Berita Borneotribun.com: Hukum Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 Juni 2024

Pria Bawa Sabu dari Jungkat, Ditangkap di Ngabang

Pria Bawa Sabu dari Jungkat, Ditangkap di Ngabang
Pria Bawa Sabu dari Jungkat, Ditangkap di Ngabang. (Gambar ilustrasi)
LANDAK – Anggota Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Landak berhasil menangkap seorang pria berinisial MRH yang diduga membawa dan memiliki narkotika jenis sabu. 

Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh MRH pada Sabtu (22/6/2024) pukul 01.00 WIB.

Pria Bawa Sabu dari Jungkat, Ditangkap di Ngabang
Pria Bawa Sabu dari Jungkat, Ditangkap di Ngabang.
Menurut laporan yang diterima, MRH diketahui melakukan perjalanan dari Jungkat menuju Ngabang dengan menggunakan bus VIA RIA. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, Sat Resnarkoba Polres Landak segera melakukan penyelidikan mendalam.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 11.45 WIB, anggota Sat Resnarkoba berhasil memberhentikan bus VIA RIA yang ditumpangi oleh MRH di Jalan Raya Pal 6, Dusun Ampar Saga, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Setelah menghentikan bus tersebut, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap MRH di dalam bus.

MRH kemudian dibawa ke Polres Landak yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km. 3, Dusun Binjai, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Dalam penggeledahan badan yang dilakukan oleh petugas, ditemukan beberapa barang bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan MRH dalam penyalahgunaan narkotika. Barang bukti tersebut antara lain:

- Satu buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan.

- Satu unit handphone merk OPPO warna Sky White dengan nomor simcard SIM 1: 0813-4549-0001 dan SIM 2: 0822-5468-3253 yang ditemukan di saku celana sebelah kiri.

- Satu buah tas ransel warna hitam bertuliskan “Bodypack” yang berisi empat bungkus plastik klip transparan kosong.

Terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Landak untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. MRH diduga melanggar Pasal 114 Ayat (2) dan/atau Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolres Landak AKBP I Nyoman Budi Artawan, S.H., S.I.K., M.M. melalui Ps. Kasat Resnarkoba Polres Landak, Iptu Rinto, menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, khususnya Sat Resnarkoba Polres Landak, dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Landak.

"Kami sangat mengapresiasi peran serta masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkotika. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di wilayah ini," ujar Iptu Rinto.

Kasat Narkoba menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Upaya ini, menurutnya, adalah bagian dari komitmen Polres Landak untuk memberantas narkoba secara menyeluruh di wilayah mereka. 

Penangkapan MRH ini menunjukkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Melalui sinergi antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan peredaran narkotika di Kabupaten Landak dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba.

Sabtu, 22 Juni 2024

Badan Bantuan Hukum PDI P Landak, Laporkan Akun Tiktok @Landak Undercover ke Polres Landak

Badan Bantuan Hukum PDI P Landak, Laporkan Akun Tiktok @Landak Undercover ke Polres Landak
Badan Bantuan Hukum PDI P Landak, Laporkan Akun Tiktok @Landak Undercover ke Polres Landak.
LANDAK - Badan bantuan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Landak yang juga tim kuasa hukum bakal calon Bupati Landak Karolin Margret Natasa melaporkan akun Tiktok @Landak Undercover dengan Nomor : STPL/45/VI/2024/SPKT/POLRES LANDAK/POLDA KALBAR yang diduga melakukan tindak pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoax) yang bersifat suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Landak,  di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam postingan akun Tiktok @Landak Undercover tersebut dituliskan KAROLIN MARJINALKAN MASYARAKAT KRISTEN !
Survei Nata Bangsa yang baru saja dirilis melalui konferensi pers dan dihadiri oleh Karolin Margtet Natasa secara langsung dinilai marjinalkan masyarkat Kristen. Pasalnya dari 400 orang atau responden hanya melibatkan 0,69 persen atau tiga orang saja. Sedangkan yang kita ketahui masyarakat Kristen dilandak berjumlah 35 persen dari 413.588 penduduk yang tersebar di Kabupaten Landak.

