BORNEO TRIBUN | JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada lockdown di daerah tanpa perintah dari pemerintah pusat.
Meski begitu untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, pemerintah sarankan seluruh warga tetap menjaga kebersihan dan menghindari kerumunan.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/03/2020).
Kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus menelaah menyelesaikan masalah dan tidak memperburuk keadaaan.
Berikut kebijakan presiden, terkait kewaspadaan mencegah penyebaran virus corona di Indonesia:
1. Kebijakan lockdown di tingkat nasional, daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Keputusan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah. Kita tidak ada pikiran untuk kebijakan lockdown.
Presiden mengajak warga untuk menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar.
Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah, perlu digencarkan.
Begitu pun dengan Transportasi publik tetap disediaka dengan meningkatkan tingkat kebersihan, baik itu kereta, bus kota , LRT, MRT, bus trans, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean, mengurangi tingkat kepadatan orang di moda transportasi tersebut.
2. Semua kebijakan di daerah harus konsultasi dengan kementerian terkait dan satgas penanganan covid-19.
3. Presiden meminta satgas penanganan covid-19 yang dipimpin Doni Monardo, jadi satu-satunya rujukan informasi.
4. Presiden mengajak cuci tangan, tetap belajar, tetap bekerja dan tetap beribadah.
Solidaritas masyarakat adalah modal masyarakat yang penting untuk menggerakkan melawan covid 19 ini.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS