Berita Borneotribun: Kalbar Hari ini

Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

Selasa, 20 Mei 2025

Evaluasi dan Monitoring Progres Pelaksanaan Pembangunan Jamban Di Desa Engkersik

Foto: Rapat Evaluasi dan Monitoring Progres Pelaksanaan Pembangunan Jamban/Wc Di Desa Engkersik

SEKADAU - Berdasarkan hasil rapat evaluasi progres hasil verifikasi desa, Kecamatan Sekadau Hilir melaksanakan Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan jamban/WC dalam rangka pelaksanaan Deklarasi ODF kecamatan sekadau hilir yang bertempat di Ruko Kantor Desa Engkersik, Selasa (20/5/2025).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), Ade Agung Kasi Kesra Kecamatan Sekadau Hilir mewakili camat Sekadau Hilir.

Kepala Puskesmas (Kapus) Simpang 4 Kayu Lapis, Uci S melalui 3 koordinator tim verifikasi ( Salam, Shekila dan Dewi Yanti ) menyampaikan hasil progres verifikasi ditingkat desa.

"Desa Engkersik telah menunjukkan progres yang positif. Memang masih ada yang sedang dalam proses," ujarnya.

Terkait warga yang masih belum mengerjakan dan dalam proses, diharapkan peran aktif semua kepala dusun untuk terus memonitoring progres pengerjaan jamban/WC tersebut mengingat rencana pelaksanaan ODF di Desa Engkersik akan dilaksanakan pada Juni 2025.

Menyikapi adanya warga yang masih mengabaikan program pembangunan jamban/desa di dusun Suak Terentang, Kepala Desa Engkersik Sukardiyanto mengatakan akan dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) bersama Tim kecamatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Sesuai kesepakatan di kecamatan, apabila masih ada warga yang tidak mengindahkan akan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dari tim gabungan dari pemdes dan kecamatan didampingi Babinsa serta bhabinkamtibmas," tegas Kades.

Kegiatan dihadiri Kasi pelayanan Desa Engkersik Antonius Payau, Daniel Julianto WASH Wahana Visi Indonesia, Tim Monitoring Verifikasi ODF, para kepala dusun dan para ketua RT.



Gelap dan Rahasia Sistem Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang

Gelap dan Rahasia Sistim Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang
Infalasi pengolahan limbah cair RS dr Agoesdjam Ketapang.
KETAPANG – Pemusnahan, pengangkutan dan nilai kontrak kerjasama limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bekas medis pada rumah sakit daerah dr Agoesdjam Ketapang dengan pihak ketiga atau vendor terkesan ditutup-tutupi.

Publik lantas menaruh curiga, karena diduga ada permainan titip angka untuk dapatkan fee atas proses angkutan dan pemusnahan limbah dimaksud karena sangat rahasia dan hanya diketahui oleh segelintir orang.

Kerahasiaan pengelolaan limbah ini berpeluang melanggar ketentuan tentang keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait alokasi, penggunaan, dan hasil dari penggunaan dana kepada masyarakat. 

Dari beberapa sumber yang ditanya Borneotribun menyampaikan, bertahun tahun kondisi ini sengaja diciptakan oleh oknum rumah sakit karena diduga mendapat keuntungan. Aliran keuntungan itu berasal dari hasil pemalsuan jumlah berat sampah yang diangkut. 

Keterangan dia lebih lanjut mengatakan, kalau biaya yang dipungut pihak ketiga atau vendor ini sebesar 40 ribu rupiah perkilogram. 

Dalam sebulan, biasanya vendor angkut sampah ini bisa sekali atau dua kali, tergantung jadwal dari rumah sakit ataupun apabila jumlah sampah yang dihasilkan meskipun belum capai sebulan. 

Kepala seksi penunjang non medis, Arie Purwanto selaku penanggug jawab kegiatan menjelaskan, kontrak kerjasama pengelolaan sampah dilakukan secara online. Tahun ini, rumah sakit bekerjasama dengan PT Enviro.

"Kita pakai jasa Enviro. Limbah padat diangkut dan dibawa ke Pontianak. Kita pakai aplikasi Si Raja untuk pembayaran dihitung perkilogram," ujar Arie, Selasa sore (20/05/2025) diruang kerjanya. 

Dalam sebulan, sampah B3 dihasilkan rumah sakit sebanyak 20 ton. Menurut dia, proses pemilihan sampah 
Ia menolak menyebutkan jumlah pembayaran perkilo yang ditanyakan. Karena beralasan sangat prinsip dan dikelola langsung oleh kepala bagian tata usaha dan sekretaris rumah sakit. 

"Yang paham itu atasan saya. Lebih jelas tanyakan saja," kata Arie. 

Sementara itu, diwawancarai terpisah pada Senin 19 Mei, Plt RS Agoesdjam, Feria Kowira menjawab, penunjukan vendor diperbaharui setiap tahun. Dan menggunakan sistim e-catalog. 

Pengelolaan limbah dipisahkan antara limbah cair dan limbah padat. Limbah cair ditangani langsung oleh rumah sakit, dan limbah padat diurus vendor. 

