Menteri Nusron Bongkar Tantangan Berat BPN: Percepat Sertifikasi, Perkuat SDM, dan Lawan Hoaks Pertanahan!
 |
| Menteri Nusron Bongkar Tantangan Berat BPN: Percepat Sertifikasi, Perkuat SDM, dan Lawan Hoaks Pertanahan!. |
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan bahwa saat ini kementeriannya sedang menghadapi tiga pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.
Tiga tantangan itu adalah: meningkatkan jumlah sertifikasi tanah, menyelesaikan sertifikasi bidang tanah yang sudah terpetakan tapi belum bersertifikat, serta memastikan kualitas data pertanahan semakin akurat dan terpercaya.
Menurut Menteri Nusron, kunci keberhasilan untuk menyelesaikan tantangan ini adalah penguatan sistem kerja dan sumber daya manusia.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan pertanahan harus dibuat lebih sederhana dan harus memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa pengelolaan SDM di lingkungan ATR/BPN harus berbasis jenjang karier yang jelas, transparan, dan mengedepankan sistem meritokrasi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Nusron saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa pada Kamis, 17 Juli 2025.
Ia ingin memastikan bahwa seluruh jajaran BPN di daerah benar-benar siap dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah dijalankan.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa selama tahun 2024, layanan pertanahan telah berkontribusi cukup signifikan terhadap ekonomi daerah.
Di Provinsi Sulawesi Utara saja, penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai sekitar Rp124,4 miliar.
Sementara itu, pencatatan Hak Tanggungan menyentuh angka fantastis sebesar Rp4,2 triliun.
Dari sekitar 7,8 juta layanan pertanahan yang diberikan secara nasional, Sulawesi Utara turut andil dengan menyumbang sekitar 52.000 layanan.
Namun, penguatan sistem dan SDM saja tidak cukup. Menteri Nusron juga mengajak seluruh jajarannya untuk aktif dalam komunikasi publik.
Ia menekankan pentingnya kehadiran setiap pegawai BPN sebagai juru bicara lembaga yang mampu menjelaskan kebijakan secara benar, apalagi di tengah era banjir informasi hoaks seperti sekarang.
Menurutnya, saat ini kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan segelintir orang untuk menjaga reputasi institusi.
Seluruh pegawai harus menjadi garda terdepan dalam menangkal informasi palsu, menyampaikan fakta, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
Di akhir arahannya, Menteri Nusron kembali mengingatkan pentingnya nilai integritas dalam bekerja.
Ia mengajak seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN untuk bekerja dengan cepat, tepat, bersih, dan selalu berpijak pada prinsip manajemen risiko.
Ia menyebut prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) harus menjadi bagian dari budaya kerja di seluruh lini.
Sebelum memberikan pengarahan tersebut, Menteri Nusron sempat meresmikan beberapa gedung hasil renovasi, seperti gedung kantor Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Timur.
Ia juga mendengarkan langsung laporan capaian kinerja dari Kepala Kanwil BPN Sulut, Erry Juliani Pasoreh.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Sulawesi Utara.
Momen ini menjadi langkah strategis untuk memastikan semua lini bergerak serempak menghadapi tantangan besar pertanahan di Indonesia.