Badan bantuan hukum PDI Perjuangan Kabupaten Landak, Paulus Adi dalam keterangan persnya kepada awak media menyayangkan terkait adanya postingan tersebut. Ia menilai materi yang dimuat dalam positingan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik interen ditengah-tengah masyarakat, sebab didalamnya memuat nama agama yang dinilai riskan terjadinya gesekan dan unsur SARA.

"Kita menghindari konflik interes. Kalau mau bikin tulisan dimedia itu hati-hatilah karena ini beresikonya melawan hukum berkaitan dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tapi akunya sudah dihapus, maka kami serahkan semuanya ke pihak Kepolisian maka kami buat laporan, semua itu sudah diserahkan ke aparat, nanti aparat yang menindaklanjutinya seperti apa," jelas Paulus Adi, di Ngabang, Kamis (20/6/24). 

Selain itu, ditambahkan Paulus Adi, postingan yang dimuat didalamnya juga membawa nama salah satu kader PDI Perjuangan Karolin Margret Natasa, yang saat ini juga ikut dalam konstestasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Landak, sehingga PDI Perjuangan merasa dirugikan dengan adanya postingan tersebut. 

"PDI Perjuangan dirugikan, ibu Karolin kader PDI Perjuangan, dia ngedit foto itu ibu Karolin pakai baju PDI Perjuangan, dan beliau satu-satunya yang diberikan surat tugas oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Landak," tambah Paulus Adi.

Paulus Adi juga berharap agar kejadian serupa tidak kembali terjadi karna itu, dirinya mengajak agar masyarakat dapat berpolitik secara elegan dan tidak saling menyikut mengingat muatan postingan tersebut juga menyinggung terkait hasil survei dari salah satu lembaga survei yang merilis hasil survei terhadap bakal calon (bacal Bupati Landak Karolin Margret Natasa beberapa waktu lalu.

"Kan mereka punya strategi masing-masing, lembaga survei ini. Setiap lembaga survei tidak mungkin sama strateginya. Jadi saya melihat disitu sebetulnya, dia kecewa dengan lembaga survei," tambah Paulus Adi. 

Terhadap laporan yang telah dibuat tersebut, dikatakan Paulus Adi dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian untuk dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami menyerahkan sepenuhnya ke Kepolisian masalah prosesnya seperti apa itu kan mereka yang paham," pungkasnya.

Antisipasi Mafia Tanah, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik Pertama di Kalbar

Antisipasi Mafia Tanah, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik Pertama di Kalbar
Antisipasi Mafia Tanah, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik Pertama di Kalbar.
PONTIANAK - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah elektronik pertama di Kalimantan Barat.

Penyerahan secara simbolis itu dilakukan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kubu Raya, pada Sabtu (22/6/24).

“Pertama kali di Kalimantan Barat kita menyerahkan sertifikat yang sudah dalam format terbaru (elektronik) karena sudah melakukan alih media,” ungkapnya kepada awak media.

AHY mengungkapkan, hal tersebut digalangkan karena sertifikat tanah elektronik lebih ringkas dan aman. Selain itu mengantisipasi terjadinya tindak pemalsuan, pencaplokan tanah oleh mafia tanah dan sertifikat tanah ganda. 

“Kalau sudah masuk dalam data base kita tidak semudah ada yang menduplikasi, menggandakan, memaluskan. Karena kita tau dokumen-dokumen dimasa lalu sering dipalsukan sehingga menjadi korban mafia tanah, korban tumpang tindih,”

Lebih lanjut AHY mengatakan, sertifikat tanah elektronik ini membuat semua data tercatat dan masuk dalam blok data. Sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi tindakan pemalsuan tanah dan lain sebagainya. 

Peluncuran sertifikat tanah elektronik tidak hanya memudahkan masyarakat mengecek data tanah miliknya. Baik itu luas, batas, maupun nama pemiliknya. 

“Bahkan dengan cepat kita melakukan pemeriksaan dan dihadapkan dilakukan klarifikasi mana yang benar mana yang salah. Mudah-mudahan keadilan kepstian hukum atas tanah masyarakat dan instistusi kita bisa wujudkan bersama,” tukasnya (lid)

Jumat, 21 Juni 2024

Sertifikat Elektronik Cegah Mafi Tanah dan Antisipasi Kerusakan

Sosialisasi sertifikat Elektronik  Eksternal  Implementasi Layanan Pertanahan Secara Elektronik, Kamis (20/6/2024) pagi di Aula Kantor Bupati Sekadau. (Arni Lintang)
Sosialisasi sertifikat Elektronik  Eksternal  Implementasi Layanan Pertanahan Secara Elektronik, Kamis (20/6/2024) pagi di Aula Kantor Bupati Sekadau. (Arni Lintang)
SEKADAU – Layana dan Sertifikat Elektronik akan di terapkan kantor ATR/BPN Sekadau. lalu apa saja keunggulan dan pentingnya sertifikat elektronik ini.

beberapa manfaat sertifikat elektronik nantinya dijelaskan Kasi Survey dan Pemetaan ATR/BPN Kanwil Kalbar, Sigit Sarsanto, lebih efektif dan efisiensi dalam permohonan, melindungi dari resiko bencana alam dikarenakan indonesia rawan bencana karena berada dalam lingkaran ring of fire serta meminimalisir kesalahan dalam pembuatan sertifikat.

" juga  mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan dan yang pastinya membatasi ruang gerak Mafia tanah,"timpal Puji saat menyampaikan materi sosialisasi secara Daring, di aula Kantor Bupati Sekadau, Kamis (20/6/2024).

Dijelaskan,  dalam implementasi sertifikat elektronik yakni,sertifikat yang berisi  data tekstual dan spasial, terdiri dari data pemilik dan juga data objek terkait luas tanah, batas tanah dan letak tanah.

"Hal ini juga mencegah overlap batas tanah dan gave," ujar Sigit.
 
Ia menyatakan, jika masih ada tanah yang belum terpetakan secara failed agar para kepala Desa melapor ke kator Pertanahan untuk segera dipetakan dengan baik agar tersimpan selamanya.

Selain itu, sertifikat elektronik juga dapat dilakukan pengecekan melalui aplikasi sentuh tanah yang dapat di unduh di Play Store Android.

"Terkait aset Pemerintah Daerah, juga akan menjadi prioritas dari sertifkat elektronik dan disarankan agar Pemda melakukan koordinasi kepada kantor ATR/BPN Sekadau untuk alih media menjadi sertifikat elektronik," saran Sigit.

Sementara, Puji Lestari,Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kator ATR/BPN Sekadau menjelaskan beberapa perbedaan sertifikat analog dengan elektronik seperti, Kode blanko pada sertifikat analog mengunakan nomer seri berupa  angka dan nomer sedangkan pada sertifikat elektronik mengunakan scan QR Code yang  hanya bisa digunakan atau dibaca oleh alokasi sentuh tanah serta  nomor  induk  Bidang pada sertifikat elektronik, satu bidang tanah hanya bisa memiliki 1 NIB.

"Yang sangat dirasakan efeknya nanti sertifikat elektronik dapat mencegah pemalsuan tanda tangan, dan membatasi ruang gerak mafia tanah serta mencegah modus mafia tanah," ujar Puji.

Program sertifikat elektronik ini sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tahun 2023 dan ditindak lanjuti oleh Menteri ATR/BPN dengan peraturan yang diaplikasikan dalam program kepada kantor Kanwil dan Kabupaten Kota BPN Secara Nasional. (Arni Lintang)

Bulan Depan Kantor ATR/BPN Sekadau Terapkan Sertifikat Elektronik

Kainda S.ST M.Eng, Kepala Kantor ATR/BPN Sekadau meyampaikan sambutan. (Arni Lintang)
Kainda S.ST M.Eng, Kepala Kantor ATR/BPN Sekadau meyampaikan sambutan. (Arni Lintang)
SEKADAU - Mulai bulan depan, Kator Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sekadau, akan menerapkan sertifikat eletronik kepada pemohon.hal ini terungkap dalam sosialisasi sertifikat Elektronik  Eksternal  Implementasi Layanan Pertanahan Secara Elektronik Kantor, Kamis (20/6/2024) pagi di Aula Kantor Bupati Sekadau.