"Saya sekarang tidak tahu siapa vendornya. Secara detai nama vendor tidak tahu siapa sekarang. Karena berubah ubah, tapi nilainya pun tidak besarlah. Itukan hanya limbah B3 yang menang harus kita musnahkan. Limbah cairkan sudah dikelola dengan baik," jelas Feria. 

Pengelolaan limbah B3 rumah sakit diatur dalam regulasi. Diantaranya yakni Permenkes nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. 

Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Pelanggaran terhadap aturan pengelolaan limbah medis dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana, sesuai dengan ketentuan dalam UU Lingkungan Hidup dan peraturan turunannya. 

Reporter: Muzahidin

Senin, 19 Mei 2025

Sebagai Lurah Palingkau Baru, Suriani Mengedepankan Asas Musyawarah

Foto: Suriani, Lurah Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas.

KUALA KAPUAS - Suriani, Lurah Palingkau Baru berkomitmen melanjutkan program Lurah terdahulu yang masih tertunda. Dengan mengedepankan asas musyawarah, dirinya selaku Lurah yang baru menjabat siap memimpin Palingkau Baru lebih baik lagi.

Dalam menjalankan program, Suriani berharap terjalin kerjasama yang baik dari staf-staf kelurahan setempat demi mewujudkan harapan bersama.

"Semangat kolaborasi yang harus kita bangun, Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga," kata Suriani, saat ditemui awak media diruang kerjanya pada Senin (19/5/2025).

Lurah Suriani mengatakan, melalui forum-forum diskusi, musyawarah dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan akan menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat di antara warga yang ada di kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas.

Selain itu, tidak kalah penting bagi dirinya untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga palingkau baru. Keamanan adalah syarat mutlak untuk dapat beraktivitas dan berinovasi.

"Menjadi pemimpin memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk melayani masyarakat. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu mendengar, memahami, dan bertindak untuk kepentingan masyarakat nya. Mari kita bersama-sama membangun palingkau baru yang lebih baik, dengan semangat saling mendukung dan mengedepankan kepentingan bersama," tukas Suriani. (Fajar)

Pemprov revitalisasi Taman Budaya Kalbar pada 2026

Pemprov revitalisasi Taman Budaya Kalbar pada 2026
Pemprov revitalisasi Taman Budaya Kalbar pada 2026. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan merevitalisasi Taman Budaya Kalimantan Barat pada 2026, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal.

"Taman Budaya ini diharapkan menjadi pusat berkumpulnya para seniman, budayawan, dan pelaku seni dari berbagai latar belakang untuk berekspresi dan menampilkan karya mereka kepada masyarakat luas," kata Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat meninjau kondisi Taman Budaya di Kota Pontianak, Senin.

Ia menambahkan, revitalisasi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan infrastruktur guna menunjang aktivitas seni dan kebudayaan. Pemerintah provinsi menargetkan proses pembangunan dapat dimulai pada 2026.

"Insyaallah kita akan bangun kembali taman budaya ini. Kita berharap setelah revitalisasi, taman budaya ini menjadi pusat kegiatan seni yang aktif dan produktif," tuturnya.

Revitalisasi Taman Budaya Kalbar dinilai penting untuk menghidupkan kembali ekosistem seni dan budaya yang sempat terhenti, sekaligus menjadi ruang bagi regenerasi seniman muda serta penguatan identitas budaya Kalimantan Barat di tengah dinamika perkembangan zaman.

Selain itu, Ria Norsan juga menanggapi perkembangan kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kalbar.

Ia menyebutkan bahwa proses pengangkatan PPPK di provinsi ini masih berlangsung, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang sudah lebih dulu melakukan pelantikan dalam jumlah besar.

"Terkait PPPK, kita belum. Kota-kota lain sudah, tapi Kalbar masih dalam proses. Yang sebelumnya belum dilantik, insyaallah akan kita lantik pada bulan Juni nanti," katanya.

Taman Budaya Kalbar sebelumnya menjadi ruang penting bagi kegiatan seni pertunjukan, pameran, hingga pertemuan komunitas budaya di Pontianak dan sekitarnya.

"Dengan adanya revitalisasi ini, Pemprov Kalbar berharap dapat memberikan ruang yang lebih layak dan representatif bagi pelaku seni dan budaya untuk terus berkarya," kata dia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

ICDN dorong pemerintah tingkatkan SDM Suku Dayak

ICDN dorong pemerintah tingkatkan SDM Suku Dayak
ICDN dorong pemerintah tingkatkan SDM Suku Dayak. (ANTARA)
Pontianak - Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian serius bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Suku Dayak sebagai bagian penting dari strategi pembangunan Kalimantan.

"Pentingnya peran negara dalam mendorong peningkatan kapasitas generasi muda Dayak agar tidak terus menjadi kelompok marjinal di tengah kemajuan zaman. Kegiatan Munas yang kami lakukan hari ini bukan sekedar simbolik, tetapi menjadi cita-cita besar bagaimana kita mempercayakan generasi penerus agar mampu bersaing di tengah disrupsi teknologi informasi,” kata Ketua ICDN Kalimantan Barat, Adriasnu Asia Sidot, di Pontianak, Senin.

Ia menilai masyarakat Dayak memiliki potensi besar, baik dari segi budaya maupun sumber daya alam, namun belum mendapatkan ruang yang optimal dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, ia mengajak pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, pelatihan teknologi, dan infrastruktur penunjang di wilayah pedalaman Kalimantan.

"Kita ingin orang Dayak dikenal karena karya, bukan karena terus meminta sumbangan. Jangan sampai masyarakat adat terus-menerus tertinggal," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum ICDN Willy Midel Yoseph menambahkan bahwa keberadaan ICDN di lima provinsi di Kalimantan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun program-program pemberdayaan masyarakat adat.

"Kami ingin organisasi ini menjadi penggerak dalam peningkatan SDM, bukan hanya di Kalimantan, tapi juga di luar negeri seperti Brunei dan Malaysia, di mana komunitas Dayak juga menetap," kata Willy.

Ia juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi masyarakat adat, seperti keterbatasan akses listrik, jaringan internet, dan infrastruktur dasar lainnya. Untuk itu, ia meminta pemerintah mempercepat pembangunan wilayah-wilayah terpencil agar inklusi sosial dan ekonomi bisa tercapai secara merata.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik langkah ICDN dan menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penguatan SDM dan pelestarian budaya lokal.

"Kita terdiri atas 24 suku yang hidup berdampingan di bawah naungan Merah Putih. Suasana harmonis ini harus terus dijaga dan dijadikan dasar dalam membangun Kalimantan Barat ke depan," kata Norsan.

Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan, dan menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi seperti ICDN sangat dibutuhkan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Wagub: Literasi digital jadi kunci generasi Dayak hadapi globalisasi

Wagub: Literasi digital jadi kunci generasi Dayak hadapi globalisasi
Wagub: Literasi digital jadi kunci generasi Dayak hadapi globalisasi. (ANTARA)
Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa kemampuan literasi digital menjadi kunci penting bagi generasi muda Dayak dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis.

"Mahasiswa, anak muda sekarang, tidak sadar bahwa teknologi itu ada di dalam saku celana mereka. Ada di dalam tas mereka. Tapi kalau tidak dibarengi pemahaman dan literasi yang cukup, teknologi bisa menjadi pisau bermata dua," kata Krisantus saat memberikan sambutan dalam sebuah seminar kepemudaan yang digelar bertepatan dengan perayaan Pekan Gawai Dayak di Pontianak, Senin.

Menurut Krisantus, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang tanpa batas, di mana setiap orang, termasuk generasi muda Dayak, dapat mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dalam genggaman tangan. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan besar apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik.

Ia menekankan pentingnya memahami konsep literasi digital agar generasi muda tidak terjebak dalam arus informasi negatif, berita bohong, ujaran kebencian, hingga potensi terpapar paham radikalisme yang bertebaran di media digital.

"Kalau tidak dibekali dengan pemahaman dan literasi digital, kita bisa hancur. Kita bisa terjerat masalah hukum, bisa terjerumus dalam paham-paham yang menyimpang, bahkan bisa kehilangan arah," tuturnya.

Krisantus juga menyinggung perubahan besar yang terjadi antar generasi. Ia membandingkan perjalanan pendidikannya yang penuh keterbatasan dengan kemudahan yang dinikmati anak muda saat ini. Dari harus berjalan kaki puluhan kilometer ke sekolah, hingga menggunakan sepeda ontel menyusuri jalan kerikil, Krisantus mengingatkan bahwa kemajuan zaman harus dimanfaatkan secara bijak.

"Dulu kami jalan kaki 10 kilometer untuk sekolah. Sekarang sekolah ada di depan mata. Bahkan universitas pun mudah dijangkau. Jadi tidak ada alasan anak Dayak tidak bisa kuliah atau menjadi sarjana," katanya.

Ia menegaskan bahwa peluang menjadi pemimpin, termasuk di level nasional, sangat terbuka bagi siapa saja, termasuk dari kalangan Dayak. Namun peluang tersebut hanya bisa diraih dengan bekal pendidikan dan literasi yang cukup, termasuk literasi digital.

Lebih jauh, Krisantus menyampaikan bahwa teknologi digital seharusnya menjadi sarana produktif, seperti membuka peluang usaha, memperluas jaringan, hingga meningkatkan kompetensi pribadi.

"Sekarang, buka toko tidak perlu punya ruko. Cukup dengan ponsel, kita bisa jual produk orang lain, asal kreatif. Belajar bahasa asing, memahami ekonomi dunia, semua bisa lewat gawai," kata Krisantus.

Dalam kesempatan itu, Krisantus juga mengajak generasi muda Dayak untuk menjaga dan melestarikan budaya, termasuk lewat pemanfaatan teknologi digital. Ia mengusulkan agar nilai-nilai budaya Dayak seperti tradisi kepomang, peralatan pertanian tradisional, hingga ritual adat dapat didokumentasikan dan dibukukan, sehingga tidak hilang ditelan zaman.

"Kalau tidak kita dokumentasikan, tidak kita bukukan, maka generasi milenial tidak akan tahu bagaimana leluhur kita dulu berjuang," katanya.

Ia menutup sambutan dengan pesan agar para orang tua di kampung tetap menyekolahkan anak-anak mereka semaksimal mungkin, sebab pendidikan adalah bekal utama untuk menghadapi masa depan.

"Tuhan sudah gariskan kita jadi apa, tapi belum kita ketahui. Tapi satu hal pasti: tidak mungkin jadi anggota DPRD, tidak mungkin jadi Wakil Gubernur kalau tidak sekolah. Maka anak-anak harus disekolahkan," kata dia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

ICDN dorong generasi muda Dayak beradaptasi dengan AI

ICDN dorong generasi muda Dayak beradaptasi dengan AI
ICDN dorong generasi muda Dayak beradaptasi dengan AI. (ANTARA)
Pontianak - Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) mendorong generasi muda Dayak untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dengan kecerdasan buatan (AI), guna menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.

"Munas ICDN ini menjadi pijakan penting bagi kita untuk menyiapkan generasi muda Dayak agar tidak hanya mengenal, tetapi juga mampu menguasai teknologi, termasuk AI, yang hari ini mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan," kata Ketua ICDN Kalimantan Barat, Adrianus Asia Sidot, saat membuka Munas ICDN di Pontianak, Senin.

Menurut dia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat cepat dan kerapkali mengejutkan. Ia mencontohkan, dunia digital saat ini bahkan telah menggantikan sebagian interaksi sosial dan budaya manusia.

"Dunia sudah berubah. Di negara lain, ada anak-anak muda yang bahkan menikah bukan dengan manusia, tetapi dengan boneka berbasis AI. Ini gambaran bahwa kemajuan teknologi dapat menjungkirbalikkan nilai-nilai jika tidak disertai kesiapan mental dan kompetensi generasi penerus," tuturnya.

Adrianus menegaskan bahwa ICDN berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam menyiapkan SDM Dayak yang cakap digital dan adaptif terhadap era disrupsi. Ia menilai bahwa masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak, memiliki potensi besar yang belum tergali secara optimal.

"Kita harus mengejar ketertinggalan agar tidak terus bergantung pada kebijakan negara. Generasi muda Dayak harus menjadi kreator, inovator, bukan hanya penerima bantuan. Mereka harus mampu bersaing dan tidak menjadi beban negara," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan secara cerdas dan berkelanjutan, termasuk eksplorasi kekayaan bawah tanah yang belum tergarap. Menurut dia hal ini dapat menjadi peluang ekonomi baru jika ditopang oleh SDM yang mumpuni.

"Kalimantan memiliki potensi luar biasa. Dengan kemajuan teknologi dan SDM unggul, kita bisa membangun pusat keunggulan (center of excellence) yang memperkuat posisi Kalimantan sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia," kata Adrianus.

Sebagai tuan rumah Munas II ICDN, Kalimantan Barat juga dinilai berhasil menyatukan semangat kolektif dari berbagai daerah untuk memperkuat jejaring kolaborasi, terutama dalam bidang pendidikan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat adat.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Ketua Umum ICDN menjadikan Kalbar sebagai tuan rumah. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bergerak membangun daya saing generasi muda Dayak dalam lanskap global yang semakin digital," katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan dukungan penuh terhadap peran ICDN dalam menyiapkan generasi muda Dayak yang unggul dan adaptif, khususnya dalam menghadapi kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), serta berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Norsan, ICDN memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi intelektual, kultural, dan politik masyarakat Dayak untuk menciptakan kekuatan transformatif, baik dalam konteks pembangunan daerah maupun nasional. Ia juga menegaskan bahwa arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita harus menjadi kerangka bersama, termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Dayak.

"Saya yakin ICDN dan masyarakat Dayak mampu menjadi motor dalam menciptakan generasi muda yang unggul secara akademis dan karakter, memperluas akses pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, serta menjadi pelaku utama dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas dan ekowisata," kata Ria Norsan.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sosial digital dan layanan publik berbasis wilayah adat agar masyarakat Dayak di pedalaman tidak tertinggal. Menurutnya, sinergi antara nilai-nilai budaya Dayak dan kebijakan nasional sangat penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, transisi energi bersih, dan inovasi berbasis lokal.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kalimantan Barat akan memainkan peran penting sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, ICDN didorong untuk terlibat aktif dalam menyusun narasi pembangunan Kalimantan yang inklusif, adil, dan berpihak pada masyarakat lokal.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk mendukung inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM Dayak, memperkuat infrastruktur adat, serta membuka ruang partisipasi politik dan sosial bagi anak-anak muda Dayak," katanya.

Ria Norsan juga berharap ICDN mampu menjadi jembatan diplomasi budaya yang menunjukkan bahwa masyarakat Dayak bukan hanya bagian dari warisan budaya Indonesia, tetapi juga merupakan kekuatan masa depan bangsa yang siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

6 Oknum Pengusaha Rental Jadi Tersangka Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Di Kalbar

Foto: Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.Ik, MH.

PONTIANAK - menanggapi postingan viral di akun Instagram @gosippontianak mengenai dugaan penggelapan mobil rental, Ditreskrimum Polda Kalbar menyampaikan klarifikasi dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, Senin (19/5).

Kejadian bermula pada Jumat, 16 Mei 2025, terdapat 6 (enam) orang oknum pengusaha rental mobil yang tergabung dalam organisasi Buser Rental Nasional (BRN) melakukan penangkapan terhadap empat warga di daerah Tanjung Hilir, Kota Pontianak. Mereka menangkap 3 (tiga) laki-laki (berinisial D, T, dan I) dan 1 (satu) wanita (berinisial P) yang diduga melakukan penggelapan unit mobil rental milik pengusaha rental tersebut.

Alih-alih menyerahkan ke empat orang tersebut kepada pihak kepolisian, para oknum pengusaha rental tersebut justru menyekap, memborgol, mengintimidasi, menganiaya dan bahkan mengambil barang-barang pribadi milik wanita (berinisial P). Perlu diketahui bahwa korban wanita (inisial P) baru dibebaskan pada Sabtu dini hari, 17 Mei 2025, setelah disekap selama kurang lebih 16 jam. Sedangkan salah satu korban pria yang juga disekap, bahkan dibawa oleh para pelaku ke Kota Singkawang.

Polda Kalimantan Barat telah menerima Laporan dan menindaklanjutinya dengan membentuk tim khusus dari Ditreskrimum Polda Kalbar untuk melakukan penyelidikan, pengejaran dan penangkapan terhadap para pelaku.

Pada hari Sabtu (17/05/2025) sekitar pukul 21.00 wib. Tim Resmob Polda Kalbar berhasil mengamankan keenam oknum pengusaha rental mobil yang terlibat dalam aksi penyekapan dan penganiayaan tersebut. Saat ini, keenamnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana penyekapan, penganiayaan, dan perampasan barang milik korban. Inisial dari keenam tersangka yaitu: An, Abp, Wr, Ji, Mit dan Fm.

Sementara itu, dugaan penggelapan unit mobil rental yang melatarbelakangi tindakan main hakim sendiri ini disebut terjadi pada April 2025. Ironisnya, para pengusaha rental tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, mereka justru melakukan perbuatan melawan hukum yang justru merugikan dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa unit mobil yang digelapkan telah berhasil dikuasai kembali oleh pemilik rental.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno. S.Ik, MH menegaskan bahwa Polda Kalbar tetap berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalbar.

"Kami akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang berlindung di balik organisasi masyarakat atau bentuk lainnya. Hal ini selaras dengan atensi Kapolri. Tindakan semena-mena yang melanggar hukum tidak akan ditoleransi, apalagi yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Bayu Suseno.

Selanjutnya Kabidhumas menghimbau agar masyarakat jangan sungkan melaporkan kejahatan yang terjadi di sekitarnya kepada pihak kepolisian. "Masyarakat diimbau untuk menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan profesional," jelas Kabidhumas.

Menanggapi pertanyaan apakah kasus penggelapan mobil rental dapat dilaporkan oleh para pengusaha rental yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kombes Bayu Suseno menjelaskan bahwa setiap warga negara punya hak untuk melaporkan adanya tindak pidana yang dialaminya.

"Ya, silakan saja mereka membuat Laporan Polisi terkait kasus penggelapan yang terjadi pada bulan April 2025 lalu. Selama ada fakta-fakta hukum dan alat bukti nya cukup untuk membuktikan terjadi nya tindak pidana dipersilakan untuk membuat laporan di Polda Kalbar," pungkas Kombes Bayu Suseno.


Minggu, 18 Mei 2025

Presiden Prabowo direncanakan hadiri panen raya jagung di Bengkayang

Presiden Prabowo direncanakan hadiri panen raya jagung di Bengkayang
Presiden Prabowo direncanakan hadiri panen raya jagung di Bengkayang. (ANTARA)
Bengkayang - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menyebutkan agenda panen raya jagung serentak tahap dua yang dipusatkan di Kabupaten Bengkayang, Kalbar direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalbar Kombes Pol. Febrianto Guntur Sunoto menyampaikan rencana agenda Presiden itu saat kunjungan ke lahan jagung di Lanud Harry Hadisoemantri di Dusun Kandasan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Bengkayang bersama jajaran pejabat Polda, Minggu.

Lahan tersebut, katanya, akan menjadi pusat panen raya jagung serentak tahap II pada 31 Mei hingga 6 Juni 2025, yang rencananya dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Sinergi TNI AU dan Polri menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat," ujar Kombes Pol. Febrianto.

Selain mengunjungi lahan untuk memastikan kesiapan panen, pejabat Polda Kalbar juga mengunjungi pabrik pengolahan jagung. Pabrik ini nantinya menjadi pusat hilirisasi hasil panen jagung yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan lokal dan nasional.

Kemudian mereka juga melakukan pengecekan kesiapan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang Bengkayang yang akan dijadikan jalur ekspor hasil panen ke Malaysia pada 1 - 5 Juni 2025.

"Pos lintas batas ini menjadi gerbang penting bagi produk pertanian lokal menembus pasar internasional," ujarnya.

Dia berharap, program gerakan tanam serentak jagung ini menjadi simbol kebangkitan ketahanan pangan nasional, dan dukungan penuh dari berbagai pihak TNI AU, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi harapan besar menuju swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

Sementara itu secara terpisah, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen (Pol) Pipit Rismanto menyampaikan bahwa Kalimantan Barat terpilih sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan panen raya yang berpusat di Kabupaten Bengkayang.

“Jadi Kalbar ini terpilih untuk melaksanakan panen raya, namun demikian memang kita tidak bisa bergerak sendiri, peran Polri ini hanya sebagai fasilitator,” ujarnya.

Kapolda berharap, panen raya di Kalbar dapat menjadi motivasi dan penyemangat kelompok tani di Kalbar dan dapat menaikkan eksistensi Kalbar sebagai sentra pertanian yang tidak hanya padi tapi juga jagung dan komoditas lainnya.

“Ini sangat membanggakan, mudah-mudahan perkembangan ekonomi kita bagus, jadi para investor juga bisa masuk,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo Jerry Purba mengaku optimistis ekspor pertanian akan makin lancar dengan sinergi antarlembaga dan pihaknya siap mendukung rencana dan kelancaran ekspor jagung ke Malaysia.

“Tentu kolaborasi ini akan memberi dampak positif bagi perekonomian lokal,” ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Menteri LH: TPA Batu Layang akan dijadikan "sanitary landfill"

Menteri LH: TPA Batu Layang akan dijadikan "sanitary landfill". (ANTARA)
Pontianak - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Layang Pontianak, Kalimantan Barat, akan ditingkatkan fungsinya dari sistem terbuka (open dumping) menjadi sistem sanitary landfill.

"TPA Batu Layang termasuk dalam daftar lokasi yang diarahkan oleh pemerintah pusat untuk segera ditingkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaannya sesuai standar nasional," kata Hanif Faisol Nurofiq dalam kunjungan kerjanya DI TPA Batu Layang Pontianak, Minggu.

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 51,20 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029.

Hanif menegaskan pengelolaan sampah bukan hanya soal pembuangan akhir, tetapi juga mencakup pengumpulan dan pemilahan dari sumber, yakni rumah tangga, hingga pemrosesan di TPST dan TPS3R.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah menyampaikan rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar dengan kapasitas hampir 300 ton per hari. Selain itu, lima unit TPS3R dan TPST di Pontianak juga direncanakan akan diaktifkan kembali.

"Kami melihat kesiapan ini sudah cukup baik. Dengan dukungan dari bapak wali kota, saya yakin dalam beberapa bulan ke depan bisa ditangani," tuturnya.

Dia juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama para wali kota dan bupati se-Indonesia sedang melakukan kompilasi data metodologi teknis penanganan sampah untuk memastikan kesiapan daerah dalam memenuhi target nasional.

"Presiden berharap seluruh perizinan dan kesiapan pengelolaan sampah rampung pada 2025, sehingga pada 2026 bisa kita pacu secara nasional," kata Hanif.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap keseriusan daerah dalam menangani sampah. Jika ditemukan kelalaian yang menyebabkan potensi kerusakan lingkungan, maka sanksi administratif hingga pidana dapat dikenakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Untuk Kota Pontianak, Hanif menyatakan keyakinannya bahwa peningkatan pengelolaan sampah dapat berjalan baik mengingat kepedulian dan konsistensi wali kota dalam urusan lingkungan.

"Alhamdulillah, Pontianak dipimpin oleh seorang birokrat yang paham teknis. Jadi kita optimistis ini bisa selesai tanpa terlalu banyak kendala," kata dia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Kubu Raya Kalbar segera lelang jabatan kepala OPD yang kosong

Pemkab Kubu Raya Kalbar segera lelang jabatan kepala OPD yang kosong
Pemkab Kubu Raya Kalbar segera lelang jabatan kepala OPD yang kosong. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam waktu dekat akan menggelar lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi kepala perangkat daerah yang masih kosong.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik melalui evaluasi, mutasi, dan rotasi pegawai.

"Saya ingin memastikan bahwa mutasi dan rotasi tersebut dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, bukan hanya sekadar melakukan perubahan. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan lakukan lelang jabatan," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo di Sungai Raya, Kalbar, Minggu.

Sujiwo menegaskan bahwa proses mutasi dan rotasi dilakukan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi menyeluruh yang bertujuan untuk memastikan efektivitas organisasi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Evaluasi berkala juga dilakukan guna melihat apakah langkah-langkah tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kinerja.

"Jika ternyata belum efektif, maka akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan agar tujuannya tercapai," tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa umumnya kewenangan untuk melakukan mutasi baru sepenuhnya dapat dijalankan setelah enam bulan menjabat. Namun, berkat komunikasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri, ia memperoleh dukungan dan izin untuk melaksanakan proses tersebut lebih awal.

"Sebenarnya saya baru bisa melakukan penarikan setelah enam bulan menjabat. Namun, melalui komunikasi yang baik dengan Pak Menteri [Dalam Negeri], kami mendapatkan izin dan dukungan untuk segera melakukan mutasi dan rotasi pegawai," kata Sujiwo.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Zainal Abidin menyampaikan pentingnya peran pengawasan legislatif dalam proses peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, eksekutif, dan ASN sangat penting untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

"Pengawasan dan evaluasi yang efektif dapat membantu memastikan bahwa ASN yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa wujudkan kinerja luar biasa untuk Kubu Raya," kata Zainal.

Langkah strategis ini menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memperkuat sistem birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima serta memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh sosok yang berkompeten dan berintegritas.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Disdikbud Singkawang larang acara perpisahan di luar sekolah

Disdikbud Singkawang larang acara perpisahan di luar sekolah
Disdikbud Singkawang larang acara perpisahan di luar sekolah. (ANTARA)
Singkawang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang Kalimantan Barat mengingatkan dan melarang kepada sekolah TK/PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah setempat menggelar acara perpisahan di luar sekolah.

"Tetapi laksanakan secara sederhana, edukatif dan tanpa pungutan dalam bentuk apapun," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang, Asmadi di Singkawang, Minggu.

Hal itu diingatkan dia sehubungan akan berakhirnya tahun ajaran 2024/2025 untuk siswa TK/PAUD, SD dan SMP. Kemudian, pelaksanaan perpisahan juga harus dilaksanakan di sekolah masing-masing.

Ia menambahkan, pelaksanaan perpisahan harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF untuk jenjang TK/PAUD, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar untuk jenjang SD dan SMP baik mengenai waktu, tempat maupun pembiayaannya.

Disamping itu, kata Asmadi, pihak sekolah tidak terlibat sebagai kepanitiaan. Pihak sekolah baik Kepala Sekolah atau guru dilarang menerima pemberian bingkisan atau barang dalam bentuk apapun sebagai ucapan terima kasih.

"Masing-masing sekolah disarankan agar murid menggunakan seragam sekolah masing-masing," ujarnya.

Kemudian, disarankan untuk masing-masing murid membawa konsumsi (nasi dan atau kue serta minuman sendiri).

"Jika ditemukan pelanggaran pada poin-poin di atas, sekolah yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Wali Kota Singkawang jadi pembicara di forum HAM internasional Korsel

Wali Kota Singkawang jadi pembicara di forum HAM internasional Korsel
Wali Kota Singkawang jadi pembicara di forum HAM internasional Korsel. (ANTARA)
Singkawang - Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie menjadi pembicara dalam forum Hak Asasi Manusia (HAM) atau World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2025 yang diselenggarakan oleh Gwangju International Centre di Gwangju, Korea Selatan.

Dalam forum internasional bergengsi yang mempertemukan para pemimpin kota, aktivis, dan akademisi dari berbagai negara itu, Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman Kota Singkawang dalam menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta praktik baik dalam menciptakan kedamaian dan menangani potensi konflik di tengah keberagaman etnis dan budaya.

“Saya merasa terhormat diundang menjadi pembicara dalam forum ini, Sabtu (17/5). Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana Kota Singkawang mampu membangun harmoni di tengah masyarakat yang sangat beragam secara etnis dan budaya,” kata Tjhai Chui Mie saat dihubungi, Minggu.

Keberhasilan Singkawang sebagai kota yang damai dan inklusif tidak lepas dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

Daya tarik Singkawang sebagai kota yang menjadi rujukan dalam forum HAM ini tidak terlepas dari sejumlah pencapaian penting. Kota Singkawang dinobatkan sebagai Kota Konstitusional pada tahun 2022 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta meraih predikat kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) berdasarkan penilaian Setara Institute.

“Kota Singkawang adalah contoh nyata bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan. Inilah yang kami sampaikan kepada dunia,” ujarnya.

WHRCF 2025 mengangkat tema besar “Peace and Solidarity : Human Rights Cities Acting for Conflict Prevention and Peacebuilding”. Forum ini akan membahas bagaimana kota-kota yang peduli hak asasi manusia berperan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian.

Forum ini juga kata Tjhai Chui Mie menjadi wadah penting untuk bertukar pengalaman dan strategi antar kota di dunia dalam memajukan hak asasi manusia di tingkat lokal.

"Kehadiran kita dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Singkawang di mata internasional sebagai kota percontohan dalam hal toleransi, kerukunan, dan tata kelola yang menjunjung tinggi HAM," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya Resmi di Lantik

Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya Resmi di Lantik
Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya Resmi di Lantik.

KUBU RAYA - Pelantikan dan pengukuhan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Kubu Raya periode 2025 - 2029 berlangsung khidmat, acara ini mengusung tema “Melaju dalam Solidaritas, Merajut Astacita, Membangun Pemuda Negarawan”, sebagai bentuk komitmen PDPM dalam mencetak generasi muda yang berintegritas dan visioner, kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Minggu (18/5/25). 

Sebanyak 29 pengurus baru resmi dilantik dalam momen penting tersebut. Pelantikan dihadiri oleh Bupati Kubu Raya yang diwakili oleh asisten 1 serta diikuti oleh sejumlah instansi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kubu Raya menyampaikan apresiasi atas peran aktif Pemuda Muhammadiyah dalam pembangunan daerah, khususnya dalam membina generasi muda yang religius, mandiri, dan berdaya saing.

Ia juga berharap agar pengurus yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak perubahan serta terus menjalin sinergi dengan pemerintah dan masyarakat luas.

"Sementara itu, Ketua PDPM Kubu Raya yang baru dilantik Unggul Ali Sadewo menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab," jelasnya. 

Ia menekankan pentingnya semangat solidaritas dan arah perjuangan yang sejalan dengan nilai-nilai astacita Muhammadiyah, guna mewujudkan pemuda yang tidak hanya aktif secara sosial, namun juga matang secara intelektual dan spiritual.

"Pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi PDPM Kubu Raya dalam memperkuat konsolidasi organisasi dan membangun kolaborasi lintas sektor demi kemajuan pemuda dan daerah ke depan," harapnya. 

Selain itu, Ketua PDPM Kubu Raya juga menyoroti pentingnya kolaborasi demi pertumbuhan ekonomi kubu raya dengan melibatkan pengusaha mikro, instansi pemerintah serta Bank Kalbar.

"Kita harus berkolaborasi demi mewujudkan ekonomi bagi pengusaha mikro di Kabupaten Kubu Raya, di sini ada Dinas UMKM yang siap mendukung serta Bank Kal-Bar terkait mekanisme bantuan dana." pungkas Unggul Ali Sadewo.

23 KPM Terima BLT DD Desa Tahai Jaya

Foto: Pemerintah Desa (Pemdes) Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Salurkan BLT DD

PULANG PISAU - Pemerintah Desa (Pemdes) Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, dia berharap kepada 23 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap 1 Tahun 2025 bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.

Hal ini di tegaskan oleh Kepala Desa Tahai Jaya Jasimin saat merealisasikan BLT -DD tahap 1 tahun 2025 kepada 23 KPM yang di laksanakan di Balai Desa Setempat pada 14 Mei tahun 2025.

Menurutnya bahwa Pemdes Desa Tahai Jaya telah menyalurkan BLT- DD Tahap 1 Bulan Januri - April Tahun Anggaran 2025 kepada 23 KPM, dengan harapan agar bantuan itu bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk di prioritaskan kebutuhan pokok sehari-hari ,sehingga dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan.

"Alhamdulillah BLT -DD tahap 1 anggaran tahun 2025 telah kita salurkan semua kepada 23 KPM di Desa Tahai Jaya ini," kata Jasimin saat di hubungi media Kapuasnews.id lewat WhatsApp pribadinya pada hari Minggu,(18/5/2025).

Lebih lanjut kata Jasimin, dengan bantuan yang telah di salurkan ini dirinya berharap meskipun bantuan ini nilainya tidak seberapa namun bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan juga berharap agar bantuan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

"Ya, sekali lagi saya berharap dengan adanya bantuan ini bisa di pergunakan KPM dengan sebaik -baiknya sesuai keperuntukannya," tambahnya lagi.

Jasimin juga menjelaskan bahwa dalam penyaluran BLT-DD Tahap 1 bulan Januari sampai dengan April 2025 selama 4 bulan, sebanyak 23 KPM di Desa Tahai Jaya mendapat bantuan dengan besaran Rp. 1.200.000 Per KPM terhitung dari bulan januari -April.

"Sekali lagi saya berharap dengan adanya bantuan ini bisa di manfaatkan oleh KPM dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (Fajar)

Pemdes Kanamit Kecamatan Maliku Bagikan BLT-DD

Foto: Pemdes Kanamit Kecamatan Maliku Bagikan BLT-DD

PULANG PISAU - Pemerintah Desa (Pemdes) Kanamit Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari anggaran Dana Desa (BLT-DD) tahap satu pada tahun 2025 pembagian tersebut di laksanakan pada 16 Mei 2025.

"Pembagian BLT-DD ini dilakukan secara langsung kepada warga Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada 29 orang penerima," katanya.

Warga berdatangan menunjukkan antusiasme yang tinggi, saat berkumpul di kantor Desa Kanamit sejak Pagi, di katakan Hadi saat di hubungi media Kapuasnews.id lewat WhatsApp pribadinya pada hari Minggu (18/05/2025).

Kepala Desa Kanamit, Hadi menjelaskan bahwa menyerahkan BLT-DD dan berharap kepada para penerima KPM agar bantuan tersebut digunakan dengan bijak dan dapat sedikit membantu meringankan beban warga Desa Kanamit, dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hadi juga mengingatkan agar penerima manfaat untuk dapat digunakan bantuan ini sesuai dengan kebutuhan dan yang lebih bermanfaat, terutama untuk kebutuhan pokok.

Kegiatan penyaluran bantuan dihadiri para staf-staf desa kanamit dalam penyaluran bantuan, para staf desa juga berharap BLT-DD ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

"Alhamdulillah, penyaluran BLT-DD tahun anggaran 2025 ini disambut antusias dan kebahagiaan oleh para penerima KPM di desa kanamit kecamatan maliku tersebut," tutup Hadi. (Fajar)