pihak kepolisian, dan akan disampaikan Minggu depan," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas. Proses ekshumasi dan autopsi merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga, sekaligus sebagai bentuk nyata penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Singkawang.

Oleh : Narwati/ANTARA

Sopir Ngantuk, Mobil Tabrak Pohon

Foto: Polisi identifikasi mobil yang menabrak pohon di dusun Gonis Rabu, Desa Gonis Tekam

SEKADAU - Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas Jalan Raya Sekadau–Sintang Km 20, Dusun Gonis Rabu, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Minggu (22/6/2025) dini hari. Akibat insiden itu, tiga orang mengalami luka-luka.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kasat Lantas IPTU Sudarsono menjelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 04.30 WIB, saat kendaraan Toyota Calya berwarna putih melaju dari arah Sekadau menuju Sintang.

“Berdasarkan keterangan awal, pengemudi berinisial H (25) diduga mengantuk saat melintas di jalan lurus. Kendaraan oleng ke kanan dan menabrak pohon rambutan di pinggir jalan milik warga,” ujar IPTU Sudarsono.

Akibat insiden tersebut, pengemudi H mengalami patah kaki sebelah kiri. Dua penumpangnya, A (38) mengalami luka lecet di kaki kiri, sedangkan S (63) mengalami patah tulang bahu sebelah kiri. Seluruh korban dalam kondisi sadar setelah kejadian.

Warga sekitar yang mengetahui peristiwa itu langsung memberikan pertolongan awal. Ketiganya kemudian dilarikan ke RSUD Sekadau, sebelum akhirnya pihak keluarga memutuskan melanjutkan perawatan ke Sintang secara alternatif.

“Bagian depan kendaraan mengalami kerusakan cukup parah, dengan estimasi kerugian materi mencapai puluhan juta rupiah. Untuk sementara, kendaraan diamankan di halaman rumah warga hingga proses evakuasi dilakukan,” jelas IPTU Sudarsono.

Petugas piket Lantas yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mencatat identitas para korban, serta mengevakuasi kendaraan dari lokasi kecelakaan.

IPTU Sudarsono mengimbau pengemudi agar tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah, terutama saat menempuh perjalanan jauh pada malam atau dini hari.

“Jangan memaksakan diri jika merasa lelah atau mengantuk. Lebih baik beristirahat sejenak demi keselamatan. Kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik ketika konsentrasi terganggu,” ujarnya.

Ia menambahkan, karakteristik jalan lintas Sekadau–Sintang yang lurus dan panjang kerap memicu pengemudi kehilangan konsentrasi akibat micro-sleep, terutama saat kelelahan.

“Keselamatan berlalu lintas harus menjadi prioritas utama bagi setiap pengendara, kapan pun dan di mana pun,” pungkas IPTU Sudarsono. (**)


Miliki Barang Haram, Warga Menterap Ditangkap Di Dusun Lamau

Foto: Tersangka AS

SEKADAU - Satuan Reserse Narkoba Polres Sekadau mengamankan seorang pria berinisial AS (54), warga Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu, lantaran kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Kasat Resnarkoba Polres Sekadau IPTU Robianto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Satresnarkoba.

“Pelaku diamankan tanpa perlawanan, sekitar pukul 13.15 WIB di Jalan Sekadau - Rawak, tepatnya di Dusun Lamau, Desa Perongkan, Sekadau Hulu," terang IPTU Robianto dalam keterangannya pada Minggu (22/6/2025).

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi kejadian, petugas menemukan sembilan plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan total berat bruto 9,54 gram. Selain itu, turut diamankan 26 plastik klip kosong, sebungkus rokok, sebuah smartphone, serta satu unit mobil milik pelaku.

Barang bukti dan pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kasus ini masih kami dalami. Pengembangan akan terus dilakukan untuk menelusuri dari mana barang tersebut didapatkan dan apakah ada pihak lain yang terlibat,” jelas IPTU Robianto.

Atas kepemilikan barang haram itu, AS disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

IPTU Robianto menegaskan, pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sekadau.

“Kami mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya,” tandasnya. (**)


Sabtu, 21 Juni 2025

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar
Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar. (ANTARA)
Pontianak - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir mengatakan untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran, telah membentuk tim reaksi cepat serta memperkuat peran daerah, termasuk mendesak percepatan pembangunan shelter migran di perbatasan Kalimantan Barat.

"Berbagai modus baru pengiriman pekerja ilegal yang kian canggih, termasuk penggunaan visa turis yang dikonversi menjadi visa kerja, pemalsuan data, hingga perekrutan melalui media sosial dengan tawaran gaji tinggi. Kita perlu mempercepat pembangunan shelter migran di Perbatasan Kalbar," kata Abdul Kadir di Pontianak, Sabtu.

Ia mencontohkan kasus di Myanmar, di mana sejumlah korban yang sebelumnya adalah pengusaha atau sarjana, dijebak oleh iklan palsu, diculik saat tiba, dan menjadi korban kekerasan selama berbulan-bulan.

"Ini bukan hanya terjadi pada masyarakat desa. Bahkan yang terdidik pun bisa terjebak. Modus TPPO sekarang sudah setara dengan kejahatan narkotika, sangat terorganisir dan bernilai besar. Tapi bedanya, ini menyangkut nyawa," tuturnya.

Abdul Kadir menyampaikan bahwa hampir 95 hingga 97 persen kasus TPPO terjadi pada pekerja migran yang berangkat tanpa melalui jalur resmi. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan edukasi untuk mencegah praktik ini sejak dari tingkat desa.

"Banyak masyarakat kita berangkat secara nonprosedural, tanpa dokumen lengkap, tanpa pelatihan, bahkan hanya bermodal paspor atau visa turis. Akibatnya, mereka menjadi korban eksploitasi, bahkan sampai kehilangan nyawa," katanya.

Ia menyebut Kalbar sebagai daerah yang krusial dalam penanganan migrasi ilegal, karena wilayah ini memiliki enam perbatasan resmi dan lebih dari 70 jalur tikus. Selain itu, banyak pekerja migran dari berbagai provinsi seperti Jawa, NTB, dan Sulsel yang menjadikan Kalbar sebagai jalur keberangkatan ke luar negeri.

"Kita tidak bisa membiarkan warga kita terus jadi korban mafia. Mereka hanya ingin hidup layak, menyekolahkan anak, dan punya masa depan. Tapi mereka terjebak oleh calo dan praktik perekrutan ilegal yang membahayakan nyawa mereka," kata Abdul Kadir.

Dirinya juga menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya baru terbentuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, perlindungan pekerja migran berada di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bernaung di bawah Kementerian Tenaga Kerja.

Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilatarbelakangi oleh kuatnya perhatian Presiden terhadap isu migran, termasuk pengalamannya menyelamatkan Wilfrieda, seorang warga NTT yang nyaris dihukum mati di Malaysia.

"Presiden memberikan dua mandat: pertama, memastikan perlindungan penuh bagi pekerja migran dari kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Kedua, meningkatkan kontribusi devisa dari para pekerja migran bagi perekonomian nasional," katanya.

Ia menyebutkan, pada 2023, devisa dari pekerja migran Indonesia mencapai Rp253,3 triliun dengan penempatan resmi sekitar 297.000 orang. Namun, dari 1,7 juta permintaan kerja dari luar negeri, baru sekitar 17 persen yang bisa dipenuhi.

"Oleh karena itu, kementerian ini menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tenaga kerja luar negeri secara legal dan aman. Kita sedang dorong reformasi pelayanan agar lebih cepat, lebih sederhana, dan bebas dari pungli," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan
Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan. (ANTARA)
Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, mendorong percepatan transformasi pertanian berbasis mekanisasi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) melalui program Brigade Pangan.

"Transformasi ini dilakukan melalui program Brigade Pangan, yang mengintegrasikan penggunaan alat pertanian modern dan pelibatan pemuda lokal dalam proses produksi pertanian. Dulu tanam dan panen masih manual, sekarang kita bertransformasi ke mekanisasi, sehingga menanam, merawat, dan memanen harus bisa dilakukan dengan alat," kata Sudaryono saat menyampaikan arahan di hadapan para penyuluh pertanian, petani, dan unsur Forkopimda di Ketapang, Kalbar, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Brigade Pangan telah hadir di lebih dari 2.700 titik di luar Pulau Jawa, termasuk di Ketapang. Program ini melibatkan pemuda-pemudi lokal sebagai operator dan pelaksana kegiatan, sekaligus membantah isu yang menyebutkan keterlibatan tenaga dari luar daerah.

"Semua tenaga Brigade Pangan adalah warga setempat, bukan didatangkan dari Jawa. Mungkin ada satu dua pelatih dari luar, tapi pelaksananya anak-anak kampung sini," tuturnya.

Sudaryono juga menegaskan bahwa alat pertanian yang diberikan pemerintah melalui program ini adalah stimulan, bukan bantuan permanen. Karena itu, petani diminta untuk bertanggung jawab dalam perawatan dan menyisihkan hasil keuntungan untuk biaya peremajaan alat di masa depan.

"Pemerintah memberikan bantuan sebagai pancingan. Tapi alat bisa rusak, menua, dan tidak bisa dipakai lagi. Maka harus mulai menabung dari sekarang," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamentan juga memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian, yang kini secara struktural berada di bawah Kementerian Pertanian sesuai Instruksi Presiden. Ia menyampaikan, para penyuluh memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karier, bahkan hingga ke level nasional.

"Pak Menteri Pertanian kita dulu juga berangkat dari penyuluh lapangan. Jadi jangan ragu untuk bermimpi besar," katanya.

Program Brigade Pangan juga bersinergi dengan TNI dan Polri, khususnya dalam mendampingi petani dan menjaga keberlangsungan program. Menanggapi pertanyaan publik terkait peran aparat keamanan dalam sektor pertanian, Sudaryono menekankan bahwa keterlibatan mereka bersifat pendampingan, bukan pengambilalihan tugas.

"Yang nanam tetap petani, penyuluh yang membina. TNI dan Polri membantu percepatan dan pengamanan, terutama di wilayah-wilayah terpencil," kata dia.

Wamentan mengungkapkan optimismenya bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan pangan tanpa harus bergantung pada impor.

"Presiden sudah menegaskan, tahun ini kita tidak akan impor beras. Ini bukti bahwa kita mampu, asal semua bergerak bersama," kata Sudaryono.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, Untuk mendukung pencapaian Swasembada Pangan ini tentu memerlukan dukungan dan peran serta dari berbagai elemen bangsa.

"Pemerintah bersama Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa), TNI, Polri, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi (Akademisi dan Mahasiswa), Para Petani/Kelompok Tani/Gapoktan dan Komunitas/Organisasi Kemasyarakatan perlu saling bersinergi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing," kata Ria Norsan.

Brigade Pangan yang sudah dibentuk di Ketapang ini harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Program Swasembada Pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Lebih dari itu, Brigade Pangan juga diharapkan berperan dalam regenerasi petani, dengan mendorong keterlibatan generasi muda melalui pengembangan pertanian modern yang inovatif dan efisien. Dengan begitu, akan lahir petani-petani milenial yang kreatif dan produktif," kata Ria Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA