Menteri Nusron Ajak Organisasi Nahdlatul Wathan Kerja Sama dengan Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan Berkeadilan di Indonesia

Yakop Senin, Mei 05, 2025 Comment

Menteri Nusron Ajak Organisasi Nahdlatul Wathan Kerja Sama dengan Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan Berkeadilan di Indonesia.

Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi Nahdlatul Wathan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. Dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan di Lombok Raya Hotel, Kota Mataram, pada Kamis (01/05/2025), Nusron menyampaikan kesiapan kementeriannya untuk bermitra dengan Nahdlatul Wathan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang agraria dan pembangunan ekonomi.

Kesepakatan dan Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan

Menteri Nusron turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Nahdlatul Wathan yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut. Ia menyambut baik kolaborasi ini dan memastikan bahwa kementeriannya siap mendukung penuh program-program ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satunya dengan mengidentifikasi tanah negara yang tidak terpakai serta Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis izinnya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga Nahdlatul Wathan yang siap mengelolanya.

Keadilan dalam Penguasaan Tanah

Menteri Nusron menekankan pentingnya pemerataan penguasaan tanah yang lebih adil di Indonesia. Saat ini, menurutnya, masih ada ketimpangan struktural yang sangat jelas, di mana sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir orang atau korporasi besar, sementara petani kecil dan warga Nahdlatul Wathan sering kesulitan untuk memperoleh tanah yang mereka perlukan. Sebagai contoh, sekitar 30 juta hektare lahan non-hutan di Indonesia hanya dikuasai oleh 60 keluarga besar pemilik korporasi, sementara petani kecil di NTB bahkan harus berjuang untuk mendapatkan satu atau dua hektare tanah saja.

Menteri Nusron mengungkapkan, untuk menanggulangi masalah ini, Presiden Prabowo memberikan arahan agar sistem pembagian dan pengelolaan tanah, baik HGU maupun Hak Guna Bangunan (HGB), dapat diatur ulang dengan mengedepankan tiga prinsip utama: keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. "Kami ingin agar mereka yang sudah memiliki banyak tanah tidak diberi lagi tambahan. Sebaliknya, kami akan membantu petani kecil dan mereka yang belum memiliki tanah untuk berkembang," jelas Nusron.

Kolaborasi untuk Mencapai Pembangunan Berkeadilan

Menteri Nusron mengingatkan, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi seperti Nahdlatul Wathan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Indonesia. "Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan," ujarnya. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk warga Nahdlatul Wathan, dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan ekonomi.

Apresiasi untuk Nahdlatul Wathan

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Nahdlatul Wathan atas dedikasi mereka dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Ia menilai semangat perjuangan organisasi ini sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW yang selalu mengedepankan keadilan dan kebaikan bagi umat manusia.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Lutfi Zakaria, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Ketua Umum Nahdlatul Wathan, Maulana Syaikh Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Kolaborasi antara pemerintah dan Nahdlatul Wathan diharapkan dapat membawa perubahan positif, menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat, serta membuka kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk merasakan manfaat dari pembangunan yang berkeadilan.

Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah yang kurang berkembang, dapat terwujud secara nyata.

Gulir ke atas untuk lanjut membaca

Artikel pilihan Redaksi