Kepala Kantor ATR/BPN Sekadau, Kainda S.ST M.Eng mengaku sebelumnya sosialisasi secara internal telah dilaksakan pihaknya.

"Kedepan juga dilaksakan sosialisasi kepada masyarakat, perubahan ini sangat fundamental," ujar Kainda.

Direncanakan, mulai tanggal 27 Juni paling lambat 1 Juli ATR/BPN Sekadau akan menerbitkan sertifikat elektronik berapa satu lembar kertas berisi data tanah.

Perubahan ini, ditegaskan Kainda, sesuai peraturan Kementrian Agraria dan harus dilaksakan. 

Tak hanya itu, perubahan ini dijelaskanya , akan berakibat pada pelayanan dalam massa transisi.

"Perubahan ini sesuai Permen 03 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik sertifikasi tanah," timpal Kainda.

Kainda juga menyampaikan permohonan maafnya atas nama jajaran ATR/BPN Sekadau, jika dalam dalam massa transisi perubahan tehnis pelayanan permohonan dikantornya terjadi keterlambatan pemrosesan.

Namun demikian, ia mejelaskan bahwa kedepan pemohon SHM dan lainya tidak perlu datang ke kantor ATR/BPN dan cukup melakukan proses serta tahapan pendaftaran dari rumah melalui aplikasi.

"Saat ini perkembangan eletronik sangat cepat berkembang sehingga segala sesuatu dikerjakan dan diproses secara elektronik," ungkap Kainda.

Sementara,Bupati Sekadau, diwakili Asisten II, Sandae S.So M.Si, mengatakan sertifikat merupakan bukti kepemilikan oleh pemohon dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilikan tanah.

"Sertifikat analog rawan hilang, oleh karena itu kementrian ATR/BPN merubah sertifikat menjadi sertifikat elektronik yang disahkan dengan tanda tangan elektronik,kami pemerintah daerah menyabut baik perubahan ini," beber Sandae.

Dikatakan, Sandae, dengan sertifikat elektronik dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum serta mencegah permasalahan - permasalahan seperti tumpah tindih  tanah dan juga menghindari permainan mafia tanah.

Mewakili Bupati, Sandae, berpesan agar momen ini dapat dimanfaatkan sebaiknya dalam rangka memperoleh kepastian hukum hak tanah.

"Kami mengajak masarakat Sekadau menjadikan moment ini sebagai tonggak untuk menjadi pelayanan yang bersih sehingga ke depan tidak ada permasalahan tanah di Sekadau," timpalnya.

(Arni Lintang)

Sabtu, 15 Juni 2024

Polres Sekadau Ungkap Kasus Persetubuhan terhadap Anak Kandung di Nanga Taman

Polres Sekadau Ungkap Kasus Persetubuhan terhadap Anak Kandung di Nanga Taman
Polres Sekadau Ungkap Kasus Persetubuhan terhadap Anak Kandung di Nanga Taman. (Gambar ilustrasi)
SEKADAU – Kepolisian Resor (Polres) Sekadau mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku WD (43), seorang warga Kecamatan Nanga Taman. Kasus ini melibatkan korban, yang tak lain merupakan anak kandung pelaku.

Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, melalui Kasat Reskrim IPTU Kuswiyanto, membenarkan kejadian ini. Peristiwa memilukan tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2018 di rumah korban di Kecamatan Nanga Taman, ketika korban yang saat itu berusia 11 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

"Korban akhirnya memberanikan diri melaporkan kejadian ini kepada ibunya, YN (35). Mengetahui hal tersebut, YN menemui dan memastikan kebenaran dari laporan tersebut," ungkap IPTU Kuswiyanto, Sabtu (15/6/2024).

"Kepada ibunya, korban mengungkapkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan asusila sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. YN kemudian terlibat perdebatan dengan pelaku, yang akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Kejadian ini dilaporkan ke Polres Sekadau, pada Jumat (14/6/2024)," tambahnya.

IPTU Kuswiyanto menjelaskan bahwa saat ini pelaku WD telah diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Sekadau untuk proses penyidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa beberapa pakaian juga telah diamankan. Selain itu, korban kini berada dalam pendampingan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah menjalani visum di pihak medis.

"Pelaku WD dijerat dengan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) atau (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak," jelasnya.

"Proses hukum akan terus berlanjut untuk memastikan keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku," tandasnya.

Jumat, 14 Juni 2024

Polres Singkawang Berhasil Meringkus Pengedar Narkotika Jenis Sabu

Polres Singkawang Berhasil Meringkus Pengedar Narkotika Jenis Sabu
Polres Singkawang Berhasil Meringkus Pengedar Narkotika Jenis Sabu.
SINGKAWANG - Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polres Singkawang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Singkawang. Pada hari Jumat, 14 Juni 2024, mereka berhasil menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu berinisial I, seorang pria berusia 33 tahun yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso, Singkawang.

Dalam operasi yang berlangsung di sebuah kios/konter hp di Jalan Alianyang, petugas mengamankan pelaku pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekitar pukul 00.45 WIB. Saat penangkapan, pelaku I ditemukan seorang diri di dalam kios tersebut. Petugas langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 12 paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 201,71 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kantong plastik hitam yang disimpan di rak dalam kios.

Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, antara lain 1 kantong plastik hitam yang telah dilakban, 1 bungkus kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 bungkus kantong plastik klip kosong ukuran sedang, dan 1 unit handphone merk OPPO warna hitam.

Kapolres Singkawang, AKBP Fatchur Rochman, S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Narkoba Polres Singkawang, AKP Dwi Hariyanto Putro, S.H., menuturkan, "Benar pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekitar pukul 00.45 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku 'I' di sebuah kios/konter hp di Jalan Alianyang, Singkawang. Saat diamankan, pelaku I sedang seorang diri di dalam kios. Setelah dilakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 12 paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dalam kantong plastik hitam yang disimpan di rak dalam kios. Pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut disimpannya."

Lebih lanjut, Kasat Resnarkoba menegaskan komitmen Polres Singkawang dalam memberantas peredaran narkoba demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Peredaran narkoba adalah ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial, sehingga penindakan terhadap para pengedar dan bandar narkoba adalah prioritas utama kami," ujarnya.

Selain itu, AKP Dwi Hariyanto juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi dan kerjasama dalam keberhasilan operasi ini. Ia mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya kepolisian dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas atau indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Dalam penutupannya, AKP Dwi Hariyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti dalam upaya memberantas peredaran narkoba dan akan terus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi mendatang. 

Pelaku I beserta barang bukti kini telah dibawa ke Polres Singkawang untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Dengan tertangkapnya pelaku ini, diharapkan peredaran narkoba di Kota Singkawang dapat ditekan dan memberikan efek jera bagi para pengedar lainnya.

Kamis, 13 Juni 2024

Lahan Taman Nasional Gunung Tarak di Kabupaten Ketapang Dijadikan Kebun Sawit Ilegal

Lahan Taman Nasional Gunung Tarak di Kabupaten Ketapang Dijadikan Kebun Sawit Ilegal
Lahan Taman Nasional Gunung Tarak di Kabupaten Ketapang Dijadikan Kebun Sawit Ilegal.
KETAPANG - Sekitar 35 hektar hutan didalam kawasan Taman Nasional Gunung Tarak (TNGT) dalam wilayah administrasi desa Sembelangaan kecamatan Nanga Tayap berubah fungsi menjadi kebun sawit ilegal. Lahan itupun sudah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh desa. 

Informasi yang dikumpulkan BorneoTribun  dari masyarakat setempat didapatkan kalau kebun sawit itu dimiliki setidaknya tiga orang oknum warga. Salah satunya adalah seorang kepala dinas lingkup Pemda Ketapang.

TR (30) salah seorang warga desa Sembelangaan mengatakan, sejak tahun 2020 hutan di kawasan Gunung Tarak sudah diperjual belikan dan berubah fungsi. Tiga orang itu masing-masing menguasai 10 hingga 15 hektar tanah.

"Masyarakat setempat mempunyai bawas atau bekas garapan dia di dalam HL karenakan tadinya masyarakat memiliki kebutuhan yg desak, mereka menjual tanah kepada yg mempunyai modal. Tanah di sini satu hektar cuman 4 juta, di Sumatera sana sudah 100 juta, ya pasti yg mempunyai modal tadi ambil banyak-banyak itu tanah," ungkap TR saat berbicara dengan BorneoTribun, Selasa (12/06/24). 

