Berita Borneotribun: Kalbar Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

Jumat, 04 Juli 2025

MUI Kalbar perkuat dakwah cegah penyebaran ajaran sesat

MUI Kalbar perkuat dakwah cegah penyebaran ajaran sesat
MUI Kalbar perkuat dakwah cegah penyebaran ajaran sesat. (ANTARA)
Pontianak - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat memperkuat peran dakwah sebagai langkah preventif untuk mencegah berkembangnya paham dan aliran sesat di tengah masyarakat Muslim, khususnya di wilayah Kalbar.

"Setiap dakwah yang kami sampaikan selalu mengajak umat Islam agar tetap berpegang teguh pada Al Quran dan hadis sahih, sebagaimana pesan Rasulullah, bahwa siapa yang berpegang pada keduanya, tidak akan tersesat," kata Ketua MUI Kalbar, Basri Har di Pontianak, Jumat.

Dia menegaskan bahwa dakwah yang dilakukan MUI senantiasa menekankan pentingnya menjadikan Al Quran dan hadis sahih sebagai pedoman utama dalam kehidupan beragama.

Basri menambahkan, penguatan akidah menjadi kunci agar umat tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran baru yang menyimpang, meski terkadang disampaikan dengan cara yang menarik atau menggiurkan.

Menurut dia, mencegah umat agar tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyimpang jauh lebih penting daripada menangani persoalan setelah seseorang sudah berada di dalam kelompok aliran sesat.

"Al Quran telah menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat kedua bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka, Al Quran dan hadis sahih adalah rujukan utama umat Islam," tuturnya.

Basri juga mengimbau masyarakat Muslim di Kalbar untuk lebih berhati-hati dan tidak serta-merta menerima ajaran yang dinilai ganjil atau menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang benar.

"Saya mengingatkan kepada seluruh umat Islam di Kalimantan Barat untuk tidak mudah percaya pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat. Kita harus kritis dan tetap merujuk kepada sumber-sumber ajaran yang sahih," katanya.

MUI Kalbar berharap melalui penguatan dakwah yang konsisten, masyarakat dapat semakin memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan tidak mudah terprovokasi oleh pemikiran atau gerakan yang berpotensi menyimpang dari ajaran Islam yang lurus.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

BNPB lakukan operasi modifikasi cuaca di Kalbar cegah karhutla

BNPB lakukan operasi modifikasi cuaca di Kalbar cegah karhutla
BNPB lakukan operasi modifikasi cuaca di Kalbar cegah karhutla. (ANTARA)
Pontianak - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Barat sebagai bagian dari langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap meningkat selama musim kemarau.

"Kegiatan OMC dilakukan mulai 4 hingga 8 Juli 2025 menggunakan pesawat Cessna Caravan 208, dengan target wilayah-wilayah rawan karhutla di Kalbar," kata Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Daniel, di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, OMC bertujuan untuk meningkatkan intensitas hujan di daerah rawan terbakar, guna menekan potensi munculnya titik api serta mengurangi dampak bencana asap terhadap masyarakat.

OMC merupakan teknologi rekayasa cuaca yang dilakukan dengan menaburkan bahan pemicu hujan di awan potensial, bertujuan untuk mendatangkan hujan buatan. Metode ini telah terbukti efektif dalam menangani krisis kekeringan, mengisi waduk, serta menanggulangi karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

Daniel menambahkan, pelaksanaan OMC ini dilandasi sejumlah regulasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla, Keputusan Menko Polhukam Nomor 29 Tahun 2025 tentang Koordinasi Penanganan Karhutla, serta Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 66/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla di Kalbar tahun 2025.

Lebih lanjut ia mengatakan pelaksanaan OMC juga merupakan tindak lanjut atas surat permohonan dari Gubernur Kalbar kepada Kepala BNPB untuk mengatasi kondisi darurat karhutla yang berpotensi terjadi selama musim kemarau.

"Dengan adanya OMC ini, kami berharap keselamatan masyarakat tetap terjaga, serta kabut asap yang biasanya muncul saat musim kemarau bisa ditekan sedini mungkin," katanya.

BPBD Kalbar berharap pelaksanaan OMC selama lima hari ke depan dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan risiko kebakaran dan menjaga kualitas udara tetap sehat bagi masyarakat Kalimantan Barat, demikian Daniel.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

PA Bengkayang komitmen bangun wilayah bebas korupsi

PA Bengkayang komitmen bangun wilayah bebas korupsi 
PA Bengkayang komitmen bangun wilayah bebas korupsi. (ANTARA)
Bengkayang - Pengadilan Agama (PA) Bengkayang, Kalimantan Barat berkomitmen membangun wilayah yang bebas dari korupsi lewat pembangunan zona integritas (ZI) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Ini komitmen kita bagi masyarakat yang mencari keadilan. Pembangunan zona integritas ini juga upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bukan sekadar pencapaian internal, melainkan wujud nyata pelayanan publik yang lebih bersih, cepat, dan terpercaya," ujar Ketua PA Bengkayang Miftahul Arwani di Bengkayang, Jumat.

Dia mengatakan, bahwa semangat ZI sejatinya bukan hanya untuk memenuhi penilaian administratif, tetapi untuk menjawab harapan masyarakat akan hadirnya pengadilan yang humanis, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pembangunan ZI bukan semata tentang dokumen atau eviden, melainkan tentang perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ingin menghadirkan pelayanan pengadilan yang tidak hanya cepat dan mudah, tapi juga bebas dari praktik korupsi," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa PA Bengkayang menjadi satu-satunya Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat yang diusulkan untuk meraih predikat WBK oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Ini menjadi motivasi dan tanggung jawab moral bagi seluruh jajaran PA Bengkayang untuk menghadirkan pengadilan yang bersih dan melayani.

"Bagi masyarakat, pembangunan ZI artinya mendapatkan pelayanan hukum yang semakin efisien dan tidak berbelit. Masyarakat tidak perlu ragu atau takut menghadapi proses peradilan, karena semua tahapan dibuat lebih transparan, terukur, dan dapat diakses secara digital," ujarnya.

Kata Miftahul akan ada enam area perubahan menjadi pijakan utama. Mulai dari perubahan pola pikir pegawai (manajemen perubahan) agar lebih berorientasi pada pelayanan publik, penataan sistem kerja yang efisien dan didukung teknologi informasi, hingga penguatan manajemen SDM agar aparatur benar-benar bekerja profesional dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, pengawasan internal diperketat melalui sistem pelaporan kekayaan dan pengaduan masyarakat. Kemudian masyarakat juga punya akses terhadap Whistleblowing System dan kanal pengaduan yang bisa diakses langsung jika menemukan pelayanan yang tidak sesuai prosedur.

Ia juga menegaskan, peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi perhatian, sehingga pihaknya terus berinovasi agar pelayanan seperti sidang, konsultasi hukum, permohonan perkara, atau permintaan informasi hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau.

Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digalakkan oleh Kementerian PANRB dan Mahkamah Agung RI.

"Zona Integritas ini untuk rakyat. Masyarakatlah yang akan merasakan manfaatnya secara langsung," ujarnya.

Dengan semangat kolektif dan sinergi dari seluruh aparatur, PA Bengkayang berharap dapat menjadi wajah baru peradilan agama yang tidak hanya berwibawa di dalam, tetapi juga ramah dan berpihak kepada masyarakat di luar.

"Predikat WBK memang menjadi target, tetapi bagi PA Bengkayang, kepercayaan masyarakat adalah anugerah yang tertinggi," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Baznas Singkawang bantu toilet sehat dan pendidikan untuk mustahik

Baznas Singkawang bantu toilet sehat dan pendidikan untuk mustahik 
Baznas Singkawang bantu toilet sehat dan pendidikan untuk mustahik. (ANTARA)
Singkawang - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Singkawang, Kalimantan Barat memberikan bantuan toilet sehat, gharimin, pengobatan dan pendidikan kepada mustahik daerah setempat.

"Bantuan ini kita berikan kepada 11 orang warga yang berhak menerima zakat," kata Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Singkawang Baharudin, Jumat.

Dia berharap para mustahik yang menerima bantuan ke depan bisa menjadi Muzakki (pemberi) zakat sehingga dapat membantu juga warga lainnya.

"Karena dengan berzakat maka hidup kita menjadi barokah," ujarnya.

Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Zakat dan Sedakah Baznas Singkawang Agus Salim menambahkan apa yang Baznas Singkawang lakukan adalah sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT dan ketaqwaan kepada Rasulullah untuk melaksanakan perintahnya.

"Sehingga pada hari ini amanah Muzakki sudah kita realisasikan karena sudah merupakan hak dari bapak/ibu sekalian," katanya.

Dia juga berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan, begitu juga yang memberikan zakat.

"Dengan doa dari penerima maka Baznas Singkawang semakin jaya, dan muzakki semakin makmur," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkab Bengkayang pastikan SPMB berjalan lancar dan transparan

Pemkab Bengkayang pastikan SPMB berjalan lancar dan transparan
Pemkab Bengkayang pastikan SPMB berjalan lancar dan transparan. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di daerah setempat berjalan lancar, transparan, dan berkeadilan.

"Untuk mewujudkan hal tersebut kita bersama pimpinan daerah selama proses pendaftaran melakukan inspeksi lapangan di sejumlah sekolah selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 1-3 Juli 2025. Semua berjalan lancar sesuai petunjuk teknis," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Heru Pujiono di Bengkayang, Jumat.

Inspeksi yang dilakukan tersebut kata Heru, bertujuan memastikan implementasi kebijakan penerimaan murid baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas dari diskriminasi.

Namun katanya, beberapa permasalahan turut muncul di lapangan, khususnya terkait dengan syarat wajib melampirkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bagian dari dokumen pendaftaran. Masyarakat menyampaikan keluhan bahwa tidak semua orang tua murid dapat segera memenuhi syarat tersebut karena berbagai kendala administratif dan ekonomi.

Dokumen bukti lunas PBB tersebut kata dia, memang menjadi syarat baru pada tahun ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bengkayang tentang Penetapan Petunjuk Teknis SPMB 2025. Namun demikian, Heru menegaskan bahwa fleksibilitas tetap diberikan.

“Bukti lunas PBB tidak harus disertakan saat pendaftaran awal. Bisa disusul saat pendaftaran ulang, saat rapat komite, maupun saat pembagian rapor. Prinsip utamanya adalah tetap menjamin akses pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Heru juga menambahkan bahwa melalui kebijakan ini, Disdikbud turut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tertib pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.

“Pembayaran PBB adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah bisa membiayai berbagai pembangunan, termasuk pembangunan di sektor pendidikan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan mengevaluasi proses SPMB agar tidak ada satu pun anak usia sekolah yang tertinggal dari layanan pendidikan hanya karena persoalan administratif. Proses ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pendidikan sekaligus wujud tanggung jawab dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan anak.

Oleh : Narwati/ANTARA

Tanggapi Keluhan Warga Bantaran Sungai Sekadau, Polisi Tindak PETI Sekadau Hulu

Foto: Polisi lumpuhkan peralatan mesin yang digunakan untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kecamatan sekadau hulu.

SEKADAU - Upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) terus dilakukan jajaran Polres Sekadau. Pada Kamis (3/7/2025) sore, personel Polsek Sekadau Hulu menindak praktik PETI di aliran Sungai Sekadau-Rawak, tepatnya di Dusun Selintah, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kapolsek Sekadau Hulu IPTU Agustam menjelaskan, penindakan ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas PETI di lokasi tersebut. Berbekal informasi itu, petugas bergerak menuju lokasi sekitar pukul 12.30 WIB untuk melakukan penyelidikan.

“Saat melintas di sekitar Jalan Selintah - Empaong, anggota mendengar suara mesin dompeng di tengah sungai. Tim kemudian melakukan penyisiran menggunakan perahu mesin, dan sekitar pukul 17.00 WIB tiba di titik lokasi,” jelas IPTU Agustam, Jumat (4/7).

Sesampainya di lokasi, petugas mendapati satu unit rakit beserta peralatan penambangan emas tanpa izin. Namun para pekerja diduga telah melarikan diri sebelum petugas tiba. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu buah paralon berukuran 4 inci, selang spiral 4 inci, selang plastik 2 inci, tiga buah karet pambel, selembar kain kian, serta kain alas kaki. Sementara itu, mesin dompeng yang ditemukan di lokasi langsung dilumpuhkan oleh petugas agar tidak dapat dipergunakan kembali.

IPTU Agustam mengungkapkan, dalam proses penindakan ini petugas sempat menghadapi sejumlah kendala. Jarak menuju lokasi yang cukup jauh membuat perjalanan memakan waktu lama, ditambah kondisi arus sungai di beberapa titik yang dangkal hingga perahu sempat mengalami kerusakan. Meski begitu, tim berhasil menyelesaikan penyisiran dan membawa barang bukti ke Mapolsek Sekadau Hulu.

Penindakan ini juga sekaligus menjawab keluhan warga yang selama ini terganggu akibat keruhnya air Sungai Sekadau. Pasalnya, sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, hingga memasak.

“Sungai menjadi sumber air utama warga, sehingga keruhnya air akibat aktivitas PETI jelas merugikan masyarakat,” kata IPTU Agustam.

Sebelumnya, pada Senin (30/6), aparat Desa Nanga Biaban bersama TNI dan Polri juga telah memasang spanduk imbauan larangan PETI di sejumlah titik strategis agar mudah terbaca oleh warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi tiga pilar dalam menegakkan aturan dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Ini sejalan dengan upaya kami memberantas PETI yang merusak ekosistem, mencemari sungai, dan membahayakan kesehatan masyarakat,” tegas IPTU Agustam.

Saat ini, identitas para pelaku masih dalam penyelidikan. Petugas akan mendalami kepemilikan mesin dompeng sekaligus mengidentifikasi para pekerja yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, para pelaku nantinya dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Kami berkomitmen menindak tegas segala bentuk aktivitas tambang ilegal demi melindungi masyarakat dan kelestarian lingkungan,” pungkas IPTU Agustam. (**)



Kamis, 03 Juli 2025

Disdikbud dan Dinsos Kalbar uji coba Sekolah Rakyat di Gedung BLK

Disdikbud dan Dinsos Kalbar uji coba Sekolah Rakyat di Gedung BLK
Disdikbud dan Dinsos Kalbar uji coba Sekolah Rakyat di Gedung BLK. (ANTARA)
Pontianak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kalbar memulai uji coba Program Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan BLKI, Pontianak, sebagai lokasi rintisan sementara.

"Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus pemutusan rantai kemiskinan di Kalbar," kata Kepala Disdikbud Kalbar Rita Hastarita di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan pemanfaatan Gedung BLK menjadi solusi awal sebelum pembangunan gedung sekolah permanen yang direncanakan berlokasi di Kota Singkawang.

"Untuk tahap awal kami gunakan Gedung BLK sebagai lokasi sementara. Dalam waktu tiga minggu fasilitas belajar mengajar akan kami lengkapi agar kegiatan sekolah bisa segera dimulai," tuturnya.

Ia menjelaskan Program Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama, menyasar jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Sekolah Rakyat, lanjutnya, diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok Desil 1 dan 2, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Dalam pelaksanaan tahap awal, kata dia, sebanyak 150 siswa akan mengikuti Program Sekolah Rakyat, masing-masing 50 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seleksi peserta didik dilakukan oleh Dinsos Kalbar berdasarkan kriteria sosial ekonomi.

"Program ini kami laksanakan secara terintegrasi dengan Dinas Sosial Kalbar, yang memiliki data kelompok rentan dan miskin ekstrem. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan," katanya.

Rita menambahkan pembangunan gedung sekolah permanen akan dilakukan setelah seluruh prasyarat infrastruktur, lahan, dan utilitas tersedia, dengan target operasional dalam beberapa bulan ke depan.

Pemprov Kalbar menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

BPBD Kalbar intensifkan mitigasi antisipasi potensi Karhutla

BPBD Kalbar intensifkan mitigasi antisipasi potensi Karhutla
BPBD Kalbar intensifkan mitigasi antisipasi potensi Karhutla. (ANTARA)
Pontianak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus mengintensifkan berbagai upaya mitigasi guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut menjelang puncak musim kemarau.

"Menanggapi meluasnya Karhutla di Kalbar, kami telah meminta seluruh BPBD kabupaten dan kota yang berada di kawasan rawan karhutla untuk secara rutin melaksanakan patroli lapangan dengan dukungan peralatan pemadaman yang memadai," kata Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, di Pontianak, Kamis.

Menurutnya, patroli di wilayah-wilayah rawan karhutla dilengkapi dengan peralatan pemadaman. Kegiatan ini mencakup operasi pemadaman, pembuatan sekat bakar, dan pembasahan lahan kering untuk mencegah api meluas.

Selain upaya di lapangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah mengajukan permohonan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). OMC diharapkan dapat memicu hujan buatan di wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem dan memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla.

"Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini agar kebakaran tidak meluas, terutama di kawasan yang berdasarkan data rawan mengalami titik panas," tuturnya.

Sementara itu, kata Daniel, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak terus melakukan pemantauan titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalbar. Pemantauan dilakukan melalui sistem satelit dan radar cuaca untuk mendeteksi wilayah yang mengalami peningkatan suhu permukaan.

Daniel menambahkan, dengan kombinasi langkah teknis di lapangan dan pemantauan berbasis teknologi, pihaknya optimistis potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalbar dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

"Kami berharap masyarakat juga turut berperan aktif dalam mencegah karhutla, antara lain dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan anak di Bengkayang Kalbar

Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan anak di Bengkayang Kalbar
Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan anak di Bengkayang Kalbar. (ANTARA)
Bengkayang - Polres Bengkayang, Polda Kalbar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang terjadi pada bulan Mei 2025.

"Rekonstruksi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan kronologi kejadian dan mengungkap detail kasus," ujar Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho usai rekonstruksi, Kamis.

Rekonstruksi ini terdiri dari sembilan adegan yang diperagakan oleh tersangka H (24) yang juga merupakan warga Sungai Raya Kepulauan dan disaksikan oleh pihak keluarga korban.

"H mengaku membunuh korban karena ingin menguasai handphone korban. Saat hendak mencuri, H ketahuan oleh korban, sehingga ia mencekik korban hingga tewas dan melakukan tindakan asusila terhadap jasad korban," ujar Kapolres.

Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan serta melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini untuk mencari tahu apakah ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini.

"Kami harapkan dengan adanya pengungkapan kasus ini dapat menjaga kondusifitas, serta menciptakan rasa aman dan nyaman pada masyarakat khususnya masyarakat kabupaten bengkayang. Kami menghimbau kepada seluruh unsur elemen Masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas di tempat tinggalnya masing-masing," ujarnya.

Kapolres juga minta agar masyarakat ikut aktif dalam melaporkan jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana apapun bentuknya karena pada hakikatnya, terpeliharanya situasi kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama.

Kasat Reskrim Polres Bengkayang AKP Anuar Syarifudin menambahkan, tersangka merupakan seorang nelayan di wilayah Desa Sungai Raya Kepulauan.

Anuar menyampaikan, modus pelaku menghilangkan nyawa korban berawal dari ingin mencuri handphone korban namun saat itu ketahuan sehingga pelaku panik dan langsung mencekik leher korban. Setelah itu katanya, pelaku melakukan asusila (menyetubuhi) korban yang sudah tak sadarkan diri.

"Setelah selesai di setubuhi, korban di bawa ke kamar mandi dan mengikat leher korban menggunakan celana seolah olah korban bunuh diri, dengan posisi kepala korban di dalam bak mandi," ujarnya.

Kemudian pelaku melarikan diri dengan membawa handphone milik korban dan dijual ke salah satu warga. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pihaknya akhirnya menangkap pelaku.

Untuk tersangka, pasal yang disangkakan kepada H yaitu Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 365 Ayat (1), Ayat (3) KUHP tentang dugaan tindak Pidana Pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Sub Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dan/atau Pasal 338 KUHP tentang dugaan Tindak Pidana Pembunuhan.

Oleh : Narwati/ANTARA

Tahun baru Islam momentum introspeksi diri di Lapas

Tahun baru Islam momentum introspeksi diri di Lapas
Tahun baru Islam momentum introspeksi diri di Lapas. (ANTARA)
Singkawang - Lapas Kelas IIB Singkawang menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Masjid At-Taubah yang dimaknai sebagai momentum introspeksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia selama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Jadikan momen ini untuk intropeksi diri dan menjadi lebih baik," ujar Ustad H. Zulipiadi dalam kesempatan tersebut, Kamis.

Sementara Kepala Lapas Kelas IIB Singkawang David Anderson Setiawan, mengatakan kegiatan keagamaan seperti ini rutin dilakukan sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian warga binaan.

"Tahun Baru Hijriyah ini kami jadikan momentum untuk mengajak warga binaan berhijrah, tidak hanya secara spiritual tetapi juga dalam sikap dan perilaku sehari-hari," kata David.

Pihaknya ingin mereka menjadikan masa pidana ini sebagai titik balik untuk berubah dan kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik.

Dia menegaskan, bahwa pembinaan rohani menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk karakter warga binaan selama menjalani masa pidana.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kesehatan, serta harapan agar tahun baru ini membawa keberkahan bagi seluruh penghuni Lapas Singkawang.

"Semoga mereka mendapatkan tahun yang penuh berkah dan petunjuk ilahi ini," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Tim gabungan padamkan karhutla di Jalan menuju Bandara Singkawang

Tim gabungan padamkan karhutla di Jalan menuju Bandara Singkawang
Tim gabungan padamkan karhutla di Jalan menuju Bandara Singkawang. (ANTARA)
Singkawang - Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, Manggala Agni, Damkar, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Singkawang melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di jalan menuju bandara di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kamis.

"Pemadaman karhutla dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan MPA Kelurahan Sedau," kata Kepala BPBD Singkawang, Nana Priyatna.

Karhutla di jalan menuju bandara tersebut sudah terjadi sejak Selasa (1/7) sekitar pukul 20.30 WIB. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya kepulan asap yang muncul dari lapisan tanah gambut tersebut.

"Hingga sekarang luas lahan yang terbakar sekitar 2,5 hektare," ujarnya.

Sementara jarak kebakaran lahan dengan perumahan masyarakat dan Bandara Singkawang sekitar 3 kilometer.

Dalam upaya pemadaman, pihaknya menggunakan sarana prasarana seperti satu unit kendaraan roda empat, satu unit mobil tangki, dua unit mesin jinjing, satu unit Y Connector, tujuh gulung selang 1,5 Inc, dua gulung selang hisap/sedot, dua unit nozzle, satu unit sekop, satu unit terpal, dan satu unit tandon air.

Dalam upaya pemadaman, lanjutnya, tim melakukan operasi pemadaman darat dengan jarak sumber air menuju titik api 500 meter.

Kemudian, tim menggunakan teknik gelar seri tipe 1 dari sumber air kemudian ditampung ke dalam tandon air dengan kapasitas penampungan 4.000 liter. Selanjutnya disedot kembali dengan menggunakan mesin Waterack milik Manggala Agni dan mesin Mini Tracker milik BPD dan MPA.

Oleh : Narwati/ANTARA

Rabu, 02 Juli 2025

Pemkab Bengkayang jamin stabilitas harga jagung pasca-panen

Pemkab Bengkayang jamin stabilitas harga jagung pasca-panen
Pemkab Bengkayang jamin stabilitas harga jagung pasca-panen. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berkomitmen menjaga stabilitas harga jagung pasca-panen guna mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan koperasi," ujar Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bengkayang I Gede Megantara di Bengkayang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kepolisian dan Koperasi Teguh Bengkayang Sejahtera diharapkan dapat memperlancar proses pemasaran jagung dan menciptakan stabilitas harga.

Selain itu, kerja sama dengan PT Pangan Merah Putih juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor jagung dan mempertahankan harga yang lebih baik.

"Bengkayang sudah punya pabrik jagung sendiri yang terbesar di Kalbar, kita harap ini dapat menjamin stabilitas harga jagung," ujarnya.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Bengkayang optimis dapat meningkatkan produktivitas jagung dan mencapai swasembada pangan di daerah tersebut.

Kemudian dia menyebutkan stabilitas harga dan hasil produksi sangat bergantung juga dengan ketersediaan pupuk. Oleh karena itu, pengadaan pupuk bersubsidi juga akan diawasi oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyaluran yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Lanjutnya, pemerintah menetapkan harga jagung kering sebesar Rp5.500 per kilogram. Harga ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga dan semangat bagi petani jagung di Bengkayang.

"Dengan begitu petani dapat meningkatkan produksinya dan meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.

Sementara upaya Pemkab Bengkayang untuk menjaga stabilitas harga jagung pasca-panen merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, petani, dan pihak terkait lainnya, diharapkan target swasembada pangan dapat tercapai.

Pemkab Bengkayang akan terus mengupayakan peningkatan produktivitas dan kualitas jagung untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai swasembada pangan di daerah tersebut.

Dalam jangka panjang, Pemkab Bengkayang berharap dapat meningkatkan ekspor jagung yang konsisten dan meningkatkan pendapatan petani.

Sementara itu, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan, akan pengembangan 30.000 hektare lahan untuk penanaman jagung dalam mewujudkan swasembada pangan daerah.

Dia mengatakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional mulai dari Kabupaten Bengkayang.

"30.000 hektare ini yang ditanam petani secara berskala di luar corporate atau perusahaan jagung yang saat ini belum ada di Bengkayang," ujarnya.

Terlebih kata Bupati, petani juga semakin semangat karena kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Bengkayang beberapa waktu lalu dalam panen raya jagung dan juga harga jagung yang cukup tinggi sebesar Rp5.500 per kilogram.

"Ini memberikan kesan positif dan membuka peluang baru untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Darwis berharap kehadiran Presiden dapat memacu semangat dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya dengan komoditas unggulan jagung.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkot Singkawang terima sertifikat untuk pembangunan Sekolah Rakyat

Pemkot Singkawang terima sertifikat untuk pembangunan Sekolah Rakyat
Pemkot Singkawang terima sertifikat untuk pembangunan Sekolah Rakyat. (ANTARA)
Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah menerima lima persil Sertifikat Hak Pakai (SHP) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang sebagai langkah awal pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyebutkan kelima bidang lahan bersertifikat tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dasar yang inklusif dan terjangkau.

“Persyaratan sudah kita penuhi, termasuk penyediaan lahan. Ini bentuk kesiapan Kota Singkawang dalam mendukung program nasional melalui Sekolah Rakyat,” kata Tjhai Chui Mie, Rabu.

Dia menjelaskan, bahwa lahan yang dimaksud berada di wilayah Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan. Total luas lahan yang disiapkan dengan luas 7,7 hektare, termasuk diantaranya tanah hibah dari masyarakat.

“Kita apresiasi partisipasi masyarakat yang turut menyerahkan tanahnya untuk pembangunan ini. Ini adalah bentuk gotong royong dan komitmen bersama membangun masa depan pendidikan Singkawang,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BPN Kota Singkawang atas kerja sama yang cepat dan dukungan penuh terhadap program strategis ini. Menurutnya, penyerahan sertifikat menjadi pondasi penting dalam proses percepatan pembangunan sekolah.

“Semoga pembangunan sekolah rakyat ini dapat segera terealisasi, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak kita yang membutuhkan akses pendidikan lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, sekolah rakyat merupakan program pendidikan alternatif yang digagas Kementerian Sosial RI, didesain untuk menjangkau kelompok masyarakat kurang mampu dan terpencil.

"Pemerintah Kota Singkawang menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk realisasi program tersebut di Kalimantan Barat," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

KPU kota Singkawang perbaharui data pemilih

KPU kota Singkawang perbaharui data pemilih
KPU kota Singkawang perbaharui data pemilih. (ANTARA)
Singkawang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang, Kalimantan Barat perbaharui data pemilih dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan II Tahun 2025, Rabu (2/7).

“Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan II 2025 tingkat Kota Singkawang sejumlah 176.526 pemilih,” kata Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Singkawang Umar Faruq.

Umar mengatakan, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan ini merupakan hasil dari kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan KPU Kota Singkawang.

“Data yang dimutakhirkan merupakan bahan data diterima dari Kemendagri kepada KPU RI, lalu disinkronisasi dan kami (kpu kabupaten/kota) mutakhirkan,” ujarnya.

Umar merinci bahan data pemutakhiran data pemilih pindah masuk sejumlah 3.023 pemilih, pemilih potensial, 4.028 pemilih, pemilih pindah keluar 2.431 pemilih, dan pemilih meninggal 212 pemilih.

“Jadi, jumlahnya ada 7.051 pemilih baru dan 2.643 pemilih tidak memenuhi syarat. Sedangkan perbaikan data pemilih jumlahnya 5.184 pemilih. Sebagaimana diketahui, daftar pemilih tetap (dpt) terakhir Singkawang itu 172.118 pemilih. Sehingga rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Triwulan II ini sejumlah 176.526 pemilih,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Singkawang Khairul Abror menuturkan rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan data pemilih di Kota Singkawang tetap akurat, komprehensif dan mutakhir. Hal ini sebagai bagian dari persiapan jelang Pemilu dan Pemilihan mendatang.

“Kategori perubahan data pemilih ini mencakup penambahan pemilih baru yang telah memenuhi syarat, pemutakhiran data pemilih yang berpindah domisili, pencoretan data pemilih yang meninggal dunia, serta pemilih yang teridentifikasi tidak memenuhi syarat (tms) lainnya. Setiap data yang disampaikan disandingkan dengan bukti-bukti pendukung yang relevan untuk memastikan validitasnya,” kata Abror.

Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Singkawang beserta jajaran, Bawaslu, Dinas Dukcapil, Polres, dan Kodim. Kegiatan ini ditutup dengan penandatangan dan penyerahan berita acara rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan.

Oleh : Narwati/ANTARA

BPJS Kesehatan ajak masyarakat deteksi penyakit lewat program JKN

BPJS Kesehatan ajak masyarakat deteksi penyakit lewat program JKN
BPJS Kesehatan ajak masyarakat deteksi penyakit lewat program JKN. (ANTARA)
Bengkayang - BPJS Kesehatan Kalbar mengajak masyarakat untuk mendeteksi dini potensi penyakit dengan memanfaatkan pembiayaan dari program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IV Elsa Novelia mengatakan gaya hidup modern yang kurang sehat kerap menjadi pemicu utama dalam peningkatan penyakit kronis.

"Pola makan tidak seimbang, kurang aktivitas fisik dan stres berkontribusi besar dalam peningkatan penyakit kronis, hal ini juga tentu akan semakin meningkatkan biaya pelayanan kesehatan," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Untuk mencegah hal tersebut BPJS Kesehatan mengajak agar seluruh masyarakat menjaga kesehatan serta melakukan skrining kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit agar dapat dikendalikan sejak dini.

Dia menyampaikan, pembiayaan program JKN dari tahun ke tahun meningkat 86 persen pembiayaan program JKN dilakukan di rumah sakit, dan 25 persen dari pembiayaan di rumah sakit tersebut merupakan biaya penyakit katasktropik seperti kanker, hipertensi, jantung, gagal ginjal, diabetes.

Jika kondisi ini berlangsung terus menerus maka pembiayaan pelayanan kesehatan akan semakin terus meningkat.

"Untuk mencegah hal tersebut mari kita gaungkan kepada masyarakat untuk melakukan upaya promotif preventif,” ujarnya.

Elsa mengungkapkan pemerintah saat ini telah membuat program skrining pelayanan kesehatan. Hal ini bukan berarti biaya pelayanan kesehatan akan turun, justru berpotensi meningkat karena orang yang terdiagnosa sakit bisa lebih banyak tahu asal sakitnya.

"Tapi kenapa hal ini tetap dilakukan, agar masyarakat bisa tahu dan mencegah lebih awal dan tidak jatuh di kondisi penyakit yang sudah berat. Bahkan saat ini penyakit tak mengenal usia, banyak di usia muda sudah harus melakukan cuci darah," ujarnya.

BPJS Kesehatan menyediakan skrining kesehatan untuk mendeteksi 14 penyakit, skrining dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti Puskesmas.

Skrining ini dapat dioptimalkan untuk menjaga kesehatan. Jika terdeteksi terkena penyakit, maka dilakukan upaya promotif dan preventif, contohnya bagi penderita diabetes melitus dapat mengikuti klub-klub sehat yang ada di FKTP, akan diberikan edukasi oleh FKTP tersebut bagaimana mengubah gaya hidup agar menjadi lebih terkontrol kondisinya.

"Upaya promotif preventif inilah yang penting untuk kita lakukan agar terhindar dari kondisi penyakit berat,” ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Evi Retno Nurlianti menambahkan terkait skrining, BPJS Kesehatan juga mensosialisasikan berbagai kemudahan layanan yang telah disediakan oleh Program JKN, di antaranya Aplikasi Mobile JKN.

Dia mengatakan, aplikasi Mobile JKN membantu peserta JKN mengurus berbagai urusan administrasi.

”Transformasi digital melalui kanal layanan administrasi online, merupakan terobosan yang dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan bagi peserta Program JKN," ujarnya.

Pengurusan administrasi seperti pendaftaran, perubahan data peserta, pendaftaran ke faskes, konsultasi dokter, bahkan sampai pengaduan layanan bisa dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN.

Melalui Mobile JKN urusan administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah karena peserta tidak lagi perlu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

"Ini merupakan langkah nyata untuk menyederhanakan proses dan memberikan akses yang lebih efektif bagi peserta," ujarnya.*

Oleh : Narwati/ANTARA

100.641 warga Bengkayang terdaftar sebagai PBI JK

100.641 warga Bengkayang terdaftar sebagai PBI JK 
100.641 warga Bengkayang terdaftar sebagai PBI JK. (ANTARA)
BengkayangBPJS Kesehatan Cabang Singkawang, Kalimantan Barat, menyebutkan sebanyak 100.641 warga Kabupaten Bengkayang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

"Untuk Kabupaten Bengkayang kepesertaan khusus PBI JK yang aktif 100.641 jiwa. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu membayar premi jaminan kesehatan," ujar Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Singkawang Novi Ariani, di Singkawang, Rabu.

PBI JK merupakan salah satu segmen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan adanya program ini, masyarakat yang kurang mampu dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis dan meningkatkan kualitas hidup.

Pendaftaran PBI JK ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan peserta JKN dan memberikan manfaat layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Dengan adanya program PBI JK, masyarakat yang kurang mampu dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya.

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kesakitan di Kabupaten Bengkayang," ujarnya.

Selain itu, Kabupaten Bengkayang juga telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan peserta JKN sebesar 290.294 jiwa atau 98,08 persen dari total penduduk pada Mei 2025.

Kepesertaan JKN dibagi menjadi beberapa segmen yaitu PBI JK , pekerja penerima upah (PPU), PBPU dan BP Pemda, dan PBPU Mandiri.

Untuk meningkatkan cakupan keaktifan peserta JKN, katanya, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keaktifan JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat diakses secara optimal, kemudahan dalam pembayaran iuran, dan program rehabilitasi.

Sebelumnya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan.

Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan.

"Pemerintah Kabupaten Bengkayang berharap dengan meningkatnya keaktifan peserta JKN, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.

Pemkab Bengkayang juga mendorong agar perusahaan terlibat dalam memberikan jaminan kesehatan pada pegawainya lewat program JKN.

Oleh : Narwati/ANTARA