Ia selanjutnya menceritakan, tanah itu kemudian dibuatkan surat keterangan tanah (SKT) melalui kepala desa setempat.

Para pembeli tanah di areal TNGT itu berikutnya langsung melakukan proses pembukaan lahan dengan memakai alat berat jenis eksavator. 

Menurut TR, dampak dari aktivitas pembukaan lahan itu salah satunya terjadi kegiatan penebangan kayu secara ilegal alias ilegal loging. 

"Ade illegal loging di sekitaran hutan lindung itu," ujarnya. 

TR lantas menyebut berdasarkan informasi yang diketahuinya, ssetidaknya tiga orang  pemilik lahan yang ukuranya besar yakni  dua orang asal Sumatra bernama Sinaga dan Silaen serta satu orangnya warga Ketapang bernama J yang dikenalnya sebagai seorang kepala dinas di pemda Ketapang. 

"Ini yg terkonfirmasi yang di daerah Sembelangaan. Kalau punya pak (J)  tahun 2022. Tapi kaya punya Sinaga dan pak Silain itu tahun 2023, nah yg baru-baru ini d kawasan Sembelangaan, yg luas, dan alat bertanya juga ada sekarang," kata dia. 

BorneoTribun berupaya mengkonfirmasi kesahihan keterangan warga tersebut kepada oknum Kepala Dinas bernama J melalui telepon dan pesan pertanyaan. Namun, belum diperoleh konfirmasi ulang sampai sejauh ini.  

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai literatur, luas Taman Nasional Gunung Tarak sekitar 32 ribu hektare. Ia hutan lindung yang ideal sebagai kawasan perlindungan dan sistem penyangga kehidupan. Terutama pengatur tata air dan pengawetan tanah.

Hutan lindung yang dikelola olah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Ketapang Selatan ini sudah menjadi tempat pelepasan orang utan sejak tahun 2014. 

HL TNGT adalah Habitat hewan endemik yang dilindungi seperti orang utan, kukang dan monyet ekor panjang. 

Fungsi penting kawasan ini yakni sebagai penyangga kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar serta keragaman hayati yang tinggi di kawasan itu.

Oleh: Muzahidin

Selasa, 11 Juni 2024

Terduga Pelaku Asusila Berikan Uang Damai Rp 130 juta, Korban Disuruh Kabur

Terduga Pelaku Asusila Berikan Uang Damai Rp 130 juta, Korban Disuruh Kabur
Terduga Pelaku Asusila Berikan Uang Damai Rp 130 juta, Korban Disuruh Kabur.
KAYONG UTARA - Kasus pelecehan yang pelakunya seorang oknum polisi di Polres Kayong Utara bernama Aipda AK memasuki babak baru. 

Terbaru, melalui orang suruhanya, Aipda AK diduga membuat seolah-olah kasusnya "damai" dengan memberikan uang kompensasi Rp 130 juta dan surat pernyataan damai kepada korban dan keluarga. 

Korban beserta keluarga terindikasi disuruh pergi oleh pelaku dan tidak mengikuti segala proses penyelidikan ataupun persidangan jika kasusnya sampai pengadilan. 

Kapolres Kayong Utara AKBP Achmad Dharmianto melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Iptu Hendra Gunawan mengatakan, indikasi pelapor hendak pergi tercium saat polisi meminta konfirmasi proses pemeriksaan perkara kepada korban dan keluarga pada Senin (10/06/24) semalam. 

Didaerah kecamatan Nanga Tayap kabupaten Ketapang, petugas berhasil memghentikan mobil travel yang digunakan pelapor dan korban untuk keluar daerah kabupaten Kayong Utara. 

"Agenda pemeriksaan dari Propam kepada terlapor, saat mau dihadirkan, korban malahan tidak ada dirumahnya, padahal sudah berjanji. Ada indikasi mencoba pergi ke luar daerah agar peristiwanya kabur," kata Hendra, Selasa (11/06/24) dikutip dari media. 

Dilanjutkan Hendra, berdasarkan keterangan pelapor, tujuan mereka pergi adalah buntut dari kesepakatan damai yang dibuat oleh pelapor dengan pihak yang diutus Aiptu AK.

Pelapor diberi uang kompensasi 130 juta dan diminta untuk tidak memberikan kesaksian saat proses pemeriksaan di Propam, penyidik maupun saat proses persidangan nanti. 

"Nama nama mereka (yang menyuruh) pelapor sudah kami kantongi, namun belum dapat kami sebutkan, motivasinya apa, masih kami dalami," kata dia. 

Kendati ada perdamaian, Hendra menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan serta merta menghentikan proses pidana maupun etik terhadap pelaku. 

Bahkan, jika ditemukan unsur pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak luar, Polisi akan menindak tegas oknum yang terlibat.

"Kalau untuk damai silakan, tapi proses tetap jalan. Menghilangkan saksi-saksi, menghilangkan alat bukti, itu ada pidananya," ucap Hendra. 

Penulis: Muzahidin

Wartawan Melawi: Investigasi Emas Ilegal Berujung Ancaman Pistol

Wartawan Melawi: Investigasi Emas Ilegal Berujung Ancaman Pistol. (Gambar ilustrasi)
Wartawan Melawi: Investigasi Emas Ilegal Berujung Ancaman Pistol. (Gambar ilustrasi)
PONTIANAK – Supardi Nyot, mendapat ancaman berupa penodongan pistol dari seorang pria berinisial FR. Supardi menyebut, FR diduga penampung emas ilegal. Atas kejadian ini, ia pun melaporkan peristiwa pengancaman itu ke Polres Melawi.

Supardi mengaku berprofesi sebagai wartawan, yang bertugas di Kabupaten Melawi. Ia pun tak mengetahui alasan FR menodongkannya pistol.

Menurutnya, kejadian itu tiba-tiba saja. FR semula menunjukkan sebuah foto di ponselnya, lalu marah-marah.

“Setelah itu, dia (FR) mengeluarkan pistol dari pinggangnya sambil mengancam akan menembak,” kata Supardi.

Supardi berharap, Polres Melawi menindaklanjuti laporan pengancaman yang dialaminya itu.

Ketua Ikatan Wartaran Online atau IWO Kalbar, Syafarudin Delvin pun mengecam pengancaman tersebut.

"Kami meminta Polres Melawi usut tuntas kejadian ini, dan memberikan perlindungan kepada Supriadi serta jurnalis lainnya di Kabupaten Melawi,” pinta Delvin.

Ia menegaskan, kebebasan pers dan keselamatan para jurnalis dalam menjalankan tugasnya, wajib dilindungi.

Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

Pasal 8 Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum.

Undang-Undang tersebut juga menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, landasan hukum kebebasan pers di Indonesia juga terdapat dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 yang mengatur tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.

Setelah amandemen, Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

"Karena itu, kami harap kasus pengancaman terhadap Supriadi Nyot diselesaikan dengan jelas dan adil.  Ini sangat penting untuk menjamin kebebasan pers dan keselamatan para jurnalis dalam menjalankan tugasnya," tegas Delvin.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan dari media lainnya masih berupaya mengonfirmasi pihak Polres Melawi untuk meminta penjelasan terkait laporan tersebut.

Sementara, Polda Kalbar juga sudah dihubungi lewat Kepala Bidang Humas, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, dengan mengirimkan sejumlah daftar pertanyaan. Namun, hingga sekarang upaya konfirmasi itu belum dijawab

Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri

Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri
Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri.
SEKADAU – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sekadau berhasil mengamankan seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Desa Nanga Suri, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, pada Sabtu (8/6), sekitar pukul 12.00 WIB.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.H, melalui Kasat Reskrim, IPTU Kuswiyanto, S.H., M.H, mengungkapkan bahwa pelaku, seorang pria berinisial VP (22), ditangkap oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Sat Reskrim Polres Sekadau berdasarkan laporan informasi dari masyarakat.

Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri
Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri.
"VP diamankan di Jalan Poros Desa Nanga Suri, bersama barang bukti berupa mobil Daihatsu Sigra warna Abu-Abu Metalik yang mengangkut BBM jenis petralite menggunakan jerigen. Saat pemeriksaan, VP tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait pengangkutan BBM tersebut," ujar IPTU Kuswiyanto.

IPTU Kuswiyanto menjelaskan bahwa total BBM petralite yang ditemukan oleh petugas sebanyak 350 liter, disimpan dalam enam jerigen berukuran 35 liter dan dua jerigen berukuran 70 liter.

Kepada petugas, VP mengaku berencana menjual BBM petralite tersebut dari Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman ke kios-kios di wilayah Kecamatan Nanga Mahap.

Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri
Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri.
"Pelaku, VP saat ini telah diamankan di Polres Sekadau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut."

"Ia dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi," jelasnya.

Selain pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu enam jerigen berukuran 35 liter, dua jerigen berukuran 70 liter yang berisi BBM petralite, satu unit mobil Daihatsu Sigra warna Abu-Abu Metalik beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta satu buah terpal.

Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri
Sat Reskrim Polres Sekadau Berhasil Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Desa Nanga Suri.
"Kasus ini menjadi perhatian serius kepolisian dalam upaya menekan dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan BBM di wilayah hukum Polres Sekadau, untuk menjaga kestabilan distribusi dan harga BBM di masyarakat," pungkasnya.

Senin, 10 Juni 2024

Perusahaan Penambang Pasir Sungai Pawan Tak Kantongi Legalitas

Perusahaan Penambang Pasir Sungai Pawan Tak Kantongi Legalitas
Perusahaan Penambang Pasir Sungai Pawan Tak Kantongi Legalitas.
KETAPANG - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Ketapang Marwan Noor menjelaskan berdasarkan data jika pihaknya tidak ada menerbitkan izin berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi perusahan pertambangan sekaligus jual beli pasir sungai yang berlokasi di RT 13 RW 05 kelurahan Mulia Baru Ketapang.

"Data di dinas PMPTSP Kabupaten tidak ade. Izin tersebut kewenangan provinsi," ujarnya, dikonfirmasi Senin (10/06/24).

Diketahui, penambangan dan penjualan pasir sungai itu dijalankan oleh sebuah Commanditaire Vennotschaap atau disebut juga CV bernama Farrin Jaya.

Pasir itu disedot menggunakan mesin diesel dan pipa paralon dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Pawan, terletak di daerah Kumpai Melayu desa Negeri Baru Ketapang.

Dalam sekali operasi penambangan, CV Farrin Jaya mengeruk 150 meter kubik yang mereka muat dalam satu unit tongkang. 

Pasir itu kemudian ditimbun di lokasi penjualan mereka di jalan Tentemak kelurahan Mulia Baru.

Sementara itu, dikonfirmasi kepada Kasi Ekbangsos Kelurahan Mulia Baru Heri Joni menyatakan, pihaknya pernah mengeluarkan rekomendasi lokasi usaha. 

"Rekomendasi letak usaha pernah kami berikan sekitar bulan Maret 2024. Tapi itu bukan izin. Mereka harus mengurus perizinan lagi jika memulai usaha jual beli pasir. 

Memurut Joni, prosedur pemberian rekomendasi itu sudah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan seperti akta perusahaan, KTP pemohon, NPWP serta status letak usaha. "Secara persyaratan udah sesuai," ujarnya.

Pihaknya tidak mengetahui apakah perusahaan itu telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atau belum karena hal itu menurut Joni bukan menjadi kewenangan kelurahan.

"Itukan urusan provinsi. Kami tidak sedetail itu. Dan tidak paham juga. Yang jelas tugas kelurahan hanya keluarkan rekomendasi tempat usaha saja," kata Heru Joni.

Sebagai informasi, CV Farin Jaya melalukan aktivitas jual beli dan penambangan pasir sungai pawan. Pasir itu kemudian dijual dengan harga 160 per satu mobil pickup atau setara dengan 2,5 meter kubik. 

Dalam sepekan, perusahaan itu mengeruk setidaknya 150 meter kubik. Kegiatan itu dilakukan memakai kapal tugboat dan tongkang besi.

Penulis: Muzahidin

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno